Transcript Majelis Kehormatan Etik Kedokteran

MAJELIS
KEHORMATAN ETIK
KEDOKTERAN
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
ETIKA KEDOKTERAN
humaryanto
Pendahuluan
ETIKA BERBEDA DENGAN HUKUM
 Bertujuan untuk kebaikan hidup pribadi
 Norma hukum bertujuan untuk
mendamaikan hidup bersama
 Kode etik sebagai code of profesion
conduct yang bersifat etika terapan

Pendahuluan


Di dalam praktek kedokteran terdapat aspek etik
dan aspek hukum yang sangat luas, yang sering
tumpang-tindih pada suatu issue tertentu, seperti
pada informed consent, wajib simpan rahasia
kedokteran, profesionalisme, dll.
Bahkan di dalam praktek kedokteran, aspek etik
seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek
hukumnya, oleh karena banyaknya norma etik
yang telah diangkat menjadi norma hukum, atau
sebaliknya norma hukum yang mengandung nilainilai etika.
Pendahuluan
Dalam kenyataan pasien yang kecewa
terhadap pelayanan dokter akan
menghadapi gugatan
 Masalah : Pelanggaran ini sulit dipilahpilah apakah pelanggaran hukum atau
pelanggaran etika atau bahkan hanya
pelanggaran pribadi

Pendahuluan


Keadaan menjadi semakin sulit sejak para ahli
hukum menganggap bahwa standar prosedur
dan standar pelayanan medis dianggap sebagai
domain hukum, padahal selama ini profesi
menganggap bahwa memenuhi standar profesi
adalah bagian dari sikap etis dan sikap
profesional.
Dengan demikian pelanggaran standar profesi
dapat dinilai sebagai pelanggaran etik dan juga
sekaligus pelanggaran hukum.
Contoh pelanggaran etik yang sulit
dibuktikan :
 over
utilisasi alat canggih kedokteran di RS
 Undertreatment/pengobatan ala kadarnya
 Perpanjangan waktu rawat inap
 Futilisasi medik/kesia-siaan penyakit yang
sulit sembuh
Contoh pelanggaran etik yang sulit
dibuktikan :
 Pasien
dumping/pemaksaan pasien pulang
 Pemimpongan pasien tidak mampu
 Penolakan pasien kondisi terminal
 Menahan-nahan pasien, tidak segera merujuk
 Mengabaikan informed consent
 Mengabaikan rekam medis
Contoh pelanggaran etik yang sulit
dibuktikan :
 Dikotomi
atau spiliting/komisi
 Tidak mengungkapkan medical error
 Menghalalkan tindakan medis yang tidak
seharusnya (co:aborsi)
 Memperkokoh ketertutupan medis/kebebasan
otonom
 Memasang tarif tinggi
Etika pelayanan medis :
Hampir semua dokter yang diadukan
pasiennya adalah dokter spesialis
 Bekerja di RS
 Ada juga dokter umum yang kurang hati-2
 Kebanyakan yang laris
 Dokter arogan kurang menjalin
komuniskasi

Pengadu merasa kurang dihormati hak2nya
 Komplikasi penyakit dikira malpraktek
 Sebagian pengadu mengeluhkan
mahalnya tarif RS
 Pengadu meojokkan dokter dengan
mengadu lewat publik/surat kabar
 Tidak kurang mereka menggunakan jasa
pengacara

Sengketa medik dokter pasien
meliputi …
Masalah kualitas pelayanan dan dugaan
kesalahan
 Medical iatrogenesis error in judgement

Dokter bermasalah dapat
dikelompokkan
Kesalahan atau
kecelakaan
 Watak yang menyebalkan
(annoying)
 Perilaku tidak professional
 Dokter “cacat”

Pelanggaran serius
Berkaitan dengan kompetensi dan
kemampuan
 Mengabaikan tanggung jawab profesional
 Peresepan tak bertanggung jawab
 Perilaku sexual menyimpang
 Kecurangan akademik
 Pengiklanan diri

Pelanggaran Etik



suatu norma etik adalah norma yang apabila dilanggar
“hanya” akan membawa akibat sanksi moral bagi
pelanggarnya.
suatu pelanggaran etik profesi dapat dikenai sanksi
disiplin profesi  bentuk peringatan hingga ke bentuk
yang lebih berat : kewajiban menjalani pendidikan /
pelatihan tertentu (bila akibat kurang kompeten),
pencabutan haknya berpraktik profesi.
Sanksi tersebut diberikan oleh MKEK setelah dalam
rapat/sidangnya dibuktikan bahwa dokter tersebut
melanggar etik (profesi) kedokteran.
RUANG LINGKUP ETIKA
KEDOKTERAN
Pertimbangan dan usulan pelaksanaan
etika kepada pengurus IDI setingkat
 Bimbingan dan pengawasan etika kepada
seluruh dokter

MKEK


Dalam hal seorang dokter diduga melakukan
pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar
norma hukum), maka ia akan dipanggil dan
disidang oleh Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai
pertanggung-jawaban (etik dan disiplin
profesi)nya.
Persidangan MKEK bertujuan untuk
mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme
dan keluhuran profesi.
Persidangan MKEK


Persidangan MKEK bersifat inkuisitorial khas
profesi, yaitu Majelis (ketua dan anggota)
bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa
adanya badan atau perorangan sebagai
penuntut.
Persidangan MKEK secara formiel tidak
menggunakan sistem pembuktian sebagaimana
lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun
perdata, namun demikian tetap berupaya
melakukan pembuktian mendekati ketentuanketentuan pembuktian yang lazim
Wewenang MKEK :
Dalam melakukan pemeriksaannya, Majelis berwenang
memperoleh :
 Keterangan, baik lisan maupun tertulis (affidavit),
langsung dari pihak-pihak terkait (pengadu, teradu, pihak
lain yang terkait) dan peer-group / para ahli di bidangnya
yang dibutuhkan
 Dokumen yang terkait, seperti bukti kompetensi dalam
bentuk berbagai ijasah/ brevet dan pengalaman, bukti
keanggotaan profesi, bukti kewenangan berupa Surat
Ijin Praktek Tenaga Medis, Perijinan rumah sakit tempat
kejadian, bukti hubungan dokter dengan rumah sakit,
hospital bylaws, SOP dan SPM setempat, rekam medis,
dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kasusnya.
Putusan MKEK


Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan
peradilan  tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di
pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam
bentuk permintaan keterangan ahli.
Salah seorang anggota MKEK dapat memberikan
kesaksian ahli di pemeriksaan penyidik, kejaksaan
ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalannya
persidangan dan putusan MKEK. Sekali lagi, hakim
pengadilan tidak terikat untuk sepaham dengan putusan
MKEK
Eksekusi
Eksekusi Putusan MKEK Wilayah
dilaksanakan oleh Pengurus IDI Wilayah
dan/atau Pengurus Cabang Perhimpunan
Profesi yang bersangkutan.
 Khusus untuk SIP, eksekusinya
diserahkan kepada Dinas Kesehatan
setempat. Apabila eksekusi telah
dijalankan maka dokter teradu menerima
keterangan telah menjalankan putusan

PENANGANAN SENGKETA
MEDIK
Identifikasi seluruh masalah keluhan
utama pasein
 Dokter teradu diminta untuk membuat
kronologi lengkap mengenai kasus itu
 Menganalisa secara ilmiah dengan
pertimbangan dari ahli terkait
 Lakukan konfrontasi dengan pengadu
upayakan damai

BILA SAMPAI PENGADILAN
Tidak jarang kasus sudah disidik polisi
 Dan dilimpahkan kejaksaan
 Terus sampai pengadilan
 IDI dalam hal ini MKEK akan diminmta
menjadi saksi ahli
 Keputusan di majelis hakim
 Vonis sesuai undang-2 yang berlaku

MAJELIS KEHOMATAN DISIPLIN
KEDOKTERAN INDONESIA
Disingkat MKDI
 Lembaga yang yang berwenang untuk
menentukan ada dan tidaknya kesalahan
yang dilakukan oleh dokter dalam
penerapan disiplin ilmu kedokteran dan
menetapkan sanksi
 Dibentuk ditingkat Pusat dan provinsi

UU PRADOK NO. 29 THN 2004
PASAL 55 AYAT (1)
MENEGAKKAN DISIPLIN DOKTER DAN
DOKTER GIGI DALAM
PENYELENGGARAAN PRAKTIK
KEDOKTERAN
NORMA
DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN
ATURAN
PENERAPAN
KEILMUAN
KEDOKTERAN
DISIPLIN
ATURAN
PENERAPAN
ETIKA
KEDOKTERAN
(KODEKI)
ETIKA
HUKUM
ATURAN
HUKUM
KEDOKTERAN
Tugas MKDI
Menerima pengaduan, memeriksa dan
memutuskan kasus pelanggaran disiplin
dokter yang diajukan
 Menyusun pedoman dan tatacara
penanganan kasus pelanggaran disiplin
dokter
 MKDP bekerja sebagai MKDI ditingkat
provinsi

MKDKI-MKEK


Domain atau yurisdiksi MKDKI adalah “disiplin
profesi”, yaitu permasalahan yang timbul
sebagai akibat dari pelanggaran seorang
profesional atas peraturan internal profesinya,
yang menyimpangi apa yang diharapkan akan
dilakukan oleh orang (profesional) dengan
pengetahuan dan ketrampilan yang rata-rata.
Dalam hal MKDKI dalam sidangnya menemukan
adanya pelanggaran etika, maka MKDKI akan
meneruskan kasus tersebut kepada MKEK.
Kedudukan MKDI
Sebagai lembaga otonoom dari Konsil
Kedokteran Indonesia
 Anggota-2 ditetapkan oleh Menteri atas
usulan organisasi profesi
 Masa bakti MKDI adalah 5 tahun dan
dapat disusulkan kembali untuk 1 kali
masa jabatan lagi

Keanggotaan
Keanggotaan MKDI terdiri atas
 3 orang dokter dari organisasi profesi
 1 orang dokter dari asosiasi Rumah Sakit (
dalam hal ini PERSI)
 3 orang sarjana hukum
Syarat-2 keanggotaan MKDI





WNI, berkelakuan baik, taqwa sehat
Usia ,inimal 40 maksimal 65 pada waktu
diangkat
Minimal pengalaman praktek 10 tahun dan
memiliki STR dan SIP
Bagi Sarjana Hukum berpengalaman minimal
10 tahun
Cakap jujur moral baik etika integritas tinggi
reputasi baik
PELANGGARAN & CARA
PENANGANAN
ETIKA
DR
DRG
DISIPLIN
SENGKETA HUKUM
MKEK
MKDKI
PERADILAN PIDANA
PERADILAN PERDATA
SENGKETA
PERADILAN TUN
NON HUKUM
LEMBAGA MEDIASI
(ADR)
DISIPLIN KEDOKTERAN


KEPATUHAN MENERAPKAN ATURAN – ATURAN/
KETENTUAN PENERAPAN KEILMUAN DLM PELAKSANAAN
PELAYANAN.
LEBIH KHUSUS: KEPATUHAN MENERAPKAN KAIDAHKAIDAH PENATALAKSANAAN KLINIS (ASUHAN MEDIS)
YANG MENCAKUP:
~ PENEGAKAN DIAGNOSIS
~ TINDAKAN PENGOBATAN (TREATMENT)
~ MENETAPKAN PROGNOSIS
DENGAN STANDAR/ INDIKATOR:
- STANDAR KOMPETENSI, STD PERILAKU
ETIS, STD ASUHAN MEDIS DAN STD KLINIS.
DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN,
HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN:
1.
2.
3.
STANDAR PELAYANAN,
STANDAR PROFESI DAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUMBER: UUPK
DISIPLIN KEDOKTERAN MERUPAKAN
KEPATUHAN MEMENUHI
- STANDARD OF CARE
- CLINICAL STANDARD
- STANDARD OF COMPETENCE
- STANDARD OF PROFESSIONAL
ATTITUDE
- DAN ATURAN/ KETENTUAN TERKAIT
DALAM ASUHAN MEDIS
(PENATALAKSANAAN KLINIS PASIEN)
PELANGGARAN DISIPLIN
(SERIOUS PROFESSIONAL MISCONDUCT)
KEPUTUSAN KKI No. 17/KKI/KEP/VIII/2006



KEGAGALAN PENATALAKSANAAN PASIEN OK :
- KETIDAKCAKAPAN (INCOMPETENCE)
- KELALAIAN (GROSS NEGLIGENCE)
PERILAKU TERCELA (MENURUT UKURAN PROFESI)
KETIDAKLAIKAN FISIK & MENTAL (UNFIT TO PRACTICE)
ATAU DENGAN KATA LAIN

TIDAK MEMENUHI:
- STANDARD OF CARE, CLINICAL STANDARD
- STANDARD OF COMPETENCE
- STANDARD OF PROFESSIONAL ATTITUDE
- DAN ATURAN/ KETENTUAN TERKAIT
FILOSOFI PENEGAKAN DISIPLIN
TUJUAN PENEGAKAN DISIPLIN
UTAMA
: PROTEKSI PASIEN
 LAIN-LAIN :
1. JAGA MUTU DR/ DRG
2. JAGA KEHORMATAN PROFESI
KEDOKTERAN/ KEDOKTERAN GIGI

TAHAP PENEGAKAN DISIPLIN OLEH
MKDKI
TAHAP 1: INVESTIGATIONAL STAGE (TAHAP INVESTIGASI)
- PENGADUAN (ADMISSION)
~ VERIFIKASI
- PEMERIKSAAN AWAL OLEH MPA
~ INVESTIGASI (INQUIRY)
TAHAP 2: ADJUDICATORY STAGE (PEMERIKSAAN DAN
KEPUTUSAN)
- PEMERIKSAAN DISIPLIN OLEH MPD
~ PEMBUKTIAN
- PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TAHAP PENEGAKAN DISIPLIN
OLEH MKDKI
TAHAP 3: DISPOSITIONAL STAGE (PENYAMPAIAN
KEPUTUSAN)
- PEMBACAAN KEPUTUSAN
- PENGAJUAN KEBERATAN TERADU (JIKA ADA)
- PENYAMPAIAN KEPUTUSAN KEPADA PIHAK
TERKAIT
PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN
MPA)
Setiap orang atau
kepentingan yang
dirugikan
Pengaduan tertulis
↓
Verifikasi
(TAHAP
Penetapan Majelis
Pemeriksa Awal
Pemeriksa Awal
Oleh Ketua MKDKI
↓
Investigasi
Keputusan MPA
Ditolak Diluar disiplin
Pelanggaran Etik
Pelanggaran Disiplin
PE LAK SANAAN K E PU T U SAN MAJ E LI S PE ME RI K SA AWAL
Kepada Pengadu
Sekretariat MKDKI/
MKDKI-P
Organisasi Profesi
Penetapan Majelis Pemeriksa
Disiplin oleh Ketua MKDKI
PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN
(TAHAP MPD)
Pemeriksaan Awal
Pelanggaran
Disiplin
Bebas / tidak
bersalah
Penetapan Majelis
Pemeriksa o/Ketua
MKDKI
KEPUTUSAN
Pemeriksaan
Proses
Pembuktian
Peringatan tertulis
Rekomendasi
pencabutan SIP/STR
Mengikuti Pendidikan/
pelatihan
PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Sekretariat
MKDKI/MKDKI
PROV
Sekretariat
MKDKI/MKDKI
PROV
Sekretariat
MKDKI/MKDKI PROV
KKI
STR
Dokter/
dokter gigi
Sekretariat
MKDKI/MKDKI PROV
Dinkes
Kab/Kota
KKI
SIP
Dokter/
dokter gigi
Dokter/
dokter gigi
Institusi
Pendidikan
Kolegium
PENGADUAN (PASAL 66 UU PRADOK)


SETIAP ORANG YANG MENGETAHUI ATAU
KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ATAS
TINDAKAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI
DALAM MENJALANKAN PRAKTIK
KEDOKTERAN DAPAT MENGADUKAN SECARA
TERTULIS KEPADA KETUA MKDKI
PENGADUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA
AYAT (1) DAN AYAT (2) TIDAK
MENGHILANGKAN HAK SETIAP ORANG UNTUK
MELAPORKAN ADANYA DUGAAN TINDAK
PIDANA KEPADA PIHAK YANG BERWENANG
DAN/ATAU MENGUGAT KERUGIAN PERDATA
KE PENGADILAN.
ALAT BUKTI





SURAT-SURAT/DOKUMEN TERTULIS
KETERANGAN SAKSI
PENGAKUAN TERADU
KETERANGAN SAKSI AHLI
BARANG BUKTI
SIFAT SIDANG


SIDANG MAJELIS PEMERIKSA
DISIPLIN : TERTUTUP
SIDANG PEMBACAAN AMAR
KEPUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA
DISIPLIN : TERBUKA
MACAM KEPUTUSAN
TIDAK BERSALAH
 BERSALAH DENGAN SANKSI:
- PERINGATAN TERTULIS
- REKOMENDASI PENCABUTAN STR
ATAU SIP, SEMENTARA (MAX 1 TH)
ATAU SELAMANYA
- DAN ATAU KEWAJIBAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN/ PELATIHAN

SIFAT SANKSI DISIPLIN
KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN OLEH
MKDKI MERUPAKAN KEPUTUSAN TUN
(BESCHIKKING)
 KEPUTUSAN BERSIFAT FINAL
 PENGAJUAN KEBERATAN BILA ADA
BUKTI BARU

BENTUK PELANGGARAN
DISIPLIN KEDOKTERAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TIDAK KOMPETEN/ CAKAP
TIDAK MERUJUK
PENDELEGASIAN KPD NAKES YG TDK KOMPETEN
DR/ DRG PENGGANTI TDK BERITAHU KE PASIEN,
TDK PUNYA SIP
TDK LAIK PRAKTIK (KESEHATAN FISIK & MENTAL)
KELALAIAN DLM PENATALAKSANAAN PASIEN
PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN BERLEBIHAN
BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN
8. TDK BERIKAN INFORMASI YG JUJUR
9. TDK ADA INFORMED CONSENT
10. TDK BUAT/ SIMPAN REKAM MEDIK
11. PENGHENTIAN KEHAMILAN TANPA INDIKASI MEDIS
12. EUTHANASIA
13. PENERAPAN PELAYANAN YG BLM DITERIMA KEDOKTERAN
14. PENELITIAN KLINIS TANPA PERSETUJUAN ETIS
15. TDK MEMBERI PERTOLONGAN DARURAT
16. MENOLAK/ MENGHENTIKAN PENGOBATAN TANPA ALASAN
YG SAH
17. MEMBUKA RAHASIA MEDIS TANPA IZIN
18. BUAT KETERANGAN MEDIS TDK BENAR
19. IKUT SERTA TINDAKAN PENYIKSAAN
BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
PERESEPAN OBAT PSIKOTROPIK/NARKOTIK
TANPA INDIKASI
PELECEHAN SEKSUAL, INTIMIDASI, KEKERASAN
PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK/ SEBUTAN
PROFESI, PALSU
MENERIMA KOMISI THD RUJUKAN/ PERESEPAN
PENGIKLANAN DIRI YG MENYESATKAN
KETERGANTUNGAN NAPZA
STR, SIP, SERTIFIKAT KOMPETENSI TDK SAH
IMBAL JASA TDK SESUAI TINDAKAN
TDK BERIKAN DATA/ INFORMASI ATAS
PERMINTAAN MKDKI
MKDKP
Keanggotaan MKDKP terdiri atas
 2 orang dokter
 1 orang sarjana hukum
 Semuanya atas usulan dari organisasi
profesi setingkat provinsi
Tata kerja
Ada sekretariat tetap
 Rapat pleno
 Rapat koordinasi pimpinan

Alur tata cara penanganan kasus
pelanggaran


Pengaduan dari masyarakat  verifikasi 
penetapan ketua MKDKI  pemeriksaan proses
dan pembuktian  KEPUTUSAN
Keputusan :
 Penolakan
 Peringatan
tertulis
 Rekomendasi : Mengikuti Pendidikan Pelatihan,
pencabutan SIP
Keputusan
Tidak bersalah
 Bersalah dan pemberian sanksi disiplin
 Ditemukan pelanggaran etika
