Transcript POLHUK_IV.ppt

Konsep hukum dalam
kurikulum pkN sma
1.Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan
peradilan nasional
2.Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan
3.Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku
4.Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia
5.Menampilkan
peran
serta
dalam
upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia
sistem hukum dan peradilan
nasional
1. Pengertian sistem hukum dan peradilan
nasional
2. Peranan lembaga-lembaga peradilan
3. Sikap yang sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku
4. Upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia
5. Peran serta dalam upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia
Sistem hukum dan peradilan
internasional
 Sistem hukum dan peradilan
internasional
 Penyebab timbulnya sengketa
internasional dan cara penyelesaian oleh
Mahkamah Internasional
 Menghargai putusan Mahkamah
Internasional
Sistem Hukum dan Kekuasaan
Kehakiman
 Eropa Kontinental :konsep negara
hukum rechsstaat
 Anglo Saxon :konsep negara hukum
yang dipelopori oleh A.V. Dicey
(Inggris) dengan sebutan rule of law.
Perbedaan rechsstaat dan rule of
law
 Konsep peradilan administrasi negara merupakan
suatu sarana yang sangat penting dan sekaligus ciri
yang menonjol pada rechsstaat . Sebaliknya pada rule
of law peradilan administrasi tidak diterapkan, karena
kepercayaan masyarakat yang demikian besar kepada
peradilan umum.
 Ciri yang menonjol pada konsep rule of law ialah
ditegakkannya hukum yang adil dan tepat ( just law).
Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di
hadapan hukum, maka ordinary court dianggap cukup
untuk mengadili semua perkara termasuk perbuatan
melanggar hukum oleh pemerintah.
Sejarah Negara Hukum
1.
2.
3.
4.
Nomokrasi Islam
Konsep Barat
Socialist Legality
Negara Hukum Pancasila
Nomokrasi Islam
 Prinsip dasar negara hukum di
negara-negara Islam adalah sebagai
berikut:Prinsip kekuasaan sebagai
amanah; musyawarah; keadilan;
persamaan; pengakuan dan
perlindungan setiap hak-hak asasi
manusia; peradilan bebas;
perdamaian; kesejahteraan dan
Prinsip ketaatan rakyat (Malcomlm
H.Kerr dan Majid Khadduri )
Konsep Barat
 Ide tentang negara hukum atau rechsstaat
mulai populer kembali pada abad ke-17
sebagai akibat dari situasi sosial politik di
Eropa yang didominir oleh absolutisme.
 Golongan yang pandai dan kaya atau
Menschen von Besit und Bilding ditindas
oleh kaum bangsawan dan Gereja yang
menumbuhkan konsep etatisme (l’etat cets
moi).
Lanjutan…
 Orang yang berjasa dalam
mengembangkan konsep negara hukum
adalah Immanuel Kant dan Frederich Julius
Stahl.
 Immanuel Kant memahami negara hukum
sebagai Nachtwaker staat atau
Nachtwachterstaat (negara jaga malam ).
Tujuan Nachtwaker staat adalah menjamin
ketertiban dan keamanan masyarakat,
gagasan ini dinamakan negara hukum
liberal.
 Konsep negara hukum Stahl dinamakan
negara hukum formil, karena lebih
menekankan pada suatu pemerintahan
yang berdasarkan undan-undang
Socialist Legality
 Socialist legality adalah suatu konsep yang
dianut di negara-negara komunis/sosialis
untuk mengimbangi konsep rule of law .
 Hukum diletakkan di bawah sosialisme.
 Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai
sosialisme.
 Hak perseorangan dapat disalurkan kepada
prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak
tersebut patut mendapat perlindungan,
demikian pendapat Jaroszinky yang dikutip
Oemar Seno Aji
Negara Hukum Pancasila
 Ide negara hukum pertama diintrodusir dalam
ketatanegaraan Hindia Belanda melalui
Regeringsreglement (RR) tahun 1854.
 Ide tersebut tertuang dalam pasal 79, 88 dan 89.
Pasal 79 mengisyaratkan asas pembagian kekuasaan.
Pasal 99 memerintahkan dilaksanakannya asas
legalitas dalam proses pemidanaan. Pasal 89
melarang pemidanaan yang menyebabkan seseorang
kehilangan hak perdatanya.
 Dengan demikian negara Hukum Indonesia tidaklah
lepas dari ide dasar tentang rechsstaat
 Menurut Oemar Seno Adji, bahwa negara hukum
Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Pancasila
harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber
hukum, maka negara hukum Indonesia dapat
dinamakan negara hukum Pancasila. Salah satu ciri
pokoknya adalah adanya jaminan terhadap freedom
of religion atau kebebasan beragama dalam konotasi
yang positif. Artinya tiada tempat bagi ateisme atau
propaganda anti agama. Ciri berikutnya adalah
tiadanya pemisahan yang rigid dan mutlak antara
agama dan negara.
 Sementara Padmo Wahyono menyatakan, bahwa
negara hukum Pancasila bertitik pangkal pada asas
kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam UUD
1945.
 Dengan adanya dua pendapat tersebut
dapat disimpulkan, bahwa negara hukum
Indonesia tidak mengacu pada Eropa
Kontinental ataupun Anglo Saxson, namun
mempunyai ciri-ciri :ada hubungan yang
erat antara agama dan negara; bertumpu
pada Ketuhanan Yang Maha Esa;kebebasan
beragama dalam arti positif; dan ateisme
tidak dibenarkan dan komunisme dilarang
BERTINDAK SEBAGAI HAKIM
SENDIRI ITU MISALNYA
 Beramai-Ramai Memukuli Pencuri.
 Orang yang mengetahui ada seseorang
penjahat yang bersembunyi kemudian
ditangkap dan ditahan sendiri, dan tidak
segera menyerahkannya kepada alat
negara (polri/polisi militer) yang
berwenang, sekalipun penjahat tersebut
nantinya diserakan kepada polisi.
 Orang Yang Mengambil Harta Kekayaan
Milik Orang Lain Yang Berhutang
Kepadanya Karena Orang Terebut
Tidakmau Membayar Hutangnya.
 TINDAKAN-TINDAKAN SEPERTI
TERSEBUT DI ATAS, DAPAT
DIGOLONGKAN SEBAGAI KEJAHATAN
YANG DIANCAM DENGAN HUKUM
PIDANA. BERTNDAK MENJADI HAKIM
SENDIRI, MERUPAKAN PERBUATAN
YANG BERTENTANGAN DENGAN
CITA-CITA NEGARA HUKUM.
PENGELOMPOKKAN HUKUM
 hukum dapat dikelompokkan ke
dalam hukum yang tertulis dan
hukum yang tak tertulis. Hukum yang
tertulis selalu berbentuk peraturan
perundang-undangan, sedangkan
hukum yang tak tertulis dapat berupa
hukum kebiasaan (hukum adat),
norma-norma agama, atau putusan
hakim (yurisprudensi).
Hukum sebagai suatu kesatuan
sistem terdapat adanya tiga unsur:
 Unsur kelembagaan (institutional
element),
 Unsur kaedah aturan (instrumental
element),
 Unsur perilaku para subyek hukum
yang menyandang hak dan
kewajiban yang ditentukan oleh
norma aturan itu (subjective and
cultural element).
Ketiga unsur sistem hukum itu
mencakup :
 Kegiatan pembuatan hukum (law making),
 Kegiatan pelaksanaan atau penerapan
hukum (law administrating),
 Kegiatan peradilan atas penerapan hukum
(law adjudicating).
 Pemasyarakatan dan pendidikan hukum
(law socialization and law education),
 Pengelolaan informasi hukum (law
information management), sebagai
kegiatan penunjang.
Duabelas pilar utama negara
hukum :
Supremasi hukum
Persamaan dalam hukum
Asas legalitas
Pembatasan kekuasaan
Organ-oragn eksekutif Independen
Peradilan Bebas dan tidak memihak
Peradilan tata Usaha Negara
Peradilan tata Negara
Perlindungan Hak Asasi Manusia
Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan
Bernegara
 Bersifat demokratis
 Transparansi dan Pengawasan Sosial










Kekuasaan Kehakiman
 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 menyatakan
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan”.
 Kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam
undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya,
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan. Penyelenggara kekuasaan kehakiman
adalah Pengadilan di lingkungan Pengadilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara.
Lembaga-lembaga kekuasaan
kehakiman MENURUT uud 1945








Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman
Peradilan Umum
Peradilan Agama
Peradilan Militer
Peradilan tata Usaha negara
Mahkamah Agung (MA)
 Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 menyatakan “Mahkamah
Agung berwenang mengadili pada
tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang
lainnya yang diberikan oleh undangundang”.
KEWENANGAN MA
 Kewenangan mengadili pada tingkat
kasasi
 Kewenangan menguji peraturan
perundang-undangan di bawah
undang-undangterhadap undangundang,
UU RI NO. 5 TAHUN 2004 TTG MA
 undang-undang Republik Indonesia nomor
5 tahun 2004 dinyatakan, bahwa
Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung
merupakan pengadilan negara tertinggi dari
keempat lingkungan peradilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
ayat ( 2 ). Dalam melaksanakan tugasnya
Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh
pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.
Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu
kota negara, yaitu Jakarta.
ORGANISASI MA
 Secara organiosatoris kelembagaan, Mahkamah
Agung dipimpin oleh seorang Ketua, 2 orang wakil
ketua, dan beberapa orang ketua muda, serta
anggota dan panitera.
 Wakil Ketua terdiri atas wakil ketua bidang yudisial
dan wakil ketua bidang non yudisial.
 Wakil Ketua bidang yudisial membawahi ketua muda
perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama,
ketua muda militer dan ketua muda tata usaha
negara.
 Ketua muda bidang non yudisial membawahi ketua
muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.
LANJUTAN…
 Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua
Muda Mahkamah Agung adalah 5 tahun.
Status mereka adalah pejabat negara
dalam bidang kehakiman.
 Jumlah Hakim Agung paling banyak 60
orang. Hakim Agung diangkat oleh
Presiden. Pengajuan calon hakim agung
dilakukan oleh DPR setelah sebelumnya
diajukan oleh Komisi Yudisial.
Peradilan Umum(UU RI Nomor
8 Tahun 2004 )
 Peradilan umum adalah lingkungan peradilan yang
memiliki kewenangan mengadili perkara umum, baik
jenis perkara pidana maupun perdata, maupun pihakpihak yang bersengketa.
 Badan-badan peradilan yang terdapat dalam
lingkungan peradilan umum adalah pengadilan negeri
dan pengadilan tinggi.
 Di lingkungan peradilan umum juga dibentuk
peradilan khusus yang menyidangkan perkara
tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
 Peradilan khusus tersebut diantaranya adalah
pengadilan HAM, pengadilan anak, pengadilan niaga,
pengadilan tindak pidana korupsi, dan pengadilan
hubungan industri.
PROSES PENYELESAIAN PERKARA
 Penyelesaian perkara pidana dan
perdata secara formal dilakukan
melalui Badan Peradilan Umum
dimulai pada :Tingkat pertama di
Pengadilan Negeri; Tingkat Banding di
Pengadilan Tinggi dan Tingkat Kasasi
di Mahkamah Agung
Peradilan Agama (UU RI
NO7/1989 )
 Peradilan agama adalah peradilan khusus
bagi umat Islam untuk memeriksa dan
memutus perkara nikah, talak, rujuk,
waris, wakaf, hibah dan wasiat. Badan
peradilan dalam lingkungan peradilan
agama meliputi pengadilan agama sebagai
pengadilan tingkat pertama dan pengadilan
tinggi agama sebagai pengadilan tingkat
banding dan berpuncak kepada Mahkamah
Agung
Peradilan Militer ( UU RI
NO.31/1997 )







Peradilan militer adalah peradilan yang khusus mengadili
perkara pidana dan tata usaha negara anggota militer
Indonesia.
Pada masa lalu militer meliputi anggota TNI dan anggota. Polri.
Setelah reformasi, militer dan Polri dipisah, dengan demikian
Polri tidak masuk lingkungan pengadilan militer , tetapi menjadi
wilayah lingkungan peradilan umum.
Bahkan nantinya anggota TNI pun menjadi kewenangan
lingkungan peradilan umum untuk tindak pidana umum.
Wilayah lingkungan peradilan militer nantinya hanya untuk
pelanggaran disiplin dan pidana militer yang dilakukan oleh
anggota TNI.
Badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan
militer ialah pengadilan militer, pengadilan militer tinggi,
pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran.
Semua badan peradilan ini berpuncak pada Mahkamah Agung.
Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN) UU RI NO.9/2004
 Peradilan tata usaha negara adalah
peradilan yang memiliki kewenangan
mengadili perkara tata usaha
negara.Yang dimaksud dengan
perkara tata usaha negara adalah
perkara gugatan seseorang terhadap
putusan pejabat tata usaha negara
yang merugikan dan tidak sesuai
dengan hukum yang berlaku. Pejabat
tata
Mahkamah Konstitusi (MK)
 Mahkamah Konstitusi merupakan salah
satu lembaga negara yang melakukan
kekuasaan kehakiman yng merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.
 Keberadaan Mahkamah Konstitusi di
Indonesia dilatarbelakangi pleh keinginan
untuk menjamin agar UUD 1945 sebagai
hukum tertinggi dapat ditegakkan.
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
memiliki empat kewenangan dan satu
kewajiban.
KEWENANGAN MK
 Menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar ;
 Memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang
kewenangannya diberikan UUD ;
 Memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum ; dan
 Memutus pembubaran partai politik .
Kewajiban Mahkamah Konstitusi
 memberikan putusan atas pendapat
DPR mengenai dugaan pelanggaran
oleh Presiden dan/ atau Wakil
Presiden menurut UUD 1945 sebelum
pendapat tersebut dapat diusulkan
untuk memberhentikan Presiden dan/
atau Wakil Presiden oleh MPR
(impeachment).
Komisi Yudisial
 Komisi Yudisial tidak menjalankan
kekuasaan kehakiman, tetapi
keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab
IX tentang kekuasaan kehakiman, sehingga
keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari
kekuasaan kehakiman.
 Secara fungsional peranan Komisi Yudisial
bersifat penunjang (auxiliary) terhadap
lembaga pelaku kekuasaan kehakiman
yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi serta badan-badan peradilan di
bawahnya
Lanjutan….
 Komisi Yudisial bukan lembaga
penegak norma hukum (code of law),
melainkan lembaga penegak norma
etik (code of ethics). Komisi ini
hanya berurusan dengan soal soal
kehormatan, keluhuran martabat,
dan perilaku hakim, bukan dengan
lembaga peradilan atau lembaga
kekuasaan kehakiman secara
institusional.
Badan-badan lain Terkait dengan
Fungsi Kekuasaan Kehakiman
 Kepolisian yang memegang kewenangan
melakukan peneyelidikan dan penyidikan
kasus pidana,
 Kejaksaan yang memiliki kewenangan
penyidikan dan penuntutan,
 Komnas HAM untuk kasus pelanggaran,
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
kasus korupsi,
 Profesi hukum, seperti :Advokat dan
Notaris yang bertugas menegakkan hukum
dan keadilan.
Kepolisian
 Kepolisian diatur dalam undang-undang
Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002
tentang Kepolisian.
 Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut
menyatakan, bahwa Kepolisian adalah
segala hal ihwal yang berkaitan dengan
fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia
adalah pegawai negeri pada kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Fungsi Kepolisian
 Fungsi Kepolisian ( Pasal 2 ), adalah salah
satu fungsi pemerintahan negara di bidang
:pemeliharaan keamanan dan ketertiban di
masyarakat; penegakkan hukum;
perlindungan;pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat. Pengemban fungsi
kepolisian adalah Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri
sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan
swakarsa.
Tujuan
 mewujudkan keamanan dalam negeri yang
meliputi terpeliharanya keamanan dan
ketertiban dalam negeri yang meliputi
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya
hukum, terselenggaranya perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat, serta terbinannya
ketenteraman masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Tugas






Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan,
dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan
pemerintah sesuai kebutuhan.
Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin
keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di
jalan;
Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta
ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan
Turut serta dalam rangka pembinaan hukum nasional;
Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan
umum;
Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
semua tindak pidana sesuai dengan
Lanjuitan…
 hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;
 Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi
kepolisian untuk kepentingan tugas-tugas kepolisian;
 Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda,
masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan
ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia;
 Melayani kepentingan warga masyarakat sesuai
dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian,
serta
 Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
kewenangan








Menerima laporan dan/atau pengaduan
Membantu menyelesaikan perselisihan warga
msyarakat yang dapat mengganggu ketertiban
umum
Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit
masyarakat;
Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan
perpecahan atau mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa’
Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup
kewenangan administratif kepolisian;
Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian
dari tindakan kepolisian dalam rangka perpecahan
Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta
memotret seseorang
Mencari keterangan dan barang bukti
Kejaksaan





Pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan
dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan
Kejaksaan Negeri.
Kejaksaan diatur dalam undang-undang Republik Indonesia
nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan, bahwa
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UndangUndang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap .
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan
diberhentikan oleh Jaksa Agung.
Jaksa dalam melaksanakan tuntutan bertindak dan atas nama
negara.
Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung; Kejaksaan
Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Jaksa Agung berkedudukan di
Ibukota Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi
berkedudukan di Ibukota Propinsi. Kejaksaan Negeri
berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
Advokat
 Advokat diatur dalam undang-undang Republik
Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
 Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat
berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan
hukum, menjalankan kuasa,mewakili, mendampingi,
membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien.
 Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain
yang menerima jasa hukum dari Advokat .
 Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan
mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan
perundang-undangan. Advokat wajib memberikan
bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari
keadilan yang tidak mampu
Kode etik Advokat Indonesia
 Advokat Indonesia adalah warga negara
Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur
dalam mempertahankan keadilan dan
kebenaran dilandasi moral yang tinggi,
luhur dan mulia, dan yang dalam
melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi
hukum, Undang-undang Dasar Republik
Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah
jabatannya.
Bantuan Hukum
 Memberikan nasehat hukum;
 Bertindak sebagai pendamping atau kuasa
seseorang untuk menyelesaikan masalah
yang timbul karena adanya perselisihan
hukum yang menyangkut hak dan
kewajiban seseorang baik di luar mupun di
muka Pengadilan; dan
 Bertindak sebagai pendamping dan
pembela seseorang yang dituduh
melakukan kejahatan dalam perkara
Pidana.
Organisasi Advokat Indoenesia
Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
Ikatan Penasihat Hukum Indoensia (IPHI)
Asosiasi Konsultasi Hukum Indonesia
(AKHI)
 Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal
(HKHPM)
 Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
 Himpunan Advokat dan Pengacara
Indonesia (HAPI)



