Transcript Otonomi daerah

Pengertian
Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban Daerah Otonomi, untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Otonomi Daerah telah jelas di sebutkan dalam Undang Undang No. 22 Tahun 1999
ada 8 ( delapan ) pokok prinsip yang dimaksud :
1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keaneka ragaman Daerah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada Otonomi luas, nyata, dan
bertanggung jawab.
Back
Next
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Daerah Provinsi merupakan
Otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara
sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah
serta antar Daerah.
5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah
Otonomi, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak lagi
ada wilayah Administrasi. Demikian pula dikawasan-kawasan yang khusus yang
dibina oleh Pemerintah (Pusat) atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan
pelabuhan,kawasan perumahan,kawasan industri,kawasan perkebunan, kawasan
pertambangan,kawasan kehutanan,kawasan perkotaan,baru kawasan pariwisata,
dan semacamnya berlaku ketentuan Peraturan Daerah Otonomi.
Back
Next
6. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peran dan
fungsi badan Legislatif Daerah, baik sebagai fungsi Legislatif, fungsi
pengawasan maupun fungsi anggaran atas Penyelenggaraan Daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah ( Pusat ).
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan ( medebewing peny ) dimungkinkan tidak
hanya dari Pemerintah ( Pusat ) kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah
( Pusat ) kepada Desa, yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana,
serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan
mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.
Back
Next
Penjelasan Undang – Undang tersebut diatas sangat penting artinya bagi
kepastian Hukum mengenai Pemerintahan dan Otonomi Daerah, untuk di
ketahui semua pihak baik kalangan Pusat maupun Daerah, perlu pula diingat
bahwa penjelasan itu sebagai bagian yang senyawa dan tak terpisahkan dari
Pasal – pasal Undang – Undang itu, adalah produk kesepakatan wakil-wakil rakyat
secara Nasional, baik dari sudut kebijakan ( policy, beleid ) maupun dari sudut perUndang – Undangan ( yuridis ) dan bahwa ketentuan – ketentuan itu mengikat bagi
semua pihak. Sebagaimana dikemukakan prinsip-prinsip pemberian Otonomi diatas
dapat kiranya dimaklumi pemastian dan penegasan mengenai hakekat slogan yang
selama ini selalu digaungkan, bahwa pusat itu adalah pusatnya Daerah dan bahwa
Daerah – Daerah itu adalah Daerahnya Pusat.
Back
Next
Kewenangan Daerah
Kewenangan Daerah menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 22 Tahun
1999 secara tegas dinyatakan bahwa :
Kewenangan Daerah adalah Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesisa. Kewenangan ini mencakup kewenangan dalam
seluruh bidang Pemerintahan kecuali kewenangan yang masih harus berada ditangan
Pusat.
Lebih rinci Kewenangan Daerah yang terdapat didalam Undang-Undang adalah :
1. Mengelola sumberdaya Nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab
memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Back
Next
2. Mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai kearah laut lepas
dan berwenang melakukan :
 Ekplorasi, ekploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas
wilayah laut tersebut.
 Pengaturan kepentingan administratif.
 Pengaturan tata ruang.
 Penegakan Hukum, dan
 Perbantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara.
3. Melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji,
tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Perundang-Undangan.
Back
Next
4. Membiayai pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD.
5. Melakukan peminjaman dari sumber dalam Negeri dan atau Luar Negeri
dengan persetujuan DPRD dan Pusat untuk pinjaman Luar Negeri.
6. Menentukan tarif dan tata cara pemungutan retribusi dan pajak Daerah.
7. Membentuk dan memiliki Badan Usaha Milik Daerah.
8. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).
9. Melakukan kerjasama antar Daerah atau badan lain, dan dapat membentuk
Badan Kerjasama baik dengan mitra di dalam maupun di Luar Negeri.
10.Menetapkan pengelolaan Kawasan Perkotaan.
11.Pemerintahan Kota / Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dapat
membentuk lembaga bersama untuk mengelola kawasan Perkotaan.
12.Membentuk, menghapus, dan menggabungkan Desa yang ada di wilayahnya atas
usul dan prakarsa masyarakat dan persetujuan DPRD.
13. Mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
Back
Next
Lebih jauh Pasal 9 Undang-undang No.22 Tahun 1999 mengatur kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom dan sebagai wilayah Administrasi.
Kewenangan tersebut meliputi :
1. Kewenangan dalam bidang Pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan
Kota, serta kewenangan dalam bidang Pemerintahan tertentu lainnya.
2. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/
Kota.
3. Sebagai wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang Pemerintahan
yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.
Selain kewenangan-kewenangan umum yang telah disebutkan diatas, bagi Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota diwajibkan menyelenggarakan kewenangan sbb :
1. Pekerjaan Umum
2. Kesehatan
3. Pendidikan dan Kebudayaan
5. Perhubungan
4. Pertanian
6. Industri dan Perdagangan
Back
Next
7. Penanaman modal
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Koprasi dan
11. Tenaga Kerja.
Untuk Daerah Kota diwajibkan menyediakan kebutuhan Kota sesuai kondisi dan
kebutuhan Kota yang bersangkutan seperti :
 Pemadam kebakaran
 Kebersihan
 Pertamanan dan
 Tata Kota
Back
Next
Otonomi Daerah sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang No. 22
Tahun 1999 secara eksplisit merupakan kewenangan yang memiliki Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan
Pemerintahan di Daerah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di
Daerah. Karenanya Pemerintah Daerah harus menjadikan Otonomi Daerah dan
desentralisasi sebagai modal awal bagi upaya peningkatan pelayanan masyarakat
dan pembangunan Daerah yang berorientasi untuk kepentingan Daerah. Sehingga
paradigma “ Pembangunan di Daerah “ akan berubah menjadi “ Pembangunan
Daerah “, di Daerah, oleh Daerah, untuk kepentingan Daerah.
Back
Next
Hubungan Antara Pusat Dan Daerah dan Hubungan Antar Daerah
Pasal 4 ayat 1 dan 2, UU No.22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tidak lagi mempunyai hubungan hierarki.
Karenanya masing-masing Daerah secara Otonom mempunyai wewenang untuk :
1. Merencanakan
2. Melaksanakan
3. Mengawasi Pembangunan di Daerahnya
Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak lagi diatur dan tergantung kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Demikian pula halnya dengan Pemerintah
Provinsi tidak diatur dan tergantung pada Pemerintah Pusat, kecuali untuk tugas –
tugas tertentu yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi dan pembantuan.
Back
Next
Hubungan hierarki secara implisit sudah tidak ada lagi namun demikian hubungan fungsional dan koordinatif masih tetap diperlukan dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam alam desentralisasi yang demokratis yang
diwujudkan dengan Otonomi yang luas tersebut “ Pengarahan “ akan diganti
oleh “ Konsultasi dan Koordinasi yang mendalam dan meluas “ sehingga menghasilkan konsensus yang positif dan produktif, yang perlu dihindari adalah bahwa
Otonomi yang akan terjadi justru akan menghilangkan keduanya “ Pengarahan dan
Konsultasi “ sehingga menjadi anarkis bahkan menjauhkan kita dari tujuan Otonomi
Dalam kerangka Negara Kesatuan yang kita cita – citakan melalui Undang – Undang
No. 22 Tahun 1999 tersebut. Mencegah hal ini, menjadi tugas dan tanggung jawab
pembuat kebijakan dalam proses perencanaan untuk mengembangkannya.
Back
Next
Urusan – urusan dan wewenang yang sudah diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota kegiatannya tidak akan diusulkan ke Pusat melalui Provinsi.
Kegiatan – kegiatan yang sudah menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota cukup dikoordinasikan di tingkat Kabupaten/Kota bagi Kelurahan/Desa dan
Kecamatan yang ada di wilayahnya. Sedangkan usulan kegiatan yang mencakup
lintas Kabupaten atau Kota dan atau bersifat strategis Provinsi cukup dibahas di
tingkat Provinsi. Usulan kegiatan yang mencakup lintas Provinsi dan atau bersifat
kepentingan Nasional dapat diusulkan dan dibahas ditingkat Nasional. Didalam masa
transisi dan dimasa depan diharapkan akan lebih sederhana, bersifat konsultasi dan
koordinasi sebagai upaya pemadu – serasian antara perencanaan makro dan perencanaan regional serta Daerah. Usulan yang dibahaspun akan semakin sedikit jumlahnya.
Pendanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, mekanisme
dan dasar pengalokasiannyapun akan berubah sesuai dengan jiwa UU No.25/1999.
Back
Next
Dana transfer dari Pusat yang berupa alokasi umum akan bersifat “ Blok
Grant “ yang besarnya untuk setiap Daerah sudah tetap dan baku sesuai
Dengan formula yang saat ini sedang dirumuskan. Dengan demikian pada setiap
akhir Tahun Anggaran yang berjalan Daerah dapat memperkirakan berapa dana
yang akan diterimanya dari Pusat sebagai Dana Alokasi Umum.
Desentralisasi dan perluasan Otonomi Daerah adalah suatu kesempata yang baik
bagi penyelenggara Pemerintahan di Daerah dalam menunjukkan kinerjanya melayani masyarakat dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi Daerah untuk meningkatkan diri didalam menghadapi pelaksanaannya. Sehingga melalui desentralisasi dan perluasan Otonomi Daerah akan dihasilkan suatu penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang bersifat melayani masyarakat, efisien, demokratis, aspiratif,
Responsif, terbuka dan bertanggung jawab.
THE END
Back