Transcript Pengenalan PKB - IndustriallIndah

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
SEBAGAI SARANA
Adalah suatu sistem
hubungan yang terbentuk
antara para pelaku dalam
proses produksi barang
dan/atau jasa yang terdiri
dari unsur Pengusaha,
Pekerja/Buruh, dan
Pemerintah yang
didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila dan UUD 1945
2
1 Serikat pekerja/Serikat Buruh
2 Organisasi Pengusaha
3 Pemerintah/Dinas Tenaga Kerja
4 LKS Bipartit
5 Perjanjian Kerja Bersama
Peraturan Perundang6 undangan Ketenagakerjaan
Membela dan melindungi hak-hak pekerja
Memperjuangkan kesejahteraan anggota
beserta keluarga
Menyalurkan aspirasi secara demokratis
Meningkatkan keterampilan dan wawasan
Meningkatkan Produktifitas
a Mengembangkan Usaha
b Menciptakan kemitraan
c Memperluas lapangan
kerja
d Memberikan
kesejahteraan
pekerja/buruh secara
terbuka, demokratis,
dan berkeadilan
5
a
Menetapkan kebijakan,
dan memberikan
pelayanan
b
Melaksanakan
pengawasan
c
Melakukan penindakan
terhadap pelanggaran
peraturan perundangundangan ketenagakerjaan
6
Perundingan bipartit adalah:
perundingan antara pekerja/buruh
atau serikat pekerja/serikat buruh
a
dengan pengusaha untuk
menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial
LKS Bipartit adalah:
b Forum Komunikasi, konsultasi dan
musyawarah wakil Serikat Pekerja /
wakil Pekerja
Adalah : Perjanjian yang
merupakan hasil kesepakatan
perundingan antara SP / SB atau
beberapa SP / SB dengan
Pengusaha/Perkumpulan
Pengusaha yang memuat syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban
kedua belah pihak yang didaftarkan
ke Instansi yang berwenang
8
 8 Hak Dasar Pekerja
Upah
PHK
Mogok
Jamsostek
PEKERJA
K3
Istirahat
PKB
Perlindungan
Pekerja Perempuan
 HAK PEKERJA ATAS
PERLINDUNGAN UPAH
 Upah : hak pekerja/buruh yg
diterima & dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan
dari pengusaha / pemberi kerja
kepada pekerja/buruh yg
ditetapkan & dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan,atau peraturan
perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi
pekerja/buruh dan keluarganya
atas suatu pekerjaan dan atau
jasa yg telah atau akan
dilakukan
 HAK PEKERJA ATAS
PERLINDUNGAN UPAH
 KOMPONEN UPAH
1. Upah pokok
Adalah imbalan dasar
yang dibayarkan
kepada buruh menurut
tingkat atau jenis
pekerjaan/jabatan yang
besarnya ditetapkan
berdasarkan perjanjian
 HAK PEKERJA ATAS
PERLINDUNGAN UPAH
 KOMPONEN UPAH
2.
Tunjangan tetap
Adalah komponen upah yang berkaitan dengan
jabatan/posisi/pekerjaan yang diberikan secara
tetap untuk buruh dan keluarganya.
(contoh: tunjangan jabatan, tunjangan
keluarga, dsb)
3. Tunjangan tidak tetap
Adalah komponen upah yang diberikan secara
tidak tetap yang berkaitan dengan kehadiran
dan atau presatsi buruh di perusahaan
(contoh: tunjangan transport, tunjangan shift,
insentif kehadiran, dsb)
 HAK PEKERJA ATAS
PERLINDUNGAN UPAH
 Perhitungan upah kerja lembur
didasarkan pada upah bulanan.
 Upah per/jam = 1/173 x upah
sebulan.
HARI KERJA
BIASA
Jam ke 1 = 1.5 X
TUL
HARI LIBUR
Jam ke 1 s/d 7 =
2.0 X TUL
Jam ke 2 dst. = 2.0 Jam ke 8 = 3.0 X
X TUL
TUL
Jam ke 9 dst. = 4.0
X TUL
 HAK PEKERJA ATAS
PERLINDUNGAN UPAH
Tetap menerima upah
karena :
1. Memenuhi
agama,
kewajiban
maksimum
3
bulan
2. Memenuhi
kewajiban
negara
3. Walau tidak bekerja
karena kesalahan
pengusaha
4. Upah merupakan utang
bila pengusaha pailit
 HAK PEKERJA ATAS JAMINAN
SOSIAL
JAMSOSTEK: adalah suatu
perlindungan
bagi tenaga kerja dlm bentuk
santunan
berupa uang sebagai pengganti
sebagian
dari penghasilan yg hilang / berkurang,
& pelayanan sebagai akibat / keadaan
yg dialami oleh tenaga kerja berupa
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin,
hari
tua & meninggal dunia.
(UU NO.3 Tahun 1992)
 HAK PEKERJA ATAS JAMINAN
SOSIAL
1. Jaminan
Kecelakaan
Kerja:
Kecelakaan
kecelakaan
Kerja
yg
berhubung
:
terjadi
dengan
hubungan kerja, termasuk
penyakit yg timbul karena
hubungan
kerja,
kecelakaan yang terjadi
dalam
berangkat
perjalanan
dari
rumah
menuju tempat kerja &
sebaliknya, melalui jalan
 HAK PEKERJA ATAS JAMINAN
SOSIAL
Iuran JKK ditanggung
sepenuhnya oleh
pengusaha. Besarnya iuran
berdasarkan
kelompok jenis usahanya.
Kel I
: 0.24 % dari
upah
Kel II
: 0.54 % dari upah
Kel III
: 0.89 % dari
upah
Kel IV
: 1.27 % dari upah
Kel V
: 1.74 % dari upah
 HAK PEKERJA ATAS JAMINAN
SOSIAL
2.
Jaminan Hari Tua
(JHT), yaitu jaminan
yg memberikan
kepastian penerimaan
penghasilan yg
diberikan sekaligus /
berkala pada saat
tenaga kerja
mencapai hari tua
(usia 55 thn) atau
memenuhi syarat
 HAK PEKERJA ATAS JAMINAN
SOSIAL
 Besar Iuran JHT 5.7% x upah pekerja, yaitu 3.7%
oleh Pengusaha &, oleh pekerja 2% X upah
sebulan.
 JHT dibayarkan kepada tenaga kerja yang
mencapai usia 55 thn / cacat total untuk
selamanya, dan dapat dilakukan:
o Secara sekaligus apabila jumlah seluruh JHT
yg harus dibayar kurang dari Rp 3.000.000,o Secara berkala apabila seluruh jumlah JHT
mencapai Rp 3.000.000,- atau lebih,
dilakukan paling lama 5 (lima) tahun &
dilakukan atas pilihan tenaga kerja yang
bersangkutan
 HAK PEKERJA ATAS JAMINAN
SOSIAL
3. Jaminan Kematian
 Adalah jaminan yang diberikan
kepada keluarga/ ahli waris
tenaga kerja yang meninggal
bukan akibat kecelakaan kerja,
guna meringankan beban
keluarga dalam bentuk
santunan kematian & biaya
pemakaman
 Iuran JK 0.3% X upah / bulan
ditanggung sepenuhnya oleh
Pengusaha
 HAK PEKERJA ATAS JAMINAN
SOSIAL
4. Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (JPK ) :
Upaya penanggulangan
& pencegahan gangguan
kesehatan yg
memerlukan
pemeriksaan,
pengobatan & atau
perawatan.
 HAK PEKERJA ATAS JAMINAN
SOSIAL
Iuran JPK ditanggung penuh Pengusaha :
o Bagi tenaga kerja yg
berkeluarga 6% dari
upah / bulan, max Rp
3.080.000.o bagi tenaga kerja lajang
3% dari upah / bln, max
Rp 3.080.000.-
 HAK PEKERJA ATAS JAMINAN
SOSIAL
o Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama
Dilakukan oleh dokter umum / dokter gigi di Puskesmas,
Klinik, Balai Pengobatan / Dokter Praktek solo
o Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
Pemeriksaan & pengobatan yg dilakukan dokter spesialis
o Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit
Diberikan kepada peserta yg memerlukan perawatan di
ruang rawat inap RS
o Pelayanan Persalinan
Diberikan kepada Pekerja wanita berkeluarga / istri Pekerja
peserta program JPK maksimum sampai persalinan ke 3
(tiga).
o Pelayanan Khusus
Pelayanan rehabilitasi yg diberikan untuk mengembalikan
fungsi tubuh
o Emergensi
Merupakan suatu keadaan dimana peserta membutuhkan
pertolongan segera, yang bila tidak dilakukan dapat
membahayakan jiwa.
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOIAL ( BPJS )
o Lembaga (badan
hukum nirlaba)
dibentuk untuk
menyelenggarakan
Program Jaminan
Sosial di Indonesia,
berdasarkan :
1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional ( SJSN )
2. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS )
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOIAL ( BPJS )
o Berdasarkan No. 24 Tahun 2011, BPJS
akan menggantikan PT ASKES ( 2014 )
dan PT JAMSOSTEK ( 2015 )
o Bertanggung jawab terhadap
Presiden
o Berkantor pusat di Jakarta, memiliki
kantor perwakilan di tingkat provinsi
serta kantor cabang di tingkat
kabupaten kota
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOIAL ( BPJS )
o Setiap WNI (formal, & informal ) dan WNA
yang tinggal di Indonesia minimal 6 bulan
wajib menjadi anggota BPJS
o Setiap perusahaan wajib mendaftarkan
pekerjanya sebagai anggota BPJS.
o Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran
yang besarnya ditentukan kemudian
o Bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung
pemerintah melalui program Bantuan
Iuran
 HAK PEKERJA ATAS PEMBATASAN
WAKTU KERJA, ISTIRAHAT, CUTI &
LIBUR
1. Tidak boleh melaksanakan
pekerjaan
lebih
dari
7
jam/hari ( 40 jam seminggu )
untuk 6 / hari kerja, atau 8
jam / hari & (40 jam
seminggu ) untuk 5 hari /
minggu.
2. Istirahat minimum 30 menit
setelah bekerja 4 jam
3. Pekerja
tidak
boleh
diwajibkan lembur
4. Mendapatkan cuti setelah
bekerja 12 bulan
 HAK PEKERJA ATAS WAKTU
KERJA, ISTIRAHAT, CUTI &
LIBUR
Mendapatkan Cuti dengan menerima
Upah dalam hal :
• Pekerja/buruh menikah
3 hari
• Menikahkan anaknya
2 hari
• Mengkhitankan anaknya
2 hari
• Membaptiskan anaknya
2 hari
• Isteri melahirkan /
2 hari
keguguran kandungan
• Suami/isteri, orang
2 hari
tua/mertua / anak / menantu
meninggal dunia
• Anggota keluarga dalam
1 hari
satu rumah meninggal dunia
 HAK KHUSUS BAGI PEKERJA
PEREMPUAN
1. Hari pertama & kedua haid tidak
boleh diwajibkan bekerja.
2. Dalam keadaan hamil, berhak
mendapatkan
sebelum
cuti
1,5
dan
bulan
sesudah
melahirkan.
3. Pekerja
perempuan
mengalami
yg
keguguran
kandungan berhak memperoleh
istirahat 1,5 bulan / sesuai dengan
surat
keterangan
kandungan /bidan.
dokter
 HAK KHUSUS BAGI PEKERJA
PEREMPUAN
4. Pekerja Perempuan tidak boleh
dipekerjakan
dalam
tambang /
tempat yg berbahaya
5. Pekerja
Perempuan
yang
hamil
dilarang bekerja pada malam hari.
6. Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja perempuan pada malam
hari, wajib memberikan makanan &
minuman
bergizi,
menjaga
kesusilaan & keamanan selama di
tempat kerja, serta menyediakan
jemputan.
 HAK PEKERJA DALAM
KESELAMATAN & KESEHATAN
KERJA
1. Pekerja berhak mendapat
perlindungan atas keselamatan,
kesehatan serta kesusilaan,
pemeliharaan moril kerja sesuai
martabat manusia
2. Meminta dilaksanakannya semua
syarat-syarat K3 yang diwajibkan
3. Menyatakan keberatan kerja
pada pekerjaan di mana syarat
K3 serta alat-alat perlindungan
diri yang diwajibkan diragukan
 HAK PEKERJA UNTUK
MOGOK
 Pekerja yang karena
sedang mengalami
Perselisihan
Perburuhan dapat
melakukan mogok
 Mekanisme
Pemogokan diatur
dalam ketentuan
berdasarkan
ketentuan peraturan
perundangan
 HAK PEKERJA MENDAPAT
PERLINDUNGAN DARI
TINDAKAN PHK
 Pekerja tidak dapat di PHK karena :
1. Sakit menurut keterangan dokter selama
waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan
secara terus menerus
2. Memenuhi kewajiban negara
3. Menjalankan
ibadah
yang
diperintahkan
hamil,
melahirkan,
agamanya
4. Menikah
5. Perempuan
kandungan, atau menyusui bayinya
gugur
 HAK PEKERJA MENDAPAT
PERLINDUNGAN DARI
TINDAKAN PHK
 Pekerja tidak dapat di PHK karena :
6. Mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan
perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di
dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur
dalam PK, PP, atau PKB
7. Mendirikan,
menjadi
menjadi
pengurus
anggota
SP/SB,
dan/atau
pekerja/buruh
melakukan kegiatan SP/SB di luar / didalam
jam kerja, atas kesepakatan pengusaha, /
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
PK, PP atau PKB
 HAK PEKERJA MENDAPAT
PERLINDUNGAN DARI
TINDAKAN PHK
 Pekerja tidak dapat di PHK karena :
8. Mengadukan
pengusaha
kepada
yang
berwajib mengenai perbuatan pengusaha yg
melakukan tindak pidana kejahatan
9. Karena perbedaan paham, agama, aliran
politik, suku, warna kulit, golongan, jenis
kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan
10. Dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat
kecelakaan kerja, atau
hubungan kerja
menurut
jangka
dokter
yg
waktu
penyembuhannya belum dapat dipastikan