Transcript ICEM Asia MNCs & Social Dialogue “International Standards for

Standar-Standar Internasional
Bagi Aktivis Serikat Buruh
MNC
ICEM/FNV Asia MNCs & Social Dialogue
Yoon Hyowon ICEM project coordinator
1
Apa itu dialog sosial?
• Apa arti dari Dialog?
• Percakapan yang bersifat informal, personal,
pembicaraan individual .
• Dialog bersifat formal/resmi,
organisasi/kelembagaan, pembicaraan kolektif.
• Topik atau agenda dibutuhkan untuk dialog, akan
tetapi topik dan agenda tidak diperlukan untuk
sebuah percakapan.
• Untuk mendapatkan topik atau agenda berarti
menghasilkan kesimpulan atau akibat selama atau
sesudah pembicaraan.
• Ini berarti hasil dari sebuah dialog adalah paduan
beberapa hasil dan akibat.
2
Apa itu dialog sosial?
• Terminologi dari dialog sosial dapat ditemukan, akan
tetapi tidak dengan apa yang disebut dengan
percakapan sosial.
• ILO: dialog sosial adalah “segala bentuk dari
negosiasi dan konsultasi terkait dengan beberapa
isu tertentu, termasuk didalamnya berbagi informasi
antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
• Dialog sosial bersifat formal, melembaga, dan
perbincangan kolektif antara pekerja, pengusaha,
pemerintah untuk bersepakat dalam informasi,
Perjanjian Bersama , dan pembuatan kebijakan
3
Apa itu dialog sosial?
• Dialog sosial akan menghasilkan;
– Perjanjian Kolektif
– Partisipasi Pekerja dalam Managemen
(Pembagian informasi dan konsultasi)
– Partisipasi Pekerja dan Pengusaha dalam
pembuatan kebijakan pemerintah
– Kerjasama/situasi ekonomi perburuhan
yang tenang didukung oleh serikat buruh
yang kuat dan aktif.
4
Standar-standar Internasional sebagai
agenda dari dialog sosial
• Untuk membangun dialog sosial dengan
perusahaan dan pemerintah, kita harus
mempunyai agenda atau topik.
• Apa agenda atau topik yang tepat untuk
menjalankan dialog sosial dalam relasi
perburuhan?
• Standar-standar Internasional dapat
menjadi agenda dan topik bagi dialog
sosial.
5
Standar-standar Internasional bagi
MNCs
• Standar Utama Perburuhan ILO
• Panduan OECD bagi MNC’s
• Global Compact PBB
• Perjanjian Global dengan MNCs
6
Standar Dasar Perburuhan
ILO
7
Apa itu ILO
• International Labor Organization
• Sebuah lembaga PBB khusus untuk isu
perburuhan.
• Dibentuk pada tahun 1919 setelah PD I
• Sebuah lembaga tripartit dengan posisi yang
“sama” bagi partner sosial
– Pemerintah, Pengusaha, Pekerja
• 183 negara anggota
• Konferensi Internasional ILO dilaksanakan
setiap bulan Juni
8
Apa Itu ILO
• Peran utamanya untuk memformulasikan
standar internasional melalui Konvensi &
Rekomendasi berdasarkan hak-hak dasar
buruh
• Konvensi: mengikat secara hukum
diratifikasi oleh negara anggota
• Rekomendasi: aturan yang tidak
mengikat
• 189 Konvensi and 199 Rekomendasi
9
Konvensi ILO
• Konvensi ILO dan Rekomendasinya adalah
hukum perburuhan internasional atau standarstandar perburuhan internasional.
• Konvensi ILO terbagi dalam 24 area, yaitu;
kebebasan berserikat, perundingan bersama,
kerja paksa, pekerja anak, kesempatan dan
perlakuan yang sama, konsultasi tripartit,
administrasi perburuhan, pengawasan
perburuhan, kebijakan ketenagakerjaan,
promosi ketenagakerjaan, pelatihan kerja,
keamanan kerja, kesejahteraan sosial, upah,
jam kerja, kesehatan dan keselamatan kerja,
kerja paruh waktu, dll.
10
Ratifikasi oleh Negara
(data Juli 2011)
•
•
•
•
•
•
India: 41 (4)
Indonesia: 18 (8)
Malaysia: 14 (5)
Thailand: 14 (5)
Vietnam: 18 (5)
Korea: 24 (4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brazil: 82 (7), China: 22 (4)
Perancis: 102 (8)
Jerman: 73 (8)
Jepang: 41 (6)
Belanda: 82 (8)
Saudi Arabia: No Data (5)
Singapura: 21 (5)
Afrika Selatan: 20 (8)
Swedia: 77 (8), Inggris: 68 (8)
Amerika: 14 (2)
Myanmar: 19 (2), Somalia: 12 (3)
Afghanistan: 19 (3)
Iraq: 61 (7) hanya 2 setelah
2001.3
11
Standar Dasar Perburuhan ILO
• Konvensi yang sangat mendasar dan
penting
• Standar universal untuk diakui dan
diterima secara internasional
• Ratifikasi oleh negara tidak dibutuhkan
• Berlaku bagi setiap negara dan setiap
perusahaan
• Meliputi 4 area dan 8 Konvensi
12
Konvensi Dasar ILO
1. Konvensi No. 87, 1948 tentang Kebebasan
Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk
Berorganisasi
2. Konvensi No. 98, 1949 tentang Hak untuk
Berorganisasi dan Berunding Bersama
3. Konvensi No. 29, 1930 tentang Kerja Paksa
4. Konvensi No. 105, 1957 Penghapusan Kerja Paksa
5. Konvensi No. 138, 1973 tentang Usia Minimum
Minimum Age
6. Konvensi No. 182, 1999 Tentang Dampak Pekerjaan
Buruk bagi para Pekerja Anak
7. Konvensi No. 100, 1951, tentang Upah yang sama
8. Konvensi No. 111, 1958 tentang Diskriminasi
(Pekerjaan dan Jabatan)
13
Standar Dasar Perburuhan ILO
• 4 area
1. Kebebasan Berserikat & hak untuk
berunding bersama(C87, C98)
2. Tidak ada Kerja Paksa(C29, C105)
3. Tidak ada Pekerja Anak(C138, 182)
4. Tidak ada Diskriminasi(C100, C111)
14
Kebebasan berserikat
• Setiap pekerja mempunyai
hak untuk berserikat dan
hak untuk mengorganisir
organisasi mereka sendiri
atau bergabung dalam
serikat buruh/pekerja untuk
mewakili kepentingan dan
memperjungkan hak
• Pengusaha dan
pemerintah tidak dapat
mengintervensi aktivitas
15
serikat buruh/pekerja
Kebebasan Berserikat
• Setiap pekerja/buruh
mempunyai kebebasan
dan hak untuk
mengembangkan
organisasi kedalam level
regional/nasional dan
industrial/federasi nasional
dapat langsung terlibat
dalam mendukung pekerja
dan mengorganisir serikat
pekerja/buruh.
16
Hak Untuk Berunding
Bersama
• Berunding Bersama
adalah sebuah negosiasi
antara manajemen dan
serikat pekerja/buruh
untuk bersama-sama
memutuskan tentang
upah, kondisi kerja, sosial
atau ekonomi yang
mempengaruhi
kehidupan pekerja/buruh
dan keluarganya.
17
Hak Untuk Berunding
Bersama
• Hasil akhir dari
perundingan bersama
adalah membuat
Perjanjian Bersama
(PKB).
• Perjanjian Bersama
dapat dibuat di tingkat
lokal, regional dan
nasional.
18
Pekerja Anak
• Pekerjaan ringan tidak
diperbolehkan bagi mereka yang
berumur dibawah 13 tahun.
• Pekerjaan biasa tidak
diperbolehkan bagi mereka yang
berumur dibawah 15 tahun.
• Pekerjaan berbahaya tidak
diperbolehkan bagi mereka yang
berumur dibawah 18 tahun.
19
Pekerja Anak
Situasi & Kondisi di Vietnam (4 Juni, 2009)
• Lebih dari 26,000 pekerja anak dibawah umur telah bekerja
secara ilegal dan banyak dari mereka telah melakukan
pekerjaan berbahaya. Berdasarkan data dari Kementrian
Perburuhan, Orang Cacat, dan Sosial di 63 Provinsi dan Kota.
• Ngo Ngoc Hai (12) dari Provinsi Phu Tho, telah bekerja di
sebuah toko makanan di Ha Noi selama 6 bulan. Setiap hari
dia bekerja dari jam 4 sore hingga tengah malam dan dibayar
VND500,000 (US$27) setiap bulannya. “keluarga saya
keluarga miskin, dan karena orang tua saya tidak punya
cukup uang untuk saya pergi ke sekolah, maka saya harus
bekerja," kata Hai .
• Sebuah survey di HCM City tahun 2008 melaporkan bahwa
sebanyak 758 anak-anak telah bekerja secara ilegal di pabrik
keramik atau menjual tiket lotre, makanan, atau menyemir
sepatu. Ada sekitar 4.4 juta anak dari keluarga miskin berusia
dibawah 17 tahun di Viet Nam.
20
Kerja Paksa
• Melakukan pekerjaan
dengan ancaman dan
paksaan, tanpa
kesepakatan dan
persetujuan
• Menjalankan kerja
lembur tanpa dialog
terlebih dahulu
dengan pekerja atau
serikat buruh.
21
Tanpa Diskriminasi
• Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama,
perlakuan yang sama bagi pekerjaan yang sama
• Diskriminasi antara laki-laki dan perempuan
• Diskriminasi antara pekerja/buruh regular dan nonregular
• Diskriminasi jenis apa yang pernah anda terima di tempat
kerja?
22
Pekerja Tetap
Pekerja Tidak Tetap
• langsung di pekerjakan oleh
Lafarge (116 pekerja tetap,
semuanya anggota serikat)
• dipekerjakan oleh 11 perusahaan
(200 pekerja, tidak ada yang jadi
anggota serikat)
• Pekerjaan sama – tempat kerja
sama
• Pekerjaan sama-tempat kerja
sama
• Perintah kerja diberikan oleh
manajer Lafarge
• Perintah kerja diberikan oleh
manajemen Lafarge
• Sistem pengupahan perbulan 500~750 USD sebagai upah pokok
(2008)
• sistem pengupahan perjam 270 USD perbulan (2008)
• 8 jam kerja sehari , upah dibayar
dengan standar yang lebih baik.
• hari libur, minggu libur
• Pensiun, asuransi kesehatan, cuti
tahunan yang dibayar, cuti sakit yang
dibayar, bonus.
• seluruh pekerja outsourcing
bekerja 12 jam perhari dengan
bayaran dibawah standar
(seringkali 24 jam )
• hampir tidak ada libur, tidak ada
hari minggu
• peralatan keselamatan disediakan
• Tidak ada pensiun, asuransi
kesehatan, cuti tahunan, cuti sakit,
bonus
• cek kesehatan tahunan
• pekerja outsourcing harus beli
peralatan sendiri
• Pekerja permanen takut kehilangan
pekerjaannya.
• tidak ada cek kesehatan
• Pekerja outsourcing takut
kehilangan pekerjaannya
Lafarge Khantan Cement Factory, Malaysia (2010)
23
Ratifikasi oleh Negara
Country
Conv.
87
Conv.
98
Conv.
29
Conv.
105
Conv.
138
Conv.
182
Conv.
100
Conv.
111
Indonesia
1998
1957
1950
1999
1958
1999
1999
2000
Malaysia
No
1961
1957
No
1997
No
1997
2000
Thailand
No
No
1969
1969
2004
2001
1999
No
Vietnam
No
No
2007
No
2003
2000
1997
1997
Korea
No
No
No
No
1999
2001
1997
1998
24
Panduan OECD Bagi
Perusahaan Multinasional
25
Apa itu OECD
• Organization for Economic Cooperation &
Development
• Sebuah organisasi Internasional yang anggotanya
adalah negara “Kaya” di pimpin oleh Amerika dan
Eropa
• Berdiri tahun 1948
• 34 negara anggota
– Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili, Czechnia,
Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani,
Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Korea,
Luxembourg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru,
Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia,
Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Amerika
– www.oecd.org
26
Panduan OECD bagi MNCs
• Standar internasional untuk “good corporate conduct”
• Dibuat pertamakali tahun 1976 dan revisi versi terbaru
pada Juni 2000 dan 2011
• Berlaku untuk negara anggota OECD and 6 nonnegara anggota (Brazil, Mesir, Israel, Latvia, Romania,
Slovenia)
• Tujuan dari MNC adalah “tidak hanya untuk meraup
keuntungan, akan tetapi juga memperbaiki kondisi sosial
di seluruh dunia”
• Tidak mengikat secara hukum, tetapi bersifat sukarela
• Pemerintah bekerjasama dengan National Contact Point
(NCP) Pusat Kontak Nasional
• Mendorong perusahaan supplier dan subkontraktor
27
untuk menjalankan Panduan OECD
Pedoman OECD bagi Perusahaan
Multinasional
(setelah revisi 2011).
“Perusahaan harus …berusaha untuk mencegah a
tau mengurangi dampak yang merugikan dalam
hal mereka tidak berkontribusi langsung terhad
ap dampak yang dihasilkan. Walaupun dampak
tersebut tidak secara langsung terkait dengan o
perasional, produksi atau pelayanan yang terja
di karena adanya relasi bisnis.
dan “…mendorong , berlaku bagi, partner bisnis, t
ermasuk didalamnya para pemasok dan perusa
haan subkontraktor, untuk menjalankan prinsipprinsip dari perilaku bisnis yang bertanggungja
wab yang sejalan dengan Pedoman ini.”
28
Panduan OECD bagi MNCs
• Konsep perusahaan multinasional
– Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1
negara
• 10 Bab
– 1. Konsep dan prinsip, 2. Kebijakan Umum,
3. Keterbukaan Informasi, 4.
Ketenagakerjaan dan Hubungan
Industrial, 5. Lingkungan, 6. Melawan
Suap, 7. Kepentingan Konsumen, 8. Ilmu
pengetahuan & Teknologi, 9. Kompetisi, 10.
Perpajakan
29
Panduan OECD Bagi MNCs
• Bab 3. Keterbukaan Informasi
– Aktivitas MNC , struktur, situasi keuangan dan pencapaian,
cabang utama, persentasi kepemilikan , kegiatan langsung atau
tidak langsung perusahaan affiliates, pemegang saham
• MNC harus terbuka terhadap informasi tentang
– Keuangan dan hasil keuntungan perusahaan
– Anggota pimpinan tertinggi manajemen dan Upah mereka
– Informasi tentang kepemilikan perusahaan dan pemegang
saham lainnya
– Struktur dan kebijakan pemerintahan
30
2007/2008 Gaji Manager Utama BASF
31
Laporan Tahunan Lafarge 2009
32
Laporan Bayer 2008
33
Upah CEO Bayer 2008/2007
34
Bayer CEO’s Promise for
Financial Transparency
35
Holcim CEO Salary, 2008
36
Biaya Personel Holcim 2007
37
Panduan OECD bagi MNCs
• Bab 4. Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial
– Hak untuk bergabung dalam serikat
pekerja/buruh dan terlibat dalam negosiasi
bersama
– Penghapusan Pekerja Anak
– Penghapusan Kerja Paksa
– Tidak boleh ada diskriminasi kepada
pekerja/buruh di tempat kerja dalam hal ras,
jenis kelamin, agama, pandangan politik,
kebangsaan dan suku
38
Panduan OECD Bagi MNCs
• Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial
– Menyediakan fasilitas bagi perwakilan Pekerja/Buruh untuk
menjalankan perundingan bersama
– Memberikan informasi yang tepat untuk negosiasi yang bersifat
membangun
– Memantau pemberlakuan standar perburuhan nasional di negara
setempat
– Kampanye kesehatan & keselamatan di tempat kerja
– Memberikan pemberitahuan yang layak dan kerjasama yang
baik dalam hal terjadi PHK Massal
– Tidak diperbolehkan untuk memberikan ancaman berupa
relokasi seluruh atau sebagian dari perusahaan ke negara lain
ketika sedang terjadi perundingan bersama dan aksi bersama
– Memberikan izin bagi perwakilan pekerja/buruh untuk
berkonsultasi dengan perwakilan dari manajemen yang memang
berwenang dalam pengambilan keputusan
39
Panduan OECD bagi MNCs
• Negara yang turut serta dalam Panduan OECD harus
membentuk National Contact Point (NCP).
• NCP biasanya dibentuk dalam suatu departemen milik
pemerintah yang mengurusi isu perdagangan, investasi
dan perburuhan
• Sebagai contoh, NCP Korea adalah termasuk bagian
dari Kementerian Perdagangan, Industri & Energi
• Dalam hal terjadi pelanggaran atas apa yang termuat
dalam Panduan OECD, setiap orang dapat melaporkan
hal tersebut pada NCP yang relevan.
• NCP harus melaporkan kasus tersebut pada OECD.
40
Global Compact PBB
41
UN Global Compact
• Diusulkan oleh Sekjen PBB Kofi Annan dalam
World Economic Forum tahun 1999
• Ini adalah inisiatif internasional atau kampanye
untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(CSR) yang diprakarsai oleh PBB
• Tidak mengikat secara hukum, akan tetapi
dijalankan secara sukarela
• 6000 perusahaan MNCs bergabung dalam
Global Compact
• 4 area and 10 prinsip
• www.unglobalcompact.org
42
UN Global Compact
•
Hak Asasi Manusia
1.
2.
•
Standar Perburuhan
3.
4.
5.
6.
•
MNC menghormati kebebasan berserikat dan hak untuk
berunding bersama
Penghapusan Kerja Paksa
Penghapusan Pekerja Anak
Penghapusan Diskriminasi di tempat kerja
Lingkungan
7.
8.
9.
•
MNC mendukung hak asasi manusia
MNC tidak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi
manusia
MNC mendukung pendekatan pencegahan bagi lingkungan
Mempromosikan tanggung jawab yang lebih besar terhadap
lingkungan
Membangun teknologi yang ramah lingkungan
Anti-Korupsi
10. MNC harus bekerja melawan segala bentuk korupsi
43
Kebebasan Berserikat &
Perundingan Bersama
•
•
•
•
•
Memastikan setiap pekerja/buruh dapat membentuk dan bergabung dalam
serikat pekerja/buruh yang merupakan pilihannya tanpa takut akan
intimidasi atau penolakan, sesuai dengan hukum nasional.
Meletakkan dasar kebijakan dan prosedur yang anti diskriminasi dengan
tetap menghormati organisasi serikat buruh, keanggotaan serikat buruh dan
berbagai aktivitas tertentu dalam hal lowongan kerja, dan keputusan
tertentu dalam hal PHK atau mutasi.
Tidak ikut campur terhadap aktivitas dari perwakilan serikat pekerja/buruh
ketika mereka menjalankan fungsinya dalam hal tidak mengganggu
aktivitas operasional perusahan
Memperbolehkan pengumpulan iuran melalui rekening perusahaan,
menempelkan pengumuman serikat, distribusi dokumen serikat, pemberian
sekretariat serikat didalam perusahaan
Menyediakan perwakilan pekerja/buruh fasilitas yang baik dan tepat untuk
mendapatkan perjanjian bersama yang efektif.
44
Kebebasan Berserikat &
Berunding Bersama
•
•
•
•
•
•
Mengakui hak Serikat Pekerja/Buruh untuk kepentingan Perundingan
Bersama.
Menggunakan Perjanjian Bersama sebagai forum yang membangun untuk
isu kondisi kerja, bentuk-bentuk pekerjaan dan relasi antara pengusaha dan
pekerja.
Menempatkan segala bentuk penyelesaian masalah atau kepentingan
lainnya kepada pekerja dan manajemen, termasuk restrukturisasi dan
pelatihan, prosedur PHK, isu kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur
perselisihan dan penyelesaian masalah, aturan disiplin, dan kesejahteraan
keluarga dan masyarakat.
Menyediakan informasi yang diperlukan bagi perundingan yang berarti.
Menyeimbangkan kesepakatan antara serikat pekerja dengan keterwakilan
yang lebih banyak untuk memastikan eksistensi serikat pekerja yang lebih
kecil dalam mewakili kepentingan anggotanya.
Memberikan informasi kepada komunitas lokal, media, dan otoritas publik
mengenai kepatuhan perusahan anda terhadap Global Compact PBB, dan
kepentingannya untuk menghormati aturan didalamnya, termasuk hak-hak 45
fundamental pekerja.
Tidak Boleh ada praktek Kerja
Paksa
•
•
•
•
•
Kondisi kerja paksa pada umumnya dilatarbelakangi oleh kondisi kerja yang
sepihak.
Praktek yang eksploitatif, seperti kerja lembur secara paksa
Kekerasan fisik atau psikologi (termasuk seksual) dapat diartikan sebagai
membairkan seseorang dalam kerja paksa (ancaman terhadap pekerja,
keluarga, dan rekan dekatnya)
Penipuan atau ingkar janji terhadap bentuk dan jenis pekerjaan
Perbudakan, bekerja karena hutang, kekerasan fisik atau penculikan,
perdagangan orang, pembatasan secara fisik di lokasi kerja (di penjara atau
tempat penahanan khusus), pekerjaan didalam penjara, pekerjaan yang
sifatnya penghukuman terhadap pendapat atau ideologi yang berlawanan
terhadap sistem politik, sosial atau ekonomi, penahanan dokumen personal
atau keuangan saat penerimaan pekerja, halangan sebagian atau
seluruhnya terhadap kebebasan bergerak. Penahanan dan pengurangan
pembayaran upah (terkait dengan manipulasi pembayaran upah,
eksploitasi, dan bentuk lain dari pemerasan), perampasan atas makanan,
tempat berlindung atau kebutuhan lainnya.
46
Tidak Boleh Mempekerjakan
anak
• Pengertian “anak” meliputi anak laki-laki dan anak
perempuan yang berusia dibawah 18 tahun.
• Negara berkembang
– Pekerjaan ringan 13 tahun
– Pekerjaan biasa 15 tahun
– Pekerjaan berbahaya 18 tahun
• Negara berkembang
– Pekerjaan ringan12 tahun
– Pekerjaan biasa 14 tahun
– Pekerjaan berbahaya 18 tahun
• Memberikan pengaruh pada perusahaan sub kontraktor,
supplier, dan cabang bisnis lainnya untuk memerangi
pekerja anak.
47
Tidak ada Diskriminasi
• Persamaan perlakuan untuk Pekerjaan yang sama.
• Perlakuan yang sama dalam proses rekrutmen,
penggajian, jam kerja/istirahat, lembur yang bayar,
perlindungan maternitas, keamanan masa kerja,
perjanjian kerja, peningkatan penilaian, pelatihan dna
kesempatan, prospek kerja, jaminan sosial, keselamatan
dan kesehatan kerja.
48
www.holcim.org
49
PKB Internasional
(Perjanjian Global)
50
PKB Internasional
• PKB internasional adalah perjanjian yang
dinegosiasikan antara Perusahaan MNC
dan Serikat Buruh Internasional, seperti
ICEM mengenai aktivitas internasional
dari perusahaan MNC.
• Perusahaan Multinasional secara sepihak
membuat kode etik perilaku sendiri tanpa
keterlibatan serikat pekerja/buruh.
• PKB Internasional adalah alat dari serikat
buruh untuk terlibat dalam membuat
standar minimum dengan perusahaan
MNC.
• PKB Internasional pertama dibuat antara
IUF dan Danone.
• ICEM telah membuat PKB Internasional
dengan 15 Perusahaan Multinasional.
51
Perjanjian Global ICEM
 Freudenberg
 Statoil
 Endesa
 Norske Skog
 Anglogold
 ENI
 EVONIK
 SCA
 LUKOIL
 EDF (with PSI)
 Rhodia
 Lafarge (with BWI)
 Umicore (with IMF)
 GDF-Suez (with PSI
and BWI)
Norsk Hydro
52
Perjanjian Global dengan Lafarge tahun
2005
•
•
•
•
Penghapusan kerja paksa
Tidak ada diskriminasi di tempat kerja
Penghapusan pekerja anak
Hak untuk mengorganisir serikat buruh dan
perundingan bersama
• Jaminan atas upah
• Melaksanakan kesehatan, keselamatan, dan
kondisi kerja.
• Menyediakan pelatihan kerja
53
Perjanjian Global dengan Freudenberg
tahun 2000
• Tidak boleh ada kerja paksa dan pekerja anak
• Kesempatan yang sama dan perlakuan yang
sama dalam pekerjaan
• Kebebasan berserikat dan penghormatan
terhadap hak dasar serikat buruh
• Hak untuk mengorganisir serikat buruh dan
Perundingan Bersama
• Tidak ada diskriminasi terhadap aktivis serikat
buruh
• Kesehatan & keselamatan di tempat kerja
• Fleksibel, efisien, dan berorientasi pada
kepuasan konsumen sebagai bentuk/dasar
organisasi
54
Perjanjian Global dengan Norske Skog
Tahun 2000
• Kebebasan Berserikat dan Perundingan
Bersama
• Tidak ada diskriminasi dan kesempatan
yang sama
• Kesehatan dan keselamatan di tempat
kerja
• Tidak ada kerja paksa
• Tidak ada pekerja anak
• Upah dan tunjangan untuk pemenuhan
kebutuhan pekerja dan keluarganya.
• Status pekerja berdasarkan sistem kerja tetap
– Pekerja tidak tetap yang sifatnya sementara/kerja paruh
waktu harus menerima hak yang sama dengan pekerja
tetap.
55
Standar Internasional bagi MNCs
• Standar Perburuhan ILO
• Panduan OECD bagi MNCs
• Global Compact PBB
• Perjanjian Global dengan MNCs
56
Hal paling utama dalam Standar
Perburuhan Internasional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Hak Buruh untuk berorganisasi dan membuat PKB
Tidak boleh ada Pekerja Anak,
Tidak boleh ada Kerja Paksa
Tidak ada Diskriminasi
Jaminan atas aktivitas serikat buruh
Fasililitas untuk Perjanjian Bersama & Aktivitas serikat
buruh
Upah layak
Kondisi kerja yang baik dan jam kerja
Kesehatan & keselamatan
Pembagian informasi
Hak berkonsultasi
Pelatihan kerja/ peningkatan keahlian
57
58
Implikasi dari standar internasional mengenai
Social Dialogue di Perusahaan MNC
• MNCs berjanji untuk menghormati aturan standar internasional.
• MNCs mempunyai kepentingan menjaga “nama baik” mereka.
• Organisasi internasional (ILO, OECD, PBB) dan pemerintah secara
langsung terlibat dalam pelaksanaan standar tersebut.
• Standar Internasional antara lain: hak pekerja/buruh, aktivitas
serikat pekerja, perjanjian bersama yang membangun, kondisi kerja
yang baik, kesehatan dan keselamatan, pembagian informasi,
konsultasi, pelatihan kerja, dll.
• Terkait dengan point tersebut diatas, standar-standar internasional
dapat menjadi agenda yang menarik dalam isu social dialogue di
Perusahaan Multinasional
59
Standar Internasional bagi
Perundingan Bersama
• Perundingan Bersama adalah bagian yang cukup
penting bagi dialog sosial.
• Baca dan pelajari standar internasional: dengan
dasar tersebut, diskusikan, debat, dan rancanglah
permintaan.
• Bandingkan standar internasional dengan PKB
anda: kekuatan dan kelemahannya.
• Masukkan hal yang baik dari standar internasional
kedalam PKB Anda.
• ICEM akan selalu memberi dukungan terhadap
aktivitas meningkatkan dialog sosial di tempat
kerja: solidaritas internasional, jaringan serikat
buruh di tingkat global.
60
Standar Internasional untuk
Perundingan Bersama
• Membuat Tim Persiapan Bersama bagi
Perundingan Bersama.
– Untuk membandingkan kualitas dan cakupan
dari PKB yang telah ada: kekuatan dan
kelemahannya.
– Untuk membandingkan PKB yang telah ada
dengan standar-standar internasional:
– Untuk membangun agenda utama dari PKB.
– Membuat panduan PKB yang bisa diterapkan
di tiap perusahaan.
61
Domain dari Hubungan Perburuhan
Pelatihan Kerja
Diskriminasi
Hak Asasi
Manusia
Kesempatan yang sama
Perusahaan Kontraktor
Upah
Jam Kerja
Kesehatan & Keselamatan
CSR
Pekerja kontrak dan agensi
Manajemen perubahan
Perdagangan
Restrukturisasi
Yang adil
Privatisasi
Kebijakan Ekonomi
Perusahaan/tempat
kerja
Industrial
National
International
62
Yoon Hyowon
mobile: (+82) 10 2083 4715
[email protected]
icemmncsocialdialogue.blogspot.com
63