Transcript PERKEMBANGAN MEDIASI DI PENGADILAN INDONESIA

PERKEMBANGAN MEDIASI
DI PENGADILAN
INDONESIA
Oleh:
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.
Cibinong,
21 Agustus 2013
LATAR BELAKANG
DASAR HUKUM MEDIASI DI INDONESIA
• HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga
perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para
pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
• SEMA No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga
perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
• PERMA No 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di
Pengadilan.
• PERMA No 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di
Pengadilan.
• Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU
No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
LANJUTAN
• Setelah 4 (empat) tahun PERMA No. 2 Tahun
2003 tidak berjalan secara maksimal;
• Muncul saran-saran agar PERMA No. 2 Tahun
2003 di revisi;
• Mahkamah Agung RI membentuk kelompok
kerja (awal 2007) yang difasilitasi oleh JICA
untuk merevisi PERMA No. 2 Tahun 2003;
• Melakukan studi banding ke Tokyo/Osaka
Jepang;
• Melakukan seminar-seminar, sosialisasi maka
lahirlah PERMA 1 Tahun 2008;
RUANG LINGKUP
PERMA 1 TAHUN 2008
1. BADAN PERADILAN UMUM
1. BADAN PERADILAN AGAMA
PERMA 1 Thn. 2008
MEDIASI BERSIFAT WAJIB
• Semua perkara perdata wajib mediasi KECUALI:
Perkara Niaga, Pengadilan Hub Industrial,
Keberatan atas putusan BPSK dan KPPU.
• Mediasi diwajibkan pada hari sidang pertama yang
dihadiri para pihak.
PERMA 1 Thn. 2008
BATAL DEMI HUKUM :
Tidak
ditempuhnya
proses
mediasi
mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Hakim dalam pertimbangan putusannya wajib
menyebutkan nama mediator.
PERMA 1 Thn. 2008
DAFTAR MEDIATOR
Ketua Pengadilan menyediakan daftar
mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) nama
mediator bersertifikat, terdiri dari mediator
Hakim dan mediator non Hakim.
Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi
dan memperbaharui daftar mediator.
PERMA 1 Thn. 2008
MENCAPAI KESEPAKATAN
 Kesepakatan
perdamaian
tertulis
ditandatangani para pihak dan mediator.
,
 Jika proses mediasi diwakili kuasa hukum,
wajib persetujuan tertulis dari prinsipal.
Dapat dikuatkan dengan akta perdamaian
PERMA 1 Thn. 2008
MEDIASI LANJUTAN (WAKAI)
 Pada setiap tahapan litigasi Majelis Hakim
berkewajiban untuk mengupayakan perdamaian
hingga sebelum ucapan putusan.
 Apabila para pihak sepakat untuk memasuki
proses mediasi dalam litigasi dan sepakat memilih
salah satu Hakim Majelis menjadi Mediator, maka
Ketua majelis memberi kesempatan kepada para
pihak selama 14 hari untuk memasuki proses mediasi
dalam litigasi.
PERMA 1 Thn. 2008
PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING,
KASASI DAN PK
 Apabila para pihak sepakat menempuh proses
mediasi (perdamaian) di tingkat Banding /Kasasi/
PK, para pihak dapat mengajukan permohonan
kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.
PERMA 1 Thn. 2008
KESEPAKATAN PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN
 Dapat dikuatkan dengan akta perdamaian dengan pengajuan
gugatan disertai dengan dokumen-dokumen terkait.
 Hakim wajib memastikan kesepakatan itu memenuhi syaratsyarat :
- Sesuai kehendak para pihak;
- Tidak bertentangan dengan hukum;
- Tidak merugikan pihak ketiga;
- Dapat dieksekusi;
- Dengan itikad baik.
KEBIJAKAN
MAHKAMAH AGUNG
• Ketua Mahkamah Agung membentuk Working
Group Mediasi yang membantu POKJA Perdata
dalam Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008;
• Mahkamah agung Mengeluarkan Surat Edaran
MA RI No. 054/5/2009, tanggal 1 Mei 2009,
kepada Semua Pengadilan Negeri/Pengadilan
Agama, untuk menata ruangan khusus mediasi
dan melaporkan data-data keberhasilan
mediasi setiap 3 (tiga) bulan;
LANJUTAN
•
Materi Mediasi wajib diberikan pada setiap pelatihan:
• Diklat Calon Hakim;
• Diklat Hakim Berkelanjutan
• Mengirimkan Delegasi dari Mahkamah Agung untuk
melakukan study banding Mediasi ke beberapa negara, antara
lain:
a. Eropa: Prancis dan Belanda;
b. Asia: Singapura, Malaysia, RRC dan
Thailand;
• Menunjuk Pilot Court Mediasi:
a. 24 Pengadilan Negeri;
b. 17 Pengadilan Agama.
MATRIKS KEBERHASILAN MEDIASI
DI BEBERAPA PENGADILAN PILOT COURT
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
LAPORAN MEDIASI GUGATAN TAHUN 2011 S/D JULI 2013
700
600
587
539
578
539
500
400
356
352
300
200
100
0
0
9
4
LANJUTAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
LAPORAN MEDIASI GUGATAN TAHUN 2011 S/D JULI 2013
700
600
587
539
578
539
500
400
356
352
300
200
100
0
0
9
4
LANJUTAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
LAPORAN MEDIASI GUGATAN TAHUN 2011 S/D JULI 2013
600
548
516
548
514
500
400
319
319
300
200
100
2
0
0
0
LANJUTAN
PENGADILAN NEGERI CIBINONG
LAPORAN MEDIASI GUGATAN TAHUN 2011 S/D JULI 2013
250
206
200
184
183
162
152
147
150
100
50
12
0
20
13
10
5
10
LANJUTAN
PENGADILAN NEGERI DEPOK
LAPORAN MEDIASI GUGATAN TAHUN 2011 S/D JULI 2013
250
200
196
192
188
183
150
134
128
100
50
4
0
5
6
LANJUTAN
PENGADILAN NEGERI BEKASI
LAPORAN MEDIASI GUGATAN TAHUN 2011 S/D JULI 2013
600
500
484
478
471
464
400
330
329
300
200
100
6
0
7
1
LANJUTAN
PENGADILAN NEGERI BOGOR
LAPORAN MEDIASI GUGATAN TAHUN 2011 S/D JULI 2013
700
600
587
539
578
539
500
400
356
352
300
200
100
0
0
9
4
MASA DEPAN MEDIASI
DI PENGADILAN INDONESIA
1. Ketua Mahkamah Agung telah menandatangani MoU
dengan Federal Court Australia dan Family Court
Australia untuk mberbagi informasi tentang
keberhasilan dan pembelajaran pelaksanaan mediasi di
masing-masing Pengadilan;
2. Akan dibentuk Unit Pengelola Mediasi pada Mahkamah
Agung RI;
3. Ketua Mahkamah Agung telah membentuk Working
Group ADR;
LANJUTAN
1.Working Group ADR akan melakukan
penelitian desk review ke Pilot Court;
2.Working Group ADR akan melakukan
sosialisasi Mediasi baik di dalam Pengadilan
maupun di luar Pengadilan;
3.Working Group ADR akan mengadakan survei
efektifitas Mediasi ke Pengadilan