Transcript HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMDA

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMDA
(STUDI KASUS PROVINSI NAD DAN PAPUA)
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
SEMESTER GENAP
DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA
2009
REFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH INDONESIA
• Suatu perubahan kearah perbaikan
tanpa merusak, atau sedapat mungkin
tetap dapat memelihara kontinuitas
yang telah ada oleh mereka yang
memimpin suatu sistem pemerintahan
DASAR PEMIKIRAN HUBUNGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
• Otonomi daerah berarti kewenangan atau otoritas lokal daerah
bersangkutan
• Hakekat otonomi daerah mengembalikan hak daerah dalam hal
inisiatif, prakartsa kreatif untuk masyarakatnya
• Daerah harus secara terkendali menyelenggarakan
kekuasaannya tanpa banyak campur tangan pemerintah pusat
• Implementasi otonomi daerah didukung segenap kemampuan
pemerintah daerah, struktur kelembagaaan kuat, dan
masyarakat sendiri
• Pemerintah daerah harus melakukan penataan kelembagaan
daerah agar kondusif bagi otonomi daerah
• Proses restrukturisai kelembagaan disertai dengan penyiapan
aparatur pemerintah profesional dan visioner
• Perlunya penyamaan persepsi semua pihak/stakeholder
otonomi daerah mewujudkan masyarakat yang lebih baik
PERIODISASI HUBUNGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
•
•
•
•
•
•
•
•
Era Berdirinya NKRI
Era RIS
Era Transisi I 1949-1950
Era Demokrasi Parlementer (1950-1957)
Era Demokrasi Terpimpin (1957-1965)
Era Stabilitas 1970-1980
Era Transisi II 1990-1999
Era 1999-2009
Sumber: Diolah dari Colin MacAndrews dan Ichlausul Amal (2002)
PERMASALAHAN
• Distribusi kewenangan yang tergambar sebagai piramida terbalik,
dimana kewenangan ditingkat pusat sangat besar dan di tingkat
daerah semakin mengecil terlebih-lebih pada Daerah
kabupaten/kota
• Hubungan Kepala Daerah dan DPRD yang kurang serasi
• Pendapatan daerah yang kecil menghambat bagi Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan
• Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Dinas-Dinas
Daerahnya, belum mencerminkan adanya suatu Lembaga yang
benar-benar dibentuk atas pertimbangan beban kerja atau volume
kerja.
• Tersumbatnya partisipasi dan peran serta masyarakat diakibatkan
adanya kecenderungan dan anggapan yang kuat bahwa
pemerintahlah yang memiliki tanggung-jawab yang besar dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan kebijakankebijakan publik.
PEMECAHAN MASALAH
•
•
•
•
•
Self regulating power
Self modifyin power
Local political support
Financial resources
Developing brain power
Sumber: Agus Syamsudin (1999:5)
TUGAS
• Setiap Kelompok Berdasarkan Topik Bekerja
Menyusun Indikator Berdasarkan Temuan
Dalam Berbagai Sumber
• Masukan Indikator Terpilih Tiap Topik
Berdasarkan Kesepakatan Kelompok Ke
Dalam Tabel
• Persiapkan Dengan Baik Untuk
Dipresentasikan Di Depan Kelas Minggu
Berikut
INDIKATOR UTAMA
PROVINSI NAD
Indikator
Indikator Utama
variabel
Demokrasi Lokal
Potensi Konflik Etnis-Religius
Politik Ekonomi Lokal
Birokrasi Pemda
Hubungan Pempus-Pemda
•Keistimewaan aceh didasarkan
pada sejarah
•Diberlakukannya Syariat islam
sebagai hukum positif
mewadahi keinginan
pemerintah daerah
INDIKATOR UTAMA
PROVINSI PAPUA
Indikator
Indikator Utama
variabel
Demokrasi Lokal
Potensi Konflik Etnis-Religius
Politik Ekonomi Lokal
Birokrasi Pemda
Hubungan Pempus-Pemda
•Pemerintah pusat tidak
menjawab keinginan pemerintah
daerah dalam pemeratan
pembangunan