Transcript - Website Pengadilan Negeri Cibinong

Hj.D.S.DEWI,S.H.,M.H
Wakil Ketua PN Cibinong
Sosialisasi Mediasi Kementerian Agama RI
Cisarua, 16 September 2013
Quote of Peace
Peace is not something you wish for. Its something
you make, something you do, something you are, and
something you give away.
Robert fulghum.
Perdamaian bukan hanya sesuatu yang kamu inginkan.
Perdamaian itu adalah sesuatu yang kamu buat, sesuatu
yang kamu lakukan, sesuatu yang itu adalah kamu, dan
sesuatu yang kamu berikan kepada orang lain.
Dasar Hukum Mediasi
di Indonesia
 HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga
perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para
pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
 SEMA No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga
perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
 PERMA No 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di
Pengadilan.
 PERMA No 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di
Pengadilan.
 Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU
No. 30 tahun 1999 tentang
Penyelesaian Sengketa.
Arbitrase
dan
Alternatif
Perundang2an lain yg juga mengatur Mediasi
1
2
3
4
5
6
7
8
UU No 23 Th 1997 ttg Lingkungan Hidup
UU No 18 th 1999 ttg Jasa Konstruksi
UU No 8 th 1999 ttg Perlindungan Konsumen
UU No 30 th 2000 ttg Rahasia Dagang
UU No 31 th 2000 ttg Desain Industri
UU No 14 th 2001 ttg Paten
UU No 15 th 2001 ttg Merk
UU No 2 th 2004 ttg Pengadilan Hubungan
Industrial
Perundang2an lain yg juga mengatur Mediasi
9. UU No.37 tahun 2008 tentang OMBUDSMAN RI
10.
11.
9
10
11
12
13
UU No.39 Tahun 1999 ttg HAK ASASI MANUSIA
UU No.40 Tahun 1999 ttg PERS
UU No.32 Tahun 2009 Pasal 85 ayat 3 ttg Lingkungan
Hidup
UU No.36 Tahun 2009 Pasal 29 tentang Kesehatan
UU No 14 Tahun 2008 Pasal 40 Tentang Keterbukaan
Informasi
UU NO 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan B.I. No. 8/5/PBI/2006 ttg Pembentukan
Lembaga Mediasi Perbankan
TUJUAN MEDIASI
 Meminimalisir penumpukan
perkara di
Pengadilan
 Memperkuat dan memaksimalkan fungsi
lembaga Pengadilan dalam penyelesaian
sengketa disamping proses pengadilan yang
bersifat memutus (ajudikatif)
 Mengintensifkan proses perdamaian di
Pengadilan Negeri.
RUANG LINGKUP
 Perma hanya berlaku untuk mediasi yang
terkait dengan proses berperkara di
Pengadilan
 Setiap hakim, mediator dan para pihak
wajib mengikuti prosedur penyelesaian
sengketa melalui mediasi yang diatur dalam
peraturan ini.
PENGERTIAN MEDIASI
( PERMA NO.01 TAHUN 2008 )
 Mediator
adalah pihak netral yang membantu para
pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai
kemungkinan
penyelesaian
sengketa
tanpa
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah
penyelesaian. (Pasal 1 ayat 6).
 Mediasi
adalah cara penyelesaian sengketa melalui
proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan
para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 ayat 7)
 Kaukus
adalah pertemuan antara mediator dengan
salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya (Pasal 1
ayat 4 Perma 01/2008).
 Kesepakatan perdamaian
adalah dokumen
yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak
guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari
upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau
lebih berdasarkan Peraturan ini (Pasal 1 ayat 5 PERMA
01/2008.
 Akta perdamaian
adalah akta yang memuat isi
kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang
menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak
tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa (Pasal
1 ayat 2 PERMA 01/2008).
BATAL DEMI HUKUM (Pasal 2)
 Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan
PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang
mengakibatkan putusan batal demi hukum.
( ayat 3).
 Hakim dalam pertimbangan putusannya wajib
menyebutkan bahwa perkara ybs telah diupayakan
perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan
nama mediator ybs.( ayat4) .
BIAYA PANGGILAN (Pasal 3)
Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri
proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada
pihak pengggugat melalui uang panjar biaya
perkara.
Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan,
biaya pemanggilan para pihak ditanggung
bersama atau sesuai kesepakatan. Apabila gagal
biaya dibebankan kepada yang kalah.
Mediasi Bersifat Wajib
 Semua Perkara Perdata wajib mediasi
kecuali : Perkara Niaga, Pengadilan Hub
Industrial < keberatan atas putusan BPSK,
dan KPPU ( Pasal 4)
Mediasi Di Wajibkan pada hari sidang
pertama yang dihadiri para pihak ( Pasal 7
ayat 1)
 Pada asasnya tiap
mediator bersertifikat
 Kecuali di wilayah hukum Pengadilan Tingkat
Pertama
tidak
ada
mediator
terdaftar
bersertifikat, hakim tanpa sertifikat boleh
menjadi mediator.
 Sertifikat di peroleh dari pelatihan oleh lembaga
yang terakreditasi di MA RI
Hakim bukan pemeriksa perkara
 Advokat atau akademisi hukum
 Profesi non hukum
 Hakim Majelis pemeriksa perkara

DAFTAR MEDIATOR (Pasal 9)
 Ketua
Pengadilan
menyediakan
daftar
mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) nama
mediator bersertifikat, terdiri dari mediator
Hakim dan mediator non Hakim. (ayat 1).
 Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi
dan memperbaharui daftar mediator. ( ayat6).
Mediator Hakim tidak di kenakan biaya
Mediator Non Hakim dikenakan biaya
 Uang jasa mediator non hakim ditanggung
bersama oleh para pihak atau berdasarkan
kesepakatan para pihak.
 Proses mediasi maksimal 40 hari kerja sejak
mediator di pilih oleh para pihak atau ditunjuk
oleh ketua majelis. ( Pasal 11 ayat 5 dan 6)
 Jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang
paling lama 14 hari , atas dasar kesepakatan
para pihak.
 Mempersiapkan jadwal pertemuan
 Mendorong para pihak berperan langsung
dalam proses mediasi
 Menyelenggarakan kaukus
 Mendorong para pihak untuk melaksanakan
perundingan berbasis kepentingan .
 Kesepakatan
perdamaian
tertulis
ditandatangani para pihak dan mediator.
,
 Jika proses mediasi diwakili kuasa hukum, wajib
persetujuan tertulis dari prinsipal.
Dapat dikuatkan dengan akta perdamaian
 Pada setiap tahapan litigasi Majelis Hakim
berkewajiban
untuk
mengupayakan
perdamaian hingga sebelum ucapan putusan
(ayat 3)
 Apabila para pihak sepakat untuk memasuki
proses mediasi dalam litigasi dan sepakat
memilih salah satu Hakim Majelis menjadi
Mediator, maka Ketua majelis memberi
kesempatan kepada para pihak selama 14 hari
untuk memasuki proses mediasi dalam litigasi.

Apabila para pihak sepakat menempuh proses
mediasi (perdamaian) di tingkat Banding
/Kasasi/ PK, para pihak dapat mengajukan
permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri
setempat.
Mediasi tingkat Banding/kasasi/ PK, berlangsung
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
Penetapan Penunjukan Mediator oleh Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama.
PROSES PERDAMAIAN DI
TINGKAT BANDING, KASASI
DAN PK
- Pengajuan tertulis kepada Ketua Pengadilan
Tingkat Pertama.
- Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memberitahu
Ketua Pengadilan Banding atau Ketua MA.
- Jika berkas belum dikirim, maka pengiriman
ditunda.
- Jika berkas sedang diperiksa, maka pemeriksaan
ditunda selama 14 hari kerja (Pasal 21 dan Pasal 22
PERMA No. 1 Tahun 2008) .
KESEPAKATAN PERDAMAIAN DI
LUAR PENGADILAN (Pasal 23)
Dapat dikuatkan dengan akta perdamaian dengan
pengajuan gugatan disertai dengan dokumendokumen terkait.
Hakim wajib memastikan kesepakatan itu
memenuhi syarat-syarat :
- Sesuai kehendak para pihak;
- Tidak bertentangan dengan hukum;
- Tidak merugikan pihak ketiga;
- Dapat dieksekusi;
- Dengan itikad baik. (Pasal 23)
 Mediator tidak boleh menjadi saksi dalam
perkara yang di mediasinya
( Pasal 19 ayat 3)
 Mediator tidak bertanggung jawab secara
perdata dan pidana atas isi kesepakatan
perdamaian (Pasal 19 ayat 4)
Mediasi Awal Litigasi /chotei (ps.7,ps.11
ps. 13)
Mediasi Dalam Litigasi /wakai
(ps.18 ayat 3)
Mediasi dalam Tingkat
Banding, Kasasi dan PK (ps.21)
Mediasi Di Luar Pengadilan /one day
wakai (ps.23)
SARANA PENDUKUNG MEDIASI
DI PENGADILAN
SARANA PRASARANA:
1. RUANG MEDIASI/KAUKUS
2. RUANG TUNGGU
3. PAPAN NAMA DAFTAR MEDIATOR
PROPERTI:
1. WHITEBOARD/SPIDOL
2. MEJA (BUNDAR, OVAL, PENTAGON)
3. KURSI
4. LUKISAN/ALUR ADM. MEDIASI
5. REGISTER MEDIATOR (HAKIM/NON HAKIM)
6. REGISTER MEDIASI
7. MAP DAN FORMULIR MEDIASI
ADMINISTRASI MEDIASI
DI
PENGADILAN
Alur Mediasi Awal Litigasi
Surat Gugatan
Pemeriksaan
kelengkapan
berkas dan
taksiran biaya +
biayapanggilan
mediasi
Majelis
Menentukan
Hari Sidang
Hari Sidang Pertama
(Hakim mewajibkan
para pihak menempuh
mediasi) Pasal 7 (1)
Membayar ongkos
perkara
KPN menunjuk
Majelis Hakim
Panitera
memberikan srt
gugatan Ke KPN
Diberi No. register
perkara
Ketua Majelis
Menunjuk mediator
dengan penetapan
atas kesepakatan
para pihak
Panitera Pengganti menyerahkan Kepada :
a. Mediator
- Salinan Gugatan
- Surat Penetapan Penunjukan Mediator
b. Panitera Muda Perdata
- Salinan Penetapan Penunjukan Mediator untuk
dicatat dalam Reg. Mediasi
Atas kesepakatan
para pihak KM
dapat menujuk comediator (mediator
non-hakim)
Proses
Mediasi :
40 Hari
(Pasal 13)
Mediasi Berhasil :
Mediator
melaporkan
secara tertulis
kepada KM,PP
melaporkan
kepada Panmud
Perdata untuk
dicatat dalam
register mediasi
Mediasi Tidak Berhasil :
Mediator melaporkan
secara tertulis kepada
KM,PP melaporkan
kepada Panmud Perdata
untuk dicatat dalam
register mediasi
Pemanggilan
para pihak
yang tidak
hadir  ps 14
(1)
KM menentapkan
hari sidang (PHS)
melanjutkan
pemeriksaan
perkara (HIR)
Mediator Menentukan
Jadual pertemuan
mediasi dan
mewajibkan para pihak
/ Prisipal Hadir
+ Surat Kuasa Mediasi
Apabila dalam proses
pemeriksaan perkara
(litigasi) para pihak
sepakat untuk
mediasi dan mohon
salah satu HM
menjadi mediator
maka pemeriksaan
ditunda
Dicatat dalam BAP
(ps 18)
Tdk sepakat
Psl 18 (1 & 2)
Pihak Ingin
Berdamai
Psl 18 (4)
Proses Litigasi
Dilanjutkan
PP menyerahkan salinan
penetapan penunjukan
mediator kepada PanMud
Perdata+ Hakim mediator
Mediasi Dalam
Litigasi
Para pihak
menandatangani
pernyataan memilih
Mediator Hakim
KM Membaca
Penetapan Penunjukan
Mediator Hakim
Mediator Hakim melakukan proses
Mediasi (Paling lama 14 hari kerja)
Tidak Tercapai kesepakatan
Tercapai kesepakatan
Mediator Hakim lapor
kepada ketua majelis
Pemeriksaan perkara
dilanjutkan
Kesepakatan perdamaian
dikukuhkan dalam Akta
Perdamaian atau gugatan
dicabut
PUTUSAN
TINGKAT
I/ PN / PA
KPN/KPA
tempat
perkara
diputus
PERMOHONAN
BANDING/
KASASI/PK
PEMBERITAHU
AN KEHENDAK
PERDAMAIAN
PARA PIHAK
MENUNJUK
MEDIATOR
MENUNDA
PENGIRIMAN
BERKAS
PERKARA KE
PT/MA
KEHENDAK
BERDAMAI
PEMBERITAHUAN
TERTULIS
KEHENDAK
DAMAI dan
Permohonan
penunjukan
Mediator Hakim KE
PN / PA.
PENGADILAN
TINGKAT
BANDING/
MAHKAMAH
AGUNG
MAJELIS HAKIM TINGKAT
BANDING/ KASASI/ PK
MENUNDA PEMERIKSAAN
PERKARA TERSEBUT ( 14
HARI Flexsible )
ALUR PROSES MEDIASI TERHADAP PERKARA YANG
DIMOHONKAN BANDING/KASASI/ PK .
KETUA
PENGADILAN
NEGERI / AGAMA
(KPN/KPA )
SETEMPAT
PEMBAHASAN
DRAFT
KESEPAKATAN
PERDAMAIAN
SEPAKA
T
TIDAK
SEPAK
AT
MEDIATOR
HAKIM
14 hari,fleksible
PARA PIHAK
MASINGMASING
MENGAJUKAN
DRAFT
PERDAMAIAN
-PENYUSUNAN
KESEPAKATAN
PERDAMAIAN.
- PEMBACAAN
KESEPAKATAN OLEH
MEDIATOR.
-PENANDATANGANAN
KESEPAKATAN.
MENENTUKAN
TANGGAL
MULAI
MEDIASI
PELAKSANA
AN MEDIASI
LAPORAN
HASIL
MEDIASI
KPN/
KPA
ALUR MEDIASI TERHADAP PERKARA YANG DIMOHONKAN
BANDING/ KASASI/ PK SETELAH PENANDATANGANAN
KESEPAKATAN PERDAMAIAN
KESEPAKATAN
PERDAMAIAN
PENCABUTAN
PERMOHONAN
BANDING/KASASI/PK
Dikuatkan
dalam
Akta
Perdamaian
DIKIRIM KE PT/ PTA DAN
MA RI
KPT/KPTA/KMA
MENERUSKAN
MAJELIS HAKIM
MAJELIS HAKIM
TINGKAT
BANDING/KASASI/P
K MENGUATAN
KESEPAKATAN
PERDAMAIAN
(MAKS. 30 HARI
SEJAK
KESEPAKATAN
PERDAMAIAN
DITERIMA)
AKTA
PERDAMAIAN
Alur One Day Wakai (Ps.23)
Surat Gugatan
(Kesepakatan
Perdamaian)
Pemeriksaan
kelengkapan
berkas dan
taksiran biaya +
biayapanggilan
mediasi
Majelis
Menentukan
Hari Sidang
Pihak-pihak hadir MH
memeriksa
Kesepakatan
Perdamaian
dikukuhkan dalam
Akta Perdamaian
Membayar ongkos
perkara
KPN menunjuk
Majelis Hakim
Panitera
memberikan srt
gugatan Ke KPN
Diberi No. register
perkara
Kunci Keberhasilan
1. Itikad baik dari :
-Prinsipal (para pihak)
-Penasihat Hukum
2. Keahlian Mediator
3. Kordinasi administrasi PP/Mediator/Majelis
4. Kebijakan Pimpinan
5. Sarana dan Prasarana
DESAIN RUANG MEDIASI
HASIL MONITORING :
RUANG MEDIASI PENGADILAN
NEGERI BANDUNG
(IDEAL)
PN.BANDUNG
PN. JAKARTA BARAT
PA JAKARTA SELATAN
RUANG MEDIASI DI AMERIKA
RUANG MEDIASI DI PARIS
Centre de mediation et d’arbitrage de
Paris (CMAP)
Training Course Mediation System
Osaka Japan 2007
Training Course Mediation System
Japan - Indonesia
Training Course Mediation System
Tokyo Japan 2008
Comparative Study Mediation System
Europe 2009