Transcript kiat menghindari tuntutan 2011

KIAT MENGHINDARI
TUNTUTAN / GUGATAN DAN
CARA PENANGGULANGANNYA
Anna Haroen Atmodirono, SH
KONSULTAN HUKUM RUMAH SAKIT
1
PROSES PENYELESAIAN PERKARA
MA
MA
P T
P T
P N
P N
JAKSA
PERDATA
PERATUN
POLRI
PIDANA
5
PASAL 66 UU PRAKTEK
KEDOKTERAN
(1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan
dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dapat
mengadukan secara tertulis kepada ketua majelis kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia.
(2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat :
(1)
(2)
(3)
Identitas pengadu;
Nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan
Alasan pengaduan
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud sebagai ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghilangkan hak setiap orang yang melaporkan adanya dugaan tindak
pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke
pengadilan.
Untuk non dokter sanksi pidananya pasal 359-361 KUHP sanksi perdatanya pasal
1365-1371 KUH perdata
6
KIAT MENGHINDARI
TUNTUTAN
• Bekerja sesuai prosedur
• Memahami hak & kewajiban dokter & pasien
• Memahami aspek hukum yang berlaku bagi dokter /
•
•
•
•
•
•
drg
Membuat rekam medis
Meminta persetujuan atau penolakan tindakan medik
Meminta pernyataan pulang paksa dari pasien
Menyimpan rahasia pasien
Bersikap etis terhadap pasien
Hati-hati dalam memberikan komentar
7
CARA
PENANGGULANGAN
Pendampingan oleh kuasa hukum yang
memahami medico legal
Asuransi
8
HAK PASIEN
ATAS INFORMASI
MEMBERIKAN PERSETUJUAN
MEMILIH DOKTER
MEMILIH SARANA KESEHATAN
ATAS RAHASIA KEDOKTERAN
MENOLAK PENGOBATAN /
PERAWATAN
MENOLAK TINDAKAN MEDIK
TERTENTU
9
HAK PASIEN
pasal 52 UU PRADOK
a. MENDAPAT PENJELASAN
b.
c.
d.
e.
SECAA LENGKAP
MEMINTA PENDAPAT DOKTER /
DOKTER GIGI LAIN
MENDAPAT PELAYANAN
SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
MEDIS
MENOLAK TINDAKAN MEDIS
MENDAPATKAN ISI REKAM
MEDIS
10
KEWAJIBAN PASIEN
PASAL 53 UU PRADOK
a. MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP
DAN JELAS TENTANG MASALAH
KESEHATANNYA.
b. MEMATUHI NASEHAT DAN PETUNJUK
DOKTER / DOKTER GIGI
c. MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU
DISARANA PELAYANAN KESEHATAN
d. MEMBERIKAN IMBALAN JASA
11
HAK DOKTER
Perlindungan hukum
Bekerja menurut standar profesi
Menolak keinginan pasien yang bertentangan
dengan standar profesi, etika dan peraturan
UU
Menghentikan jasa profesionalnya
Privacy
Informasi
Di perlakukan adil dan jujur
Imbalan atas jasa
12
KEWAJIBAN DOKTER
Mematuhi perundang-undangan
Pelayanan medis
Merujuk Px ke dokter / drg lain yang punya
keahlian atau kemampuan lebih baik
Memberi kesempatan pada Px utk beribadah
Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur
dari Px
Membuat RM
Bekerja sesuai dengan profesi
13
YANG DILARANG
KELALAIAN 359-361 KUHP
EUTHANASIA 344 KUHP
SUMPAH PALSU Ps 242 KUHP
MENGHALANGI PENYIDIKAN 216 KUHP
TANPA PERSETUJUAN Px
PermenKes 290 TH 2008
MENGHINA Px Ps 310-315
MELAKUKAN PERBUATAN YG TIDAK
MENYENANGKAN PS 335 KUHP
TANPA KEAHLIAN & KEWENANGAN MELAKUKAN
TINDAKAN KEDOKTERAN Ps 77 UU PRADOK
14
YANG DILARANG
ABORTUS PROV. CRIMINALIS Ps 283
,299,346,347,348,349,534.KUHP dan Ps 75 DAN 90 UU NO
36 TH 2009 TTG KESEHATAN
KETERANGAN PALSU- 263-268 KUHP
ASUSILA – 281-300 KUHP
PENIPUAN – 378 KUHP
EXPLANTASI TANPA PERSETUJUAN Px – 34, 81 UU Kes
MEMBOCORKAN RAHASIA PASIEN – 79 UU PRAKTEK
KEDOKTERAN
15
Yang Dilarang di UU
Pradok
Pasal 79 : Dipidana 50 juta
Sengaja tidak memasang papan nama
b. Tidak membuat rekam medis
c. 1. Memberikan yanmed tidak sesuai dengan :
standar profesi, SOP, kebutuhan medis px.
2. Tidak merujuk px
3. Tidak menyimpan rahasia kedokteran
4. Tidak melakukan pertolongan darurat kecuali bila
yakin pada orang lain yang lebih mampu.
5. Menambah ilmu pengetahuan
a.
16
Pasal 75 UU Pradok
Ayat (1) : Dokter/Dokter gigi praktek tanpa SIP  penjara max 3 tahun /
denda max 100 juta.
Pasal 76 UU Pradok
Dokter/dokter gigi praktek tanpa SIP  penjara max 3 th/denda max 100
juta.
Pasal 77 UU Pradok
Orang yang sengaja menggunakan Identitas seolah-olah dr/drg  Penjara
max 5 th/ denda max 150 juta.
Pasal 78 UU Pradok
Orang yang sengaja menggunakan alat, metode cara Yankes seolah-oleh
dr/drg  Penjara max 5 tahun/denda max 150 juta
Pasal 80 UU Pradok
Ayat (1) : Yang memperkerjakan dr/drg yang tidak punya SIP max penjara
10 th / denda 300 juta.
17
SIP dan Pelaksanaan Pradok
PERMENKES No 269/th 2008
IJIN PRAKTEK
Pasal 2 ayat (2) : Syarat Permohonan ke DKK
a. Fotocopy STR
b. Pernyataan punya tempat praktek
c. Rekomendasi IDI / PDGI
d. Pas Photo berwarna : 4 x 6 3 lembar
3 x 4  2 lembar
Pasal 2 ayat (4) : SIP ke 2 dan 3  dr/drg yang
bekerja di Yankes Pemerintah  melampirkan
Surat Ijin dari Pimpinan
18
Pasal 4
ayat (1) : SIP diberikan paling banyak 3 tempat.
Ayat (2) : kepala DKK otomatis memberikan SIP pada
dr/drg yang memiliki STR yang ditempatkan di
sarana yankes milik pemerintah.
Ayat (3) : SIP dapat berada :
Dalam 1 kabupaten / kabupaten kota
Dalam 1 kabupaten / kabupaten kota lain
(Dalam Provinsi yang sama atau yang lain)
19
Pasal 9 : Tidak memerlukan SIP (Insidentil) :
a. Diminta yankes untuk memenuhi yanmed yang
b.
c.
d.
e.
khusus  tidak terus menerus / tidak berjadwal
tetap.
Melakukan bakti sosial
Tugas kenegaraan
Melakukan penanganan bencana atau
pertolongan darurat
Memberikan pertolongan yanmed kepada :
keluarga, tetangga, kunjungan rumah,
pertolongan masyarakat tidak mampu
20
SURAT TUGAS / ST
Pasal 10 :
Ayat (1) : Surat tugas diberikan oleh kepala Kadinkes Prov tanpa
SIP berdasar permintaan kepala DKK
Ayat (2) : ST berlaku 1 tahun
Ayat (3) : Perpanjangan  dengan persetujuan Kadinkes Prov
Ayat (4) : kepala DKK harus mempertimbangkan keseimbangan
antara kebutuhan pelayanan dan kemampuan dr/drg
Ayat (5) : keseimbangan berdasar pedoman yang ditetapkan
Menkes
21
Pemberhentian Praktek
Pasal 12
Ayat (1) : dr/drg yang akan memberhentikan praktek 
memberitahu kepala DKK
Ayat (2) : Pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan
foto copy STR yang telah dilegalisir KKI
Ayat (3) : Kepala DKK hrs mengembalikan foto copy STR
kepada dr/drg yang telah mengembalikan SIP.
Pasal (4) : Bila foto copy STR yang dilegalisir hilang kepala
DKK hrs membuat pernyataan tentang hilangnya
STR kepada KKI.
22
Pencabutan SIP
Alasan pencabutan SIP :
Pasal 23 :
a. Atas dasar rekom MK DKI
b. Dicabut oleh KKI
c. Tempat praktek tidak sesuai dengan SIP
d. Dicabut rekomnya oleh IDI / PDGI
Pasal 24 :
Ayat (1) :Pencabutan o/ kepala DKK disampaikan paling
lambat 14 hari sejak tanggal keputusan.
Ayat (2) : Bila dr/drg keberatan  diajukan kepada kepala
DKK untuk diteruskan ke Menkes dalam waktu 14 hari
setelah keputusan.
Ayat (3) :Menkes meneruskan kepada MK DKI paling
23
lambat 14 hari
PERSETUJUAN
TINDAKAN
KEDOKTERAN
DI INDONESIA
PERMENKES
No. 290/MENKES/PER/III/2008
24
Pasal 1
1. Persetujuan tindakan kedokteran adalah
persetujuan yang diberikan oleh pasien atau
keluarga terdekat setelah mendapat
penjelasan secara lengkap mengenai
tindakan kedokteran atau kedokteran gigi
yang akan dilakukan terhadap pasien.
4. Tindakan invasif adalah suatu tindakan
medis yang langsung dapat mempengaruhi
keutuhan jaringan tubuh manusia
25
BENTUK PERSETUJUAN
Pasal 2
TERTULIS
(yang berisiko tinggi)
LISAN
(yang tidak berisiko tinggi)
Formulir khusus
Ucapan setuju/ mengangguk
Kalau Meragukan tertulis
(Pasal 3 ayat 5)
26
INFORMASI
DIAGNOSE &
TATA CARA
TERAPI / ALTERNATIFNYA
TUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
RISIKO &
KEMUNGKINAN RASA SAKIT
KOMPLIKA
SI
KEUNTUNGAN
PROGNOSE
PERKIRAAN
PEMBIAYAAN
LENGKAP & JELAS
27
INFORMASI
HARUS DIBERIKAN
ISTILAH KEDOKTERAN (-)
SESUAI DGN TINGKAT PENDIDIKAN
LENGKAP & JUJUR, KECUALI MERUGIKAN Px
TINDAKAN INVASIF
-> INFORMASI DARI DOKTER AHLI
TINDAKAN BUKAN INVASIF
-> DOTER LAIN / PERAWAT
28
PENJELASAN
(1) LANGSUNG KEPADA PX DAN/ATAU KELUARGA
TERDEKAT
(2) PX ANAK-ANAK / ORG TIDAK SADAR
PADA KELUARGA / YANG MENGANTAR
PENJELASAN
PERKECUALIAN PENJELASAN
RESIKO & KOMPLIKASI
RISIKO & KOMPLIKASI
SUDAH MENJADI
PENGETAHUAN UMUM
B. SANGAT JARANG TERJADI / DAMPAKNYA SANGAT
RINGAN
C. TIDAK DAPAT DIBAYANGKAN SEBELUMNYA /
UNFORESEEABLE
A.
29
PENOLAKAN PENJELASAN
PASAL 9 Ayat (3)
Yang merugikan Px
Px menolak
Diberikan kepada keluarga terdekat
Saksi 1 Nakes
30
Dr/ Drg berhalangan menjelaskan
(Pasal 10)
Dr/Drg lain yang Kompeten
Nakes tertentu
LIFE SUPPORT
Pasal 14
(1) Harus mendapat persetujuan keluarga
terdekat
(2) Persetujuan diberikan setelah mendapat
informasi
(3) Harus tertulis
31
PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN
PASAL 16
(1) Dilakukan oleh Px atau keluarga terdekat
(2) Harus Tertulis
(3) Akibat penolakan  manjadi tanggung
jawab Px
32
33
34
YANG BERHAK T. TANGAN
21 THN / SUDAH MENIKAH
(Px. SENDIRI)
< 21 THN :
- AYAH / IBU KANDUNG
- SAUDARA KANDUNG
35
YANG BERHAK T. TANGAN
< 21 THN  TDK PUNYA ORTU :
- AYAH / IBU ADOPSI
- SAUDARA KANDUNG
- INDUK SEMANG
36
YANG BERHAK T. TANGAN
< 21 THN  TDK PUNYA ORTU :
- AYAH / IBU ADOPSI
- SAUDARA KANDUNG
- INDUK SEMANG
37
YANG BERHAK T. TANGAN
Px. DEWASA 
GANGGUAN MENTAL :
- AYAH / IBU KANDUNG
- WALI YANG SAH
- SAUDARA KANDUNG
38
YANG BERHAK T. TANGAN
Px. DIBAWAH PENGAMPUAN :
- WALI
- CURATOR
39
URUTAN
PERSETUJUAN / PENOLAKAN
SUAMI / ISTERI
AYAH / IBU KANDUNG
ANAK-ANAK KANDUNG
SAUDARA KANDUNG
40
SANKSI HUKUM
PIDANA
: ps. 351 KUHP
PERDATA
: ps. 1365, 1366, 1367,
1370, 1371 KUH PERDATA
ADMINISTRATIF : ps. 13 PERMENKES
No. 585 / 1989
41
TANPA PERSETUJUAN Px
PERMENKES No.
290/MENKES/PER/III/2008
Pasal 4 :
Untuk menyelamatkan jiwa Px dan menghindari
kecacatan
Pasal 12 :
Untuk perluasan operasi yang tidak dapat
diduga sebelumnya
Pasal 15 :
Tindakan yang sesuai dengan program
pemerintah
42
ASPEK LEGAL
REKAM MEDIS
43
Permenkes No.
269/MENKES/PER/111/2008
Tentang Rekam Medis
Pasal 1
1. Rekam medis adalah berkas yang
berisikan catatan dan dokumen
tentang identitas pasien, pemeriksaan,
pengobatan, tindakan dan pelayanan
lain yang telah diberikan kepada
pasien
44
NAKES TERTENTU
4. Tenaga kesehatan tertentu adalah
tenaga kesehatan yang ikut
memberikan pelayanan kesehatan
secara langsung kepada pasien selain
dokter dan dokter gigi.
45
JENIS RM
Pasal 2 ayat (2)
Tertulis, lengkan & jelas
Elektronik
Isi RM
Pasal 3
Rawat Jalan
(A – J)
Rawat Inap
(A – M)
Gawat Darurat
( A – L)
46
(2) Isi ringkasan pulang :
a. Identitas pasien
b. Diagnosa masuk dan indikasi pasien
dirawat
c. Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan
penunjang diagnosa akhir,
pengobatan dan tindak lanjut lain.
d. Nama dan tanda tangan dokter/dokter
gigi yang memberikan pelayanan
kesehatan.
47
TATA CARA
Pasal 5
(1) Dokter / dokter gigi wajib membuat rekam medis
(2) Harus dibuat segera setelah Px menerima Yankes
(3) Catatan dan Dokumentasi :
- Hasil pemeriksaan
- Pengobatan
- Tindakan & Pelayanan lain
(4) TT Dr, Drg dan NAKES tertentu
(5) Kalau ada kesalahan tulis  dapat dibetulkan
(6) Cara pembetulan : Dicoret, Ditulis pembetulannya
dan diparaf.
48
Sanksi Pidana:
Pasal 79 UU Tentang Praktek Kedokteran:
Dokter yang tidak membuat rekam medis
dipidana kurungan paling lama 1 tahun
atau denda Rp. 50.000.000,-
49
PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN
DAN KERAHASIAAN
PASAL 8
(1) Px rwt Inap  minimum 5 tahun
(2) Setelah 5 tahun  dimusnahkan kecuali
ringkasan pulang dan pertindok
(3) Ringkasan pulang dan pertindok  10 tahun
(4) Ayat (3) di atas dilaksanakan o/ petugas
yang di tunjuk oleh Pimpinan Sarana
Yankes
Non Rs  min 2 th (Pasal 9)
50
Yang wajib menyimpan RHS
pasal 10 ayat (1)
1.
2.
3.
4.
a.
b.
c.
Dr / Drg
NAKES tertentu
Petugas Pengelola
Pimpinan sarana Yankes
INFORMASI DAPAT DIBUKA Ayat (2)
U/ kepentingan kesehatan Px
Memenuhi permintaan aparat penegak hukum
Permintaan dan/ persetujuan Px sendiri
51
KEPEMILIKAN, PEMANFAATAN DAN
TANGGUNG JAWAB
PASAL 12
(1) Berkas RM milik sarana yankes
(2) Isi RM milik px
(3) Isi RM : dlm bntuk ringkasan RM
(4) Ringkasan RM  diberikan, dicatat / di copy oleh px
/ org lain yg diberi kuasa / atas persetujuan tertulis px
/ keluarga px yg berhak utk itu
MANFAAT RM (PASAL 13)
(1) a. Pemeliharaan dan pengobatan Px
b. Alat bukti proses menegakkan hukum
c. Untuk pendidikan dan penelitian
d. Dasar pembayaran Yankes
e. Dasar statustik kesehatan
52
(2) Pemanfaatan RM ayat (1) huruf C yang
menyebutkan identitas px hrs mendpt
persetujuan scara tertulis dr px atau ahli
warisnya dan hrs dijaga kerahasiaannya
(3) Kemanfaatan RM utk pendidikan dan
penelitian tdk diperlukan persetujuan px bila
dilakukan u/ kepentingan negara
PASAL 14
Pimpinan sarana yankes bertanggung jwb atas
hilang, rusak, pemalsuan dan/ atau
penggunaan o/ org atau badan yg tdk berhak
thd RM
53
SANKSI HUKUM
pasal 51 UU PRADOK
d. Dr / drg wajib merahasiakan segala sesuatu
yg diketahuinya ttg px bahkan juga setelah px
itu meninggal dunia.
SANKSI PIDANA
• dr / drg yg membuka rahasia px dipidana dgn
pidana kurungan paling lama 1 tahun atau
denda paling banyak 50 juta rupiah
• Selain dr/drg yg membuka rahasia px
dipidana penjara paling lama 9 bln atau
denda 9 ribu rupiah (Psl 322 KUHP)
54
BERKAS RM
MILIK SARANA
KESEHATAN
[Ps.10(1) PERMENKES & BAB IV.1 JUKLAK]
TDK BOLEH KELUAR DARI SARANA
KESEHATAN
Px TDK BOLEH MEMBAWA PULANG
Px BUTUH RM --> BERI COPY
PENYIDIK --> BERI COPY
SAKSI / SAKSI AHLI --> BAWA COPY
55
ISI RM MILIK PASIEN
[Ps.10(2) PERMENKES & BAB IV.2 JUKLAK]
Px BERHAK MENGETAHUI / MELIHAT
RM MILIKNYA
Px BOLEH MINTA COPY RM MILIKNYA
UNTUK :
- SECOND OPINION
- DASAR PEMBAYARAN BIAYA YANKES
- CATATAN PRIBADI
- ALAT BUKTI DI PENGADILAN
56
Rekam Medik
Elektronik?
Hakim menganggap print out isi rekam
medis bukan alat bukti
Bila hakim membutuhkan alat bukti rekam
medis maka seluruh komputer akan di
sita sebagai barang bukti.
57
ASPEK LEGAL
KELALAIAN
58
MEDICAL
MALPRACTICE
CRIMINAL
CIVIL
FALSIFIES CERTIFICATE
POST OPERATION
ILLEGAL PLASTIC
SURGERY
BREAST SURGERY
ILLEGAL ABORTION
CIRCUMCITION
59
CONTOH KELALAIAN
OBAT YG SALAH
BIUS : OVER DOSIS
PERALATAN TDK STERIL
MELETAKKAN LILIN DIPINGGIR BOX
BAYI
SALAH MENYEBUT JNS KELAMIN BAYI
GOL. DARAH SALAH
SELANG SALAH MASUK
AIR PANAS BOCOR
60
SANKSI PIDANA
Ps. 359 KUHP
BARANG SIAPA KARENA
KELALAIANNYA MENYEBABKAN
ORANG MATI, DIPIDANA DENGAN
PIDANA PENJARA PALING LAMA 5
TAHUN ATAU PIDANA KURUNGAN
MAX. 1 TAHUN
61
SANKSI PIDANA
Ps. 360(1)
KUHP
LALAI
LUKA BERAT
5 THN PENJARA
1 THN KURUNGAN
62
LUKA BERAT
[Ps. 90 KUHP]
PENYAKIT / LUKA YG TDK DPT SEMBUH
TDK DPT BEKERJA SETERUSNYA
TDK DPT MEMAKAI SALAH SATU 5 INDERA
MENDPT CACAT BESAR
LUMPUH
TERGANGGU AKAL > 4 MINGGU
GUGUR / MATINYA KANDUNGAN SEORANG
WANITA
63
SANKSI PIDANA
Ps. 361 KUHP
MENJALANKAN
PEKERJAAN JABATAN
LALAI
PIDANA DITAMBAH
SEPERTIGA
64
SANKSI PIDANA
Ps. 360(1)
KUHP
LALAI
LUKA BERAT
5 THN PENJARA
1 THN KURUNGAN
65
INSTRUKSI
DOKTER : A
DOKTER : A
PERAWAT : B
PERAWAT : A
PASIEN MATI
PASIEN MATI
TANGGUNG JAWAB
PERAWAT
TANGGUNG JAWAB
DOKTER
66
Ps.55(1)
KUHP
MENYURUH, TURUT SERTA
= PELAKU
67
Ps.56 KUHP
PEMBANTU = PELAKU
68
SANKSI
PERDATA
Ps. 1366 KUHS
SETIAP ORANG BERTANGGUNG
JAWAB TIDAK SAJA ATAS
KERUGIAN YG DIAKIBATKAN
KARENA PERBUATANNYA, TETAPI
JUGA KARENA KELALAIANNYA
69
SANKSI
PERDATA
Ps. 1367 KUHS
RESPONDEAT SUPERIOR /
TANGGUNG JAWAB ATASAN
70
SANKSI
PERDATA
Ps. 1370 KUHS
KELUARGA BERHAK
MINTA GANTI RUGI.
71
SANKSI
PERDATA
Ps. 1371 KUHS
KELUARGA BERHAK MINTA
BIAYA PENYEMBUHAN.
72
CARA
MEMBUKTIKAN
KELALAIAN
SDH SESUAI DGN PROTAP ?
SDH SESUAI DGN STANDAR
PROFESI ?
BAGAIMANA ISI RM ?
BAGAIMANA HASIL VISUM ?
BAGAIMANA PENDAPAT
AHLINYA ?
73
ASPEK HUKUM
KEWAJIBAN MENYIMPAN
RAHASIA
DALAM KAITANNYA DENGAN
REKAM MEDIK
74
RAHASIA DAPAT
DIBUKA ?
DAYA PAKSA
[Ps. 48 KUHP]
UNTUK MELINDUNGI :
- KEPENTINGAN UMUM
- KEPENTINGAN ORG YG
TDK BERSALAH
- KEPENTINGAN PASIEN
- KEPENTINGAN DOKTER
75
RAHASIA DAPAT
DIBUKA ?
MENJALANKAN PERINTAH
UNDANG-UNDANG. [Ps. 50 KUHP]
MENJALANKAN PERINTAH
JABATAN. [Ps. 51 KUHP]
MENGISI FORM ASURANSI.
76
ASPEK HUKUM
ANAPHILACTIC SHOCK
77
Px WANITA, 28
THN
PHARINGITIS --> STREP. --> SYOK
CORTISON --> DELLADRYL --> ADRENALIN
RSU - 1979
MENINGGAL
78
PN 3 JAN ‘79
- CORTISON dst.
SAKSI AHLI
- HISTORY (-)
- SKIN TEST (-)
- OXYGEN + INFUS (-)
VONIS : SEPT. ‘81
3 BLN m.c 10 BLN
79
PT ====== PN
19 - 5 - ‘82
SE
MENKES
JAKGUNG
80
MAHKAMAH
AGUNG
INDIKASI ?
HISTORY ?
SKIN TEST ?
USAHA ?
OXYGEN ?
INFUS ?
NIAT ?
BEBAS DEMI HUKUM
81
82