Transcript Pendidikan Kewarganegaraan

PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
PENGANTAR PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Oleh:
Miftakhul Khairiyah
Fitria Anjar Sari
Imroatul
Samsul Prayogo
(124254062)
(124254074)
(124254
(124254
Sejarah Pendidikan
Kewarganegaraan
Dasar Hukum
Latar Belakang
Rasional Pendidikan
Kewarganegaraan
Kompetensi yang
Diharapkan
Pengantar
Pendidikan
Kewarganegaraan
Pemahaman terhadap
Bangsa, Negara, Hak
dan Kewajiban Warga
Negara
Konsep Dasar
Bangsa, Negara,
Hak dan Kewajiban
Warga Negara
Hubungan antara
Warga Negara dan
Negaranya
LATAR BELAKANG
Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan
Sejarahnya dapat dimulai dari UU no 3 tahun
1945 tentang Kementrian Pertahanan dan
Angkatan Perang. Kemudian UU no 29 tahun 1954
tentang pertahanan negara dari UUDS 1950, pasal
7 tentang Pendidikan Pendahuluan Pertahanan
rakyat (P3R). Tahun 1960 Trikora ada program
wajib latih mahasiswa atau Walawa.tahun 1967
pasca PKI program stabilitas politik dan ekonomi
dengan mengurangi biaya TNI. Tahun 1973 mulai
ada GBHN dan 1974 Walawa diganti dengan
Pendidikan Kewiraan(non fisik) dan program
pwerwiwa cadangan.UU no2 tahun 1989 pasal 39
tentang sistem pendidikan nasional, Kewiraan
masuk dalam PKn
DASAR HUKUM
UUD 1945 pasal 27 (3)
 UUD 1954 pasal 30 (1)
 UUD 1945 pasal 31 (1)
 UU No 20 tahun 1982 tentang Pokok-pokok
Pertahanan Keamanan Negara pasal 9 (1 dan 2)
 PP 30 tahun 1990 jo Keputusan Mendikbud No
056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa pasal 9
 UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
pasal 9 (1 dan 2)
 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pasal 37 (2)

RASIONAL PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN




Pendidikan merupakan transformasi kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Hal ini bertujuan agar manusia dapat lebih
berdaya dan bermakna bagi hidupnya.
Bagi bangsa Indonesia pendidikan dan pengajaran
merupakan bagian terpenting dala kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Proses transformasi dirancang dan dituangkan dalam
kurikulum MKPK, dengan tujuan agar mahasiswa dapat
mencapai tujuan pendidikan nasional.
PKn berperan aktif dalam memelihara dan
membangkitkan rasa cinta tanah air bagi mahasiswa,
selain itu juga merupakan bagian terpenting dalam
pembentukan kualitas pada mahasiswa Indonesia.
KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
Dapat memahami dan melaksanakan hak dan
kewajiban sebagai warga negara terdidik.
 Mampu menguasai pengetahuan dan pemahaman
yang cukup untuk mengahadapi beragam masalah
yang berkembang di masyarakat, bebrbangsa dan
bergenagara.
 Mampu memupuk pola pikir, tingkah laku dan sikap
yang mencerminkan jiwa patriotisme, rsa cinta
tanah air untuk negara.
 Mampu berlatih dan terbiasa berfikir utuh
menyeluruh yaitu penalaran intelektual dalam
memecahkan persoalan bangsa dan negara.
 Sebagai kader pejuang dan calon pemimpin
bangsa mampu memperluas cakrawala berfikir.

PEMAHAMAN TERHADAP BANGSA, NEGARA,
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Depdikbud mendefinisikaan bangsa sebagai berikut.
1. bangsa adalah orang-orang yang bersamaan
asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan
berpemerintahan sendiri.
2. bangsa adalah kumpulan manusia yang terikat
oleh kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka
bumi.
Sedangkan Negara adalah organisasi bangsa yang
terbentuk dari sekelompok atau beberapa
kelompok manusia yang secara bersama mendiami
wilayah tertentu di bawah suatu pemerintahan yang
mengurus tata tertib dan keselamatan bangsa
tersebut.
HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA
DAN NEGARANYA

1.
2.
3.
3 Jenis Hubungan antara Warga Negara dengan
Negaranya yakni :
Hubungan yang bersifat emosional : pembekalan
yang berupa nilai-nilai, sikap dan tingkah laku.
Hubungan yang bersifat formal : pembekalan
konsep dasar penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Hubungan yang bersifat fungsional : pembekalan
yang mengarah pada peran, fungsi, dan
partisipasi setiap warga negara dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hubungan antara Warga Negara dengan Negara
Indonesia diatur dalam pasal-pasal UUD 1945 yakni :
1. Pasal 26
2. Pasal 27
3. Pasal 28
4. Pasal 28 A-J
5. Pasal 29
6. Pasal 30
7. Pasal 31
8. Pasal 32
9. Pasal 33
10. Pasal 34
