Transcript ASPEK_HUKUM_MALPRAKTEK_MEDIS_MA_RI

ASPEK HUKUM
MALPRAKTEK MEDIS
(MEDICAL MALPRACTICE)
Dr. Mahmul Siregar, SH.,M.Hum
LATAR BELAKANG
Malpraktik Medis menjadi pembicaraan :




berubahnya paradigma hubungan dokter – pasien
(HDP) dari paradigma tradisional kearah
kontemporer,
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi,
demoktratisasi dalam kehidupan social, ekonomi
dan pendidikan.
meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
LATAR BELAKANG
HDP Tradisional





Dibangunan sejak jaman Hippocrates (460 –377
Sm)
HDP tidak seimbang
Paternalistic dan Dominant (tenaga medis – dokter ,dipandang mengetahui yang terbaik bagi pasien)
Pertanggungjawaban dokter lebih merupakan
pertanggungjawaban moral dan etika profesional
Minim atau tidak ada peraturan dari pemerintah
LATAR BELAKANG
HDP Kontemporer

Hak Asasi Manusia
The right to self determination

Kemajuan teknologi medis

Akses informasi yang terbuka
Tingkat pendidikan semakin maju
HDP semakin kompleks
HDP : hubungan kepentingan, hubungan
kepercayaan, hubungan profesi dan hubungan
hukum
Campur tangan hukum dan pemerintah





DILEMA DAN KESULITAN
Diatur secara keras dan kurang hati-hati,
dokter terganggu (tidak nyaman)
menjalankan profesi, akhirnya masyarakat
dirugikan
Kurang pengaturan yang tegas, masyarakat
dirugikan ---- kurang terlindungi secara
hukum
DILEMA DAN KESULITAN
Sejumlah persoalan
Kendala substansi hukum
Ilmu kedokteran tidak murni ilmu pasti, lebih
merupakan experience scient
Kendala pembuktian
Inspanningsverbintenis
Tingginya ekspektasi masyarakat
Profesi kedokteran adalah profesi kedokteran
DOKTER TIDAK KEBAL HUKUM
Hubungan dokter dan pasien tidak sematamata hubungan kebutuhan (pasien lebih
butuh).
 Hubungan dokter dan pasien meliputi
hubungan hukum
 Pertanggungjawaban dokter tidak sekedar
pertanggungjawaban moral dan profesional
ethic
 Juga meliputi pertanggungjawaban hukum
(perdata, pidana dan administrasi)

KEWAJIBAN DOKTER

KODEKI

UU Praktik Kedokteran (administratif dan substantif – terkait
tindakan/perlakuan medis)
perijinan praktek (SIP dan STR)
wajib simpan rahasia kedokteran
informed consent
merujuk ke dokter yang lebih ahli
pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan
menambah pengetahuan dan mengikuti perkembangan
•
•
•
•
•
•
Pelanggaran kewajiban pintu masuk terjadinya malpraktik medis
baik secara perdata, pidana dan administrasi.
PENGERTIAN MALPRAKTEK MEDIS

Tidak ada pengertian hukum berdasarkan perundang-undangan

Pasal 55 ayat (1) UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan : “setiap
orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang
dilakukan tenaga kesehatan”.

Medical malpractice involves the physician’s failure to conform to the
standard of care for treatment of the patient’s condition, or lack of
skill, or negligence in providing care to the patient, which is the
direct cause of an injury to the patient (World Medical Association
1992)
PENGERTIAN MALPRAKTEK MEDIS

Hasil yang buruk atau tidak sesuai harapan pasien (tidak sembuh)
tidak serta merta merupakan tindakan malpraktek medik

Tindakan malpraktek medik tidak semata-mata dilihat dari hasil

Dilihat dari proses tenaga medis (dokter) dalam melakukan tindakan
medik

Ukurannya standar dan etika, profesi, standar operasional prosedur,
perundang-undangan
PENGERTIAN MALPRAKTEK MEDIS
Unsur-unsur penting
Sikap bathin (sengaja atau lalai)
tidak terpenuhinya syarat dalam
tindakan/ perlakuan medis
syarat mengenai akibat
tindakan/perlakuan medis.
PENGERTIAN MALPRAKTEK MEDIS
Unsur-unsur penting
1. Sikap Bathin

Sengaja (secara sadar) dan kelalaian

Sangat jarang terjadi, tenaga medis
(dokter) sengaja mencelakakan pasiennya

Contoh : aborsi illegal, euthanasia
PENGERTIAN MALPRAKTEK MEDIS
Unsur-unsur penting
Kelalaian (medical negligence)





Salah satu bentuk perbuatan malpraktek medis.
Tetapi tidak semua bentuk kelalaian medis dapat dikategorikan
sebagai kejahatan.
de minimis non curat lex” (the law does not concern itself with
trifles), hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele.
apabila kelalaian tersebut sudah mencapai suatu tingkatan
tertentu yang tidak memperdulikan jiwa orang lain, maka sifat
kelalaian itu berubah menjadi serius, dan bersifat kriminal.
Jika kelalaian itu sampai merugikan atau mencelakakan orang
lain, maka secara hukum dapat dikualifisir sebagai kelalaian berat
(culpa lata, gross negligence)
PENGERTIAN MALPRAKTEK MEDIS
Unsur-unsur penting
Praktek Anglo Saxon tentang Ukuran Kelalaian
(1). Duty ;
(2).Dereliction of that duty ;
(3). Direct causation ;
(4). Damage
PENGERTIAN MALPRAKTEK MEDIS
Unsur-unsur penting
Karakteristik Khusus dalam praktek kedokteran




Risiko tindakan medik (Risk of Treatment)
Kecelakaan
Non Negligent clinical error of judgement
Allergic Reactions.
Bukan merupakan kesalahan, sepanjang dokter
sudah memenuhi kewajibannya dalam perlakuan
medik sesuai standar dan etika profesi
PENGERTIAN MALPRAKTEK MEDIS
Unsur-unsur penting
2. Tidak terpenuhinya syarat dalam
tindakan/perlakuan medis



Melawan hukum
Bertentangan dengan kewajiban dokter untuk
berbuat sesuatu dengan sebaik-baiknya, secermatcermatnya, penuh kehati-hatian, tidak berbuat
ceroboh, berbuat yang seharusnya diperbuat, dan
tidak berbuat yang seharusnya tidak diperbuat.
mengacu kepada hukum, etika profesi, standar
profesi atau standar prosedur medik.
PENGERTIAN MALPRAKTEK MEDIS
Unsur-unsur penting

a.
b.
c.
d.
e.
f.
Bila dijabarkan lebih lanjut, maka malawan hukumnya suatu
perbuatan/perlakuan medis yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan (dokter), adalah apabila perbuatan tersebut
melanggar :
standar profesi kedokteran
standar prosedur operasional
ketentuan informed consent
rahasi kedokteran
kewajiban-kewajiban dokter
prinsip-prinsip profesional kedokteran atau kebiasaan yang wajar
di bidang kedokteran
g. tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien
h. dilanggarnya hak-hak pasien
PENGERTIAN MALPRAKTEK MEDIS
Unsur-unsur penting
3. Syarat mengenai akibat tindakan/perlakuan medis
 Syarat mengenai akibat tindakan/perlakuan medis
adalah timbulnya akibat yang merugikan kesehatan
dan nyawa pasien.

Dengan demikian, tindakan maplraktek medis
semata-mata tidak dinilai dari akibat yang
ditimbulkannya, tetapi juga lebih kepada sifat
melawan hukumnya dari perbuatan/ perlakuan
medis tersebut dengan mengacu pada hukum,
etika profesi, standar profesi atau standar prosedur
medik.
TANGGUNGJAWAB
o
Perdata (wanprestasi dan perbuatan
melawan hukum
o
Pidana
o
Administrasi
TANGGUNGJAWAB
Wanprestasi
Pasal 39 UU Praktik Kedokteran
Melanggar Kontrak Teraupetik
Karakteristik inspanningsverbintenis
Tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang
diperjanjian (mengarah pada tindakan medik yang
dilakukan telah memenuhi atau tidak standar-standar
perlakuan medik
Memberikan prestasi lain dari yang diperjanjikan
Kerugian
TANGGUNGJAWAB
Perbuatan Melawan Hukum
Pasal 1365 KUH Perdata
Melawan hukum (perbuatan dapat dipidana,
telah membahayakan kesehatan dan jiwa,
seperti
menyebabkan
luka-luka
atau
kematian)
Adanya kesalahan (sengaja atau lalai)
Causalitas verban antara kerugian dan
perbuatan
TANGGUNGJAWAB
Beban Pembuktian
Secara umum dibebankan kepada
pasien
(sebagai
kreditur
dalam
wanprestasi dan sebagai pihak yang
dirugikan dalam PMH)
 Kesulitan pasien sebagai orang awan

TANGGUNGJAWAB
Beban Pembuktian

Di Negeri Belanda, sejak 1 April 1988 dalam hukum pembuktian yang baru,
bertalian dengan beban pembuktian didasarkan atas dua ketentuan, yaitu :
1.

Didasarkan pada ajaran hukum objektif
Pihak yang menuntut berdasarkan fakta atau hukum memikul beban
pembuktian dari fakta hukum tersebut (Pasal 177 RV Belanda). Dengan kata
lain : pada pokoknya siapapun menuntut, harus membuktikan. Seorang pasien
yang menuntut dokter atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum,
menurut ketentuan ini harus membuktikan bahwa oleh dokter tersebut dan
mungkin oleh orang untuk siapa ia bertanggungjawab telah dibuat kesalahan.
2. Didasarkan pada teori keadilan (billijkheidstheorie)

Pada teori ini yang didasarkan pada akal yang sehat (redelijkheid) dan keadilan
(billijkheid) hakim untuk setiap peristiwa/kejadian secara terpisah harus
membagi beban pembuktian berdasarkan keadilan
TANGGUNGJAWAB
Pidana
Sengaja (secara sadar),
Melawan hukum, telah membahayakan kesehatan dan
jiwa, seperti menyebabkan luka-luka atau kematian)
Perbuatan bertentangan dengan hukum, standar dan
etika profesi, standar prosedur
Tidak termasuk karakteristik khusus (risiko tindakan
medis, reaksi alergi, kecelakaan, Non Negligent clinical
error of judgement
Beberpa contoh : aborsi
menyebabkan kematian, dll.
illegal,
euthanasia,
kelalaian
TANGGUNGJAWAB
Pidana
Beberapa pelanggaran administrasi dapat
dipidana berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004
Pasal 75, 76, 77, 78 dan 79 UU No. 29
Tahun 2009
TANGGUNGJAWAB
Administrasi









Tidak memiliki persyaratan administratif seperti surat tanda registrasi (STR) dokter yang
diterbitkan oleh Konsil Kedokteran (Pasal 29).
dokter lulusan luar negeri yang lulus di Indonesia tidak dilengkapi dengan syarat lulus
evaluasi. Bagi dokter asing selain lulus evaluasi juga harus memiliki ijin kerja (Pasal 30).
tidak memiliki surat ijin praktek (SIP) yang dikeluarkan pejabat kesehatan yang berwenang
di kabupaten/kota tempat praktik (Pasal 36 jo. Pasal 37).
Tidak memenuhi kewajiban pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar
prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien.
tidak merujuk pasien kedokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih
baik.
melanggar kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai pasien (Pasal 14 Kodeki
dan PP 26 Tahun 1960)
tidak melakukan kewajiban melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan
tidak menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran
tidak mengindahkan informed consent (penjelasan kepada pasien sebelum melakukan
tindakan), Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004.
TANGGUNGJAWAB
Administrasi
Pencabutan ijin praktek
Beberapa pelanggaran administrasi dapat
dipidana berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004
Pasal 75, 76, 77, 78 dan 79 UU No. 29
Tahun 2009
Dr. Mahmul Siregar, SH.,M.Hum
081362260213
[email protected]