Transcript Etika Profesi Kepolisian

ETIKA PROFESI KEPOLISIAN
Muhammad Subhan
Wisnu Andaraspati
Noto Susanto
Dwi Eftita Putri
Fadhila Arsinta N.A
Nortin
Muhammad Hanifa B
Siti Fatimah
Tribowo Suryo A
Subhan
Kepolisian
Etika Kepolisian menurut Kunarto
(1997;91)
adalah serangkaian aturan dan peraturan yang
ditetapkan untuk membimbing petugas dalam
menetukan, apakah tingkah laku pribadi benar
atau tidak.
Apa yang anda ketahui tentang foto
dibawah ini ???
VS
Sepotong Sejarah Kepolisian.docx
Nortin
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia meliputi:
Etika Kenegaraan
Etika kelembagaan
Kode Etik Kepolisian
Etika kemasyarakatan
Etika kepribadian
Pengembangan Etika Kepolisian
• Membangun masyarakat
• Membentuk polisi yang baik
• Membentuk pimpinan polisi yang baik
Tugas Polri (pasal 13 undang – undang No. 2 tahun 2002 ) :
Memelihara keamanan
Menegakkan Hukum
Memberikan Pelayanan
Dwi
• Wewenang
1. Menerima laporan dan / atau pengaduan
2. Membantu
menyelesaikan
perselisihan
warga masyarakat yang dapat mengannggu
ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya
penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan
perpecahan atau mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam
lingkup kewenangan administratif kepolisian
Syarat Pengangkatan Anggota Kepolisian
a.
b.
Warga negara Indonesia
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c.
Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Tahun 1945
Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang
sederajat
Berumur paling rendah 18 tahun
Sehat jasmani dan rohani
Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan
Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian
Pemberhentian anggota polri dari dinas
kepolisian Negara Republik Indonesia
• Berlaku ketentuan sebagai berikut
Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) apabila :
a. mencapai batas usia pensiun;
b. pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
c. tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
d. gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam
tugas.
1 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),
apabila :
a. Melakukan Tindak Pidana
1) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang kekuatan
hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak
dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
(2) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak
benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia .
(3) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah
Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang
menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak
sah. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud di atas
dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia
Hanif
Lanjutan
b. Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia”
c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari
kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat
merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari
penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana
yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
“Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia”
Bowo
Samapta
Fungsi polisi
Lantas
Intel
Binamitra
Reskrim
Pelanggaran Etika Kepolisian meliputi:
Hukum
Wewenang
Lalai
Kasus
Arti lambang
Pedoman
Hari
Proklamasi
Cita-cita
Bangsa
Pelindung
Hati nurani
Perlengkapan Polisi
Proses Penyidikan tindak pidana
pengaduan
surat perintah
tugas
laporan hasil
penyelidikan (LHP)
Surat Pemberitahuan
Dimulainya
Penyidikan (SPDP).
surat perintah
penyidikan
Sekian dan Terimakasih