Transcript Badan Usaha-ok (3)

1
A. Bbrp Bentuk Badan Usaha
 Di Indonesia ada beberapa bentuk BU, tergantung
perspektif yg digunakan, seperti :
1. Jumlah Pemilik : Pertama, BU Perseorangan : dimiliki
perseorangan/ satu pengusaha; Kedua, BU Persekutuan : dimiliki
bbrp orang/ pengusaha yg bekerjasama dlm satu persekutuan/
partnership.
2. Status Pemilik : Pertama, Swasta : dimiliki pengusaha swasta
nasional/asing; Kedua, Negara : dimiliki oleh negara (BUMN).
3. Bentuk Hukum : Pertama, Badan Hukum : Persekutuan; Kedua,
Bukan Badan Hukum : Perseorangan / Persekutuan.
2
B. Klasifikasi BU
 Klasifikasi Bentuk Usaha, dpt digolongkan tiga
macam :
1) BU Perseorangan : Perusahaan/BU swasta yg didirikan & dimiliki
oleh pengusaha perseorangan, yg bukan badan hukum.
Contoh : - Usaha Dagang (UD) spt toko elektronik, swalayan, toko
barang, toko kebutuhan keluarga, restoran, dll.
- Usaha Jasa spt salon, bengkel motor/mobil, biro
konsultasi, dll.
- Usaha Industri seperti usaha batik, kerajinan, dll.
3
 Pengaturannya : banyak berbentuk Perda.
 Proses pendiriannya : tergantung besar kecilnya & tempat
usaha.
1. Usaha kecil (1-5 orang pekerja) & tempatnya di
perkampungan/pedesaan : belum dibutuhkan proses
pendirian formal ke Disperindag yg berbentuk SIUP (surat
ijin usaha perdagangan) & SITU (surat ijin tempat usaha).
2. Usaha sedang (5-50 orang pekerja) dan usaha besar (50
lebih orang pekerja) serta tempatnya di perkotaan : maka
dibutuhkan proses pendirian formal ke Disperindag yg
berbentuk SIUP dan SITU.
 Tanggungjawab BU : termasuk tanggungjawab pribadi
pengusaha, sesuai Pasal 1131 KUHPerdata.
4
2) BU Persekutuan Bukan Badan Hukum : BU swasta yg
didirikan & dimiliki bbrp orang pengusaha secara
bekerjasama.
Contoh : Persekutuan Firma (Fa), dan Persekutuan
Komanditer (CV).
a) Persekutuan Firma (Fa).
 Fa mrp persekutuan, krn pengusahanya sekutu/partner
yg lebih dari satu orang.
 Setiap Fa umumnya menggunakan satu nama bersama dan
tanggungjawab secara tanggung menanggung.
5
 Fa diatur dlm Pasal 16 s/d Pasal 35 KUHD, dan KUHPer
ttg persekutuan perdata dan perikatan.
 Proses pendirian Fa ada dua cara :
1) Tidak melalui proses formal/langsung berdiri (melakukan aktivitas)
tanpa ada akte Notaris, sesuai Pasal 22 & 23 KUHD.
2) Melalui proses formal, seperti adanya akte notaris; pendaftaran akte
ke Panitera Pengadilan Negeri (PN) & diumumkan melalui Berita
Negara; SIUP; SITU; AMDAL; dll.
6
 Tanggungjawab Fa, mrp tggjwb bersama artinya apabila
ada sengketa dgn pihak ketiga, maka menjadi beban dari
anggota Firma keseluruhan. Pihak ketiga blh menggugat
satu/semua anggota Fa termsk pd harta kekayaan Fa/harta
kekayaan pribadi anggota Fa.
b) Persekutuan Komanditer (CV/Commanditaire
Vennottchap).
 Pd umumnya CV mrp tindaklanjut /pengembangan dari Fa.
 CV memiliki sekutu aktif spt di Fa, dan sekaligus memiliki
sekutu pasif (tidak masuk dalam struktur CV, tapi hanya
berinvestasi dlm bentuk modal).
7
 CV diatur dlm Pasal 19 s/d Pasal 21 KUHD & di KUHPer
ttg Persekutuan Perdata & Perikatan.
 Proses pendirian CV ada dua, yaitu sama dengan Fa.
 Tggjwb dlm CV, juga ada dua hal :
1) Sekutu aktif (masuk struktur pengurus CV & yg menjalankan CV),
dan bertggjwb penuh terkait dgn pihak ketiga.
2) Sekutu pasif (tidak masuk dlm struktur CV, tapi hanya
berinvestasi dlm bentuk modal), dan hanya bertggjwb terkait
besarnya investasi modal dlm perusahaan.
8
3) BU Persekutuan Badan Hukum : BU yg
didirikan & dikuasai oleh pengusaha swasta/
negara, yg proses pendiriannya harus melalui
proses formal (seperti adanya akte Notaris, dsb),
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di
Indonesia.
Contohnya : Perseroan Terbatas (PT), Koperasi,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
9
a) Perseroan Terbatas (PT).
 PT diatur oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UU PT). Pengertiannya dijelaskan di
Pasal 1 angka 1 UU PT (lihat rumusannya).
 Ada bbrp unsur dari pengertian PT, yang diatur di UU PT
seperti :
1) PT harus berbentuk badan hukum, artinya hrs melalui proses formal
yg diatur dlm Pasal 7 s/d 14 UU PT.
2) Berdsrkan Perjanjian, artinya Persekutuan yg didirikan oleh dua
orang/lebih yg sebelumnya telah melakukan perjanjian tertentu yg
tertulis, seperti yang tertera dalam AD & ART PT
(Pasal 7 ayat (1) UU PT).
10
3) Persekutuan Modal : ada bbrp pengusaha yg berinvestasi dlm bentuk
modal unt pengembg PT (akumulasi modal).
4) Seluruhnya terbagi atas saham : modal yg ada dlm PT diwujudkan dlm
bentuk saham. Pemilik saham tidak bertggjwb secara pribadi atas
perjanjian yg telah dibuat/tidak meliputi harta kekayaan pribadinya,
tapi tggjwbnya sebesar setoran saham yang dimiliki
(Pasal 3 UU PT).
 Proses pendirian PT, diatur dalam Pasal 7 s/d 14 UU PT
termasuk pula Anggaran Dasar PT.
11
 Organ dalam PT terdiri dari :
1) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) : organ yg punya kekuasaan
tertinggi dlm PT. RUPS terdiri bbrp pemegang saham yg dpt
mengambil keputusan strategis terkait aktivitas & pengembg PT
(Pasal 75 s/d 91 UU PT).
2) Direksi (pengurus PT) : organ yg mengurus & bertggjwb penuh pd
aktivitas PT sehari-hari ,yg diangkat oleh RUPS ( Pasal 92 s/d 107).
3) Komisaris (pengawas PT) : organ yg bertugas mengawasi kebijakan
Direksi dlm menjalankan PT. Komisaris diangkat & bertggjwb pd
RUPS (Pasal 108 s/d 121 UU PT).
12
b) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 BUMN diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 ttg
BUMN. Pengertiannya ada di Pasal 1 angka 1 UU BUMN
(lihat Pasal tersebut).
 BUMN terdiri dari Persero dan Perum (Pasal 9 UU
BUMN).
 Organ Persero sama dgn PT pada umumnya (Pasal 13
UU BUMN).
13
 Pendirian Persero : diusulkan oleh Menteri pd Presiden,
disertakan dasar pertimbangan yg dikaji bersama dgn
Menteri Teknis dan Menteri Keuangan (Pasal 10 UU
BUMN).
 Perum (Perusahaan Umum) : BUMN yg seluruh
modalnya dimiliki oleh negara RI dan tidak terbagi atas
saham yg bertujuan unt memenuhi kemanfaatan masy
umum (Pasal 1 angka 4 UU BUMN)
 Proses pendirian Perum, diatur khusus oleh Peraturan
Pemerintah (Pasal 35 UU BUMN).
14
c) K o p e r a s i .
 Kata Koperasi berasal dari kata ”Cooperation” (bhs Inggris)
&”Cooperatie” (bahasa Belanda) : kerjasama antara bbrp
orang unt mencapai tujuan yg sama.
 BU Koperasi ada dua macam yaitu : pertama, koperasi prima
(keanggotaannya terdiri dari bbrp perorangan); kedua,
koperasi sekunder (keanggotaannya terdiri dari bbrp
badan hukum koperasi).
15
 Ada bbrp jenis usaha Koperasi, seperti :
1) K. Produsen : bergerak di bidang usaha pengadaan, penciptaan bahan
keperluan dasar sehari2, seperti K. susu kedelai/sapi, K. Batik, dsb.
2) K. Konsumsi : bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan sehari2, spti
K. mahasiswa, K. Pegawai Negeri, dsb.
3) K. Kredit : bergerak di bid simpan pinjam uang, spt K. Simpan
Pinjam, dsb.
4) K. Jasa : bergerak di bidang penyediaan jasa tertentu, spt Koperasi
Angkutan, dsb.
 Proses pendirian BU Koperasi, diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 25
tahun 1992 tentang Perkoperasian (lihat bunyi Pasal tersebut).
TERIMA KASIH
16