Transcript ANALISIS RUU KG oleh Neng Zubaedah (FHUI)

RANCANGAN UNDANG UNDANG
KESETARAAN DAN KEADILAN
GENDER
NENG DJUBAEDAH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
DISAMPAIKAN DALAM DISKUSI INSIST,
SABTU 17 MARET 2012
TANGGAPAN SECARA UMUM
• RUU-KKG yang ada dapat MEROMBAK STRUKTUR
KEMASYARAKATAN INDONESIA, baik secara
kemasyarakatan ADAT Indonesia maupun secara
KEAGAMAAN, karena PROSES AJARAN KKG wajib
dilakukan oleh SETIAP WARGA NEGARA kepada
anak-anak sejak USIA DINI DALAM KELUARGA
(Pasal 15 huruf d dengan mengenyampingkan
ajaran maupun nilai-nilai AGAMA
• BERTENTANGAN dengan Pasal 28I ayat (1) dan
ayat (3) UUD Tahun 1945
JUDUL: RUU Tenang KESETARAAN DAN
KEADILAN GENDER
• Jika SETUJU dibahas di DPR-RI, apakah JUDUL
sesuai dengan Masyarakat Indonesia?
• Kalangan liberal biasanya menggunakan metode
SOSIOLOGIS dalam menerapkan ajaran /
pendapatnya: seperti SNOUCK HURGRONJE
dalam Teori Receptie  metode INDUKTIF
• Mereka menolak metode DEDUKTIF sebagaimana
surah an-Nisa : 59.
• Sekarang mereka melakukan metode DEDUKTIF
dengan mengacu kepada HUKUM
INTERNASIONAL.
TANGGAPAN ATAS RUU-KKG:
KONSIDERANS
• Konsiderans MENIMBANG tidak memasukkan
dasar FALSAFAH PANCASILA terlebih lagi
AGAMA
• Bertentangan dengan:
• UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2 dan
Penjelasannya
• Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945
• Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
BAB I: KETENTUAN UMUM
PASAL 1
• Dalam acara RDPU DPRRI, Kamis 15 Maret 2012,
ORMAS ISLAM: MUI, BMOIWI, ‘AISYIAH,
MUSLIMAT HTI, MUSLIMAT NU, PUI, hanya MHTI
yang menolak secara tegas atas RUU-KKG.
• Jika SETUJU DIBAHAS, maka perlu REDEFINISI
Pasal 1 yang terkait dengan pengertian GENDER.
KEADILAN GENDER, KESETARAAN GENDER,
DISKRIMINASI, PUG, ANALISIS GENDER, FOCAL
POINT PUG, KELOMPOK KERJA PUG, ANGGARAN
RESPONSIF GENDER / ARG.
BAB II: ASAS DAN TUJUAN RUU KKG
• Pasal 2 tentang ASAS: tidak mengandung
NILAI-NILAI AGAMA:
1. kemanusiaan;
2. Persamaan Substantif;
3. Non-diskriminasi;
4. Manfaat;
5. Partisipatif. Dan
6. Transparansi dan akuntabilitas.
PASAL 3 TUJUAN
Kesetaraan dan keadilan gender bertujuan:
a. Mewujudkan kesamaan untuk memperoleh
akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara
perempuan dam laki-laki dalam semua bidang
kehidupan; dan
b. Mewujudkan KEHIDUPAN BERKELUARGA,
BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN
BERNEGARA YANG SETARA DAN ADIL.
Tujuan KKG melepaskan tujuan berdasarkan
keagamaan yang telah terwujud sejak ribuan
tahun yang lalu.
BAB III: HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama: HAK (Pasal 4 s/d Pasal 13)
Pasal 4:
(1) Dalam bidang POLITIK dan PEMERINTAHAN, setiap
orang berhak:
a. Memilih dan dipilih;
b. Berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan
kebijakan;
c. Memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan; dan
d. Berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan
non-pemerintah yang berhubungan dengan
kehidupan masyarakat dan politik negara.
Pasal 4: lanjutan
(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PEREMPUAN BERHAK
memperoleh TINDAKAN KHUSUS SEMENTARA paling sedikit 30% dalam
hal keterwakilan di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan berbagai lembaga
pemerintahan non-kementerian, lembaga politik dan lembaga nonpemerintah, lembaga masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional
dan internasional.
PERTANYAAN YANG MUNCUL:
Bagaimana dengan 30% anak-anak Indonesia jika ibu mereka aktif di
bidang politik dan pemerintahan?
Apakah wanita Indonesia telah siap & sanggup menjalankan kewajiban
sebagai :
1. SORGA BERADA DI BAWAH TELAPAK KAKI IBU;
2. WANITA TIANG NEGARA;
3. KEDUDKAN IBU 3X LEBIH TINGGI DIBANDING AYAH
PASAL 5
Dalam bidang KEWARGANEGARAAN, setiap orang berhak:
a. Memperoleh, mengubah, atau mempertahankan
kewarganegaraan; dan
b. Memperoleh persamaan dalam menentukan
kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan.
Menurut Pemaklah: Pasal 5 huruf b telah diatasi oleh
Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan RI.
Pasal 5 huruf a: apakah belum dijamin oleh UU No. 12
Tahun 2006? Lihat UU No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan.
PASAL 6
Dalam bidang PENDIDIKAN, setiap orang berhak:
a. Memperoleh pendidikan di semua bidang
dan jenjang pendidikan; dan
b. Mendapatkan beasiswa dan bantuan
pendidikan lainnya.
Apakah UU SISDIKNAS belum menjamin?
PASAL 7
Di bidang komunikasi dan informasi, setiap orang berhak:
a. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
dan
b. Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Tanggapan:
1. apakah mengemangkan pribadi ini termasuk
pengembangan probadi yang homoseksualitas?
2. Apakah mengembnagkan lingkungan sosial termasuk
KOMUNITAS HOMOSEKSUAL (GAY & LESBIAN)?
PASAL 8
Dalam bidang KETENAGAKERJAAN, setiap orang berhak:
a. Bekerja di semua bidang pekerjaan;
b. Memperoleh kesempatan dalam mengikuti
pendidikan dan latihan kerja serta promosi jabatan
yang setara;
c. Menerima fasilitas, upah, dan tunjangan yang setara;
dan
d. Mendaptkan jaminan sosial, perlindungan kesehatan,
dan keselamatan kerja.
Tanggapan: jika dalam UU Ketenagakerjaan masih ada
ketidaksetaraan hak, apakah tidak cukup dengan
mengubah UU tersebut.
PASAL 9
Dalam bidang KESEHATAN dan KELUARGA
BERENCANA, setiap orang berhak:
a. Memperoleh pelayanan dan jaminan
kesehatan, serta pelayanan kelaurga
berencana; dan
b. Memperoleh jamonan untuk mendapatkan
pelayanan yang layak berkaitan dengan
kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.
Tanggapan: apakah tidak cukup dengan
melakukan perubahan atas UU Kesehatan?
Pasal 9 Lanjutan
• Mengenai ASI yang diberikan oleh IBU SUSU
yang produktif ASI-nya teradap ANAK yang
lahir dari IBU YANG TIDAK PRODUKTIF ASI-nya:
BERHAK MENDAPAT INFORMASI tentang IBU
SUSU , SAUDARA SESUSUAN, dan KELUARGA
SESUSUAN sehubungan dengan LRANGAN
PERKAWINAN menurut Hukum Islam.
PASAL 10
• Dalam bidang EKONOMI, setiap orang berhak:
a. Memperoleh jaminan sosial;
b. Memperoleh akses dan kemudahan atas pinjaman
darilembaga keuangan; dan
c. Memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil
alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
Tanggapan: dalam masyarakat Adat tertentu ada
kepemilikan harta tertentu hanya menjadi hak jenis
kelamin atau anggota masyarakat tertentu.
Ajaran Islam telah menjamin hak pribadi sebagai hak
Insani.
PASAL 11
Dalam bidang HUKUM, setiap orang berhak:
a. Mendapatkan PENGAKUAN, JAMINAN,
PERLINDUNGAN, dan KEPASTIAN HUKUM
YANG SETARA dan ADIL; dan
b. Mendapatkan KEDUDUKAN, KESAMAAN, dan
PERLAKUAN yang SETARA dan ADIL di
HADAPAN HUKUM.
PASAL 11: lanjutan
Tanggapan:
berkaitan dengan Psal 1 angka 4 tentang DISKRIMINASI: berarti
ketantuan Pasal 284 KUHP yang melarang lelaki beristeri. Isteri
bersuami melakukan ZINA, maka, oleh karena DISKRIMINASI itu
terlepas dari masalah status perkawinan, maka LELAKI,
PEREMPUAN, TERIKAT PERKAWINAN/TIDAK, memperoleh hak
yang sama dalam melakukan ZINA. Artinay, KUHP yang tidak
melarang LELAKI, PEREMPUAN yang tidak terikat perkawinan
melakukan ZINA, maka LELAKI BERISTERI, PEREMPUAN BERSUAMI
adalah BOLEH BERZINA, BERLIWAT, BERMUSAHAQAH. Karen a Pasl
292 KUHP hanya melarang HUBUNGAN SEJENIS jika salah atunya
BELUM DEWASA.
Masalah FARA’ID Islam, menurut RUUKKG, juga termasuk diskriminasi,
karena membedakan perolehan bagian warisan bagi kamum lelaki
dan kkaum perempuan (Q.4:11, 12: bagian suami, isteri, 176).
PASAL 12
Dalam bidang perkawinan, setiap orang berhak:
a. Memasuki jenjang perkawinan dan memilih suami atau
isteri secara bebas;
b. Memiliki relasi yang setara antara suami dan isteri;
c. Atas peran yang sama sebagai orang tua dalam urusan
yang berhubungan dengan anak;
d. Menentukan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah
anak dan jarak kelahiran;
e. Atas perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
pengangkatan anak; dan
f. Atas pemilikan, perolehan, pengelolaan, pemanfaatan,
pemindagtanganan beserta pengadministrasian harta
benda.
TANGGAPAN PASAL 12: lanjutan
Pasal 12 huruf a:
Memasuki jenjang perkawinan secara bebas:
1. Siapa SUAMI;
2. Siapa ISTERI;
3. PERBEDAAN AGAMA harus BEBAS
4. Jenis KELAMIN, BEBAS, lebih lagi KUHP Pasal 292
tidak melarang HOMOSEKSUAL.
5. Berkaitan dgn Pasal 11: mempunyai
KEDUDUKAN yang sama = POLIANDRI BOLEH
TANGGAPAN PASAL 12: lanjutan
Pasal 12 huruf c: PERAN YANG SAMA sebagai ORANG TUA
yang berhubungan dengan ANAK juncto Pasal 12 huruf
e = PERWALIAN, hal ini dapat dimaknai bahwa WALI
NIKAH bagi ANAK PEREMPUAN boleh AYAH KANDUNG,
IBU dan seterusnya;
MAHAR, IDAH, HAK TALAK berarti sama antara LELAKI dan
PEREMPUAN.
Imam dalam KELUARGA dapat LELAKI dapat PEREMPUAN,
dan lain-lain
KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH pada SUAMI/AYAH dan
ISTERI.IBU.
PASAL 13
Untuk bebas dari ANCAMAN, DISKRIMINASI, dan
KEKERASAN, setiap orang berhak:
a. Atas rasa aman dan mendapatkan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu;
b. Mendapatkan perlindungan dari kekerasan;
c. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang
merendahkan martabat manusia; dan
d. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan
diskriminatif.
Pasal 13: lanjutan
• Apakah UU no. 23 tahun 2004 Tentang PKDRT,
KUHP, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM,
KUHP dll, belum melindungi setiap warga
negara Indonesia dari ANCAMAN,
DISKRIMINASI, dan KEKERASAN?
Bagian Kedua: KEWAJIBAN
PASAL 14: KEWAJIBAN NEGARA
Negara berkewajiban untuk:
a. Melindungi setiap orang dari segala bentuk
diskriminasi;
b. Mewujudkan kehidupan BERKELUARGA,
BERMASYARAKAT, dan BERNEGARA yang setara dan
adil.
c. Menjamin terlaksananya UPAYA PENGHAPUSAN
DISKRIMINASI dalam BIDANG HUKUM, politik, sosial,
ekonomi, dan BUDAYA .
d. Membentuk peraturan perundang-undangan dalam
bidang politik, ekonomi, sosial, dan BUDAYA untuk
menjamin kesetaraan dan keadilan gender.
PASAL 14
e. Menyusun TINDAKAN KHUSUS SEMENTARA untuk
mewujudkan KESAMAAN dalam memperoleh akses,
partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara
perempuan dan laiki-laki di semua bidang kehidupanB;
f. Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang tepat untuk
MENGUBAH PERILAKU, SOSIAL dan BUDAYA yang TIDAK
MENDUKUNG KESETARAAN dan KEADILAN GENDER; dan
g,. Memberikan jaminan terhadap STATUS
KEWARGANEGARAAN PEREMPUAN agar TIDAK BERUBAH
SECARA OTOMATIS sebagai AKIBAT PERKAWINAN dengan
ORANG ASING.
Tanggapan Pasal 14: lanjutan
Paal 14 huruf c: HUKUM KEWARISN ISLAM
DIHAPUS, POLIANDRI DIBOLEHKAN.
Paal 14 huruf f: MERUBAH STRUKTUR
KEMASYARAKATAN INDONESIA yang telah
WUJUD ribuan tahun
Paal 14 huruf g: perubahan status
kewarganegaraan tergantung kepada UU
Kewarganegaraan Negara suami
bersangkutan.
Tanggapan Pasal 14: lanjutan
Pasal 14 huruf c:
1. bagaimana halnya hukum KEWARISAN
ISLAM?
2. PENGHAPUSAN BUDAYA INDONESIA
3. PENGHAPUSAN BUDAYA INDONESIA yang
religious
PASAL 15:
KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA
Setiap warga negara berkewajiban untuk:
a. Mencegah terjadinya kekerasan, diskriminasi, dan
perlakuan yang merendahkan martabat manusia;
b. Memberikan informasi yang benar dan bertanggungjawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui
terjadinya kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan
yang merendahkan martabat manusia;
c. Melakukan upaya perlindungan korban kekerasan,
diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan
martabat manusia;
d. Menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan
gender kepada anak sejak usia didni dalam keluarga;
PASAL 15: lanjutan
e. Membangunn relasi yang setara antara
perempuan dan leaki-laki; dan
f. Memenuhi tanggung-jawab yang sama sebagai
orang tua dalam urusan yang behubungan
dengan anak. (muatan ulang Pasal 12)
Tanggapan:
Kewajiban setiap WNI: melepaskan sama sekali
dasar keagmaan.
Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1), ayat (3),
Pasal 28J, dan Pasal 29 UUD Tahun 1945.
BAB VII: PERAN MASYARAKAT
PASAL 66
(1) Setiap orang dapat berperan serta dalam upaya
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilaksanakan dengan cara:
a. Memberikan informasi dan pengetahuan yang
mendudkung pengenalan dan pemahaman
kesetaraan dan keadilan gender dalam
lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan,
lingkungan kerja, dan KELOMPOK SEBAYA;
PASAL 66
b. Menyelnggarakan dan/atau mempublikasikan
kegiatan yang dapat menunjang terwujudnya
kesetaraan dan keadilan gender;
c. Melakukan kegiatan pengkajian, penelitian,
pendidikan, pelatihan, pengembangan,
pendampingan, dan/atau PENDANAAN yang
berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan
gender;
d. Menyampaikan saran, pendapat, dan/atau
informasi yang benar dan bertanggung-jawab
mengenai kesetaraan dan keadilan gender
PASAL 66
e. TERLIBAT dalam PROSES penyusunan kebijakan yang
berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
f. MEMANTAU PROGRAM dan/atau kegiatan yang
dilaksanakan oleh kementerian / lembaga dan/atau
satuan kerja perangkat daerahh;
g. MEMBERIKAN DUKUNGAN FINANSIAL dalam
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; dan
h. MENUMBUHKAN dan mengembangkan sikap tanggap
DAN KEMAMPUAN untuk menghapus DISKRIMINASI
BAB VIII: LARANGAN
• PASAL 67: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan
yang memiliki unsur PEMBEDAAN, PEMBATASAN,
dan/atau PENGUCILAN atas dasar JENIS KELAMIN
TERTENTU.
• PASAL 68L: Setiap orang dilarang melakukan segala
bentuk KEKERASAN FISIK dan/atau NON-FISIK atas
dasar jenis kelamin tertentu.
• PASAL 69: Setiap orang dilarang membuat tulisan
dan/atau pernyataan yang MERNDAHKAN dan/atau
MELECEHKAN seseorang dan/atau kelompok
berdasarkan jenis kelamin tertentu untuk
dipublikasikan.
BAB IX: KETENTUAN PIDANA
• PASAL 70 Setiap orang dilarang melakukan
unsur pembedaan, pembatasan, dn/atau
pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
dipidana dengan PIDANA PENJARA paling
lama .... Dan PIDANA DENDA palong banyak
....
• PASAL 71
• PASAL 72:
Wallahu ‘alam
• Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi
wabarakatuh