Transcript PELAKSANAAN PUTUSAN LEMBAGA PERADILAN (PERDATA

Dalam Pasal 54 UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :
1)
Pelaksanaan
putusan
pengadilan
dalam
perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
2)
Pelaksanaan
putusan
pengadilan
dalam
perkara perdata dilakukan oleh panitera dan
juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
3)
Putusan pengadilan dilaksanakan dengan
memperhatikan
keadilan.
nilai
kemanusiaan
dan

Subekti menyebut eksekusi dengan
istilah pelaksanaan putusan, yang
dalam HIR Bab kesepuluh bagian
kelima pengertian eksekusi disebut
dengan istilah menjalankan putusan

Menjalankan
putusan
pengadilan
melaksanakan isi putusan pengadilan
yakni
melaksanakan
secara
paksa
putusan pengadilan dengan bantuan
kekuatan umum apabila pihak yang
kalah (tereksekusi atau pihak tergugat)
tidak
mau
sukarela.
menjalankannya
secara

Pada
prinsipnya, hanya putusan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap
(in kracht van gewijsde) yang dapat
dijalankan. Prinsip atau asas ini harus
diperhatikan
melakukan
pada
eksekusi.
waktu
Jika
akan
betul-betul
telah mempunyai kekuatan hukum tetap
baru
eksekusi
dijalankan.
putusan
tersebut
Lanjutan . . . .

Akan tetapi terhadap asas/prinsip tersebut
masih
ada
pengecualiannya
sebagaimana ditentukan dalam undangundang, yaitu :
1.
Pelaksanaan putusan lebih dahulu
2.
Pelaksanaan putusan provisi

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah :
-
putusan Pengadilan Negeri yang diterima baik
oleh kedua belah pihak yang berperkara;
-
putusan perdamaian;
-
putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan
verzet atau banding;
-
putusan Pengadilan Tinggi yang diterima baik oleh
kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi;
-
putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam
putusan, yaitu :
1.
Putusan Declaratoir
2.
Putusan Constitutief
3.
Putusan Condemnatoir
 Putusan
declaratoir
ialah
putusan yang hanya sekedar
menerangkan atau menetapkan
suatu keadaan saja, tidak perlu
dieksekusi.
 Putusan
yang
constitutief ialah putusan
menciptakan
menghapuskan
suatu
tidak perlu dilaksanakan.
atau
keadaan,
 Putusan
putusan
condemnatoir,
yaitu
yang
berisi
penghukuman. Pihak yang kalah
dihukum
sesuatu.
untuk
melakukan

Ada Perintah
1. melakukan suatu perbuatan tertentu
2. tidak melakukan suatu perbuatan
3. menyerahkan sesuatu barang
4. Mengosongkan sebidang tanah dan /
atau bangunan
5. menghentikan suatu perbuatan atau
keadaan
6. Membayar sejumlah uang
1.
Upaya Paksa Langsung
2.
Upaya Paksa Tidak Langsung
1. Eksekusi Riil (rieele executie) :
 Menyerahkan
sesuatu barang selain
uang
 Mengosongkan
 Melakukan
 Tidak
tanah/bangunan
sesuatu
melakukan sesuatu
2. Eksekusi
pembayaran
sejumlah
uang (verhaal executie) :
(Vide Pasal 196 HIR/208 RBG).
 Penyitaan
barang
-
barang
bergerak / tidak bergerak
 Pelelangan

Pembayaran kepada kreditur

Melalui
tekanan
psichis
kepada
terhukum agar mau memenuhi prestasi
yang diwajibkan
1. Gijzeling (sandera badan)
(Pasal 209 s.d. 224 HIR / Pasal 242 s.d. 256
Rbg. Jo. PERMA No. 1 Tahun 2000)
2. Dwangsom (uang paksa)
Pasal 606 a – 606 Rv

hukuman tambahan

Bersifat accessoir

tekanan psichis
Penundaan Eksekusi
1.
adanya
perlawanan
pihak
III
(derden verzet)
2.
Adanya gugatan baru
3.
Adanya NOVUM yang menurut
pertimbangan
KPN
tesebut cukup kuat
bukti
baru
Putusan yang dinyatakan
non executable
1. putusan yang tidak mengandung
perintah
2. obyek gugatan tidak jelas
3. obyek gugatan tidak berada di
tangan tergugat
Hambatan Eksekusi antara lain :
 biaya yang wajib dibayarkan karena besarnya
biaya belum dipenuhi oleh pemohon,
 adanya perlawanan dari termohon atau pihak
ketiga
 adanya peninjauan kembali,
 bunyi/redaksi putusan tidak jelas,
 ada dua putusan yang saling bertentangan,
 dalam eksekusi putusan serta merta karena
pemohon tidak dapat menyediakan jaminan
senilai objek eksekusi,
 dikabulkannya bantahan pembantah,
 pengerahan preman-preman di tempat eksekusi


Isi Putusan Mahkamah Agung :
Menyatakan
bahwa
memberikan
ijin
kepada Penggugat untuk mengurus suratsurat balik nama ke Kantor BPN Indramayu
dan diberi kuasa untuk menandatangani
surat-surat
pembeli.
sebagai
penjual
maupun
KRONOLOGIS PENGRUSAKAN PN DEPOK OLEH MASSA
YANG MEMAKSA UNTUK DILAKSANAKAN EKSEKUSI
KRONOLOGIS PENGRUSAKAN PN DEPOK OLEH MASSA
YANG MEMAKSA UNTUK DILAKSANAKAN EKSEKUSI
TERIMA KASIH