Transcript Aspek Etika & Hukum Praktik Kedokteran

Pengantar Medikolegal
Penanganan Pasien Darurat
MEMAHAMI PRAKTIK
KEDOKTERAN
ILMU KEDOKTERAN

EMPIRIS






PROBABILITAS
PELUANG BIAS & “UNKNOWN”
REASONABLE MEDICAL CERTAINTY
EVIDENCE BASED
HUBUNGAN DOKTER-PASIEN BERDASAR
UPAYA : KONTRAK TERAPEUTIK
(INSPANNINGSVERBINTENNIS)
COMPLEX AND TIGHTLY COUPLED
SYSTEM


SPESIALISASI & INTERDEPENDENSI
PRONE TO ACCIDENT
Praktik Kedokteran

Menurut UU nomor 29 tahun 2004
Pasal 1 ayat 1 :
“Praktik kedokteran adalah rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan
dokter gigi terhadap pasien dalam
melaksanakan upaya kesehatan”
HUBUNGAN
PROFESIONAL KESEHATAN
DENGAN PASIEN
PROFESI

SYARAT UTAMA :




PELATIHAN EKSTENSIF
KOMPONEN INTELEKTUAL TINGGI
PELAYANAN PENTING
SYARAT UMUM :



SERTIFIKASI - proficiency check
ORGANISASI PROFESI
OTONOMI KERJA - self regulation
PROFESI (2)

CONSULTANT :




HUBUNGAN INDIVIDU - PROFESIONAL
FEE FOR SERVICE
CONTOH : dokter, pengacara
SCHOLAR :



HUBUNGAN INDIVIDU - INSTITUSI
GAJI / HONOR
CONTOH : guru, perawat
TREND




BERGESER KE ARAH SCHOLAR (?)
PRAKTEK PRIBADI BERGESER KE
RUMAH SAKIT / KLINIK
HUBUNGAN DWIPARTIT BERGESER KE
TRI / MULTIPARTIT
FEE FOR SERVICE BERGESER KE PREPAID
HUBUNGAN
PROFESIONAL-KLIEN


ISSUE : LETAK KEWENANGAN (SIAPA YANG
BERWENANG MEMUTUSKAN APA)
ALTERNATIF HUBUNGAN :





AGEN
KONTRAK
FRIENDSHIP
PATERNALISTIK
FIDUCIARY : VIRTUE BASED
HUBUNGAN
DOKTER-PASIEN


DIPENGARUHI OLEH ETIKA PROFESI DAN
KEWAJIBAN PROFESI
PRINSIP MORAL :



AUTONOMY, BENEFICENCE, NON
MALEFICENCE, JUSTICE
VERACITY, FIDELITY, PRIVACY,
CONFIDENTIALITY
SALING PERCAYA
HUB. DOKTER - PASIEN

PATERNALISTIK






SEJAK HIPPOCRATES
DIANGGAP DASARNYA : SALING PERCAYA
PRINSIP MORAL UTAMA : BENEFICENCE
“MENIADAKAN” HAK PASIEN (CONSENT)
MULAI DIKRITIK TAHUN 1956
KONTRAKTUAL



MULAI TAHUN 1972-1975 (social contract)
PRINSIP MORAL UTAMA : AUTONOMY
INSPANNINGSVERBINTENNIS
“KONTRAK TERAPEUTIK”


SALAH SATU HUBUNGAN HUKUM
DOKTER-PASIEN
TIDAK SEIMBANG / SETARA


DOKTER TIDAK MENJANJIKAN HASIL
(RESULTAATSVERBINTENNIS), TETAPI
MENJANJIKAN UPAYA YANG SEBAIKBAIKNYA (INSPANNINGSVERBINTENNIS)
– reasonable care
HARUS DIJAGA DENGAN ATURAN
HUB. DOKTER-PASIEN (cont..)

KRITIK TERHADAP KONTRAKTUAL :








TAK ADA NEGOSIASI EKSPLISIT
TAK ADA EKSPEKTANSI EKSPLISIT
TERLALU MATERIALISTIK, BUKAN ETIK
MELUPAKAN FAKTOR SISTEM SOSIAL
TERLALU LEGALISTIK : PERATURAN
TERFOKUS PADA PRINSIP AUTONOMY
CENDERUNG MEMINIMALKAN MUTU
DISEBUT : BOTTOM-LINE ETHICS
HUB. DOKTER-PASIEN (cont..)

FIDUCIARY : VIRTUE BASED ETHICS





PRINSIP : MORAL KEUTAMAAN
BUKAN SEKEDAR KEWAJIBAN DAN
PERATURAN, TETAPI JUGA “BAGAIMANA
SIKAP SEBAIKNYA”
EMPATHY, COMPASSION, PERHATIAN,
KERAMAHAN, KEMANUSIAAN, SALING
PERCAYA, ITIKAD BAIK, dll
HUBUNGAN : BERTUMBUH-KEMBANG,
BERTUJUAN MENSEJAHTERAKAN PASIEN
KOMUNIKASI HARUS BAIK
ASPEK
HUKUM
HAK DAN
KEWAJIBAN
DOKTER
HAK DAN
KEWAJIBAN
PASIEN
HUBUNGAN HUKUM DOKTERPASIEN

IUS DELICTU : AKIBAT PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN


MIS : RAHASIA KEDOKTERAN
IUS CONTRACTU : AKIBAT ADANYA
HUBUNGAN KONTRAKTUAL

MIS : UPAYA SESUAI STANDAR
TERTINGGI
HAK PASIEN





Declaration of Lisbon (1991) : The Rights
of the patient
UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan :
pasal 53 : hak pasien
UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran, Pasal 52 dan 53.
SE Ditjen Yanmed Depkes RI No
YM.02.04.3.5.2504 : Pedoman Hak dan
kewajiban pasien, dokter dan RS
Deklarasi Muktamar IDI : Hak dan
kewajiban pasien dan dokter
Declaration of Lisbon






Hak memilih dokter
Hak dirawat dokter yang “bebas”
Hak menerima / menolak pengobatan setelah
menerima informasi
Hak atas kerahasiaan
Hak mati secara bermartabat
Hak atas dukungan moral / spiritual
UU Kesehatan






Hak atas Informasi
Hak atas second opinion
Hak atas kerahasiaan
Hak atas persetujuan tindakan medis
Hak atas pelayanan kesehatan
Hak atas ganti rugi
KEWAJIBAN PASIEN






Itikad baik
Beri informasi yang adekuat
Melaksanakan nasehat dokter dalam rangka
perawatan / pengobatan
Menghormati hak dokter
Memberi imbalan & ganti rugi
Berterus terang apabila timbul masalah
HAK DOKTER





HAK UNTUK BEKERJA “BEBAS”, PROFESIONAL
HAK MENOLAK MELAKUKAN PEKERJAAN YG DI
LUAR STANDAR PROFESI ATAU MELANGGAR
ETIK
HAK MEMILIH PASIEN DAN MENGAKHIRI HUB
DR-PASIEN, KECUALI GAWAT DARURAT MEDIS
HAK ATAS PRIVACY
HAK ATAS IMBALAN
KEWAJIBAN DOKTER

KEWAJIBAN PROFESI :






KEWAJIBAN AKIBAT HUB. DOKTER-PASIEN


SUMPAH DOKTER
KODEKI
STANDAR PERILAKU
STANDAR PROSEDUR
STANDAR PELAYANAN MEDIS
MEMENUHI HAK PASIEN
KEWAJIBAN SOSIAL
IMPLIKASI HUKUM-ETIK
PIDANA
PERDATA
DISIPLIN
ETIK
Pelanggaran Etika Kedokteran

Sanksi = moral – adminsitratif
- teguran
- penghentian tugas/kewenangan tertentu
untuk sementara
- pengalihan tugas
- re-edukasi
- pencabutan ijin praktik
TUNTUTAN PIDANA







KELALAIAN
KETERANGAN PALSU
ABORSI ILEGAL
PENIPUAN
PERPAJAKAN
EUTHANASIA
PENYERANGAN SEKS
: 359-361 KUHP
: 267-268 KUHP
: 347-349 KUHP
: 382 BIS KUHP
: 209, 372 KUHP
: 344 KUHP
: 284-294 KUHP
TUNTUTAN PERDATA

PS 1365 KUH PERDATA :
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantinya

PS 1366 KUH PERDATA : Juga akibat kelalaian
PS 1367 KUH PERDATA : Juga respondeat superior

Ps 55 UU KESEHATAN :


Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau
kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan
UNSUR-UNSUR “KELALAIAN”
sebagai salah satu malpraktek

ADA KEWAJIBAN

DUTY

PELANGGARAN
KEWAJIBAN TSB

BREACH OF DUTY

CAUSAL
RELATIONSHIP

DAMAGE

HUB. KAUSAL

CEDERA /
KERUGIAN
ADANYA KEWAJIBAN







AKIBAT ADANYA HUBUNGAN DR-PASIEN
TIDAK MELAWAN HAK PASIEN (Consent)
REASONABLE COMPETENCE
REASONABLE CARE : SESUAI NORMA /
STANDAR PROFESI
PERBUATAN ATAU KELALAIAN
TAK PERSOALKAN : “SEMAMPUNYA” & “NIAT
BAIK”
YANG PENTING : PROSEDUR dan
REASONABLE COMMUNICATION
REASONABLE COMPETENCE



SKILL & KNOWLEDGE SESUAI KATALOG
PENDIDIKAN
DIBANDINGKAN DENGAN DOKTER RATARATA
PADA SITUASI DAN KEADAAN TERTENTU
REASONABLE CARE :
SESUAI STANDAR PROFESI


STANDAR PERILAKU : UNIVERSAL
STANDAR PROSEDUR :


STANDAR PELAYANAN MEDIS




TERGANTUNG SARANA KESEHATAN SETEMPAT
TERGANTUNG SARANA KESEHATAN SETEMPAT
TERGANTUNG SITUASI – KONDISI TERTENTU
TERGANTUNG SUMBER DAYA
DPT DISIMPULKAN DARI DOKUMEN TERTULIS
ATAU DARI SAKSI AHLI
PELANGGARAN KEWAJIBAN


HARUS DIBUKTIKAN DAHULU
TIDAK BISA GUNAKAN “STRICT LIABILITY”


STRICT LIABILITY HANYA BERLAKU BAGI PRODUK
– BUKAN JASA
KADANG FAKTA SUDAH MENUNJUKKAN
ADANYA KELALAIAN : RES IPSA LOQUITUR
(The thing speaks for it self)



AKIBAT ALATNYA DOKTER
TIDAK ADA KONTRIBUSI PASIEN
KEADAAN NORMAL : TAK TERJADI
 mis : gunting / tampon tertinggal
HUBUNGAN KAUSAL


DICARI : LEGAL CAUSE / PROXIMATE CAUSE
PENGUJIAN :

CAUSATION IN FACT : BUT FOR TEST “kalau tidak” /
(Conditio sine qua non theory)
 Mis. Kalau gunting tak tertinggal, tak akan terjadi
perforasi – peritonitis
Mis. Kalau diagnosis tak salah atau terlambat, pasien
dapat tertolong ( ? )
 Terlalu menyederhanakan hubungan kausalitas
FORESEEABILITY (Adequate theory)
 Bahwa cedera adalah akibat yang dapat diperkirakan
sebelumnya dari tindakan substandar oleh dokter yang
layak


CEDERA / DAMAGE


HARUS SEBAGAI AKIBAT
PELANGGARAN KEWAJIBAN
JENIS KERUGIAN :


GENERAL DAMAGE : NON-EKONOMIK
SPECIAL DAMAGE :
PAST AND FUTURE COSTS & EXPENSES
 LOSS OF INCOME, LOSS OF EARNING
CAPACITY


PUNITIVE DAMAGE : sengaja, culpa lata,
kekerasan, penipuan dll
GANTI RUGI




DITAGIHKAN SATU KALI
TUNAI / ANGSUR (dapat berbunga)
“KEHILANGAN KESEMPATAN” SUKAR
DIHITUNG, PREDIKTIF, TIDAK PASTI
JUMLAH DAN LAMANYA
MEMPERTIMBANGKAN KEDUDUKAN DAN
KEMAMPUAN KEDUA PIHAK
CONTOH


DOKTER LALAI
KERUGIAN :

AMPUTASI
BIAYA :
BIAYA PERAWATAN HINGGA SEMBUH
 BIAYA FISIOTERAPI & KAKI PALSU
 BIAYA NON MEDIS


KEHILANGAN KESEMPATAN
SELAMA PERAWATAN
 KETERBATASAN PELUANG KERJA


IMMATERIEL
Pencegahan




UPAYA CEGAH PELANGGARAN
 REASONABLE COMPETENCE, REASONABLE CARE,
REASONABLE COMMUNICATION
 PROFESIONALISME : ETIK, STANDAR, PENGAWASAN,
KOREKSI
UPAYA CEGAH RISIKO
 PRODUCT LIABILITY PREVENTION, QUALITY ASSURANCE,
RISK MANAGEMENT
SIAPKAN LEGAL DEFENCE
 MEDICAL EVIDENCE : REKAM MEDIK, INFORMED CONSENT
ALIHKAN RISIKO :
 ASURANSI PROFESI
 NO FAULT COMPENSATION
Pencegahan (2)





Pendidikan etika kedokteran sejak dini
Sikap etis dan profesional
UU Praktik Kedokteran
Good clinical governance
Evidence Based Medicine