Transcript PRO RETROAKTIF

PRO RETROAKTIF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sella Septya Nurlaili 114704222
Widury Ana Mangesti 114704063
Rimby Wulan Desy
114704065
Riedy Jaya Samudera 114704066
Aulia Ayu A 114704225
Irna Rachmawati 114704235
Widya 114704239
Nur Jannatun Naviz 114704244
Bagus Surya P 114704221
Pemberlakuan Asas Retroaktif
ditinjau dari segi
Pengadilan Ad Hoc
Landasan yuridis mempertahankan Asas
Retroaktif
Secara Yuridis asas retroaktif dapat berlaku mengingat setiap
warga negara layak mendapatkan perlindungan hukum dalam
setiap kasus yang berdasarkan Pasal 28 J UUD 1945 yang
menyebutkan:
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang
lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.
Asas Retroaktif tidak boleh digunakan kecuali
telah memenuhi 4 syarat kumulatif:
1. Kejahatan berupa pelanggaran HAM berat atau
kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya
setara dengannya
2. peradilannya bersifat internasional, bukan peradilan
nasional
3. Peradilannya bersifat ad hoc, bukan peradilan
permanen
4. Keadaan hukum nasional negara bersangkutan tidak
dapat dijalankan karena sarana, aparat, atau ketentuan
hukumnya tidak sanggup menjangkau kejahatan
pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat
kekejaman dan destruksinya setara dengannya
Hubungan Asas Retroaktif dan
Pengadilan Ad Hoc
Pembentukan Pengadilan Ad Hoc dibentuk berdasarkan
asas retroaktif. Asas retroaktif sendiri dapat berlaku
apabila terjadinya suatu kejahatan besar contohnya
GENOSIDA dan Kejahatan Manusia yang dalam kasus
tersebut belum mempunyai Yurisprudensi atau aturan
hukuman pelaku sebelumnya. Dan kasus Pelanggaran
HAM besar tersebut biasanya di selesaikan dengan
diadakannya Pengadilan Ad Hoc
PENGERTIAN PENGADILAN Ad HOC
Pengadilan ad hoc adalah suatu pengadilan yang
bersifat tidak permanen dan pembentukannya sejak
semula dimaksudkan hanya untuk sementara
waktu dan untukmenangani peristiwa tertentu.
Istilah Pengadilan Ad Hoc dapat ditemukan dalam UU
no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang
menjelaskan “Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas
usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa
tertentu dengan Keputusan Presiden dan berada di
lingkungan Pengadilan Umum”
Alasan mengapa Pro-Retroakif
Pemberlakuan hukum pidana secara Retroaktif
dilandasi oleh prinsip keadilan bagi pelaku
tindak pidana maupun keadilan bagi korban
tindak pidana. Dan tidak mengesampingkan
Hak Asasi Manusia bagi pelaku kejahatan
tersebut. Pemberlakuan Retroaktif sebagai
Penyeimbang keadilan.
Contoh kasus Pengadilan HAM
ad Hoc
1. Kasus
: Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat
• Tahun
: 1999
• Korban
: 97 orang
• Konteks
: Agresi TNI dan milis bentuknya setelah
referendum menunjukan mayoritas penduduk Tim-Tim
menghendaki merdeka.
• Penyelesaian
: Pengadilan HAM ad hoc di jakarta tahun 20022003.
• Permasalahan
:Pelaku utama tidak tersentuh, proses pengadilan
yang tidak kompeten, banyaknya putusan bebas bagi perwira
militer, vonis terlalu ringan, dan tidak ada reparasi makalah
adedidikirawanuntuk korban.Pemerintah Timor Leste dan RI sedang
melakukan rekonsiliasi dan tidak mempersoalkannya. Lebih lanjut,
kasus ini sedang disorot di pengadilan HAM Internasional.
Pengadilan HAM ad Hoc
•
•
•
•
Kasus
: Peristiwa Tanjung Priok
Tahun
: 1984
Korban
: 74 orang
Konteks
: Represi terhadap masa yang
berdemontrasi menolak asas tunggal Pancasila
di Jakarta
• Penyelesaian
: Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta,
Tahun 2003-2004
• Permasalahan
:vonis terlalu ringan, ada vonis
bebas, tidak menyentuh pelaku utama, intimidasi
selama persidangan dan reparasi yang tidak memadai
bagi korban
GENOSIDA
1. Kasus
: Nazi Jerman
Konteks
: Sebuah dokumen yang dibeberkan pada tanggal 2 Januari 2006 dari
Kabinet Perang Inggris (War Cabinet) di London menunjukkan bahwa pada awal bulan
Desember 1942, kabinet telah merundingkan kebijakan mereka untuk hukuman dari para
pemimpin Nazi apabila mereka tertangkap. Perdana Menteri Inggris (Prime Minister of the
United Kingdom) Winston Churchill lalu menganjurkan suatu kebijakan dari eksekusi
musim panas dengan menerapkan Undang-undang Pembatalan Hak Sipil (Act of
Attainder) guna menghindari rintangan hukum, dan hanya ini cara yang bisa dilakukan
guna menghindari tekanan Amerika kelak dalam peperangan. Pada akhir tahun 1943
selama berlangsungnya pertemuan tripartit saat jamuan makan malam (Tripartite Dinner
Meeting) pada Konferensi Teheran, pemimpin Soviet, Joseph Stalin, mengusulkan untuk
mengeksekusi 50.000-100.000 perwira Jerman. Tanpa menyadari bahwa Stalin serius
dalam hal ini, Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt bercanda bahwa mungkin 49,000
dapat dilakukan. Churchill mencela ide dari "eksekusi berdarah dingin dari tentara yang
berperang bagi negaranya" . Namun, ia juga menyatakan bahwa para penjahat perang
harus membayar kejahatannya, dan untuk itu sesuai dengan Deklarasi Moskow yang
mana ditulisnya sendiri, mereka harus diadili ditempat dimana kejahatan itu dilakukan.
Churchill sangat bersemangat untuk menentang eksekusi "berdasarkan kepentingan
politik."
Menteri Keuangan Amerika (United States Secretary of the Treasury), Henry Morgenthau Jr.,
menyarankan suatumakalah adedidikirawan rencana untuk denazifikasi total atas Jerman yang
dikenal dengan nama Rencana Morgenthau (Morgenthau Plan). Churchill dan Roosevelt
keduanya mendukung rencana ini , dan menggunakan otorisasinya pada Konferensi Quebec
pada bulan September 1944. Namun demikian, Uni Soviet mengumumkan preferensinya untuk
suatu proses hukum. Kelak, rinciannya bocor kepada publik dan menuai protes keras yang
meluas. Roosevelt, melihat ketidak setujuan publik yang kuat, maka iapun membatalkan
rencana tersebut, namun tidak meneruskan dukungan bagi langkah-langkah lain untuk
masalah tersebut. Kematian "Rencana Morgenthau" menimbulkan kebutuhan atas metode
alternatif guna memperlakukan pimpinan Nazi. Rencana untuk "Pengadilan Kriminal Perang
Eropa" (Trial of European War Criminals) dikonsep oleh Sekretaris Perang Henry L. Stimson dan
Departemen Perang. Roosevelt meninggal dunia pada bulan April 1945. Presiden yang baru
Harry S. Truman, memberikan persetujuan tegas guna dilakukannya proses hukum. Setelah
serangkaian negosiasi dilakukan antara Amerika, Inggris, Uni Soviet , dan Perancis,makalah
adedidikirawan maka proses pemeriksaan pengadilan tersebut dicoba untuk dilaksanakan.
Proses pemeriksaan tersebut dimulai pada tanggal 20 November 1945, di kota Nürnberg.
Penyelesaian
: Nurenberg International Military Tribunal 20 November 1945 sampai 1
Oktober 1946.
Korban
: 6.000.000 Jiwa
Permasalahan
: Melalui persidangan, khususnya antara bulan Januari dan Juli 1946, para
tersangka dan saksi telah diwawancarai oleh psikiater Amerika, Leon Goldensohn. Catatannya
memuat secara terinci tentang sikap, cara bertindak dan kepribadian dari para tersangka yang
selamat. Keputusan hukuman mati dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1946 dengan cara
digantung di tiang gantungan dengan menggunakan cara yang standar. Hakim Perancis
menyarankan untuk menggunakan regu tembak dari militer bagi para terhukum yang berasal
dari militer, sebagaimana smakalah adedidikirawantandar yang diberlakukan pada peradilan
militer, tetapi hal ini ditentang oleh Biddle dan hakim dari Uni Soviet. Mereka mengajukan
argumentasi bahwa perwira militer tersebut vtelah melanggar etos militer mereka dan tidak
berharga untuk diperhadapkan kehadapan regu tembak yang hanya akan menaikkan derajat
mereja saja. Para terdakwa yang dijatuhi hukuman penjara dikirm ke Penjara Spandau
(Spandau Prison) pada tahun 1947.
Definisi dari perbuatan yang digolongkan kedalam kejahatan perang diatur dalam Prinsip
Nürnberg (Nuremberg Principles), yautu suatu dokumen yang dibuat sebagai hasil dari
persidangan. Eksperimen medis yang dilakukan oleh para dokter Jerman tersebut yang
dituntut hukuman disebut Peradilan Dokter (Doctors' Trial) yang dilakukan berdasarkan
Nuremberg Code sebagai acuan untuk mengatur persidangan dikemudian hari yang
melibatkan umat manusia
ANY QUESTION??
PLEASE DONT MAKE A QUESTION. If you
have problem on discuss, you can ask your
teacher or browser via google. Be a smart
student guys :D