Transcript hukum acarapidana

Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan
hukum
menentukan
bagaimana
cara-cara
mengajukan kedepan pengadilan, perkara-perkara
kepidanaan dan bagaimana cara-cara menjatuhkan
hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka
melanggar hukum pidana yang telah ditetapkan
sebelum
 perbuatan melanggar hukum itu terjadi;

FADIA FITRIYANTI
dapat juga disebut rangkaian kaedahkaedah
 hukum
tentang
cara
memelihara
dan
mempertahankan Hukum Pidana Materiil
 Hukum acara pidana dilihat dari luas lingkupnya:
 1.Dalam arti sempit
 HAP adalah peraturan hukum yang mengatur
tentang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang
di pengadilan dan eksekusi / pelaksanaan putusan
hukum

FADIA FITRIYANTI
2.Dalam arti luas
 Meliputi HAP dalam arti sempit diperluas dengan
peraturan-peraturan tentang susunan pengadilan,
wewenang pengadilan serta peraturan-peraturan
kehakiman lainnya dapat diperluas lagi termasuk
peraturan pelaksanaan pidana juga tentang
alternatif-alternatif jenis pidana,

FADIA FITRIYANTI
Sumber Hukum Acara Pidana:
 KUHAP (UU Nomor 8 tahun 1981)

FADIA FITRIYANTI
Asas-asas penting dalam Hukum Acara Pidana
 1.Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di
muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan
perlakuan (asas persamaan di muka hukum).
 2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah
tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh
undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan
cara yang diatur
FADIA FITRIYANTI
Dengan undang-undang (asas perintah tertulis dari
yang berwenang)
 3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,
dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang
pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai
adanya putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya danmemperoleh kekuatan hukum
tetap (asas praduga tak bersalah atau sama dengan
presumption of innocent).

FADIA FITRIYANTI

4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut
atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan
undang-undang dan atau karena kekeliruan
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan
wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak
tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum
yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya
menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar,
FADIA FITRIYANTI
dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman
administrasi (asas pemberian ganti rugi dan
rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan
salah tuntut).
 5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat,
sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan
tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen
dalam seluruh tingkat peradilan (asas peradilan
cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak
memihak).

FADIA FITRIYANTI
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi
kesempatan memperoleh bantuan hukum yang
semata-mata diberikan untuk
 melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya
(asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya).

FADIA FITRIYANTI
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan
penangkapan dan atau penahanan selain wajib
diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang
didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu
haknya itu termasuk hak
 untuk menghubungi dan minta bantuan penesehat
hukum (asas wajib diberi tahu dakwaan dan dasar
hukum dakwaan).

FADIA FITRIYANTI
Sistem KUHAP mengenal 4 tahap yaitu :
 1.Tahap penyelidikan
POLRI
 2.Tahap penuntutan
Jaksa sebagai PU
 3.Tahap pemeriksaan
Hakim
 4.Tahap pelaksanaan putusan pengadilan

Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan

FADIA FITRIYANTI
Aparat penegak hukum mengetahui telah terjadi
perbuatan pidana karena :
 1.Informasi dari masyarakat
 2.Tertangkap tangan
 3.Laporan
 4.Pengaduan
 Tahap penyelidikan adalah daya upaya penyelidik
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan
dapat tidaknya
FADIA FITRIYANTI
Dilakukan penyidikan menurut cara yang ditentukan
dalam UU.
 Penyidikan : serangkaian tindakan penyidikandalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam UU hukum
acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan
tersangkanya.
 Pada tahap penyidikan ini orang yang disangka

FADIA FITRIYANTI
Melakukan perbuatan pidana :Tersangka
 Dengan adanya tindakan penyidikan tersebut maka
mulai dapat diberlakukan adanya upaya paksa yaitu
tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan,
penyitaan, pemeriksaan saksi, keterangan ahli,
pemeriksaan saksi

FADIA FITRIYANTI
Tahap Penuntutan
 Merupakan kelanjutan dari tahap penyidikan apabila
tidak terjadi penghentian penyidikan, jika terjadi
penghentian penyidikan terdakwa dapat minta
rehabilitasi dan ganti rugi apabila ditahan
 Sebelum melakukan penuntutan jaksa meneliti
dahulu hasil penyelidikan dan penyidikan

FADIA FITRIYANTI
Jika hasil penyidikan belum lengkap jaksa
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik
disertai petunjuk tentang hal yang dilakukan untuk
dilengkapi.
 Menuntut : tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU
hukum acara pidana dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
pengadilan.

FADIA FITRIYANTI
Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana didepan
Sidang
 Mengadili: serangkaian tindakan hakim untuk
menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara
pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak
memihak di sidang pengadilan dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam UU hukum acara
pidana,memeriksa dengan bukti-bukti yang cukup,
tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili
:Terdakwa

FADIA FITRIYANTI
Macam-macam acara pemeriksaan perkara
berdasarkan KUHAP :
 1.Acara pemeriksaan cepat
 Memeriksa perkara-perkara ringan seperti perkara
tindak pidana ringan (tipiring/roll) :perbuatan pidana
yang ancaman pidananya tidak lebih dari 3 bulan
pidana / kurungan dan denda Rp.7500, pelanggaran
lalin

FADIA FITRIYANTI
2.Acara pemeriksaan singkat
 Acara yang memeriksa perkara-perkara yang
dianggap mudah pembuktiannya, mudah penerapan
hukumnya serta perkaranya bersifat sederhana
 3.Acara pemeriksaan biasa
 Tidak termasuk dalam acara pemeriksaan cepat dan
singkat

FADIA FITRIYANTI
Acara Pemeriksaan Biasa
 Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka
untuk umum kecuali untuk perkara kesusilaan atau
terdakwanya anak-anak
 Terdakwa dipanggil masuk sidang hakim
menanyakan identitas terdakwa dan mengingatkan
terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu
yang didengar,dilihat dalam sidang

FADIA FITRIYANTI
Mempersilakan Penuntut Umum membacakan
dakwaan
 Hakim menanyakan apakah terdakwa mengerti atau
tidak, jika tidak Penuntut Umum wajib memberikan
penjelasan
 Terdakwa/penasehat hukum dapat mengajukan
keberatan tentang pengadilan tidak berwenang
memeriksa perkara, dakwaan tidak dapat diterima,
surat dakwaan harus dibatalkan

FADIA FITRIYANTI
Penuntut Umum diberi kesempatanuntuk
menyatakan pendapatnya
 Jika keberatan diterima, maka perkara tidak
diperiksa lebih lanjut, Penuntut Umum dapat
mengajukan perlawanan kepada PT melalui PN
yang bersangkutan.
 Pemeriksaan alat bukti
 Jaksa membacakan tuntutannya (requisitoir)
 Terdakwa membacakan pledoi

FADIA FITRIYANTI
Jaksa membacakan replik
 Terdakwa membacakan duplik
 Setelah hakim memperoleh keyakinan dengan alat
bukti yang sah akan kebenaran perkara tersebut,
maka hakim akan mempertimbangkan hukuman apa
yang akan dijatuhkan

FADIA FITRIYANTI
Keputusan Pengadilan dapat berupa :
 1.Pembebasan Terdakwa : apabila menurut hasil
pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum
dankeyakinan tidak terbukti
 2.Pelepasan terdakwa dari segala tuntutan, jika
ternyata bahwa kesalahan terdakwa menurut hukum
dan keyakinan cukup terbukti akan tetapi ternyata
apa yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan
perkara pidana termasuk dalam hal ini terdakwa

FADIA FITRIYANTI
Tidak dapat dipidana karena gila (Pasal 44 KUHP),
pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP), melakukan
suatu peraturan peruuan (Pasal 50 KUHP)
melakukan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP)
termasuk juga kekeliruan membuat surat tuduhan
 3.Pemidanaanterdakwa,jika baik kesalahan
terdakwa pada perbuatan yang telah ia lakukan,
maupun perbuatan itu adalah suatu tindak pidana
menurut hukum cukup dibuktikan

FADIA FITRIYANTI
Jika dijatuhkan hukuman terdakwa menjadi
Terpidana
 Sesudah perkara diputus oleh hakim apabila jaksa
atau terdakwa tidak puas terhadap putusan hakim,
mereka dapat mengajukan upaya hukum banding ke
PT, kalau keputusan PT belum memuaskan dapat
minta kasasi kepada MA

FADIA FITRIYANTI
Upaya hukum yang dikenal dalam KUHAP
 1.Upaya hukum biasa
 Perlawanan
 Banding
 Kasasi
 2.Upaya hukum luar biasa
 PK (terpidana atau ahliwarisnya)
 Kasasi demi Kepentingan Hukum diajukan oleh
Jaksa Agung

FADIA FITRIYANTI
Pada prinsipnya semua putusan PN dapat diajukan
banding kecuali:
 1.Putusan bebas
 2.Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
 3.Putusan pengadilan dalam acara cepat

FADIA FITRIYANTI
Tahap Pelaksanaan Keputusan Hakim
 Melaksanakan keputusan hakim: menyelenggarakan
agar supaya segala sesuatu yang tercantum dalam
surat keputusan hakim dapat dilaksanakan :
 Apabila keputusan itu berisi pembebasan/lepasnya
terdakwa :
 Agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan
 Pemulihan nama baik

FADIA FITRIYANTI
Gantirugi
 Jika keputusan berupa pidana pokok:
 -pidana mati:
 Harus ada viat eksekusi dari presiden
 Apabila terpidana menderita ggangguan jiwa ditunda
sampai sembuh
 Apabila terpidana hamil ditunggu sampai
melahirkan (±40 hari
 Dilaksanakan diwilayah hukum PN setempat

FADIA FITRIYANTI
Dilaksanakan dengan cara ditembak oleh polisi
disaksikan jaksa / jaksa tinggi dilakukan oleh 12
tamtama + 1 bintang
 Dilaksanakan ditempat umum
 3 hari sebelumnya sudah diberitahukan kepada
terpidana dan yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk mengajukan permintaan tertentu / wasiat

FADIA FITRIYANTI
Pidana penjara / kurungan
 Terpidana menjalani pidananya di LP
 Pidana denda
 Dilaksanakan dalam JW paling lama 1 bulan setelah
putusan kecuali untuk perkara cepat dilaksanakan
saat itu juga, apabila dalam JW 1 bulan tidak
dibayar diganti dengan kurungan (jangka waktu
pembayaran denda dapat diperpanjang 1 bulan

FADIA FITRIYANTI
Pidana tambahan
 Pencabutan hak-hak tertentu
 Perampasan barang tertentu
 Pengumuman keputusan hakim

FADIA FITRIYANTI

Apa perbedaan antara Hukum Acara Perdata dan
Pidana?
FADIA FITRIYANTI
Hukum Acara Perdata
• 1.Inisitiatif
beracara
tergantung dari para
pihak ( Penggugat )
• 2.Semua pemeriksaan
dilakukan
dipersidangan
• 3.Para
pihak
tidak
perlu
datang
menghadap sendiri ke
pengadilan
dapat
mewakilkan
atau
menguasakan
Hukum Acara PIdana
• 1.Inisiatif beracara
datangnya dari
jaksa,kecuali delik
aduan
• 2.Dikenal adanya
pemeriksaan
pendahuluan
• 3.Terdakwa harus
menghadap sendiri,
pembela hanya
mendampingi saja
FADIA FITRIYANTI
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Pidana
• 4.Kebenaran Formil hal-hal
yang harus dibuktikan dimuka
pengadilan hanyalah hal-hal
yang disangkal oleh pihak
lawan, yang sudah diakui tidak
perlu dibuktikan
• 5.Alat pembuktian diatur
dalam Pasal 164 HIR
• 1.Alat bukti tulisan
• 2.Alat bukti saksi
• 3.Persangkaan
• 4.Pengakuan
• 5.Sumpah
• Diluar Pasal 164
HIR:pemeriksaan
setempat,keterangan ahli
• 4.Kebenaran materiil dimana
pengakuan tanpa didukung
alat bukti lain bukanlah
merupakan alat bukti mutlak
• 5.Alat bukti diatur dalam Pasal
184 KUHAP:
• 1.Keterangan saksi
• 2.Keterangan ahli
• 3.Surat-surat
• 4.Petunjuk
• 5.Keterangan terdakwa
FADIA FITRIYANTI