Transcript ppt. OTONOMI DAERAH

Pendidikan Kewarganegaraan dan
Otonomi Daerah
Anggota Kelompok 9
1. Zaimmatun Nafi’ah
2. Bekti Sri Mulyani
3. Dwi Fitria Sari
4. Yuni Kusumastuti
5. Duwi Susanti
1301412001
1301412014
1301412093
1511412099
3401412103
Pengertian Otonomi
• Otonomi
bahasa yunani
autonomos/autonomia
keputusan sendiri /self ruling
hak memerintah dan menentukkan nasibnya
sendiri
Desentralisasi
pelimbahan kewenangan dari
pemerintah pusat pada pemerintah
daerah.
kehidupan
berbangsa
dan
bernegara
pusat
pemerintah
annya di
Jakarta
pembagian
kekayaan
tidak
merata dan
kurang adil
adanya
kesenjangan
sosial antar
satu daerah
dengan
daerah lain
sangat
mencolok.
Visi Otonomi Daerah
• Di bidang politik,
untuk melahirkan pemerintah daerah yang dipilih
secara demokrasi, penyelenggaraan pemerintah yang
yang responsif terhadap masyarakat luas
• Di bidang ekonomi,
menjamin lancarnya pelaksanaan ekonomi nasional di
daerah, pemerintah daerah dapat mengembangkan
kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan
pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya,
lahirnya prakarsa pemerintah daerah untuk
menawarkan fasilitas investasi,memudahkan perizinan
usaha
• Di bidang sosial dan budaya,
memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi,
karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya
sastra lokal untuk merespon positif dinamika
kehidupan disekitarnya dan kehidupan global.
Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi
Daerah
• Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerataan,
serta potensi dan keanekaragaman budaya
• Didasarkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung
jawab
• Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada
kabupaten dan kota, pada provinsi merupakan otonomi
terbatas
• Harus sesuai dengan konstitusi negara
• Harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom
Lanjutan...
• Harus meningkatkan peranan dan fungsi badan
legislatif daerah ( fungsi anggaran, pengawasan dan
legislasi )
• Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada
daerah provinsi untuk melaksanaan kewenangan
pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada
gubernur.
• Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan,
tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga
dari pemerintah dan daerah kepada desa.
Kesalahpahaman terhadap Otonomi
Daerah
• Pertama, otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang. Otonomi
diguanakan untuk memenuhi dan mencakupi kehidupannya sendiri.
• Kedua, daerah belum siap dan belum mampu. Hal ini keliru, karena
pemerintah daerah sudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan
dalam waktu yang sudah sangat lama dan berpengalaman dalam
administrasi pemerintahan
.
•Lanjutan..
.Ketiga, Pemerintah pusat akan melepaskan tanggung jawabnya
untuk membantu dan membina daerah. Pendapat ini salah,
pemerintah pusat tetap bertanggung jawab memberi dukungan dan
bantuan kepada daerah, baik dukungan keuangan maupun
penyelenggaraan pemerintah.
• Keempat, Daerah dapat melakukan apa saja. Daerah dapat
menempuh segala bentuk kebijakan sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan hukum dan UU yang berlaku secara nasional.
• Kelima, Otda akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan
memindahkan korupsi kedaerah.Hal ini benar, jika pemerintah
daerah menempatkan diri dalam kerangka sistem politik orde baru
Otonomi Daerah dan Pembangunan
Daerah
•
•
•
•
Fasilitas
Pemerintah daerah harus kreatif
Politik lokal yang stabil
Pemda harus menjamin kesinambungan
berusaha
• SEKIAN

WASSALAMUALAIKUM WR. WB