aspek hukum malpraktik
Download
Report
Transcript aspek hukum malpraktik
Kelalaian dan
malpraktik
Meivy
HUB. DOKTER - PASIEN
PATERNALISTIK
SEJAK HIPPOCRATES
DIANGGAP DASARNYA : SALING PERCAYA
PRINSIP MORAL UTAMA : BENEFICENCE
“MENIADAKAN” HAK PASIEN (CONSENT)
MULAI DIKRITIK TAHUN 1956
KONTRAKTUAL
MULAI TAHUN 1972-1975 (social contract)
PRINSIP MORAL UTAMA : AUTONOMY
INSPANNINGSVERBINTENNIS
“KONTRAK TERAPEUTIK”
SALAH SATU HUBUNGAN HUKUM DOKTERPASIEN
TIDAK SEIMBANG / SETARA
DOKTER TIDAK MENJANJIKAN HASIL
(RESULTAATSVERBINTENNIS), TETAPI
MENJANJIKAN UPAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA
(INSPANNINGSVERBINTENNIS) – reasonable
care
HARUS DIJAGA DENGAN ATURAN
HUB. DOKTER-PASIEN (cont..)
KRITIK TERHADAP KONTRAKTUAL :
TAK ADA NEGOSIASI EKSPLISIT
TAK ADA EKSPEKTANSI EKSPLISIT
TERLALU MATERIALISTIK, BUKAN ETIK
MELUPAKAN FAKTOR SISTEM SOSIAL
TERLALU LEGALISTIK : PERATURAN
TERFOKUS PADA PRINSIP AUTONOMY
CENDERUNG M,EMINIMALKAN MUTU
DISEBUT : BOTTOM-LINE ETHICS
HUB. DOKTER-PASIEN (cont..)
FIDUCIARY : VIRTUE BASED ETHICS
PRINSIP : MORAL KEUTAMAAN
BUKAN SEKEDAR KEWAJIBAN DAN PERATURAN,
TETAPI JUGA “BAGAIMANA SIKAP SEBAIKNYA”
EMPATHY, COMPASSION, PERHATIAN,
KERAMAHAN, KEMANUSIAAN, SALING PERCAYA,
ITIKAD BAIK, dll
HUBUNGAN : BERTUMBUH-KEMBANG, BERTUJUAN
MENSEJAHTERAKAN PASIEN
KOMUNIKASI HARUS BAIK
PENGERTIAN DAN UNSURUNSUR MALPRAKTIK MEDIS
Pengertian PH Law
Medikolegal/legal
Menggunakan peraturan yg sudah ada (dibuat oleh
penguasa/pejabat sah masa lalu) sbg “payung hukum”
Etikolegal
Membuat peraturan baru berbasis etika (oleh penguasa/pejabat
sah masa kini utk kepentingan masa depan), krn peraturan lama
sdh tak memadai akibat perkembangan iptek, masyarakat
dunia/lokal, kapital, dll
Bila telah disahkan : menjadi medikolegal masa depan
BLACK’S LAW DICTIONARY
MALPRACTICE
PROFESSIONAL MISCONDUCT OR
UNREASONABLE LACK OF SKILL.
FAILURE OF ONE RENDERING PROFESSIONAL
SERVICES TO EXERCISE
THAT
ARTINYA
: DEGREE OF SKILL
AND LEARNING COMMONLY APPLIED UNDER ALL
THE CIRCUMSTANCES
IN THE COMMUNITY BY THE
LALAI MENGAKIBATKAN
AVERAGE PRUDENT REPUTABLE MEMBER OF THE
CEDERA/
KERUGIAN
PROFESSION
WITH THE
RESULT OF INJURY, LOSS
OR DAMAGE TO THE RECIPIENT OF THOSE
SERVICES OR TO THOSE ENTITLED TO RELY UPON
THEM.
PENGERTIAN
MALPRAKTIK
KATA MALPRAKTIK TIDAK ADA DALAM
PERATURAN PER-UU-AN DI INDONESIA
Pasal 55 ayat (1) UU No 23 tahun 1992 tentang
Kesehatan : “setiap orang berhak atas ganti rugi
akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan
tenaga kesehatan”.
Pasal 50 UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran : “dokter dan dokter gigi berhak
memperoleh perlindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi
dan standar prosedur operasional”.
JADI, ……
MALPRAKTIK BILA “KESALAHAN”, “KELALAIAN”,
“TAK SESUAI STANDAR PROFESI”, “TAK SESUAI
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL” ????
Unsur malpraktik
1. Ada kesalahan dokter
2. Terjadi krn tidak menggunakan lmu dan ketrampilan
yg seharusnya dilakukan
3. Berdasarkan standar profesi
4. Mengakibatkan pasien terluka /cacat/ meninggal
MALPRAKTEK
“INTENTIONAL” (secara sadar)
PROFESSIONAL MISCONDUCTS
NEGLIGENCE
MALFEASANCE, MISFEASANCE,
NONFEASANCE
LACK OF SKILL
DI BAWAH STANDAR KOMPETENSI
DI LUAR KOMPETENSI
PROFESSIONAL
MISCONDUCT
PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI
PELANGGARAN STANDAR SECARA SENGAJA
(DELIBERATE VIOLATION)
PELANGGARAN PERILAKU PROFESI
PIDANA UMUM:
PEMBOHONGAN (FRAUD /
MISREPRESENTASI)
KETERANGAN PALSU
PENAHANAN PASIEN
BUKA RAHASIA KEDOKTERAN TANPA HAK
ABORSI ILEGAL
EUTHANASIA
PENYERANGAN SEKSUAL
LACK OF SKILL
KOMPETENSI KURANG ATAU DI LUAR
KOMPETENSI / KEWENANGAN
SERING MENJADI PENYEBAB ERROR ATAU
KELALAIAN
SERING DIKAITKAN DENGAN KOMPETENSI
INSTITUSI
KADANG DAPAT DIBENARKAN PADA SITUASIKONDISI LOKAL TERTENTU (LOCALITY RULE,
LIMITED RESOURCES)
TUNTUTAN DAPAT BERUPA KELALAIAN
Tingkatan malpraktik
(ringan – berat)
1. Eror of jugdment (kesalahan penilaian)
2. Slight negligence (kelalaian ringan)
3. Gross negligence (kelalaian berat)
4. Intentional wrongdoing atau criminal intent (tindakan
dengan sengaja yg bernafas kriminal)
KELALAIAN MEDIK
JENIS MALPRAKTIK TERSERING
BUKAN KESENGAJAAN
TIDAK MELAKUKAN YG SEHARUSNYA
DILAKUKAN, MELAKUKAN YG SEHARUSNYA
TIDAK DILAKUKAN OLEH ORANG2 YG
SEKUALIFIKASI PADA SITUASI DAN KONDISI YG
IDENTIK
SYARAT KELALAIAN (4D)
DUTY (Duty of care)
KEWAJIBAN PROFESI
KEWAJIBAN AKIBAT KONTRAK DG PASIEN
DERELICTION / BREACH OF DUTY
PELANGGARAN KEWAJIBAN TSB
DAMAGES
CEDERA, MATI ATAU KERUGIAN
DIRECT CAUSALSHIP
HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT, SETIDAKNYA
PROXIMATE CAUSE
MEDICAL MALPRACTICE
Medical malpractice involvesD2the
physician’s failure to conform to the
D1
standard of care for treatment of the
D2
patient’s condition, or lack of skill, or
D2
negligence in providing care to the
D4
patient, which is the direct cause of
an injury to the patient.
D3
World Medical Association, 1992
NEAR MISS
ERRORS
VIOLATION
Adalah tindakan yg dapat mencederai pasien,
tetapi tidak mengakibatkan cedera karena
faktor kebetulan, pencegahan atau mitigasi
Setiap cedera yang lebih disebabkan oleh
manajemen medis drpd akibat penyakitnya
ADVERSE
EVENTS
UNPREVENTABLE
ACCEPTABLE
RISKS
UNFORESEEABLE
RISKS
DISEASE /
COMPLICATION
kelalaian
TERSERING DILAKUKAN
Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak
dilakukan
Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya
dilakukan
OLEH ORANG2 YG SEKUALIFIKASI PADA SITUASI DAN KONDISI YG IDENTIK
Implikasi : ada standar profesi (sebagian mengatur
standar kompetensi Dr) sbg tolok ukur
Ini sejalan dgn hukum disiplin : mengukur kurva
normal (rata2).
MISCONDUCT
SENGAJA, TERCELA
FRAUD / MISREPRESENTASI
PENAHANAN PASIEN
BUKA RAHASIA KEDOKTERAN TANPA HAK
ABORSI ILEGAL,
EUTHANASIA
PENYERANGAN SEKSUAL
KETERANGAN PALSU
PRAKTEK TANPA IJIN / TANPA KOMPETENSI
SENGAJA TIDAK MEMATUHI STANDAR
Lebih ke arah DELIBERATE VIOLATION
BERKAITAN DENGAN MOTIVASI
3 jenis OPZET (Kesengajaan)
a. Dari awal = maksud mencapai tujuan
b. Sebagai keharusan :
a.
c.
Perbuatan bukan tujuan ttp “suatu antara” utk mencapai
tujuan = keharusan
Sebagai Kemungkinan ( Dolus Eventualis )
a.
b.
c.
Mengerti
Insaf akibatnya
Berani ambil tindakan itu
Mis : Ngebut di jalan yg ada peringatan banyak orang
LACK OF SKILL
KOMPETENSI KURANG ATAU DI LUAR
KOMPETENSI / KEWENANGAN
SERING MENJADI PENYEBAB ERROR
SERING DIKAITKAN DENGAN KOMPETENSI
INSTITUSI / SARANA
KADANG DAPAT DIBENARKAN PADA SITUASIKONDISI LOKAL TERTENTU
Lebih ke arah ERRORS
BERKAITAN DENGAN INFORMASI
Mistakes
=
kekeliruan
Occurs at a conscious level = berkesadaran
Causes
Lack of knowledge
Didn’t ask for help
Inadequate/ineffective orientation - & understanding of others healthcare
team mate needs
Didn’t know, afraid to help, difficult to ask
Miscommunication
Verbal orders & illegible orders (just clear enough to make a guess)
Application of “rules” that doesn’t work
High dose opioid are OK in patient with severe longstanding pain
MALPRAKTIK vs BAD OUTCOME
NO
ERROR
LATENT
ERRORS
UNDERLYING
DISEASE
PERJALANAN PENYAKIT
DAN KOMPLIKASI
ACCEPTABLE
RISKS
ADVERSE
EVENTS
UNFORESEEABLE
RISKS
(Kejadian yg tak
diharapkan)
ACTIVE ERRORS
PREVENTABLE
PREVENTABLE
ADVERSE
ADVERSE EVENTS
EVENTS
(Error of planning &
error of execution)
NEGLIGENT
ADVERSE EVENTS
DUTY + BREACH OF DUTY
(KELALAIAN MEDIS)
+ DAMAGE
+ CAUSAL
JADI, MALPRAKTIK:
DINILAI BUKAN DARI “HASIL”
PERBUATANNYA, MELAINKAN DARI
“PROSES” PERBUATANNYA.
Dugaan adanya malpraktik kedokteran harus
ditelusuri dan dianalisis terlebih dahulu untuk
dapat dipastikan ada atau tidaknya malpraktik,
kecuali apabila faktanya sudah membuktikan
bahwa telah terdapat kelalaian – yaitu pada res
ipsa loquitur (the thing speaks for itself)
MENYEBABKAN MATI ATAU LUKA
KARENA KELALAIAN
PASAL 359
BARANGSIAPA KARENA KESALAHANNYA (KEALPAAANNYA)
MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI, DIANCAM DENGAN
PIDANA PENJARA PALING LAMA LIMA TAHUN ATAU
PIDANA KURUNGAN PALING LAMA SATU TAHUN.
PASAL 360
BARANGSIAPA
KARENA
KESALAHANNYA(KEALPAANNYA)
MENYEBABKAN ORANGLAIN MENDAPAT LUKA-LUKA
BERAT
DIANCAM
DENGAN
PIDANA
PENJARA
PALINGLAMA LIMA TAHUN
ATAU
PIDANA
KURUNGAN PALING LAMA SATU TAHUN.
(1)
RISIKO MEDIS
INHEREN PADA SETIAP TINDAKAN MEDIS
SEBAGIAN DIANGGAP ACCEPTABLE:
1. TINGKAT PROBABILITAS DAN KEPARAHANNYA
MINIMAL (UMUMNYA BERSIFAT FORESEEABLE BUT
UNAVOIDABLE: CALCULATED, CONTROLLABLE)
2. RISIKO “BERMAKNA” TETAPI HARUS DIAMBIL KARENA
“THE ONLY WAY” (UNAVOIDABLE, UNPREVENTABLE))
3. RISIKO YG UNFORESEEABLE = UNTOWARD RESULTS
1 DAN 2 PERLU INFORMED CONSENT, SEHINGGA BILA TERJADI,
DOKTER TIDAK BERTANGGUNGJAWAB SECARA HUKUM
Risiko Medik (Anny
Isfandyarie)
Dalam tindakan medik ada resiko yg tidak sesuai dng
harapan pasien tuntutan ke pengadilan
Dalam tindakan medis ada tindakan yg beresiko tinggi
Bahwa resiko tinggi tsb berkaitan dng keselamatan jiwa
pasien
Gradasi Sanksi Pidana Kedokteran
PASCA JUDICIAL REVIEW
Korporasi (+ 1/3 & cabut ijin)
80(2)
80 (1)
Bohir – DR ilegal : 10 th/Rp.300 jt
77 & 78
DR palsu&tiru2 DR: 5th/Rp.150 jt
75 & 76
WNA STR(-) WNI SIP(-) 100 JT
DR STR (-) : 100 JT
74
79 jo 41, 46, 51
69 (2)
68
Papan nama (-), RM (-); lege artis (-)
Sanksi Disiplin
Sanksi Etis via MKEK
PS 79 : PIDANA KURUNGAN (-) TANPA PAPAN & TDK CME
“Risiko DR/G Diadili/diperiksa” (UU Pradok)
Komite Etik/Medik
Komplin RS
MKEK
“sisa langgar etis” MKDKI
MAKERSI
PS 68
Dewan Dosen/KPS
Kolegium
Pan.Adhoc Disiplin Dik PPDS
Peer group/Senat PPDS
PN Pidana
Ps 29 UU Kes 36/09
MKDKI
DR
Merasa dirugikan
PS 55
Ps 66 (3)
PN Perdata
Mediasi
“Peradilan Pers”
Adverse event =
malpractice
DIR RS : PS 80
PIDANA
BPSK-Kesehatan
ATURAN PRAKTEK
KEDOKTERAN
UU PRAKTEK
KEDOKTERAN
KUHP,KUHPERD
ATURAN
KHUSUS
UU TENTANG RS
UU TENTANG
KESEHATAN
ATURAN
PELENGK
AP
ATURAN PRAKTEK
KEDOKTERAN
ATURAN KKI
ATURAN
PELAKSANA
ATURAN IDI
ATURAN KEMENKES
Hak Pasien (psl 52)
a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang
tindakan medis
F:\rsij\PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS.docx
b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
medis;
d. menolak tindakan medis; dan
e. mendapatkan isi rekam medis.
SENGKETA MEDIS
DOKTER –PASIEN
RUMAH SAKIT –PASIEN
1.REKAM
MEDIS
2.INFORM
CONSENT
ADMINISTRASI
HUKUM
1.
PIDANA
2.
PERDATA
3.
ETIKA
4.
DISIPLIN
ADR
TANGGUNGJAWAB HUKUM
Disiplin
Pidana
MKDKI
Polisi,jaksa
hakim
Pencabutan STR/
SIP
Denda/Kurungan
Penjara
DOKTER
Perdata
Hakim
Ganti Rugi
Etika
IDI
Cabut Reko
mendasi
DUGAAN MALPRAKTEK
MASYARAKAT/MEDIA
MASSA
SETIAP KERUGIAN BAIK LUKA/KEMATIAN MAUPUN
CACAT AKIBAT TINDAKAN DOKTER
MALPRAKTEK
Apakah dokter dapat dihukum
??
NIAT BERBUAT JAHAT
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
AKIBAT YANG MERUGIKAN
HUBUNGAN KAUSAL
PRAKTEK KEDOKTERAN
MKDKI
Kriminal kedokteran
1. RAHASIA KEDOKTERAN(KUHP 322)
2. EUTHANASIA (344 KUHP)
3. ABORTUS TANPA INDIKASI(346,347,348
KUHP)
4. KETERANGAN PALSU( 263,267 KUHP)
TUNTUTAN PIDANA
MEDIS
DALAM AZAS HUKUM PIDANA, PASAL 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP) MENYATAKAN TIADA SUATU PERBUATAN YANG DAPAT
DIPIDANA KECUALI ATAS KEKUATAN ATURAN PIDANA DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH ADA, SEBELUM PERBUATAN
DILAKUKAN.
IKTIKAD BAIK
PIDANA KARENA KESALAHAN /KEALPAAN : DITIK BERATKAN PADA AKIBAT
1. Kelalaian/kesalahan menyebabkan mati (KUHPid ps 359)
2. Kelalaian/kesalahan meyebabkan luka berat (KUHPid ps 360
ayat 1)
3. Kelalaian menyebabkan luka sementara (KUHPid ps 360 ayat
2)
LUKa BERAT Pasal 90 KUHP
1. JATUH SAKIT ATAU MENDAPAT LUKA YANG TIDAK
MEMBERI HARAPAN AKAN SEMBUH SAMA SEKALI, ATAU
YANG MENIMBULKAN BAHAYA MAUT;
2. TIDAK MAMPU TERUS MENERUS UNTUK MENJALANKAN
TUGAS JABATAN ATAU PEKERJAAN PENCARIAN;
3. KEHILANGAN SALAH SATU PANCAINDERA;
4. MENDAPAT CACAT BERAT (VERMINKING);
5. MENDERITA SAKIT LUMPUH;
6. TERGANGGUNYA DAYA PIKIR SELAMA EMPAT MINGGU
LEBIH;
7. GUGURNYA ATAU MATINYA KANDUNGAN SEORANG
PEREMPUAN
BEBAN PEMBUKTIAN
. Azas utama suatu Negara hukum adalah Rule of law
dimana salah satuprinsipnya adalah “Praduga tidak
bersalah” (presumption of innocence). Seorang terdakwa
harus dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan
kesalahannya. Azas ini antara lain dapat dilihat/tercermin
didalam:
KUHAP Pasal 66: “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani
kewajiban pembuktian”
KUHAP pasal 158: “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau
mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan
mengenai salah atau tidaknya terdakwa
Dengan demikian maka jelaslah bahwa didalam
Hukum Pidana seseorang yang dituduhkan
sesuatu tidak dibebani pembuktiannya. Kewajiban
untuk membuktikan terletak pada penuntut umum.
Dokter yang didakwa melakukan dugaan
malpraktek tidak dibebani kewajiban pembuktian
Pasien yang diwakili penuntut umum adalah
seorang yang awam dalam bidang kedokteran.
Bagaimana ia bisa memberikan bukti-bukti bahwa
misalnya seorang dokter telah berbuat kelalaian
(negligence)? Disini memang terletak kesulitan
pada Hukum Kedokteran, karena pasien atau
penuntut umum tidak mengetahui seluk beluk ilmu
kedokteran. Untuk itu biasanya akan dimintakan
pendapatnya SAKSI AHLI DARI PROFESI
KEDOKTERAN.
Dugaan Malpraktek (Pidana)
DOKTER
PASIEN
Rekam medis
MATI/LUKA
BERAT/ringan
KUHP 359/360
dugaan kelalaian
SAKSI AHLI IDI
DAN KPTSN MKEK
POLISI
JAKSA
TDK SESUAI SPM
Informed
consent
SP3
SESUAI SPM
PENGADILAN
SP/SEBA
B AKIBAT
KAPAN DOKTER BISA
DIGUGAT?
a. melakukan wanprestasi (Pasal 1239
KUHPerdata);
b. melakukan perbuatan melawan
hukum(Kesalahan) (Pasal 1365 KUHPerdata);
c. melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan
kerugian (Pasal 1366 KUHPerdata);
d. melalaikan pekerjaan sebagai penanggung
jawab (Pasal 1367 ay at(3) KUHPerdata
(PASAL 46 RS)
SALAH /KEALPAAN
TINDAKAN MEDIS DILAKUKAN TIDAK SESUAI
STANDART PROFESI MEDIS
STANDART PROFESI
Standar profesi Medis menurut Oemar Seno Adji yang
mengambil ukuran:
1. Dokter memiliki kemampuan rata-rata atau "average",
2. Equal Category and Condition (Kategori dan keadaan yang
sama), kategori Dokter di Puskesmas akan berlainan
dengan Dokter di rumah sakit modern dengan sarana dan
prasarana yang lengkap.
3. Asas Proporsionslitas dan Subsidiaritas yaitu adanya
keseimbangan yang wajar dengan tujuan untuk menangani
pasiennya
Menurut Undang undang Praktik Kedokteran no.29
tahun 2004 Standar Profesi : batasan kemampuan
(knowledge, skill and professional attitude) minimal
yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat
melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat
secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi
Menurut Undang undang Praktik Kedokteran no.29
tahun 2004 Standar Profesi : batasan kemampuan
(knowledge, skill and professional attitude) minimal
yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat
melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat
secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi
TIDAK SALAH /TIDAK
KEALPAAN
TINDAKAN MEDIS DILAKUKAN SESUAI STANDART
PROFESI MEDIS
Hubungan sebab akibat
KESALAHAN MENYEBABKAN KERUGIAN (HARUS
BERHUBUNGAN)
Tanggungjawab hukum
PERDATA
AZAS HUKUM PERDATA
BARANG SIAPA YANG MENGGUGAT, MAKA HARUS
MEMBUKTIKAN
KECUALI FAKTA YANG BERBICARA
KAPAN ADA TANGGJWB HUKUM
?
Hub Dokter---Pasien
KONSULTASI
PASIEN
DOKTER
ADA KERUGIAN
TANGGUNGJWB HUKUM
HUB. HUKUM
INFORM CONSENT/RM
MKEK
Pengadilan
SYARAT TINDAKAN MEDIS
DAPAT DIGUGAT
UNSUR 1365/1366 KUHPerd
1. ADA KESALAHAN (TIDAK SESUAI STANDART
PROFESI)
2. ADA KERUGIAN----MATERIAL, IMATERIAL?
3. ADA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KERUGIAN
TANGGUNGJAWAB HUKUM PERDATA
DOKTER
MELAKUKAN KESALAHAN/
KELALAIAN
ADA KERUGIAN
DAPAT DIMINTA TGGJWB HUKUMNYA
IDI
TDK SESUAI
SPM
RESIKO MEDIS
IDI
DOKTER
TDK SALAH/LALAI
KERUGIAN
SESUAI SPM
RESIKO MEDIS
TDK DPT DIMINTA TANGGUNGJWB HUKUMNYA
KESIMPULAN
99 % PENGGUGAT TIDAK BISA MEMBUKTIKAN
KESALAHAN DOKTER
99% HAKIM MEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN
MKEK
99% PUTUSAN BEBAS
Tanggungjawab administrasi
1.
Dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa
memiliki STR ,dipidana denda 100jt ( pasal 75 (1) )
2. Tanpa SIP ,dipidana denda 100jt (pasal 76) Kecuali :
diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu
sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan
korban bencana, atau tugas kenegaraan
yang bersifat insidentil tidak memerlukan surat izin praktik,
tetapi harus memberitahukan kepada dinas kesehatan
kabupaten/kota tempat kegiatan dilakukan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM
RS
(1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan
dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
TANGGUNGJAWAB HUKUM PIDANA DI RS
DSP/KONSULEN
Diri sendiri
SESUAI KEWENANGANNYA
Residen
Diri sendiri
SESUAI KEWENANGANNYA
DU
Diri sendiri
SESUAI KEWENANGANNYA
Paramedis
Du/dsp
SESUAI
KEWENANGANNYA
TANGGUNGJAWAB HUKUM PERDATA DI RS
Dsp
RESIDEN
DU
PASAL 46 UU RS
RS
BERTANGGUNGJAWAB
PARAMEDIS
CONTOH KASUS
SEBAGAI BAHAN PEMAHAMAN
Kelalaian sistem
Seorang anak perempuan menunggu
untuk di CT-Scan karena kecelakaan. Dia
dipanggil masuk ke OK dan kemudian di
operasi pengangkatan usus buntu.
Ternyata keliru, seharusnya anak laki-laki
lain yang akan dioperasi.
Seorang pasien akan dioperasi telinga kiri,
disiapkan oleh perawat kepercayaan,
dokter tinggal operasi. Ternyata yg
dioperasi telinga kanan
wrong person and wrong site surgery
Kelalaian manajemen
Dua orang pasien meninggal ketika dioperasi di RS
pada dua hari yang berbeda, menggunakan mesin
anestesi yg berbeda.
Ternyata gas N2O tertukar dengan gas CO2
RS tidak pernah menggunakan gas CO2
Dokter bukan yg bertanggungjawab atas pengadaan gas
medik, melainkan manajemen rumah sakit
Malpraktik tenaga medis
Seorang perempuan menjalani operasi
pengangkatan tumor rongga hidung-mulut yg sangat
invasif.
Jaringan diperiksa histopatologi, dinyatakan tidak
ganas.
Ternyata beberapa bulan kemudian terbukti ganas
Preparat histopatologi dibaca ahli-ahli lain di kota
lain: terdapat tanda ganas
Kelalaian ataukah Ketidak-kompetensian ?
Risiko Tindakan / Penyakit
Seorang ibu menderita Ca mamma dioperasi
pengangkatan jaringan tumor untuk “de-bulking”,
dan radioterapi.
Kemudian terjadi pembengkakan lengan
Pembengkakan akibat sumbatan saluran
getah bening di ketiak: apakah oleh massa
kanker, operasi ataukah radioterapi ?
Risiko yg unforeseeable
Seorang perempuan disiapkan untuk di SC atas
indikasi KPD.
Saat operator sedang cuci tangan, SpAn
memberikan anestesi (umum), terjadi apnoe dan
bradikardi. Upaya resusitasi dilakukan tetapi tidak
berhasil.
D: anafilaktik thd obat anestesi
Unforeseeable risk ???
Fraud
Seorang laki-laki datang dengan keluhan pilek dan
sengau. Foto rontgen menunjukkan “perselubungan”
Direncanakan besok pagi CT-Scan dan siangnya
dioperasi sinusnya.
Hasil CT-Scan tidak ada kelainan, tetapi operasi
tetap berjalan
Professional misconduct
Tak menolong keadaan
gawat
Seorang ibu datang dengan perdarahan pervaginam post-partum (HPP), ditangani dokter UGD.
Dikonsulkan ke SpOG yg sedang melakukan
kuretase, tetapi ia tidak mau dengan alasan “akan ke
RS lain karena sudah waktunya dan sudah ditelpon”
Professional misconduct
CONTOH KETIDAK-KOMPETENSIAN
DAPAT DIANGGAP PMH ATAUPUN KELALAIAN
Tidak memiliki sertifikat kompetensi
Berpraktik bukan pada bidang kompetensinya
Melakukan tindakan yg bukan kompetensinya
Mendelegasikan tindakan kepada orang yang tidak
kompeten
Tanpa alasan pembenar atau alasan pemaaf
CONTOH KELALAIAN LAIN
BERMASALAH BILA TERJADI CEDERA
KETERLAMBATAN HADIR PADA SAAT
DIBUTUHKAN PD KEDARURATAN
KEGAGALAN MEMONITOR KONDISI PASIEN
ATAU FOLLOW-UP HASIL PEMERIKSAAN
KETERLAMBATAN DIAGNOSIS / TERAPI
KEGAGALAN MENGINGATKAN /
MENGANJURKAN
KEGAGALAN MEMENUHI PROSEDUR (error of
planning dan error of execution)
Diambil dari
Slide Prof Budi Sampurna
Slide Prof Agus Purwadianto
Slide