Transcript Penyelesaian Perselisihan Perburuhan & PHK 6

P3PHK
(Kuliah VI)
Tata Cara Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
di Luar Pengadilan Bag. 1
copyright by
dhoni.yusra@2006
1
Bipartit
• Penyelesaian perselisihan yang terbaik
adalah penyelesaian oleh para pihak yang
berselisih secara musyawarah untuk
mencapai mufakat tanpa ikut campur
tangan dari pihak yang lain.
• Penyelesaian dengan pola seperti ini
diharapkan mencapai hasil yang
menguntungkan kedua belah pihak,
disamping menekan biaya dan
menghemat waktu
copyright by
dhoni.yusra@2006
2
• Perundingan bipartit adalah perundingan
antara pekerja/ buru ataus serikat
pekerja/ buruh dengan pengusaha untuk
menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial
• Penyelesaian secara bipartit disebut pula
negosiasi, yang berasal dari kata bahasa
inggris negotiation yang berarti
penyelesaian sengketa oleh para pihak
dengan tanpa melibatkan pihak lain
dengan tujuan mencari kesepakatan
bersama atas dasr kerja sama yang
copyright by
harmonis dan kreatif
dhoni.yusra@2006
3
• Negosiasi merupakan bentuk
komunikasi 2 (dua) arah yang
bersifat timbal balik untuk mencapai
tujuan yaitu kesepakatan bagi para
pihak yang mengalami konflik
copyright by
dhoni.yusra@2006
4
• Pengertian negosiasi menurut Kamus
Besar Indonesia (Departemen P & K,
1997:686):
– Proses tawar-menawar dengan jalan berunding
untuk memberi atau menerima guna mencapai
kesepakatan bersama antara satu pihak
(kelompok atau organisasi) dan pihak
(kelompok atau organisasi yang lain)
– Penyelesaian sengketa secara damai melalui
perundingan antara pihak-pihak yang
bersengketa
copyright by
dhoni.yusra@2006
5
• Dalam perselisihan industrial yang
menjadi para pihak adalah pekerja/ buruh,
organisasi pekerja/ buruh dengan
pengusaha atau organisasi pengusaha
• Jika organisasi yang terlibat, hendaknya
ditunjuk pengurus yang akan melakukan
negosiasi dengan pihak lawan sengketa
untuk mencapai solusi atas persoalan
yang dihadapi
copyright by
dhoni.yusra@2006
6
Tata cara bipartit (Pasal 6-7
UUPPHI)
• Setiap perundingan dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat, yang
kemudian dibuat risalah yang kemudian
ditandatangani para pihak yang berselisih
• Isi Risalah :
–
–
–
–
–
–
Nama dan alamt para pihak
Tanggal dan tempat perundingan
Pokok masalah atau alasan perselisihan
Pendapat para pihak
Kesimpulan atau hasil perundingan
Tanggal serat tandatangan para pihak yang
melakukan perundingan
copyright by
dhoni.yusra@2006
7
• Jika musyawarah yang dilakukan
mencapai kesepakatan penyelesaian,
dibuat Perjanjian Bersama yang
selanjutnya ditandatangani para
pihak
• Perjanjian Bersama tersebut bersifat
mengikat dan menjadi hukum serta
wajib dilaksanakan oleh para pihak
copyright by
dhoni.yusra@2006
8
• Perjanjian Bersama tersebut WAJIB
didaftar oleh para pihak yang melakukan
perjanjian pada Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri di
Wilayah para para pihak mengadakan
Perjanjian Bersama
• Apabila Perjanjian Bersama tersebut tidak
dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka
pihak yang dirugikan dapat MENGAJUKAN
EKSEKUSI kepada pengadilan PHI pada PN
setempatm untuk MENDAPAT PENETAPAN
EKSEKUSI
copyright by
dhoni.yusra@2006
9
• Dalam hal pemohon eksekusi berdomisli di
luar PN tempat didaftarkannya Perjnajian
Bersama, maka pemohon eksekusi dapat
mengajukan permohonan eksekusi melalui
Pengadilan PHI pada PN di wilayah domisili
pemohon eksekusi untuk diteruskan ke
pengadilan PHI pada PN yang
berkompeten untuk dilaksankannya
eksekusi.
copyright by
dhoni.yusra@2006
10
Tripartit
• Penyelesaian perselisihan antara
para pihak yang berselisih dibantu
pihak yang lain (Pihak ketiga) yang
bersifat netral
• Bentuk Tripartit :
– Mediasi
– Konsiliasi
– Arbitrase
copyright by
dhoni.yusra@2006
11
Mediasi
• Bentuk penyelesaian oleh seorang/ lebih
penengah, yang disebut MEDIATOR
• Mediasi adalah intervensi terhadap suatu
sengketa oleh pihak ketiga yang dpat
diterima, tidak berpihak dan netral serta
membantu para pihak yang berselisih
mencapai kesepakatan secara sukarela
terhadap masalah yang menjadi obyek
sengketa
copyright by
dhoni.yusra@2006
12
Pengertian Mediasi
• Mediation is a private, informal dispute resolution
process in which a neutral third person, the
mediator, helps disputing parties to reach an
agreement. The mediator has no power impose a
decision on parties. (Black’s Law Dictionary, 1990
: 981)
• Penyelesaian perselisihan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan
kerja, dan perselisihan antarserikat pekerja/
buruh hanya dalam suatu perusahaan melalui
musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau
lebih mediator yang netral (Pasal Angka 11 UU
No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI)
copyright by
dhoni.yusra@2006
13
• Mediator adalah pegawai instansipemerintah
yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat
sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri
untuk bertugas melakukan mediasi dan
mempunyai kewajiban memberikan anjuran
tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk
menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan
kerja, dan perselisihan antarserikat pekerja/
buruh hanya dalam suatu perusahaan (Pasal 1
Angka 12 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI )
copyright by
dhoni.yusra@2006
14
• Mediasi dilakukan pihak ketiga, yaitu
pegawai instansi pemerintah di bidang
ketenagakerjaan.
• Penyelesaian melalui mediasi tidak
terdapat paksaan antara para pihak dan
mediator.
• Kedudukan mediator hanya membantu
para pihak agar mencapai kesepakatan
yang DIPUTUSKAN OLEH PARA PIHAK
YANG BERSELISIH
copyright by
dhoni.yusra@2006
15
• Posisi mediator berada di luar pihak yang
berkepentingan, tidak memiliki kekuatan
memaksa, hanya untuk mempertemukan
pihak yang berselisih, mengetahui duduk
perkara, menyusun proposal penyelesaian
perselisihan.
• Mediator harus menciptakan kondisi yang
kondusif untuk menjamin terciptanya
kompromi di antara pihak-pihak yang
bersengketa untuk memperoleh hasil yang
sama-sama menguntungkan (win-win)
copyright by
dhoni.yusra@2006
16
• Jika proposal penyelesaian disetujui,
maka mediator menyusun
kesepakatan secara tertulis untuk
ditandatangani oleh para pihak
copyright by
dhoni.yusra@2006
17
• Berdasarkan Pasal 4, Tahapan penyelesaian
perselisihan melalui mediasi:
– Jika perundingan bipartit gagal, salah satu atau kedua
belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada
instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti
upaya penyelesaian secar bipartit sudah dilakukan
– Setelah menerima pencatatan, instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib
menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati
pilihan penyelesaian perselisihan apakah melalui
konsiliasi atau arbitrase
– Jika dalam 7 (tujuh) hari para pihak tidak menetapkan
pilihan, instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian kepada
mediator.
copyright by
dhoni.yusra@2006
18
Tata cara penyelesaian
perselisihan secara mediasi
• Dalam waktu selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja setelah menerima
pelimpahan penyelesaian
perselisihan, mediator harus sudah
mengadakan penelitian tentang
duduknya perkara dan segera
mengadakan sidang mediasi
copyright by
dhoni.yusra@2006
19
• Mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli
untuk hadir dalam sidang mediasi guna diminta
dan didengar keterangannya
• Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial melalui mediasi,
maka dibuat Perjanjian Bersama yang
ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan
oleh mediator serta didaftar di Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di
wilayah hukum pihak-pihak mengadakan
Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta
bukti pendaftaran
copyright by
dhoni.yusra@2006
20
• Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial melalui mediasi, maka :
– mediator mengeluarkan anjuran tertulis
– anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi
pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak
– para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada
mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam
waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima
anjuran tertulis
– pihak yang tidak memberikan pendapatnya menolak anjuran tertulis
– dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah
selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk
kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama
untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran
copyright by
dhoni.yusra@2006
21
• Perjanjian Bersama yang telah didaftar
diberikan akta bukti pendaftaran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian Bersama
• apabila Perjanjian Bersama tidak
dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka
pihak yang dirugikan dapat mengajukan
permohonan eksekusi kepada Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri di wilayah Perjanjian Bersama
didaftar untuk mendapat penetapan
eksekusi
copyright by
dhoni.yusra@2006
22
• Jika pemohon eksekusi berdomisili di luar
wilayah hukum Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri tempat
pendaftaran Perjanjian Bersama, maka
pemohon eksekusi dapat mengajukan
permohonan eksekusi melalui Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri di wilayah domisili pemohon
eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri yang berkompeten melaksanakan
eksekusi
copyright by
dhoni.yusra@2006
23
• Dalam hal anjuran tertulis yang dibuat
oleh mediator ditolak oleh salah satu
pihak atau para pihak, maka para pihak
atau salah satu pihak dapat melanjutkan
penyelesaian perselisihan ke Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri setempat.
• Penyelesaian perselisihan tersebut
selanjutnya dilaksanakan dengan
pengajuan gugatan oleh salah satu pihak
di Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri setempat
copyright by
dhoni.yusra@2006
24
• Mediator menyelesaikan tugasnya
dalam waktu selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak menerima pelimpahan
penyelesaian perselisihan
copyright by
dhoni.yusra@2006
25