Transcript beberapa segi tentang hukum eksekusi

BEBERAPA SEGI
HUKUM EKSEKUSI
HARIFIN A.TUMPA
13/04/2015
1
PROSES ACARA DI
PENGADILAN
PEMERIKSAAN
PERKARA
EKSEKUSI
PUTUSAN
AKHIR
13/04/2015
2
PUTUSAN AKHIR



1. PENGADILAN TIDAK BERWENANG
2. GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA
3. GUGATAN PENGGUGAT
DIKABULKAN :
a. deklaratoir
b. konstitutif
c. kondemnatoir
=====>mempunyai kekuatan
eksekutorial
13/04/2015
3
PUTUSAN YANG BERSIFAT
KONDEMNATOIR
Ada perintah :
 1. melakukan suatu perbuatan tertentu
 2. tidak melakukan suatu perbuatan
 3. menyerahkan sesuatu barang
 4. mengosongkan sebidang tanah dan / atau
bangunan
 5. menghentikan suatu perbuatan atau keadaan
 6. membayar sejumlah uang
13/04/2015
4
UPAYA EKSEKUSI
2.
13/04/2015
Upaya Paksa Eksekusi :
1. Upaya Paksa Langsung
( directe meddelen )
Upaya Paksa Tidak Langsung
( indirecte meddelen )
5
1. Upaya Paksa Langsung ( directe middelen)
a. eksekusi riil ( rieele executie ) :
- menyerahkan sesuatu barang selain uang
( geven van ander goed dangeld )
- mengosongkan tanah / bangunan
- melakukan sesuatu ( te doen )
- tidak melakukan sesuatu ( nalaten )
b. eksekusi pembayaran sejumlah uang
( verhaal executie ) :
- penyitaan barang-barang bergerak / tidak
bergerak
- pelelangan
- pembayaran kepada kreditur
13/04/2015
6

Permasalahan Dalam Eksekusi Riil :
- melakukan sesuatu perbuatan atau tidak
melakukan sesuatu perbuatan
● tidak ada upaya paksa, sehingga
upaya melalui Pasal 225 HIR / 259
RBg.
● tatacara pelaksanaan Pasal 225 / 259
RBg tidak diatur.
13/04/2015
7

Petunjuk MA :
- proses aanmaning tetap dilakukan.
- proses eksekusi tetap dilakukan.
- apabila eksekusi tidak mungkin dilakukan
karena kondisi obyektif tidak
memungkinkan, maka putusan menjadi non
executable.
- putusan non executable tidak dapat
menggunakan Pasal 225 HIR / 259 RBg.
13/04/2015
8
- tatacara penentuan jumlah uang
pengganti :
▪ pemohon eksekusi mengajukan
permohonan.
▪ diberitahukan kepada termohon.
▪ bila perlu minta pendapat ahli.
▪ penetapan ketua pengadilan.
13/04/2015
9
- Pasal 225 HIR / 259 RBg => eksekusi
riil menjadi verhaal executie.
- Apakah perlu melakukan
tindakan pra eksekusi ?
Apa gunanya ?
13/04/2015
10
Permasalahan Dalam Eksekusi
Pembayaran Sejumlah Uang
( verhaal executie )
▪ sita eksekusi sejumlah barang, baik bergerak
maupun tidak bergerak yang senilai dengan
kewajiban pembayaran uang tersebut.
▪ Pasal 197 (8) HIR / 211 RBg :
“barang bergerak milik debitur, termasuk uang
dan surat berharga dapat disita”.
13/04/2015
11
Uang milik debitor :
- disimpan di rumah dan atau
- disimpan di bank
Apa mungkin ?
-> mungkin, bila dibantu debitor.
-> tidak mungkin, biladebitor
menolak.
13/04/2015
12
GWM DAN SRT BERHRGA
◘ Giro Wajib Minimum yang ada di BI
tidak boleh disita.
◘ Surat Berharga sekarang bersifat
elektronik, sehingga tidak mungkin
disita.
◘ UU Pasar Modal hanya memberikan
kemungkinan diblokir atas permintaan
Kapolda, Kajati atau KPT.
13/04/2015
13
2. Upaya Paksa Tidak Langsung
Melalui tekanan psichis kepada terhukum
agar mau memenuhi
prestasi yang diwajibkan
a. gijzeling (sandera badan)
(Pasal 209 s.d. 224 HIR / Pasal 242 s.d. 256 RBg. Jo.
PERMA No. 1 Tahun 2000 )
SEMA No. 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan
SEMA No. 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975
melarang digunakannya lembaga gijzeling karena diangga
bertentangan dengan perikemanusiaan, tetapi di era
reformasi hal itu dipandang tidak sesuai lagi dengan
keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan
hukum dan keadilan serta pembangunan ekonomi, sehingga
perlu dicabut dan dengan PERMA No. 1 Tahun 2000 tanggal
Juni 2000 lembaga gijzeling dihidupkan kembali.
13/04/2015
30
14
Perbedaan Ketentuan Gijzeling Yang
Diatur
Dalam HIR / RBg
Dengan
PERMA No. 1 Tahun 2000 Tentang
Paksa Badan :
13/04/2015
15
13/04/2015
16
H I R / RBg
Penetapan gijzeling
dilakukan oleh KPN
(apabila tidak cukup /
tidak ada barang untuk
menjamin putusan
hakim ).
2. Yang dikenakan gijzeling
adalah debitur yang tidak
punya barang yang
cukup untuk membayar
hutangnya.
1.
13/04/2015
PERMA No. 1 / 2000
1.
2.
Kemungkinan untuk
menerapkan paksa
badan harus ditentukan
dalam putusan pokok
perkara.
Paksa badan dikenakan
kepada debitor yang
beritikad tidak baik yang
mempunyai hutang
kepada negara atau
yang dijamin oleh
negara.
17
3. Gijzeling hanya
ditujukan kepada
debitor.
3. Paksa badan dapat
dikenakan kepada ahli
waris yang telah
menerima warisan dari
debitor yang beritikad
tidak baik.
4. Yang dapat
dikenakan gijzeling tidak 4. Yang dapat dikenakan
‘
paksa
badan
’
adalah
ada batas minimum
hutang minimal 1 (satu)
jumlah utang.
milyar rupiah.
13/04/2015
18
5. Gijzeling berlaku
untuk semua hutang.
13/04/2015
5. Paksa badan hanya
berlaku terhadap hutang
kepada negara atau
yang dijamin oleh
negara.
19
b. d w a n g s o m (uang paksa)
Pasal 606 a – 606 Rv
- hukuman tambahan
- bersifat accessoir
- tekanan psichis
13/04/2015
20
Eksekusi dwangsom :
- pelaksanaan putusan tentang uang
paksa dilaksanakan menurut tatacara
verhaal executie.
- uang paksa yang telah dibayar tidak
mengakibatkan hukuman pokok menjadi
hapus.
- kemungkinan eksekusi riil tidak
menghalangi dijatuhkannya dwangsom.
13/04/2015
21
- perkembangan penjatuhan
uang paksa ( dwangsom ):
▪ perhitungan setiap hari karena
tidak melaksanakan hukuman
pokok.
▪ perhitungan sekaligus.
▪ perhitungan per pelanggaran
dengan maksimum jumlah uang
paksa.
13/04/2015
22
Beberapa Segi lain Hukum Eksekusi :
a. Prinsip-prinsip hukum eksekusi :
1. Putusan telah berkekuatan hukum
tetap :
- menerima putusan / tidak
menggunakan upaya hukum.
- putusan kasasi.
Pengecualian : eksekusi u.b.v
eks. Pts provisi.
2. eks. Paksa: pts dapat dieksekusi tetapi
siterekesuksi tdk mau melaksanakannya.
13/04/2015
23
3. PK tidak menunda eksekusi.
4. perlawanan eksekusi tidak
menunda eksekusi (Pasal 207 (3)
HIR / 227 RBg).
b. Penundaan eksekusi :
1. adanya perlawanan pihak III
(derden verzet).
13/04/2015
24
2. adanya gugatan baru.
3. adanya n o v u m yang menurut
pertimbangan KPN bukti baru
tersebut cukup kuat.
c. Putusan yang dinyatakan non
executable :
1. putusan yang tidak mengandung
perintah.
13/04/2015
25
2. obyek gugatan tidak jelas.
3. obyek gugatan tidak berada di
tangan tergugat.
13/04/2015
26
4. Putusan yang batal demi hukum.
 5. Putusan yang belum BHT.
 6. Pts yang dihilangkan kekuatannya oleh
putusan lainnya.
 7.dua buah putusan yang berbeda subyek
yang mempunyai kekuatan eksekutorial
terhadap suatu obyek yang sama
13/04/2015
27
SEKIAN
DAN
TERIMAKASIH
13/04/2015
28