Transcript implementasi - Jurnal Srigunting

1. KONSEPSI HUKUM KONFLIK SOSIAL.
2. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.
3. PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL.
a. Landasan Hukum.
b. Tugas Pokok Fungsi dan Peranan Brimob.
4. PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN
UNTUK MENGHENTIKAN KONFLIK SOSIAL.
5. IMPLEMENTASI.
a. Cara bertindak Satuan Anti Anarkis Brimob dalam
menghentikan kekerasan fisik pada konflik sosial.
b. Cara bertindak satuan PHH Brimob dalam menghentikan
rusuh massal akibat unjuk rasa.
c. Pengendalian taktis Kasatwil atas Satuan Anti Anarkis
dan satuan PHH Brimob.
6. REKOMENDASI.
2
UU No.7 th. 2012 ttg PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PASAL 1 (1)
KONFLIK SOSIAL : perseteruan dan/atau benturan fisik dgn
kekerasan
antara
dua
kelompok
masyarakat/lebih
yang
berlangsung dalam waktu tetentu dan berdampak luas yang
mengakibatkan
ketidakamanan
dan
disintegrasi
sosial
shg
mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan
nasional.
PASAL 5
SUMBER KONFLIK :
1. Masalah politik, ekonomi dan sosial budaya.
2. Perseteruan antar/inter umat bergama, suku dan etnis.
3. Sengketa batas wilayah.
4. Seketa sumber daya alam antar masyarakat dan atau antar
masyarakat dengan pelaku usaha.
5. Distribusi sumber daya alam yang tdk seimbang.
3
a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan
sejahtera.
b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial
kemasyarakatan.
c. Meningkatkan tenggang rasa
bermasyarakat dan bernegara.
dan
toleransi
dalam
kehidupan
d. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan.
e. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum.
f.
Memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban.
g. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan
prasarana umum.
a. Pencegahan konflik.
b. Penghentian konflik.
c. Pemulihan pasca konflik.
4
a. Penghentian kekerasan fisik.
b. Penetapan status keadaan konflik.
c. Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban.
d. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.
a. Dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri.
b. Melibatkan tokoh masy, tokoh agama dan/ tokoh adat.
5
UU No.7 th. 2012 ttg PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Penghentian konflik sosial adalah serangkaian kegiatan
PASAL 1
Ayat 4
utk
mengakhiri
membatasi
kekerasan,
perluasan
dan
menyelamatkan
eskalasi
konflik,
korban,
serta
mencegah bertambahnya jml korban dan keruagian harta
benda.
PASAL 1
Ayat 14
Polri adalah akat negara yang berperan dlm memelihara
kamtibmas, gakkum serta memberikan linyomyan kpd
masy dlm rangka terpeliharanya kamdagri.
6
UU No.2 th. 2002 ttg POLRI
Dalam
PASAL 14
Huruf i
melaksanakan
bertugas
tugas
diantaranya
pokoknya,
adalah
Polri
melindungi
keselamatan jiwa raga, harta benda, masy dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan
atau bencana termasuk memberikan bantuan dan
pertolongan dg menjunjung tinggi HAM.
PASAL 15
Ayat 1
Huruf b
Bahwa dlm rangka menyelenggarakan tugasnya,
Polri scr umum berwenang utk diantaranya :
membantu
menyelesaikan
perselisihan
warga
masy yg dpt mengganggu ketertiban umum.
7
TUGAS POKOK
Melaksanakan dan mengerahkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi
gangguan kamtibmas berintensitas tinggi, utamanya kerusuhan massa,
kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan
radiokatif bersama dengan unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya guna
mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat di seluruh yuridiksi Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan tugas - tugas lain yang dibebankan padanya.
FUNGSI
Sebagai satuan pamungkas Polri yg memiliki kemampuan spesifik (kemampuan
dasar Kepolisian, PHH, Resmob, Wanteror, Jibom, SAR dan KBR) dalam
rangka penanggulangan keamanan dalam negeri yang berintensitas tinggi dan
penyelamatan masyarakat yang didukung personil yang terlatih dan memiliki
kepemimpinan yang solid serta peralatan dan perlengkapan dg teknologi modern.
8
FUNGSI
Berperan
lainnya.
untuk
membantu
fungsi
Kepolisian
Berperan untuk melengkapi dalam operasi
Kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama dengan
fungsi kepolisian lainnya.
Berperan untuk melindungi anggota Kepolisian dan
masyarakat yang sedang mendapat ancaman.
Berperan untuk memperkuat fungsi Kepolisian
lainnya dalam pelaksanaan tugas operasi.
Berperan untuk menggantikan tugas Kepolisian
pada satuan kewilayahan apabila situasi atau sasaran
tugas sudah mengarah pada kejahatan yang
berkadar tinggi.
9
1.TINDAKAN PASIF
Tindakan seseorang atau sekelompok orang yg tidak mencoba menyerang,
tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban
masyarakat / keselamatan masyarakat dan tidak mengindahkan perintah
anggota Polri utk menghentikan perilaku tersebut.
2.TINDAKAN AKTIF
Tindakan seseorang atau sekelompok orang utk melepaskan / melarikan
diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri.
3.TINDAKAN AGRESIF
Tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota
Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan.
10
Setiap tingkatan bahaya ancaman thd anggota Polri / masyarakat
dihadapi dgn tahapan penggunaan kekuatan :
1.TINDAKAN PASIF
Tindakan pasif dihadapi dengan kendali
tangan kosong lunak.
2.TINDAKAN AKTIF
Tindakan aktif dihadapi dengan kendali
tangan kosong keras.
3.TINDAKAN AGRESIF
Tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia
antara lain gas air mata /semprotan cabe/alat lain sesuai standar Polri.
4.TINDAKAN AGRESIF SEGERA
Tindakan agresif yg bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan
/tersangka yg dapat menyebabkan luka parah kematian/membahayakan
kehormatan kesusilaan anggota Polri/masyarakat/menimbulkan bahaya
terhadap keselamatan umum, seperti : membakar SPBU, meledakkan
gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi dan menghancurkan
obyek vital, dapat dihadapi dgn kendali senjata api /alat lain.
11
V
III
II
I
- UNRAS
DAMAI
DETEKSI
DINI
TINDAKAN
PASIF :
- UNRAS
DAMAI
- UNRAS
DAMAI
- LALIN
MACET
- LALIN
MACET
- LALIN
LANCAR
BHABINKAM
TIBMAS
PREEMTIF
TINDAKAN
AGRESIF :
TINDAKAN
AKTIF :
- UNRAS
ANARKIS
- PEMERKOSAAN
- PAWAI
KR2/KR4
- BAKAR
BAN
- PENJARAHAN
- SWEEPING
- LEMPAR
BATU
- PENGRUSA
KAN
- SITUASI
KONDUSIF
KEHADIRAN HIMBAUAN/
POLISI
PERINTAH
LISAN
PREVENTIF
KENDALI
TANGAN
KOSONG
LUNAK
TIND AGRESIF
BERSIFAT
SEGERA :
IV
- SITUASI
KRG
KONDUSIF
DALMAS
VI
DALMAS
KENDALI
TANGAN
KOSONG
KERAS
ANARKIS
- PEMBUNUHAN
- PENGRUSAKAN
- PEMBAKARAN
- PENYERANGAN
- TEROR
LINTAS
GANTI
DALMAS
kepada
PHH
BRIMOB
KENDALI
SENJATA
TUMPUL
DAN KIMIA
- PELEDAKAN
BOM
DEN ANTI
ANARKIS
(Perintah
Kapolda)
SENJATA
API
GAKKUM
12
Protap No. 1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki
ANARKI adalah tindakan yang dilakukan dg sengaja/terang-terangan
oleh seseorang / kelompok orang yang bertentangan dengan norma
hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan
umum, mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan
fasilitas umum/hak milik orang lain.
13
1. Melalui Negosiasi.
2. Melakukan himbauan dan/atau maklumat Kepolisian.
3. Memperhatikan tahapan prosedur penggunaan kekuatan dalam
tindakan Kepolisian (6 Tahap).
4. Melakukan tindakan tegas dan terukur :
a. Tindakan Kepolisian ketika terjadi kerumunan massa (crowd),
namun belum mengarah pada tindakan anarkhis.
b. Tindakan Kepolisian ketika menghadapi tindakan massa yang
bersifat pasif.
c. Tindakan Kepolisian ketika menghadapi tindakan massa yang
bersifat aktif.
d. Tindakan Kepolisian ketika menghadapi tindakan massa yang
bersifat agresif ( dalam situasi melanggar hukum).
e. Tindakan Kepolisian ketika massa melakukan tindakan anarki
(tindakan yang bersifat agresif segera).
14
Perkap Nomor 8 tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan
Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara
Penanggulangan Huru-Hara (PHH) : Rangkaian kegiatan atau proses
atau cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan
massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses
kerusuhan massa.
15
SITUASI
HIJAU
SITUASI
KUNING
SITUASI
MERAH
Situasi damai (hijau) tanggung jawab Satuan Dalmas
awal.
Massa pengunjuk rasa masih tertib dan teratur.
Situasi tidak tertib (kuning) tanggung jawab Satuan
Dalmas lanjut.
Massa pengunjuk rasa mulai tidak mengindahkan
himbauan petugas dan melakukan perbuatan melanggar
peraturan yang berlaku.
Situasi melanggar hukum atau anarkis (merah)
tanggung jawab Satuan PHH.
Massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan
melawan hukum dlm bentuk pengancaman, pencurian
dg kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan
berat, teror, intimidasi, penyanderaan dsb.
16
LINTAS GANTI
Dalam hal eskalasi meningkat dari situasi tidak tertib (kuning) menjadi
situasi melanggar hukum (merah), dilakukan lintas ganti antara Satuan
Dalmas dengan Detasemen atau Kompi PHH atas Perintah Kapolda.
Apabila pada satuan kewilayahan tidak ada Detasemen atau
Kompi PHH, Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan
Kapolres atau Kapolresta agar menurunkan Peleton Penindak
Samapta untuk melakukan penindakan yang didukung oleh
satuan Dalmas Lanjut Polres atau Polresta terdekat.
17
1. Lintas ganti satuan PHH dengan satuan Dalmas.
2. Menyampaikan himbauan Kepolisian.
3. Melakukan tindakan tegas.
4. Melakukan tindakan tegas dan terukur dikaitkan dengan 6 tahapan
dalam tindakan kepolisian :
a. Tindakan Kepolisian ketika terjadi massa pelaku huru-hara dalam
jumlah besar, sulit dikendalikan dan berhasil dipengaruhi oleh
provokator atau agitator.
b. Tindakan Kepolisian ketika tuntutan massa dalam penyampaian
aspirasi telah menyimpang dari tujuan unjuk rasa dan memaksakan
kehendak.
c. Tindakan Kepolisian ketika massa tidak lagi menghormati hak dan
kehormatan orang lain, bahkan bertindak melanggar hukum.
d. Tindakan Kepolisian ketika tindakan para pelaku huru-hara
menimbulkan dampak kerugian jiwa, harta benda dan menimbulkan
keresahan masyarakat.
18
1. Perintah dan pengendalian taktis setiap satuan anti anarkis
dan satuan PHH Brimob harus disesuaikan dengan tempat dan
hakekat ancaman.
2. Satuan PHH Brimob paling rendah setingkat Kompi, tidak
diijinkan dipecah menjadi ikatan peleton.
3. Satuan anti
unit/peleton.
Anarkis
Brimob
paling
rendah
setingkat
4. Dalam hal keadaan eskalasi anarki semakin meningkat maka
komando pengendalian diambil alih secara berjenjang
19
1. Harus mampu melakukan pemetaan terhadap potensi
konflik serta mampu membuat jaringan informasi
intelejen secara terpadu antar instansi.
2. Mampu membuat prediksi berdasarkan fakta empiris
yang telah terjadi dan informasi yang masuk serta
dinamika kegiatan masyarakat di daerah potensi konflik.
3. Membentuk sistem pengamanan wilayah sebagai
langkah antisipasi menghadapi kontinjensi yang berupa
konflik sosial dan rusuh massal.
4. Melatihkan sistem yang telah terbentuk secara bertahap,
bertingkat dan berkelanjutan agar personel yang
mengawaki sistem tersebut mahir.
20
21