Transcript kondisi ketenagakerjaan, serikat pekerja dan

Disampaikan oleh : Sjaiful DP








Penduduk
Penyebaran penduduk
: 237.641.326 jiwa.
: Perkotaan : 56%.
Pedesaan
: 44% (2013)
Angkatan Kerja
: 118 juta (BPS).
Pengangguran penuh
: 6,14% (BPS).
Pendidikan
: < SD - 51%
< SLTP
- 19%
< SLTA
- 21%
< Sarjana
- 6,7%
Putus sekolah
: SD
: ± 465.000 (2011).
SLTP : ± 229.000 (2011).
Pekerja formal
: ± 32 juta.
Pekerja PKWT dan Outsorsing : ± 12 juta orang.

Tercatat pada Kemenakertrans
: 207.640 dengan ± 32
juta orang.

Pemborong pekerjaan (20 Propinsi) : 1.467 dari 20 propinsi.

Penyedia Jasa Pekerja (20 Propinsi) : 1.946 dari 20 propinsi.

Anggota APINDO
: 11.583.

Perusahaan
- 112.825 (angka 2009).

Dari jumlah itu tidak aktif

Pekerja tercatat di Jamsostek

Pekerja yang dibayarkan penuh - ± 12.000.000 orang.
- 83.230 perusahaan.
- ± 30.000.000orang.


Suatu sistem hubungan antar para pelaku ekonomi dalam
proses produksi barang dan/atau jasa terdiri dari unsur
pemerintah, pengusaha dan pekerja berdasarkan Pancasila dan
UUD RI 1945.
Masing-masing unsur mempunyai fungsi :

Pemerintah

Menetapkan kebijakan.

Memberi pelayanan.

Melaksanakan pengawasan.

Melakukan penindakan atas pelanggaran.


Pengusaha

Menciptakan kemitraan.

Mengembangkan usaha.

Memperluas lapangan kerja.

Memberi kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis
dan berkeadilan.
Pekerja

Menjalankan tugas sesuai kewajibannya.

Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi.

Menyalurkan aspirasi pekerja secara demokratis.

Mengembangkan keterampilan dan keahlian.

Memajukan perusahaan.

Memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.








Serikat Pekerja.
Pengusaha/organisasi pengusaha.
Lembaga kerjasama Bipartit.
Lembaga kerjasama Tripartit.
Peraturan Perusahaan.
Perjanjian Kerja Bersama.
Peraturan perundang-undangan.
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Terdapat perbedaan antara keputusan Bipartit dan atau Tripatit
dengan PKB atau Persetujuan Bersama (PB) :

LKS Tripartit dan Bipartit sifatnya rekomendasi. Baru mengikat
kalau diadopsi oleh pemerintah atau pengusaha

PKB dan PB yang disepakati mengikat semua pihak.

PKB dan PB nilainya sama dengan Undang-Undang bagi yang
bersepakat sepanjang tidak bertentangan atau lebih rendah dari
Undang-Undang.
SERIKAT PEKERJA
 5 Konfederasi (KSPSI, KSPI, KSBSI, KSI, KSN)
 91 Federasi.
 Serikat Pekerja ditingkat perusahaan : 11.852, BUMN : 170 Dari 137
perusahaan.
 Pekerja yang ikut Serikat pekerja : 3.414.555 orang.
 PKB
- 10.659 buah (2009).
 Peraturan Perusahaan
- 42.191 buah (2009).
 P.H.K
- 3.593 kasus dengan 27.583 orang (2009).
 Mediator
- 1.332 orang (2009).
 LKS Bipartit
- 13.246 perusahaan.
 Pengawas K3
- 1.292
 Norma Kerja
- 202
 Kebutuhan
- 3.764
 Kekurangan
- 2.293
 Kecelakaan
- 9.700 peristiwa (2009).











Militan.
Soft power.
Terserah management.
Lembaga lemah.
Sumber daya pimpinan Serikat Pekerja lemah.
Dana lemah.
Solidaritas lemah.
Pekerja anggota terserah pimpinan Serikat pekerja, mudah
terpengaruh.
Komunikasi antar anggota dan pengurus dari tingkat unit kerja
sampai kepusat sangat lemah.
Reaktif dan emosional.
Persaingan antar Serikat pekerja sangat menonjol.
1.
2.
3.
4.
5.
Sikap para pihak yang mencari jalan pintas.
Pengusaha yang masih menolak peran dan keterlibatan
pekerja.
Peraturan yang tidak berpihak pada yang lemah, tidak jelas
dan tumpang tindih.
Lambat menghadapi perkembangan ilmu dan teknologi baru
yang dapat melahirkan hedonisme.
Berdialog sosial kalau ada masalah saja sehingga sifatnya ad
hoc.
Untuk terpenuhinya kebutuhan hidup layak dan bermartabat perlu
diperjuangkan tercapainya prinsip :
Kepastian kerja.
Kepastian penghasilan.
Kepastian perlindungan sosial (sakit, hari tua dan sebagainya).
Tidak mudah memang, tetapi setidaknya kepastian diatas harus
dimulai dan dimasukkan dalam Perjanjian Kerja Bersama, sekaligus
mengefektifkan kinerja LKS Bipartit dan diarahkan pada terciptanya
damai dan tenang dalam kegiatan industri, pengembangan program
keselamatan kerja, produktivitas dan sebagainya.
(Hanya harus hati-hati hal berkaitan dengan pengorganisasian
pekerja, besaran upah penyelesaian sengketa, Perjanjian Kerja
Bersama, adalah fungsi Serikat Pekerja).
1.
Komunikasi dengan anggota.
2.
Tetapkan struktur organisasi diperusahaan untuk memudahkan
penanganan masalah.
3.
Konsolidasikan dana organisasi dengan baik.
4.
Latih petugas organisasi menurut bidang yang dibutuhkan
seperti kesekretariatan, Peraturan Perundang-undangan,
pengupahan, keselamatan kerja, produktivitas dan sebagainya
yang menjadi kebutuhan mendukung perjuangan organisasi.
5.
Dukungan solidaritas anggota, terkonsolidasinya dana,
perbaikan kwalitas Administrasi, perbaikan mutu fungsionaris
menjadikan organisasi kuat, utuh dan solid.
6.
Organisasi yang terorganisir dengan baik, fungsionarisnya
berkwalitas, hubungan anggota dengan pengurus solid,
pengelolaan dana dengan baik, menjadikan organisasi
“dipandang” orang lain.
7.
Selalu mengadakan evaluasi hasil kinerja untuk
pengembangan, perubahan langkah atau mempertahankan
hasil yang sudah dicapai.
Musyawarah, Diskussi tentang masalah yang dihadapi bersama
diantara pihak untuk memecahkan persoalan dengan
pengembangannya kedepan.
 Instrumen Social Dialogue :
 Serikat Pekerja
 Pengusaha.
 Pemerintah.
 LKS Tripartit.
 LKS Bipartit.
 Social Dialogue baru berjalan dengan baik bila :
 Ada kesetaraan (equality).
 Saling percaya (mutual trust).
 Saling menghargai (mutual respect).
 Rasa kebersamaan (sense of togetherness).
 Terbuka (transparancy).
 Ada komitmen yang kuat.
