Transcript 2.1 DADING PERDAMAIAN – Tindakan Sebelum Sidang – HAPER

perdamaian
M.HAMIDI MASYKUR SH.M.Kn
HAPER MENGHENDAKI
perdamaian
Pasal 130 (1) HIR
“ Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak
datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan
ketua mencoba akan mendamaikan mereka”.
“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka
pada waktu bersidang, diperbuat suatu surat akta
tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum
akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana
akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan
yang biasa.
Pengadilan
tidak
menutup
kemungkinan
untuk usaha penyelesaian
perkara perdata secara
Pasal 16 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
perdamaian
perdamaian
IMPERATIF
UPAYA
:
Pasal 131 (1) HIR
- Jika Hakim tidak dapat mendamaian para pihak, maka hal itu mesti disebut dalam
berita acara sidang.
- Hakim mengabaikan pemeriksaan tahap perdamaian dan langsung memasuki
pemeriksaan jawab menjawab, dianggap melanggar tat tertib beracara, sehingga
proses pemeriksaan dikualifikasi Undue Process. Akibatnya pemeriksaan dianggap
tidak sah dan pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum (M. Yahya Harahap
2012: 340
PERKARA
mENUMPUKNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2008
1. Sifat dan mediasi di Pengadilan bersifat Mandatory, para pihak tidak dapat menolak
ataupun meminta langsung dilakukannya pemeriksaan perkara.
2. Pasal 2 (3) No 1 Tahun 2008 “ Apabila perkara dan diputus tidak menempuh prosedur
mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan
pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
pra mediasi
NO
PASAL
KETERANGAN
01
Pasal 7 Ayat (1)
Pada sidang pertama yang dihadiri P dan T atau kuasa
hukumnya, hakim mewajibkan pada pihak untuk terlebih
dahulu menempuh Mediasi
02
Pasal 11 ayat (1)
Hakim mewajibkan pada hari itu juga atau paling lama 2 hari
kerja berikutnya untuk merunding guna memilih mediator baik
yang ada dalam daftar yang dimiliki oleh pengadilan
ataupun diluar daftar pengadilan, termasuk biaya yang
mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan
hakim
03
Pasal 9
Mediator yang dipilih bisa dari kalangan Hakim, ataupun
mediator dari kalangan non hakim dengan syarat telah
memiliki sertifikasi sebagai Mediator yang telah terakreditasi
oleh MA
PELAKSANAAN
mediasi
NO
PASAL
KETERANGAN
01
Pasal 10
Pelaksanaan Mediasi dapat diselenggarakan di salsah satu
ruang pengadilan dan untuk penggunaan ruangan tidak
dikenakan biaya, sedangkan apabila dilakukan ditempat lain
maka biaya yang timbul dari penggunaan tempat tersebut
dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesespakatan.
Penggunaan mediator Hakim tidak dikenakan biaya
sedangkan mediator selain Hakim biayanya ditanggung oleh
para pihak berdasarakan kesepakatan
02
Pasal 16
Para pihak ataupun kuasa hukumnya dan mediator dapat
mengundang saksi ahli dalam bidang tertentu untuk
memberikan
penjelasan
dan
pertimbangan
terkait
penyelesaian sengketa
TAHAP
mediasi
NO
PASAL
KETERANGAN
01
Pasal 13 Ayat (1)
Mediasi dimulai 5 hari kerja setelah pemilihan atau
penunjukan Mediator, pada pihak wajib menyerahkan resume
perkara keapda satu sama lain dan kepada mediator
02
Pasal 13 (3)
Proses Mediasi berlangsung selama 40 hari kerja sejak
mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua
Majelis Hakim dan atas dasar kesepakatan para pihak.
03
Pasal 13 (4)
Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang 14 hari kerja sejak
berakhir masa 40 hari
04
Pasal 16
KESEPAKATAN
mediasi
NO
PASAL
KETERANGAN
01
Pasal 17
Atas dasar kesepakatan yang telah dicapai berdasarkan
permintaan para pihak, hakim dapat mengukuhkan
kesepakatan itu dalam akta perdamaian (akta van dading)
yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Apabila para pihak tidak menghendaki dikukuhkannyaa
kesepakatn itu kedalam akta perdamaian, maka dalam
kesepakatan tertulis itu harus terdapat klausula yang memuat
pernyataan pencabutan perkara
02
Pasal 18
Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam mediasi hingg
batas yang telah ditentukan, mediator wajib menyatakan
bahwa proses mediasi gagal dan memberitahukannya
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
Segera setelah pemberitahuan itu hakim melanjutkan proses
pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Haper