Transcript Penyelesaian Perselisihan Perburuhan & PHK 9

P3PHK
(Kuliah VIII)
Penyelesaian Sengketa
Hubungan Industrial
melalui Pengadilan
copyright by
dhoni.yusra@2006
1
Kompetensi
• Tugas
pokok
pengadilan
adalah
menerima, memeriksa, dan mengadili sert
amenyelesaikan setipa perkara yang
diajukan
kepadanya
sesuai
dengan
kewenangannya/ kompetensinya.
• Kompetensi
ini
berkenaan
dengan
kewenangan pengadilan dalam menangani
perkara tertentu sesuai dengan bidang,
dan tempat
• Lebih jauh dikenal dikenal dengan
Kompetensi Absolut dan Kompetensi
Relatif
copyright by
dhoni.yusra@2006
2
• Kompetensi Absolut berkenaan dengan
pembagian kekuasaan antar badan-badan
peradilan, ditinjau dari macamnya
pengadilan yang menyangkut pemberian
kekuasaan untuk mengadili/ attributie van
rechtsmacht
• Kompetensi Relatif mengatur pembagian
kekuasaan mengadili antara pengadilan
yang serupa, tergantung dari tempat
tinggal tergugat/ distributie van
rechtmacht
copyright by
dhoni.yusra@2006
3
• Pengadilan Hubungan Industrial merupakan
pengadilan khusus yang berada pada lingkungan
peradilan umum (Pasal 55 UU No. 2 Tahun 2004)
• Kompetensi Absolut pada pengadilan ini (Pasal
56):
– Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak
– Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan
kepentingan
– Ditingkat pertama mengenaiperselisihan pemutusan
hubungan kerja
– Ditingkat pertama da terakhir mengenai perselisihan
antarserikat pekerja/ serikat buruh dalam satu
perusahaan
copyright by
dhoni.yusra@2006
4
Sejarah Peradilan Hubungan
Industrial
• Dalam Reglement op de rechterlijke
organisatie en het beleid der justitie in
indonesia (RO stbld 1847 No. 23)
ditetapklan bahwa perselisihan akibat
perjanjian kerja dan perjanjian
perburuhan diselesaikan oleh Hakim
Residensi (residentie rechter)
• Hakim Residensi berdasarkan UU drt No. 1
Tahun 1951, LN 1951 No. 9, dihapuskan,
dan penanganan perselisihan hak menjadi
wewenang pengadilan negeri
copyright by
dhoni.yusra@2006
5
• Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun
1957 tentang penyelesaian perselisihan
perburuhan, maka penyelesaian masalah
perburuhan diberikan kepada Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
(P4).
• Kondisi ini menjadikan ada 2 (dua)
instansi yang berwenang untu menangani
perkara perburuhan, yaitu pengadilan
negeri dan P4
copyright by
dhoni.yusra@2006
6
• Perbedaan dari kompetensi dua
peradilan tersebut, yaitu yang dapat
dituntut di depan pengadilan adalah
pekerja secara perseorangan,
sedangkan yang di P4 adalah buruh/
pekerja secara organisatoris, dimana
jumlah pekerja yang terlibat
perselisihan secara organisatoris
lebih banyak.
copyright by
dhoni.yusra@2006
7
• Dengan diberlakukannya UU No. 2 Tahun
2004, kewenangan dikembalikan kepada
Pengadilan Negeri (melalui Pengadilan
Hubungan Industrial) sebagai peradilan
tingkat pertama.
• Apabila tidak puas dengan keputusan
tingkat pertama, maka para pihak dapat
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung
• Hal ini karena perselisihan hak bersifat
perselisihan normatif, yaitu karena
ditetapkan dalam PK, PKB, PP atau
peraturan perundang-undangan
copyright by
dhoni.yusra@2006
8
• Perselisihan kepentingan merupakan
perselisihan yang terjadi akibat perbedaan
pendapat atau kepentingan mengenai
keadaan ketenagakerjaan yang belum
diatur dalam perjanjian kerja, PKB, PP
atau peraturan perundang-undangan.
• Penyelesaian melalui PPHI adalah pertama
dan terakhir (tidak dapat diminta kasasi)
copyright by
dhoni.yusra@2006
9
• Perselisihan PHK merupakan
perselisihan yang terjadi karena para
pihak atau salah satu pihak tidak
sepaham menenai PHK yang
dilakukan.
• Pengaturan mengenai masalah PHK
sebelumnya diatur dalam UU NO. 12
Tahun 1964
copyright by
dhoni.yusra@2006
10
Perselisihan
Pegawai
Perantara
P4D
P4P
Veto Menaker
PTTUN
Pola Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan UU No. 12 tahun
1964
copyright by
dhoni.yusra@2006
Mahkamah
Agung
11
• Prosedur panjang sebagaimana yang
digambarkan dalam skema tersebut,
disederhanakan dengan penanganan
pertama pada Peradilan Perselisihan
Industrial
• Kasasi diberikan untuk memberikan
kesempatan bagi para pihak yang tidak
puas dengan putusan Tk 1 untuk
memeriksa kembali sengketa tersebut
pada peradilan yang lebih tinggi karena
masalah PHK adalah masalah komplek
copyright by
dhoni.yusra@2006
12
• Perselisihan antarserikat pekerja
diselesaikan hanya pada tingkat
pertama dan terakhir
• Hal ini dimaksudkan untuk
tercapainya peradilan yang cepat,
mudah, dan biaya ringan
copyright by
dhoni.yusra@2006
13
Kasasi pada
Mahkamah Agung
Pola Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan UU No. 2 tahun
2004
Tingkat Pertama dan
Terakhir mengenai
Perselisihan Antar Serikat
Pekerja dan Perselisihan
Kepentingan (Pasal 109)
Tingkat Pertama
mengenai Perselisihan
Hak, dan Perselisihan
Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK)
Pengadilan Hubungan
Industrial
Penyelesaian Melalui
Mediasi, Konsiliasi yang
tidak berhasil
Para Pihak dalam
Perselisihan Hubungan
Industrial
copyright by
dhoni.yusra@2006
14
Kompetensi Relatif
• Pengadilan yang berhak untuk menangani
sengketa berdasarkan Pasal 118 HIR ayat 1,
Pasal 142 Ayat 1 Rbg adalah pengadilan tempat
tinggal tergugat
• Dalam PPHI, pengadilan yang berhak adalah
pengadilan negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat pekerja/ buruh bekerja
• Perselisihan hubungan industrial antara pekerja
dengan pengusaha yang terjadi di perusahaan
tempat si pekerja bekerja menjadi tempat acuan
memasukkan gugatan
copyright by
dhoni.yusra@2006
15
Hukum Acara
• Hukum acara yang berlaku pada
Pengadilan Hubungan Industrial
adalah Hukum Acara Perdata yang
berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum
copyright by
dhoni.yusra@2006
16