Transcript 2013 03 International Standards-ind

Standar-Standar Internasional
Bagi Aktivis Serikat Buruh MNC
IndustriALL/FNV
Asia MNCs & Social Dialogue
Yoon Hyowon
[email protected]
1
Apa itu dialog sosial?
• Apa arti dari Dialog?
• Percakapan yang bersifat informal, personal,
pembicaraan individual .
• Dialog bersifat formal/resmi,
organisasi/kelembagaan, pembicaraan kolektif.
• Topik atau agenda dibutuhkan untuk dialog, akan
tetapi topik dan agenda tidak diperlukan untuk
sebuah percakapan.
• Untuk mendapatkan topik atau agenda berarti
menghasilkan kesimpulan atau akibat selama atau
sesudah pembicaraan.
• Ini berarti hasil dari sebuah dialog adalah paduan
beberapa hasil dan akibat.
2
Apa itu dialog sosial?
• Terminologi dari dialog sosial dapat ditemukan, akan
tetapi tidak dengan apa yang disebut dengan
percakapan sosial.
• ILO: dialog sosial adalah “segala bentuk dari
negosiasi dan konsultasi terkait dengan beberapa
isu tertentu, termasuk didalamnya berbagi informasi
antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
• Dialog sosial bersifat formal, melembaga, dan
perbincangan kolektif antara pekerja, pengusaha,
pemerintah untuk bersepakat dalam informasi,
Perjanjian Bersama , dan pembuatan kebijakan
3
Apa itu dialog sosial?
• Dialog sosial akan menghasilkan;
– Perjanjian Kolektif
– Partisipasi Pekerja dalam Managemen
(Pembagian informasi dan konsultasi)
– Partisipasi Pekerja dan Pengusaha dalam
pembuatan kebijakan pemerintah
– Kerjasama/situasi ekonomi perburuhan
yang tenang didukung oleh serikat buruh
yang kuat dan aktif.
4
Standar-standar Internasional sebagai
agenda dari dialog sosial
• Untuk membangun dialog sosial dengan
perusahaan dan pemerintah, kita harus
mempunyai agenda atau topik.
• Apa agenda atau topik yang tepat untuk
menjalankan dialog sosial dalam relasi
perburuhan?
• Standar-standar Internasional dapat
menjadi agenda dan topik bagi dialog
sosial.
5
Standar-standar Internasional bagi
MNCs
• Standar Utama Perburuhan ILO
• Panduan OECD bagi MNC’s
• Global Compact PBB
• Perjanjian Global dengan MNCs
• ISO 26000
6
Standar Dasar
Perburuhan ILO
7
Apa itu ILO
• International Labor Organization
• Sebuah lembaga PBB khusus untuk isu
perburuhan.
• Dibentuk pada tahun 1919 setelah Perang
Dunia I
• Sebuah lembaga tripartit dengan posisi yang
“sama” bagi partner sosial
– Pemerintah, Pengusaha, Pekerja
• 185 negara anggota
• Konferensi Internasional ILO dilaksanakan
setiap bulan Juni
8
Apa Itu ILO
• Peran utamanya untuk memformulasikan
standar internasional melalui Konvensi &
Rekomendasi berdasarkan hak-hak dasar
buruh
• Konvensi: mengikat secara hukum
diratifikasi oleh negara anggota
• Rekomendasi: aturan yang tidak mengikat
• 189 Konvensi and 201 Rekomendasi
• www.ilo.org
9
Konvensi ILO
• Konvensi ILO dan Rekomendasinya adalah
hukum perburuhan internasional atau standarstandar perburuhan internasional.
• Konvensi ILO terbagi dalam 24 area, yaitu;
kebebasan berserikat, perundingan bersama,
kerja paksa, pekerja anak, kesempatan dan
perlakuan yang sama, konsultasi tripartit,
administrasi perburuhan, pengawasan
perburuhan, kebijakan ketenagakerjaan,
promosi ketenagakerjaan, pelatihan kerja,
keamanan kerja, kesejahteraan sosial, upah,
jam kerja, kesehatan dan keselamatan kerja,
kerja paruh waktu, dll.
10
Ratifikasi oleh Negara
(data Juli 2011)
•
•
•
•
•
•
India: 43 (4)
Indonesia: 18 (8)
Malaysia: 15 (5)
Thailand: 15 (5)
Vietnam: 18 (5)
Korea: 28 (4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brazil: 96 (7), China: 25 (4)
Perancis: 123 (8)
Jerman: 83 (8)
Jepang: 48 (6)
Belanda: 106 (8)
Saudi Arabia: 15 (5)
Singapura: 26 (5)
Afrika Selatan: 23 (8)
Spanyol : 133 (8)
Swedia: 92 (8), Inggris: 86 (8)
Amerika: 14 (2)
Myanmar: 21 (2), Somalia: 16 (3)
Afghanistan: 19 (3)
11
Iraq: 61 (7), Iran: 13 (5)
Standar Dasar Perburuhan ILO
• Konvensi yang sangat mendasar dan
penting
• Standar universal untuk diakui dan
diterima secara internasional
• Ratifikasi oleh negara tidak dibutuhkan
• Berlaku bagi setiap negara dan setiap
perusahaan
• Meliputi 4 area dan 8 Konvensi
12
Konvensi Dasar ILO
1. Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan
Hak Untuk Berorganisasi, 1948 (No. 87)
2. Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Berunding
Bersama, 1949 (No.98)
3. Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29)
4. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105)
5. Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138)
6. Konvensi Dampak Pekerjaan Buruk bagi Pekerja
Anak, 1999, (No. 182)
7. Konvensi Upah yang sama, 1951(No. 100)
8. Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)
1958 (No.111)
13
Standar Dasar Perburuhan ILO
• 4 area
- Kebebasan Berserikat & hak untuk
berunding bersama (C87, C98
- Tidak ada Kerja Paksa (C29, C105)
- Tidak ada Pekerja Anak (C138, 182)
- Tidak ada Diskriminasi (C100, C111)
14
Kebebasan berserikat
• Setiap pekerja mempunyai
hak untuk berserikat dan
hak untuk mengorganisir
organisasi mereka sendiri
atau bergabung dalam
serikat buruh/pekerja untuk
mewakili kepentingan dan
memperjungkan hak
• Pengusaha dan
pemerintah tidak dapat
mengintervensi aktivitas
15
serikat buruh/pekerja
Kebebasan Berserikat
• Setiap pekerja/buruh
mempunyai kebebasan
dan hak untuk
mengembangkan
organisasi kedalam level
regional/nasional dan
industrial/federasi nasional
dapat langsung terlibat
dalam mendukung pekerja
dan mengorganisir serikat
pekerja/buruh.
16
Hak Untuk Berunding
Bersama
• Berunding Bersama
adalah sebuah negosiasi
antara manajemen dan
serikat pekerja/buruh
untuk bersama-sama
memutuskan tentang
upah, kondisi kerja, sosial
atau ekonomi yang
mempengaruhi
kehidupan pekerja/buruh
dan keluarganya.
17
Hak Untuk Berunding
Bersama
• Hasil akhir dari
perundingan bersama
adalah membuat
Perjanjian Bersama
(PKB).
• Perjanjian Bersama
dapat dibuat di tingkat
lokal, regional dan
nasional.
18
Pekerja Anak
• Pekerjaan ringan tidak
diperbolehkan bagi mereka yang
berumur dibawah 13 tahun.
• Pekerjaan biasa tidak
diperbolehkan bagi mereka yang
berumur dibawah 15 tahun.
• Pekerjaan berbahaya tidak
diperbolehkan bagi mereka yang
berumur dibawah 18 tahun.
19
Kerja Paksa
• Melakukan pekerjaan
dengan ancaman dan
paksaan, tanpa
kesepakatan dan
persetujuan
• Menjalankan kerja
lembur tanpa dialog
terlebih dahulu
dengan pekerja atau
serikat buruh.
20
Tanpa Diskriminasi
• Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama,
perlakuan yang sama bagi pekerjaan yang sama
• Diskriminasi antara laki-laki dan perempuan
• Diskriminasi antara pekerja/buruh regular dan nonregular
• Diskriminasi jenis apa yang pernah anda terima di tempat
kerja?
21
Pekerja Tetap
Pekerja Tidak Tetap
• langsung di pekerjakan oleh
Lafarge (116 pekerja tetap,
semuanya anggota serikat)
• dipekerjakan oleh 11 perusahaan
(200 pekerja, tidak ada yang jadi
anggota serikat)
• Pekerjaan sama – tempat kerja
sama
• Pekerjaan sama-tempat kerja
sama
• Perintah kerja diberikan oleh
manajer Lafarge
• Perintah kerja diberikan oleh
manajemen Lafarge
• Sistem pengupahan perbulan 500~750 USD sebagai upah pokok
(2008)
• sistem pengupahan perjam 270 USD perbulan (2008)
• 8 jam kerja sehari , upah dibayar
dengan standar yang lebih baik.
• hari libur, minggu libur
• Pensiun, asuransi kesehatan, cuti
tahunan yang dibayar, cuti sakit yang
dibayar, bonus.
• seluruh pekerja outsourcing
bekerja 12 jam perhari dengan
bayaran dibawah standar
(seringkali 24 jam )
• hampir tidak ada libur, tidak ada
hari minggu
• peralatan keselamatan disediakan
• Tidak ada pensiun, asuransi
kesehatan, cuti tahunan, cuti sakit,
bonus
• cek kesehatan tahunan
• pekerja outsourcing harus beli
peralatan sendiri
• Pekerja permanen takut kehilangan
pekerjaannya.
• tidak ada cek kesehatan
• Pekerja outsourcing takut
kehilangan pekerjaannya
Lafarge Khantan Cement Factory, Malaysia (2010)
22
Ratifikasi Negara
Conv.
98
Conv.
29
Conv.
105
No
No
1954
2000
No
No
1958
1960
Indonesia
1998
1957
1950
1999
1958
1999
1999
2000
Malaysia
No
1961
1957
No
1997
No
1997
2000
Thailand
No
No
1969
1969
2004
2001
1999
No
Vietnam
No
No
2007
No
2003
2000
1997
1997
Korea
No
No
No
No
1999
2001
1997
1998
Country
India
Conv.
87
Conv.
138
Conv.
182
Conv.
100
Conv.
111
23
Pedoman OECD Bagi
Perusahaan Multinasional
24
Apa itu OECD
• Organization for Economic Cooperation &
Development
• Sebuah organisasi Internasional yang anggotanya
adalah negara “Kaya” di pimpin oleh Amerika dan
Eropa
• Berdiri tahun 1948
• 34 negara anggota
– Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili, Czechnia,
Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani,
Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Korea,
Luxembourg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru,
Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia,
Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Amerika
– www.oecd.org
25
Panduan OECD bagi MNCs
• Standar internasional untuk “Perilaku Perusahaan yang
baik”
• Dibuat pertamakali tahun 1976 dan revisi versi terbaru
pada Juni 2000 dan 2011
• Berlaku untuk negara anggota OECD and 6 nonnegara anggota (Brazil, Mesir, Israel, Latvia, Romania,
Slovenia)
• Tujuan dari MNC adalah berkontribusi terhadap
ekonomi, lingkungan dan pergerakan sosial di
seluruh dunia.
• Tidak mengikat secara hukum, tetapi bersifat sukarela
(Rekomendasi)
• Pemerintah bekerjasama dengan National Contact Point
(NCP) Pusat Kontak Nasional
• Mendorong perusahaan supplier dan subkontraktor
26
untuk menjalankan Panduan OECD
Pedoman OECD bagi MNCs
• Konsep perusahaan multinasional
– Perusahaan beroperasi di lebih dari 1
negara
• 11 Bab
– 1. Konsep dan Prinsip, 2. Kebijakan Umum,
3. Keterbukaan Informasi, 4. Hak Asasi
Manusia, 5. Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial, 6. Lingkungan, 7.
Perlawanan terhadap Suap, 8.
Kepentingan Konsumen, 9. Ilmu
Pengetahuan & Teknologi, 10. Persaingan,
11. Perpajakan
• Akses mudah terhadap informasi yang
sudah dipublikasikan
27
Pedoman OECD Bagi MNCs
• Bab 3. Keterbukaan Informasi
– Informasi harus terbuka secara akurat dan berkala terhadap,
aktivitas , struktur, situasi keuangan, pencapaian, kepemilikan
dan pengaturannya, pemegang saham dan hak voting, dll
• MNC harus memberikan informasi yang jelas
dan lengkap
– Keuangan dan hasil keuntungan perusahaan
– Informasi mengenai para anggota direksi (kualifikasi dan proses
seleksi), para Direksi utama, dan remunerasinya (pembayaran)a
– Informasi tentang para pekerja dan pemegang saham
– Informasi tentang perusahaan subkontraktor dan para pemasok
– Pengaturan struktur dan kebijakan
– Informasi mengenai audit internal (Pernyataan keuangan)
28
Upah Manajer Utama BASF 2011
29
Laporan Tahunan Lafarge 2009
30
Laporan Bayer 2011
31
Upah CEO Bayer 2011
32
Para CEO’s Bayer berjanji akan
Transparansi Keuangan
33
Upah CEO Holcim Tahun 2011
Rolf Soiron: CEO Global
• Total: 758,571 CHF
– Gaji Pokok: 595,680 CHF
– Pembagian saham: 80,000 CHF (1,491
saham)
– Kompensasi: 32,981 CHF
– Lain-lain: 50,000 CHF
• 2010: 758,097 CHF
34
Keuangan Holcim 2011-2010
35
Pedoman OECD bagi MNCs
• Bab 4. Hak Asasi Manusia
– MNC harus menghormati hak asasi manusia
– MNC harus mencegah dampak kerugian atas hak
asasi manusia yang terkait langsung dengan
operasional bisnis, hasil produk atau pelayanan
Standar Internasional Hak Asasi Manusia
– Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
– Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik
– Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan budaya
– Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak fundamental di
tempat kerja
Apa bagian terpenting dari hak asasi manusia?
36
Pedoman OECD Bagi MNCs
• Bab 5 Ketenagakerjaan & Hubungan
Industrial
– Menghormati hak pekerja untuk mendirikan
atau bergabung dalam serikat buruh
– Menghormati hak pekerja untuk mendapatkan
negosiasi dan perjanjian bersama yang
membangun
– Penghapusan pekerja anak
– Penghilangan bentuk kerja paksa
– Kesempatan dan perlakuan yang sama
dalam pekerjaan dan jabatan
37
Pedoman OECD bagi MNCs
• Bab 5. Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial
– Menyediakan fasilitas bagi perwakilan pekerja demi terciptanya perjanjian
bersama yang efektif
– Menyediakan informasi yang diperlukan bagi negosiasi yang berarti
– Mempromosikan konsultasi dan kerjasama untuk kepentingan bersama
– Menyediakan yang terbaik yang dimungkinkan terhadap upah,
tunjangan dan kondisi kerja, yang senilai untuk memenuhi kebutuhan
dasar para pekerja dan keluarganya.
– Mengupayakan langkah-langkah untuk menjamin kesehatan &
keselamatan di tempat kerja
– Menyediakan pelatihan kerja untuk meningkatkan keahlian
– Melakukan pemberitahuan yang diperlukan dalam hal terjadi
perubahan seperti pekerja dirumahkan, PHK Massal, dan kerjasama yang
berarti untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan atas keputusan
tersebut
– Tidak mengancam untuk memindahkan seluruh atau sebagian pabrik ke
negara lain dalam hal terjadi negosiasi yang tidak adil dan menghalangi
dilaksanakannya hak untuk berorganisasi
– Mengizinkan perwakilan pekerja untuk berkonsultasi dengan perwakilan
manajemen yang merupakan pengambil keputusan dalam perjanjian
38
bersama dan relasi perburuhan.
Panduan OECD bagi MNCs
• Negara yang turut serta dalam Panduan OECD harus
membentuk National Contact Point (NCP).
• NCP biasanya dibentuk dalam suatu departemen milik
pemerintah yang mengurusi isu perdagangan, investasi
dan perburuhan
• Sebagai contoh, NCP Korea adalah termasuk bagian
dari Kementerian Perdagangan, Industri & Energi
• Dalam hal terjadi pelanggaran atas apa yang termuat
dalam Panduan OECD, setiap orang dapat melaporkan
hal tersebut pada NCP yang relevan.
• NCP harus melaporkan kasus tersebut pada OECD.
39
Global Compact PBB
40
Global Compact PBB
• Diusulkan oleh Sekjen PBB Kofi Annan dalam
World Economic Forum tahun 1999
• Ini adalah inisiatif internasional atau kampanye
untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(CSR) yang diprakarsai oleh PBB
• Tidak mengikat secara hukum, akan tetapi
dijalankan secara sukarela
• 6000 perusahaan MNCs bergabung dalam
Global Compact
• 4 area and 10 prinsip
• www.unglobalcompact.org
41
Global Compact PBB
•
Hak Asasi Manusia
1.
2.
•
Standar Perburuhan
3.
4.
5.
6.
•
MNC menghormati kebebasan berserikat dan hak untuk
berunding bersama
Penghapusan Kerja Paksa
Penghapusan Pekerja Anak
Penghapusan Diskriminasi di tempat kerja
Lingkungan
7.
8.
9.
•
MNC mendukung hak asasi manusia
MNC tidak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi
manusia
MNC mendukung pendekatan pencegahan bagi lingkungan
Mempromosikan tanggung jawab yang lebih besar terhadap
lingkungan
Membangun teknologi yang ramah lingkungan
Anti-Korupsi
10. MNC harus bekerja melawan segala bentuk korupsi
42
Kebebasan Berserikat &
Perundingan Bersama
•
•
•
•
•
Memastikan setiap pekerja/buruh dapat membentuk dan bergabung dalam
serikat pekerja/buruh yang merupakan pilihannya tanpa takut akan
intimidasi atau penolakan, sesuai dengan hukum nasional.
Meletakkan dasar kebijakan dan prosedur yang anti diskriminasi dengan
tetap menghormati organisasi serikat buruh, keanggotaan serikat buruh dan
berbagai aktivitas tertentu dalam hal lowongan kerja, dan keputusan
tertentu dalam hal PHK atau mutasi.
Tidak ikut campur terhadap aktivitas dari perwakilan serikat pekerja/buruh
ketika mereka menjalankan fungsinya dalam hal tidak mengganggu
aktivitas operasional perusahan
Memperbolehkan pengumpulan iuran melalui rekening perusahaan,
menempelkan pengumuman serikat, distribusi dokumen serikat,
pemberian sekretariat serikat didalam perusahaan
Menyediakan perwakilan pekerja/buruh fasilitas yang baik dan tepat untuk
mendapatkan perjanjian bersama yang efektif.
43
Kebebasan Berserikat &
Berunding Bersama
•
•
•
•
•
•
Mengakui hak Serikat Pekerja/Buruh untuk kepentingan Perundingan
Bersama.
Menggunakan Perjanjian Bersama sebagai forum yang membangun untuk
isu kondisi kerja, bentuk-bentuk pekerjaan dan relasi antara pengusaha dan
pekerja.
Menempatkan segala bentuk penyelesaian masalah atau kepentingan
lainnya kepada pekerja dan manajemen, termasuk restrukturisasi dan
pelatihan, prosedur PHK, isu kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur
perselisihan dan penyelesaian masalah, aturan disiplin, dan kesejahteraan
keluarga dan masyarakat.
Menyediakan informasi yang diperlukan bagi perundingan yang berarti.
Menyeimbangkan kesepakatan antara serikat pekerja dengan keterwakilan
yang lebih banyak untuk memastikan eksistensi serikat pekerja yang lebih
kecil dalam mewakili kepentingan anggotanya.
Memberikan informasi kepada komunitas lokal, media, dan otoritas publik
mengenai kepatuhan perusahan anda terhadap Global Compact PBB, dan
kepentingannya untuk menghormati aturan didalamnya, termasuk hak-hak 44
fundamental pekerja.
Tidak Boleh ada praktek
Kerja Paksa
•
•
•
•
•
Kondisi kerja paksa pada umumnya dilatarbelakangi oleh kondisi kerja yang
sepihak.
Praktek yang eksploitatif, seperti kerja lembur secara paksa
Kekerasan fisik atau psikologi (termasuk seksual) dapat diartikan sebagai
membairkan seseorang dalam kerja paksa (ancaman terhadap pekerja,
keluarga, dan rekan dekatnya)
Penipuan atau ingkar janji terhadap bentuk dan jenis pekerjaan
Perbudakan, bekerja karena hutang, kekerasan fisik atau penculikan,
perdagangan orang, pembatasan secara fisik di lokasi kerja (di penjara atau
tempat penahanan khusus), pekerjaan didalam penjara, pekerjaan yang
sifatnya penghukuman terhadap pendapat atau ideologi yang berlawanan
terhadap sistem politik, sosial atau ekonomi, penahanan dokumen personal
atau keuangan saat penerimaan pekerja, halangan sebagian atau
seluruhnya terhadap kebebasan bergerak. Penahanan dan pengurangan
pembayaran upah (terkait dengan manipulasi pembayaran upah,
eksploitasi, dan bentuk lain dari pemerasan), perampasan atas makanan,
tempat berlindung atau kebutuhan lainnya.
45
Tidak Boleh Mempekerjakan
anak
• Pengertian “anak” meliputi anak laki-laki dan anak
perempuan yang berusia dibawah 18 tahun.
• Negara Maju
– Pekerjaan ringan 13 tahun
– Pekerjaan biasa 15 tahun
– Pekerjaan berbahaya 18 tahun
• Negara berkembang
– Pekerjaan ringan12 tahun
– Pekerjaan biasa 14 tahun
– Pekerjaan berbahaya 18 tahun
• Memberikan pengaruh pada perusahaan sub kontraktor,
supplier, dan cabang bisnis lainnya untuk memerangi
praktek pekerja anak.
46
Tidak ada Diskriminasi
• Persamaan perlakuan untuk Pekerjaan yang sama.
• Perlakuan yang sama dalam proses rekrutmen,
penggajian, jam kerja/istirahat, lembur yang bayar,
perlindungan maternitas, keamanan masa kerja,
perjanjian kerja, peningkatan penilaian, pelatihan dna
kesempatan, prospek kerja, jaminan sosial, keselamatan
dan kesehatan kerja.
47
www.holcim.org
48
PKB Internasional
(Perjanjian Global)
49
PKB Internasional
• PKB internasional adalah perjanjian yang
dinegosiasikan antara Perusahaan MNC
dan Serikat Buruh Internasional, seperti
ICEM mengenai aktivitas internasional
dari perusahaan MNC.
• Perusahaan Multinasional secara sepihak
membuat kode etik perilaku sendiri tanpa
keterlibatan serikat pekerja/buruh.
• PKB Internasional adalah alat dari serikat
buruh untuk terlibat dalam membuat
standar minimum dengan perusahaan
MNC.
• PKB Internasional pertama dibuat antara
IUF dan Danone.
• ICEM telah membuat PKB Internasional
dengan 15 Perusahaan Multinasional.
50
Perjanjian Global ICEM
 Freudenberg
 Statoil
 Endesa
 Norske Skog
 Anglogold
 ENI
 EVONIK
 SCA
 LUKOIL
 EDF (with PSI)
 Rhodia
 Lafarge (with BWI)
 Umicore (with IMF)
 GDF-Suez (with PSI
and BWI)
Norsk Hydro
51
Perjanjian Global dengan Lafarge tahun
2005
•
•
•
•
Penghapusan kerja paksa
Tidak ada diskriminasi di tempat kerja
Penghapusan pekerja anak
Hak untuk mengorganisir serikat buruh dan
perundingan bersama
• Jaminan atas upah
• Melaksanakan kesehatan, keselamatan, dan
kondisi kerja.
• Menyediakan pelatihan kerja
52
Perjanjian Global dengan Freudenberg
tahun 2000
• Tidak boleh ada kerja paksa dan pekerja anak
• Kesempatan yang sama dan perlakuan yang
sama dalam pekerjaan
• Kebebasan berserikat dan penghormatan
terhadap hak dasar serikat buruh
• Hak untuk mengorganisir serikat buruh dan
Perundingan Bersama
• Tidak ada diskriminasi terhadap aktivis serikat
buruh
• Kesehatan & keselamatan di tempat kerja
• Fleksibel, efisien, dan berorientasi pada
kepuasan konsumen sebagai bentuk/dasar
organisasi
53
Perjanjian Global dengan Norske Skog
Tahun 2000
• Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama
• Tidak ada diskriminasi dan kesempatan yang
sama
• Kesehatan dan keselamatan di tempat kerja
• Tidak ada kerja paksa
• Tidak ada pekerja anak
• Upah dan tunjangan untuk pemenuhan kebutuhan
pekerja dan keluarganya.
• Status pekerja berdasarkan sistem kerja tetap
– Pekerja tidak tetap yang sifatnya
sementara/kerja paruh waktu harus menerima
hak yang sama dengan pekerja tetap.
54
ISO 26000
ISO untuk
Tanggung Jawab Sosial
Apa itu ISO
• Organisasi internasional untuk standarisasi
• Suatu badan yang dibentuk, di tingkat
internasional, standar-standar mengenai
industri dan perdagangan. Badan ini berisi
perwakilan dari berbagai organisasi
standarisasi nasional (swasta atau milik
pemerintah).
• Didirikan pada 1947, pusat nya di Jenewa,
Swiss dan beranggotakan 161 negara.
Negara Anggota ISO
• India: Bureau of Indian Standards (BIS)
www.bis.org.in
• Indonesia: Badan Standardisasi Nasional (BSN)
www.bsn.go.id
• Malaysia: Department of Standards Malaysia
(DSM) www.standardsmalaysia.gov.my
• Thailand: Thai Industrial Standards Institute (TISI)
www.tisi.go.th/
• Vietnam: Directorate for Standards, Metrology
and Quality (STAMEQ) www.tcvn.gov.vn
• Korea: Korean Agency for Technology and
Standards (KATS) www.kats.go.kr
ISO 26000
• ISO 9000: standar untuk Sistem Kualitas
Manajemen
• ISO 14000: standar untuk Manajemen
Lingkungan
• ISO 26000: standar untuk Tanggung
Jawab Sosial, biasa disebut sebagai “ISO
SR”.
• ISO 26000 adalah standar ISO untuk
tanggung jawab sosial bagi perusahaan
dan organisasi lainnya.
ISO 26000
6 Subjek Utama
1. Pemerintahan yang
teratur/baik.
2. Hak Asasi Manusia
3. Praktek Perburuhan
4. Lingkungan
5. Praktek operasional
yang adil
6. Isu Konsumen
7. Keterlibatan Masyarakat
dan Pembangunan
7 Prinsip
1.
2.
3.
4.
Akuntabilitas
Transparansi
Etika Perilaku
Menghormati
Kepentingan stakeholder
5. Menghormati aturan
hukum
6. Menghormati norma dan
perilaku internasional
7. Menghormati Hak Asasi
Manusia
Hak Asasi Manusia
• Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
• Kebebasan untuk berkumpul dan
berserikat
• Kebebasan beragama dan kepercayaan
• Hak untuk mendapatkan pelayanan
umum dan hak untuk ikut dalam Pemilu
• Hak untuk didengar secara adil sebelum
tindakan disiplin dijalankan
Hak Asasi Manusia
• Standar Perburuhan Internasional ILO
– Perwakilan pekerja harus diberikan fasilitas
yang layak yang dapat mempermudah
mereka melakukan pekerjaan mereka
dengan efektif dan mengizinkan mereka
untuk melakukan aktivitas serikat tanpa
intervensi
– Perwakilan pekerja harus diberikan informasi
yang cukup untuk melakukan negosiasi yang
seimbang
Praktek-Praktek Perburuhan
• Termasuk didalamnya pekerjaan sub kontrak dan
tempat kerja dalam kontrol langsung
• Rekrutmen dan promosi pekerja, tata tertib, aturan
kedisiplinan dan prosedur keluh kesah/perselisihan,
pemindahan dan relokasi pekerja, pemutusan
hubungan kerja, pelatihan dan peningkatan keahlian,
kesehatan dan keselamatan, kebijakan yang
mempengaruhi kondisi kerja seperti jam kerja dan
upah.
• Pengakuan atas organisasi buruh dan wakilnya,
pengakuan atas pekeja dan pengusaha bersamasama dalam perundingan bersama, social dialogue
dan konsultasi tripartit dalam isu-isu sosial yang
berkaitan dengan ketenagakerjaan.
Standar Internasional bagi MNCs
• Standar Perburuhan ILO
• Panduan OECD bagi MNCs
• Global Compact PBB
• Perjanjian Global dengan MNCs
• ISO 26000
63
64
Hal paling utama dalam Standar
Perburuhan Internasional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Hak Buruh untuk berorganisasi dan membuat PKB
Tidak boleh ada Pekerja Anak,
Tidak boleh ada Kerja Paksa
Tidak ada Diskriminasi
Jaminan atas aktivitas serikat buruh
Fasililitas untuk Perjanjian Bersama & Aktivitas serikat
buruh
Upah layak
Kondisi kerja yang baik dan jam kerja
Kesehatan & keselamatan
Pembagian informasi
Hak berkonsultasi
Pelatihan kerja/ peningkatan keahlian
65
Implikasi dari standar internasional mengenai
Social Dialogue di Perusahaan MNC
• MNCs berjanji untuk menghormati aturan standar internasional.
• MNCs mempunyai kepentingan menjaga “nama baik” mereka.
• Organisasi internasional (ILO, OECD, PBB) dan pemerintah secara
langsung terlibat dalam pelaksanaan standar tersebut.
• Standar Internasional antara lain: hak pekerja/buruh, aktivitas
serikat pekerja, perjanjian bersama yang membangun, kondisi
kerja yang baik, kesehatan dan keselamatan, pembagian
informasi, konsultasi, pelatihan kerja, dll.
• Terkait dengan point tersebut diatas, standar-standar internasional
dapat menjadi agenda atau topik yang menarik dalam isu social
dialogue di Perusahaan Multinasional
66
Standar Internasional bagi
Perundingan Bersama
• Perundingan Bersama adalah bagian yang
cukup penting bagi dialog sosial.
• Baca dan pelajari standar internasional: dengan
dasar tersebut, diskusikan, debat, dan rancanglah
permintaan.
• Bandingkan standar internasional dengan PKB
anda: kekuatan dan kelemahannya.
• Perjanjian Bersama: Kelebihan dan
kekurangannya.
• Masukkan hal yang baik dari standar
internasional kedalam PKB Anda.
• ICEM akan selalu memberi dukungan terhadap
aktivitas meningkatkan dialog sosial di tempat
kerja: solidaritas internasional, jaringan serikat
67
buruh di tingkat global.
Standar Internasional untuk
Perundingan Bersama
• Membuat Tim Persiapan Bersama bagi Perundingan Bersama
di wilayah industri, atau kota, atau provinsi, atau industri atau
federasi.
1. Bertemu dengan serikat buruh dan federasi lainnya.
2. Bandingkan PKB Anda dengan standar internasional.
3. Bandingkan PKB Anda dengan PKB dari serikat buruh lain.
4. Diskusikan kelebihan & Kekurangan PKB.
5. Buat tuntutan baru dari PKB Anda.
6. Buat daftar tuntutan umum yang diinginkan dari tingkat wilayah,
kota, provinsi atau federasi.
7. Meminta kepada federasi (serikat buruh di tingkat yang lebih tinggi)
untuk mengembangkan PKB.
8. Memberikan pelatihan kepada anggota terkait dengan tuntutan
dan agenda tertentu dari PKB
9. Membuat rencana bagaimana agar pekerja dan anggota
68
berpartisipasi dalam negosiasi
Domain dari Hubungan Perburuhan
Pelatihan Kerja
Diskriminasi
Hak Asasi
Manusia
Kesempatan yang sama
Perusahaan Kontraktor
Upah
Jam Kerja
Kesehatan & Keselamatan
CSR
Pekerja kontrak dan agensi
Manajemen perubahan
Perdagangan
Restrukturisasi
Yang adil
Privatisasi
Kebijakan Ekonomi
Perusahaan/tempat
kerja
Industrial
National
International
69
Yoon Hyowon
mobile +82 10 2083 4715
[email protected]
70