Transcript Pasal 77 UU TPPU

Pencegahan &
Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian
Uang Berdasarkan UU No. 8
Tahun 2010
RIONO BUDISANTOSO
Ketua Kelompok Hukum
Direktorat Hukum dan Regulasi
Disampaikan pada
Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang bagi Penegak Hukum
Jogjakarta, 29 November 2011
PENCUCIAN UANG
Upaya untuk mengaburkan
asal usul harta kekayaan
dari hasil tindak pidana
sehingga harta kekayaan
tersebut seolah-olah
berasal dari aktivitas
yang sah.
“Placing, Receiving or Controlling Dirty Money is Money
Laundering”
“Pencucian Uang adalah segala perbuatan
yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.” (Pasal 1 angka 1 UU No. 8/2010)
DEFINISI YANG SPESIFIK
AKAN MENYULITKAN
DALAM PENERAPAN HUKUM
TERHADAP SUATU DELIK
DI DALAM UNDANG-UNDANG
PROSES PENCUCIAN UANG
BERDASARKAN TEORI
Placement
Penempatan dana yang dihasilkan dari
tindak kejahatan ke dalam sistem
keuangan
Layering
Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui
transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka
mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana
Integration
Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada
si pelaku sehingga dapat digunakan dengan aman
6
KONSEP DASAR DAN MEKANISME KERJA
REZIM ANTI PENCUCIAN UANG
PARADIGMA BARU Follow the Money






Hasil kejahatan as “Blood of the Crime”
Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai
kejahatan
Efektivitas penegakan hukum/pencegahan tindak
pidana (menambah sanksi/penghukuman).
Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan
pertanggungjawaban aktor intelektual kejahatan
diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil
kejahatan (“follow the money”).
Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan
Lebih adil dan lebih jauh jangkauannya.
8
PELAKU UTAMA REZIM ANTI PENCUCIAN
UANG
 Pihak Pelapor
 Lembaga Pengawas dan
Pengatur
 Ditjen Bea dan Cukai
 PPATK
 Penyidik
 Penuntut Umum
 Hakim
 Lembaga eksternal, baik
domestik maupun
internasional
REZIM ANTI PENCUCIAN UANG INDONESIA
Presiden
Komite Koordinasi
Nasional TPPU
DPR
Masyarakat
Kerjasama
Internasional
Kejahatan
Asal
Hasil
Kejahatan
Sektor Penegakan Hukum dan Peradilan
Sektor Keuangan
Pihak Pelapor
Penyidik
TP Asal
Lmbg
Pengawas
dan Pengatur
Bea & Cukai
Bea & Cukai
Kerjasama
Domestik
Penuntut
Umum
Pengadilan
ASPEK-ASPEK PENEGAKAN HUKUM
DALAM UU NO. 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
KRIMINALISASI TPPU
PASAL 3
UU NO. 8 TAHUN 2010
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
TPPU Pasal 3
Mens Rea
Diketahui,
Patut Diduga
dari hasil tindak pidana
Subyek:
Orang perseorangan
korporasi
Obyek :
Harta Kekayaan
Mens Rea
Menyembunyikan asal usul
Menyamarkan asal usul






Actus Reus :
menempatkan
mentransfer
mengalihkan
membelanjakan
membayarkan
menitipkan





Actus Reus :
membawa ke luar negeri
mengubah bentuk
menukarkan dengan mata uang atau
surat berharga
menghibahkan
perbuatan lain
KRIMINALISASI TPPU
PASAL 4
UU NO. 8 TAHUN 2010
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan
yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana
pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).
TPPU Pasal 4
Mens Rea
Diketahui,
Patut Diduga
dari hasil tindak pidana
Subyek:
Orang perseorangan
korporasi
Obyek :
Harta Kekayaan
Perbuatan (Actus Reus) :
-Menyembunyikan
-Menyamarkan
•
•
•
•
asal usul,
sumber,
lokasi,
peruntukan,
• pengalihan hak-hak,
• kepemilikan yang
sebenarnya
KRIMINALISASI TPPU
PASAL 5
UU NO. 8 TAHUN 2010
Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,
atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
TPPU Pasal 5
Mens Rea
Diketahui,
Patut Diduga,
dari hasil tindak pidana
Subyek:
Orang perseorangan
korporasi
Actus Reus (Perbuatan)
Menggunakan (Commision)
Menerima atau Menguasai
(Ommision)




penempatan,
pentransferan,
pembayaran,
hibah,



sumbangan,
penitipan,
penukaran
Obyek :
Harta Kekayaan
TINDAK PIDANA ASAL
PASAL 2 UU NO. 8 TAHUN 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
korupsi;
penyuapan;
narkotika;
psikotropika;
penyelundupan tenaga
kerja;
penyelundupan imigran;
di bidang perbankan;
di bidang pasar modal;
di bidang perasuransian;
kepabeanan;
cukai;
perdagangan orang;
perdagangan senjata gelap;
terorisme;
penculikan;
pencurian;
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
penggelapan;
penipuan;
pemalsuan uang;
perjudian;
prostitusi;
di bidang perpajakan;
di bidang kehutanan;
di bidang lingkungan hidup;
di bidang kelautan dan
perikanan; atau
tindak pidana lainnya yang
diancam dengan pidana penjara
4 (empat) tahun atau lebih;
yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia atau di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
tindak pidana tersebut juga merupakan
tindak pidana menurut hukum Indonesia.
HUKUM ACARA PENANGANAN TPPU
“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 68 UU TPPU)
HUKUM ACARA … (lanjutan)
“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib
dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” (Pasal 69 UU
TPPU)
ALAT BUKTI
Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau;
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima,
atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa
optik dan Dokumen.
(Pasal 73 UU TPPU)
Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca,
dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu
sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas
maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. tulisan, suara, atau gambar;
b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
(Pasal 1 Angka 16 UU TPPU)
PENYIDIKAN
“Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai
dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU ini.” (Pasal
74 UU TPPU)
Penjelasan Pasal 74 UU TPPU:
Penyidik Tindak Pidana Asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undangundang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu:
-Polri
-Kejaksaan
-KPK
-BNN
-Ditjen Pajak
-Ditjen Bea dan
Cukai
PENYIDIKAN
“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup
terjadinya TPPU dan tindak pidana asal, penyidik
menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan
penyidikan TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK”.
(Pasal 75 UU TPPU)
PENUNTUTAN
“Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara TPPU
kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah
dinyatakan lengkap.” (Pasal 76 ayat (1) UU TPPU)
“Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara
kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim
perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya berkas perkara tersebut”. (Pasal 76 ayat (2) UU
TPPU)
‘PEMBUKTIAN TERBALIK’
“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa
wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan
hasil tindak pidana.“ (Pasal 77 UU TPPU)
“Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan
bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal
atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1).“ (Pasal 78 ayat (1) UU TPPU)
‘PEMBUKTIAN TERBALIK’

Adanya pembebanan pembuktian pada terdakwa mengenai
harta benda/kekayaannya

Namun pada dasarnya beban pembuktian tetap berada
pada penuntut umum – JPU tidak dapat mengajukan
dakwaan tanpa disertai dengan pengajuan bukti-bukti

Hanya unsur ‘Harta Benda/Kekayaan’ yang wajib dibuktikan
terdakwa
PENYITAAN TAMBAHAN
“Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta
Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa
penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan
tersebut.“ (Pasal 81 UU TPPU)
PELINDUNGAN BAGI PIHAK PELAPOR,
PELAPOR, DAN SAKSI
“Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum,
atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan
pelapor.” (Pasal 83 ayat (1) UU TPPU)
Pasal 16 UU TPPU:
Pelanggaran ketentuan kerahasiaan tersebut dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
PENUNDAAN TRANSAKSI OLEH
PENEGAK HUKUM
PASAL 70 UU NO. 8 TAHUN 2010
$
GAKKUM
MEMERINTAHKAN PJK UNTUK SUSPEND
TRANSACTION MAX 5 HARI
PJK
PENYIDIK TINDAK ASAL :
1. KEPOLISIAN
2. KEJAKSAAN
3. KPK
4. BNN
5. DITJEN PAJAK
6. DITJEN BEA CUKAI
PENUNTUT UMUM
HAKIM
Penundaan Transaksi
terhadap Harta Kekayaan yang diketahui
atau patut diduga merupakan hasil
tindak pidana harus dilakukan secara
tertulis dengan menyebutkan secara
jelas mengenai:
a. nama dan jabatan yang meminta
penundaan Transaksi;
b. identitas setiap orang yang
Transaksinya akan dilakukan
penundaan;
c. alasan penundaan Transaksi; dan
d. tempat Harta Kekayaan berada.
Pihak Pelapor melaksanakan
penundaan Transaksi sesaat
setelah surat
perintah/permintaan
penundaan Transaksi
diterima, dan wajib
menyerahkan berita acara
pelaksanaan penundaan
Transaksi kepada penyidik,
penuntut umum, atau hakim
yang meminta penundaan
Transaksi paling lama 1
(satu) hari kerja sejak
tanggal pelaksanaan
penundaan Transaksi.
PEMBLOKIRAN
Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
Perintah kepada Pihak Pelapor untuk melakukan
pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut
diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
• orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada
penyidik;
• tersangka; atau
• terdakwa.
Yang berwenang memerintahkan:
• Penyidik,
• Penuntut umum, atau
• Hakim.
PERMINTAAN KETERANGAN OLEH
PENEGAK HUKUM
Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang
meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan
secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:
•orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada
penyidik;
•tersangka; atau
•terdakwa.
Tidak berlaku ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur
rahasia bank dan kerahasiaan
Transaksi Keuangan lain.
TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN
Permintaan keterangan harus disertai dengan:
a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
c. surat penetapan majelis hakim
(Pasal 72 ayat (4) UU TPPU)
Surat permintaan keterangan harus ditandatangani oleh:
a. Kapolri atau kapolda ... dst;
b. Pimpinan instansi/lembaga/komisi ... dst;
c.
d.
Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi … dst;
Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara.
(Pasal 72 ayat (5) UU TPPU)
FIU CORE BUSINESS
Collecting/Receiving
Analyzing
Disseminating
34
TUGAS
FUNGSI
KEWENANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN
Meminta &
mendapatkan data/
informasi
Menetapkan
pedoman
identifikasi
TKM
Koordinasi
memberikan
rekomendasi
Mewakili
pemerintah
dalam
organisasi
dan forum
internasional
program
diklat
Sosialisasi
KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN
KEPATUHAN PIHAK PELAPOR
Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi
pihak pelapor
Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan
TPPU
Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus
Menyampaikan informasi hasil audit kepada regulator
Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar
kewajiban pelaporan
Merekomendasikan kepada regulator mencabut izin usaha pihak
pelapor
Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip KYC terhadap bagi
pihak pelapor yang tidak memiliki regulator
KEWENANGAN DALAM ANALISIS DAN
PEMERIKSAAN LAPORAN DAN INFORMASI
MEMINTA DAN
MENERIMA DARI
PIHAK PELAPOR
PERTUKARAN
INFORMASI
REKOMENDASI
KEPADAPENEGAK
HUKUM
MEMINTA PJK
MENGHENTIKAN
SEMENTARA
TRANSAKSI
PERKEMBANGAN
INTERSEPSI
SELURUH
LID
HASIL
ANALISIS
PENYADAPAN
SEBAGIAN
DIK
HASIL
PEMERIKSAAN
MEMINTA
INFORMASI
MENERUSKAN
PIHAK
PELAPOR
LAPORAN
PENEGAK
HUKUM
INSTANSI/ PIHAK
TERKAIT
INFORMASI
MITRADI
LUAR NEGERI
MASYARAKAT
KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN DATA
DAN INFORMASI
Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data
dan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang
menyelenggarakan sistem informasi.
SUMBER LAPORAN DAN INFORMASI
MASYARA
KAT
ATAU LSM
INSTANSI
ATAU
PIHAK LAIN
MITRA
KERJA DI
LUAR
NEGERI
Transfer
Dana
LTKM &
LTKT
CBCC
BAGAIMANA PROSES ANALISIS DIMULAI?
Inisiatif oleh Pihak Pelapor
Inisiatif oleh Peminta Informasi
PENYIDIK/
APGAKKUM
PEMINTA
INFORMASI
INQUIRY
PPATK
STR/
CTR
STR
STR
identifikasi
STATISTIK per Oktober 2011
Jumlah Kumulatif Hasil Analisis ***) yang Disampaikan ke Penyidik dan
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait
Tahun 2003 – 2011*)
Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik
Sampai 2011*)
Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik
Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal
Tahun 2003 - 2011*)
Sampai saat ini terdapat 42 putusan Tindak
Pidana Pencucian Uang di Indonesia.
48
Website: http://www.ppatk.go.id
E-mail: [email protected] or [email protected]
Phone: +62-21-3853922; 3850455
Fax: +62-21-3856809
49
49