Transcript Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

SELAMAT DATANG
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
www.kejaksaan.go.id
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
APA ITU PENYELENGGARA NEGARA ?
MENURUT PASAL 2 UU NO. 28 TAHUN 1999
1.
2.
3.
4.
Pejabat Negara Lembaga Tertinggi Negara
Pejabat Negara Lembaga Tinggi Negara
Menteri, Gubernur & Hakim
Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(Dubes, Wagub, dll)
5. Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mempunyai fungsi Strategis (Polisi, Jaksa, Penyidik, dll)
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Apa saja Hak dan Kewajiban
Penyelenggara Negara ?
HAK
1.
2.
3.
4.
Mendapat gaji & fasilitas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
Menggunakan hak jawab atas teguran,
kritik atasan
Menyampaikan pendapat di muka umum
Mendapat hak-hak lain sesuai
ketentuan perundang-undangan
KEWAJIBAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mengucapkan sumpah/janji jabatan
Bersedia diperiksa kekayaannya
Melaporkan kekayaannya
Tidak melakukan KKN
Melaksanakan tugas tanpa membedabedakan SARA
Bertanggung jawab
Bersedia menjadi saksi dalam perkara KKN
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Bentuk Peran Serta Masyarakat
Menurut Pasal 9 Undang-Undang No. : 28 Tahun 1999
1.
2.
3.
4.
Hak mencari, memperoleh & memberikan informasi tentang
Penyelenggara Negara
Hak memperoleh pelayanan dari Penyelenggara Negara
Hak menyampaikan saran/pendapat kepada Penyelenggara Negara
Hak memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
(KPKPN)
Bertugas : Melakukan pemeriksaan terhadap
kekayaan Penyelenggara Negara
Laporan
disampaikan
kepada
Adanya
indikasi KKN
Laporan
disampaikan
kepada
Presiden, DPR, BPK, MA
Kejaksaan / Kepolisian
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEPUTAR TINDAK PIDANA KORUPSI
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Tipe-tipe Perbuatan Korupsi
1. PENYUAPAN
2. PEMERASAN
3. NEPOTISME
4. PENGGELAPAN
Proyek Pembangunan Fisik
Pengadaan Barang
Bea Cukai (Ekspor/Impor)
Sumber-sumber
Potensial
Korupsi
Perpajakan
Pemberian Izin
Pemberian Kredit Perbankan
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SUMBER HUKUM
Menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999
jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001
Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1971
1.
2.
3.
4.
Ketentuan pidana maksimal
Pidana maksimal 20 tahun
Pidana denda maksimal Rp 30.000.000,Penyidik Kejaksaan, Kepolisian
1.
2.
3.
4.
5.
Pidana maksimal & minimal
Pidana badan hukuman mati
Pidana denda minimal Rp 50.000.000,maksimal Rp 1 Milyar
Penyidik : Kejaksaan, Kepolisian,
Tim Gabungan
Masyarakat memiliki peran serta aktif
dalam membantu upaya pencegahan
Tindak Pidana Korupsi (TPK)
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PROSEDUR PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
Masyarakat
(laporan)
Penyelidik
(Komisi Pemeriksa,
Kejaksaan, Kepolisian)
Penyidikan
(Kejaksaan,
Kepolisian)
Eksekusi
(Kejaksaan)
Persidangan
(Kejaksaan, Pengadilan)
Penuntutan
(JPU)
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TER IMA KAS IH
www.kejaksaan.go.id