Transcript Hukum Kesehatan Pertemuan 6

HUKUM
KESEHATAN
 Sebagai ilmu hukum
 BUKAN cabang ilmu kedokteran
MENGAPA HUKUM KESEHATAN
DI PERLUKAN ?

MENGAPA PETUGAS RUMAH SAKIT
PERLU BELAJAR HUKUM ?
80% TUNTUTAN MALPRAKTEK DI
RUMAH SAKIT DISEBABKAN OLEH
PETUGAS (sdm)
Mengatur apa
yang boleh
dan tidak boleh
HUKUM
Berisi
Hak dan
Kewajiban
timbal balik
Sangsi (hukuman)
Selalu diberikan
Oleh Penguasa
Hanya mengatur
Hal-hal yang bersifat
lahiriah
SEBAB UTAMA TUMBUHNYA
HUKUM KESEHATAN
(LEENEN, 1986)
1.
2.
Hak untuk menentukan nasib sendiri, yang
merupakan suatu hak pribadi
Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang
memadai, yang merupakan suatu hak sosial
(dinegeri Belanda secara Yuridis, hak pribadi
dianggap lebih kuat )
Landasan
menurut W.B. van der Mijn (1982)









Kebutuhan akan pengaturan pemberian jasa keahlian
kebutuhan akan tingkat kualitas keahlian tertentu
Kebutuhan akan keterarahan
Kebutuhan akan pengendalian biaya
Kebutuhan akan kebeasan warga masyarakat untuk
menentukan kepentingannya dan identifikasi
kewajiban pemerintah
Kebutuhan pasien akan perlindungan hukum
Kebutuhan akan perlindungan hukum bagi para ahli
Kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pihak
ketiga
Kebutuhan akan perlindungan bagi kepentingan umum
PENGANTAR HUKUMKESEHATAN
Aspek hukum dibidang pelayanan bukan
merupakan hal yang baru ;
- Sudah ada sejak dahulu
- Untuk tenaga dokter sudah diatur dalam
KUHAP
 psl. 332 ttg rahasia jabatan
 psl 224 menjadi saksi ahli
Lingkup Hukum Kesehatan










Hukum kedokteran (medical law)
Hukum keperawatan
Hukum rumah sakit
Hukum lingkungan
Hukum tentang limbah industri
Hukum tentang polusi
Hukum keselamatan kerja
Makanan yang merusak kesehatan
Peralatan yang bisa merusak lingkungan (X-Ray)
Peraturan lain ada kaitannya langsung dan dapat
mempengaruhi kesehatan manusia
SUMBER HUKUM KESEHATAN
 Hukum tertulis
 Hukum kebiasaan
 Yurisprudensi
 Pedoman international
 IPTEK kesehatan/kedokteran
Gugatan pertama
Thn. 1980
Para dokter Indonesia mulai melirik Hukum
Kesehatan, dengan adanya kasus gugatan
terhadap dr. Setianingrum (Puskesmas Pati)
Dalam putusan Mahkamah Agung ditetapkan
bahwa “tidak bersalah”
“ doctor is a man “
(manusia ada kesalahan)
KASUS DR. SETIANINGRUM (1980)
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. No. 600K/Pid/1983
tertanggal 2 Juni 1984 mengenai KASUS Dr. Setyaningrum
binti Siswoko
 putusan Pengadilan Negeri Pati No. 8 tahun 1980
menyatakan terdakwa bersalah terhadap dakwaan tersebut
(3 bualn penjara dalam masa percobaan 10 bulan)
 putusan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
 dibatalkan oelh Mahkamah Agung RI , dengan keputusan
kasasi tanggal 2 Juni 1984 No. 600K/Pid/1983 dan
menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti, serta
membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
CATATAN ;
 Untuk menentukan ada tidaknya unsur
kealpaan dalam perbuatan terdakwa harus
ditafsirkan dalam arti sejauh mana terdakwa
telah berusaha secara maksimal untuk
menyelamatkan jiwa pasiennya sesuai dengan
kemampuan yang sewajarnya harus dimiliki
dan sarana yang tersedia padanya.
CONTOH LAIN
 Putusan Mediche Tuchtraad Amsterdam 1980
menyatakan bahwa
salah satu hak dokter adalah menolak
melaksanakan tindakan medis yang tidak dapat
dipertanggung jawabkannya secara
professional.
Hoge Raad (1952)
 Menyatakan bahwa orang –orang yang belum
mendapat kualifikasi sebagai dokter hanya
boleh melakukan tindakan-tindakan didalam
bidang kesehatan apabila diawasi. Hal ini
berlaku bagi mahasiswa kedokteran, perawat
dstnya
 Hukum kesehatan merupakan hukum tantra ,
hukum perdata dan hukum pidana yang
berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
1. hukum tantra
4
4
1
3
2
2. hukum perdatra
3. hukum pidana
4. pelayanan kesehatan
RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN ,
DENGAN MENYOROTI BEBERAPA ASPEK
1. SUBYEK HUKUM
2. HAK DAN KEWAJIBAN
3. PERISTIWA HUKUM
4. HUBUNGAN HUKUM
5. OBYEK HUKUM
 SUBYEK HUKUM : tenaga kesehatan
 HAK DAN KEWAJIBAN ; batas wewenang dan
tugas , contoh wewenang & tugas tanaga farmasi
di Puskesmas
 PERISTIWA HUKUM ; setiap proses yang
menyangkut perilaku manusia, kejadian dan
keadaan
 HUBUNGAN HUKUM ; hubungan yang
menimbulkam akibat hukum
 OBYEK HUKUM ; prestasi yang diberikan atas
jasa yang dilakukan tenaga kesehatan dalam
melaksanakan tugasnya
PENGERTIAN HUKUM
KESEHATAN
 Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum
yang berhubungan langsung pada pemberian
pelayanan kesehatan dan penerapannya pada
hukum perdata, hukum pidana dan hukum
administrasi (Prof. Leenen)
Arti peraturan disini tidak hanya mencakup peraturan
perundangan dan peraturan internasional tetapi juga
mencakup pedoman internasional, hukum kebiasaan,
hukum yurispruidensi, ilmu pengetahuan dan
kepustakaan
 Health law can be defined as the body of rules
that relates direcly to the care for health as well
as to the application of general civil, criminal and
administrative law. Medical law, the study of the
juridical relations to which the doctor is a party,
is a part of health law (van der Mijin)
 Hukum kesehatan dapat didefinisikan sebagai lembaga peraturan
yang kangsung berhubungan dengan penerapan hukum sipil umum,
pidana, administrasi . Hukum kedokteran yaitu ilmu tentang hukum
dimana dokter adalah salah satu pihak yang merupakan bagian dari
hukum kesehatan
PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN
 Ketentuan hukum yang mengatur tentang hak
dan kewajiban, baik dari tenaga kesehatan
dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun
individu dan masyarakat yang menerima upaya
kesehatan tsb. dalam segala aspek yaitu aspek
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan
diperhatikan pula aspek organisasi dan sarana.
Pedoman-pedoman medis international, hukum
kebiasaan dan hukum otonomi di bidang
kesehatan, ilmu pengetahuan dan literatur
medis merupakan pula sumber hukum (BPHN)
HUKUM KESEHATAN
- Seluruh ketentuan hukum yang berhubungan
dengan pemeliharaan kesehatan
- Seluruh ketentuan hukum administrasi, perdata,
pidana yang diterapkan
- Ketentuan otonomi dari profesi kesehatan
- Ilmu, yurisprudensi, perjanjian international;
menjadi sumber hukum