Transcript TPPU - Kejaksaan Agung

SELAMAT DATANG
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
www.kejaksaan.go.id
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG /
MONEY LAUNDERING
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENCUCIAN UANG
“Pencucian Uang adalah
segala perbuatan yang
memenuhi unsur-unsur
tindak pidana sesuai
dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.”
(UU NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
GAYA HIDUP
DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PROSES PENCUCIAN UANG
BERDASARKAN TEORI
Placement
Penempatan dana yang dihasilkan dari
tindak kejahatan ke dalam sistem
keuangan
Layering
Memindahkan/mengubah bentuk dana melalui
transaksi keuangan yang kompleks dalam
rangka mempersulit pelacakan asal usul
dana
Integration
Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada si
pelaku sehingga dapat digunakan dengan aman
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
WASPADAI PENCUCIAN
UANG PASIF...!!!!
 Menerima uang dalam jumlah besar,
diluar kebiasaan dan batas kewajaran
 Menerima perhiasaan, barang antik,
barang mewah dalam jumlah fantastis
 Menerima hibah yang tidak wajar
 Menerima transfer uang dari pihak lain
 Menerima sumbangan dalam jumlah diluar
batas – batas normal
 Menerima penitipan uang, surat
berharga, harta kekayaan lainnya
(Suspicious Transaction)
PASAL 1
ANGKA 5
UU TPPU
1. menyimpang dari profil, karakteristik atau pola
kebiasaan transaksi nasabah;
2. bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi;
3. dilakukan/batal dilakukan diduga dengan
menggunakan harta kekaayaan berasal dari tindak
pidana;
4. diminta PPATK karena melibatkan harta kekayaan
yg diduga berasal dari hasil kejahatan.
*)Dilaporkan
paling lama 3 hari, sejak PJK mengetahui
adanya unsur TKM.
Tn. A
Tn. B
Tn. C
Tn. D
SUMBER
DANA
Tn. E
PENGGUNAAN
DANA
STR/CTR
(Suspicious Transaction)
9
Korupsi
Illegal
logging
perbankan
Perpajakan
Asuransi
TPPU
judi
prostitusi
psikotropika
narkotika
Traffiking
in person
10
PIHAK-PIHAK DALAM PENCUCIAN UANG
 Pihak Pelapor
 Lembaga Pengawas dan
Pengatur
 Ditjen Bea dan Cukai
 PPATK
 Penyidik
 Penuntut Umum
 Hakim
 Lembaga eksternal, baik
domestik maupun
internasional
ASPEK-ASPEK PENEGAKAN HUKUM
DALAM UU RI NOMOR 25 TAHUN 2003
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR
15 TAHUN 2002 TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
KETENTUAN PIDANA
TPPU
PASAL 3
UU TPPU
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15
(limabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah).
TPPU Pasal 3
Subyek:
Orang perseorangan
korporasi
Mens Rea (unsur
pidana):
Diketahui,
Patut Diduga
dari hasil tindak pidana
Obyek :
Harta Kekayaan
Mens Rea
Menyembunyikan asal usul
Menyamarkan asal usul
Actus Reus (perbuatan pidana) :
• menempatkan
• mentransfer
• mengalihkan
• membelanjakan
• membayarkan
• menitipkan





Actus Reus :
membawa ke luar negeri
mengubah bentuk
menukarkan dengan mata uang atau
surat berharga
menghibahkan
perbuatan lain
PASAL 3 huruf H
UU TPPU
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan
yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana
pencucian uang dipidana karena tindak pidana pencucian uang
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama
15 (limabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah).
TPPU Pasal 4
Mens Rea
Diketahui,
Patut Diduga
dari hasil tindak pidana
Subyek:
Orang perseorangan
korporasi
Obyek :
Harta Kekayaan
Perbuatan (Actus Reus) :
-Menyembunyikan
-Menyamarkan
•
•
•
•
asal usul,
sumber,
lokasi,
peruntukan,
• pengalihan hak-hak,
• kepemilikan yang
sebenarnya
PASAL 6
UU TPPU
Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,
atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp.
100.000.000 paling banyak Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar
rupiah).
TPPU Pasal 5
Mens Rea
Diketahui,
Patut Diduga,
dari hasil tindak pidana
Subyek:
Orang perseorangan
korporasi
Actus Reus (Perbuatan)
Menggunakan (Commision)
Menerima atau Menguasai
(Ommision)
•
•
•
•
penempatan,
pentransferan,
pembayaran,
hibah,



sumbangan,
penitipan,
penukaran
Obyek :
Harta Kekayaan
HUKUM ACARA PENANGANAN TPPU
“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta
pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” (Pasal
68 UU TPPU)
“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih
dahulu tindak pidana asalnya.” (Pasal 69 UU TPPU)
ALAT BUKTI
Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau;
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima,
atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa
optik dan Dokumen.
(Pasal 73 UU TPPU)
Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca,
dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu
sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas
maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. tulisan, suara, atau gambar;
b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
(Pasal 1 Angka 16 UU TPPU)
PENYIDIKAN
“Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan
ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kecuali ditentukan lain menurut UU ini.” (Pasal 74 UU TPPU)
Penjelasan Pasal 74 UU TPPU:
Penyidik Tindak Pidana Asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang
diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu:
-Polri, Kejaksaan ,KPK, BNN, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai
“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU
dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal
dengan penyidikan TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK”. (Pasal 75 UU
TPPU)
PENUNTUTAN
“Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara TPPU
kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah
dinyatakan lengkap.” (Pasal 76 ayat (1) UU TPPU)
“Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara
kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim
perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya berkas perkara tersebut”. (Pasal 76 ayat (2) UU
TPPU)
‘PEMBUKTIAN TERBALIK’
“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa
wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan
hasil tindak pidana.“ (Pasal 77 UU TPPU)
“Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan
bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal
atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1).“ (Pasal 78 ayat (1) UU TPPU)
‘PEMBUKTIAN TERBALIK’
• Adanya pembebanan pembuktian pada terdakwa mengenai
harta benda/kekayaannya
• Namun pada dasarnya beban pembuktian tetap berada
pada penuntut umum – JPU tidak dapat mengajukan
dakwaan tanpa disertai dengan pengajuan bukti-bukti
• Hanya unsur ‘Harta Benda/Kekayaan’ yang wajib dibuktikan
terdakwa
PENYITAAN TAMBAHAN
“Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta
Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa
penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan
tersebut.“ (Pasal 81 UU TPPU)
PELINDUNGAN BAGI PIHAK PELAPOR,
PELAPOR, DAN SAKSI
“Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum,
atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan
pelapor.” (Pasal 39,40,41,42,43 UU TPPU)
Pasal 43 UU TPPU:
Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara
perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian
yang diberikan oleh yang bersangkutan.
PEMBLOKIRAN
Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
Dilakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui
atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
• orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada
penyidik;
• tersangka; atau
• terdakwa.
Yang berwenang memerintahkan:
• Penyidik,
• Penuntut umum, atau
• Hakim.
PERMINTAAN KETERANGAN OLEH
PENEGAK HUKUM
Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang
meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan
secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:
•orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada
penyidik;
•tersangka; atau
•terdakwa.
Tidak berlaku ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur
rahasia bank dan kerahasiaan
Transaksi Keuangan lain.
TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN
Permintaan keterangan harus disertai dengan:
a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
c. surat penetapan majelis hakim
(Pasal 72 ayat (4) UU TPPU)
Surat permintaan keterangan harus ditandatangani oleh:
a. Kapolri atau kapolda ... dst;
b. Pimpinan instansi/lembaga/komisi ... dst;
c.
d.
Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi … dst;
Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara.
(Pasal 72 ayat (5) UU TPPU)
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
www.kejaksaan.go.id