Transcript OTONOMI DAERAH - SMP Negeri 22 Bandar Lampung

BAB II OTONOMI DAERAH
By. RenviLia, S.Pd
SK 2. Memahami pelaksanaan Otonomi
Daerah

KOMPETENSI DASAR
 Mendeskripsikan
pengertian
otonomi
daerah



INDIKATOR
Menjelaskan hakekat
otonomi daerah
Menjelaskan pengertian
daerah otonom
Menyebutkan
perundang undangan
tentang otonomi daerah
Menyebutkan unsur
unsur pemerintah
daerah
SK 2. Memahami pelaksanaan Otonomi
Daerah
KOMPETENSI DASAR
 Mendeskripsikan
pengertian
daerah
otonomi
INDIKATOR
 Mengidentifikasi
pembagian urusan
pemerintahan pusat dan
daerah
 Mengidentifikasi hak
dan kewajiban daerah
otonom
 Menyebutkan tujuan
pembentukan otonomi
daerah
Menurut UU No.32 tahun 2004
Otonomi
daerah
adalah
hak,
wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
DaerahOtonom
Kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu dan
wewenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan perundangundangan
Ciri-ciri otonomi daerah menurut
UU No.22
 Demokrasi dan demokratisasi lebih ditekankan pada




peran serta masyarakat
Lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyat
Pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata
danbertanggung jawab
Tidak menggunakan sistem otonomi daerah
bertingkat
Menguatkan rakyat melalui DPRD
Tujuan Otonomi Daerah
 Meningkatkan pelayanan dan kesehatan masyarakat di
daerah agar semakin baik
 Memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur
dan megurus daerahnya sendiri sesuai dengan tradisi
dan adat istiadat
 Meringankan
beban pemerintah pusat agar
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
terutama didaerah lebih efektif dan efisien
 Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan
pemerataan di daerah
 Memberdayakan dan mengembangkan potensi
sumber daya alam dan masyarakat daerah agar mampu
bersaing dan profesional
 Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah
pusat dan daerah maupung antardaerah untuk
menjaga keutuhan NKRI
 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
 Mewujudkan kemandirian daerah dalam
pembangunan
Keuntungan Otonomi Daerah
 Masyarakat di daerah merasa diberi tanggung jawab yang
lebih untuk membangun daerahnya sendiri
 Sumber daya alam dan manusia yang terdapat di daerah
menjadi lebih diberdayakan
 Prioritas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan citacita dan keinginan masyarakat
 Pengawasan masyarakat terhadappembangunan menjadi
lebih efektif
 Kebijakan yang diambil pemerintah menjadi lebih sesuai
dengan ciri, karakter dan tradisi daerah setempat
 Masyarakat didaerah makin terpacu untuk berpartisipasi
aktif dalam pembangunan
Dasar HukumOtonomi Daerah
 UUD 1945
 Ketetapan
MPR RI no. XV/MPR/1998 tentang
penyelenggaraan otonomi daerah
 Ketetapan MPR RI No.IV/MPR/2000 tentang
rekomendasi
Kebijakan
dalam
penyelenggaan
otonomi Daerah
 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
(Pengganti UU No. 22 tahun 1999)
 UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
(Pengganti UU No. 25 tahun 1999)
Perangkat Otonomi Daerah
 Gubernur
 Bupati atau walikota
 Perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah (DPRD tingkat I dan DPRD
tingkat II)
Hak daerah dalam Otonomi daerah
pasal 21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mengatur
dan
mengurus
sendiri
urusan
pemerintahannya
Memilih pemimpin daerah
Mengelola aparatur daerah
Mengelola kekayaan daerah
Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya alam lainnya yang berada di
daerah
Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan
Kewajiban daerah pasal 22
 Melindungi








masyarakat, menjaga persatuan dan
kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
Mengembagkan kehidupan demokratis
Mewujudkan keadilan dan pemerataan
Meningkatkan fasilitas dasar pendidikan
Meningkatkan pelayanan kesehatan
Menyediakan fasilitas sosial dan umum yang layak
Mengembangkan sistem jaminan sosial
Mengelola administrasi kependudukan
 Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
 Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
 Melestarikan lingkungan hidup
 Melestarikan nilai sosila budaya
 Membentuk dan menerapkan peraturan Perundang-
undangan sesuai dengan kewenangannya
 Kewajiban lain yang diatur dalam
Perundang-Undangan.
peraturan
Sumber Pendapatan daerah
menurut UU No. 23 tahun 2004 bersumber dari:
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hasil pajak daerah
Hasil retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah
PAD yang lain: jasa giro,komisi, potongan
harga,pendapatan bunga dsb
b. Dana Perimbangan
• Dana bagi hasil
• Dana alokasi umum (DAU)
• Dana alokasi khusus (DAK)
a.
•
•
•
•
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah
•
•
Hibah,dapat berupa uang, barang atau jasa yang
berasal dari pemerintah pusat, masyarakat maupun
badan usaha baik dari dalam mapun luar negeri
Pendapatan dana darurat dari pemerintah pusat
yang berasal dari APBN
Prinsip-prinsip Otonomi daerah
1. Otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan
kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan diluar yang menjadi urusan
pemerintah pusat yang ditetapkan dalam UU
2. Otonomi yang Nyata artinya bahwa untuk
menangani urusan pemerintahan dilaksanakan
berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang
senyatanya telah ada dan berpotensi untuk
tumbuh,hidup dan berkembang sesuai dengan
potensi dan kekhasan daerah
3. Otonomi yang betangguung jawab artinya
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus
benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud
pemberian otonom.
Asas – Asas Otonomi daerah
 Sentralisasi : pemusatan kekuasaan pemerintahan
negara pada pemerintah pusat
 Desentralisasi: penyerahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom
untukmengurus dan mengatur urusan pemerintahan
dalam sistem NKRI
 Dekonsentrasi
:
pelimpahan
wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah dan atau kepada vertikal
diwilayah tertentu
 Tugas pembantuan: penugasan dari pemerintah
daerah
dan
atau
desa
dengan
kewajiban
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada
yang menugaskan.
DAMPAK POSITIF OTDA
 Pembangunan ekonomi lebih
baik
 Kesejahteraan warga
masyarakat akan meningkat
 Pembangunan fasilitas umum
meningkat
 Iklim usaha masyarakat akan
lebihi baik
 Setiap
daerah
bisa
memaksimalkan
potensi
masing-masing
 Daerah punya kewenangan
untuk
mengatur
dan
memberikan
kebijakan
tertentu
 Adanya
desentralisasi
kekuasaan
DAMPAK NEGATIF OTDA
 Daerah yang miskin akan
sedikitlambat berkembang
 Tidak adannya koordinasi
dengan darah tk. 1 karena
merasa yang punyaotonomi
adalah daerah kab/kota
 Terjadi kesenjangan sosial
karena kewenangan yang
diberikan pemerintah pusat
bukan pdatempatnya
 Pemimpin
sering
lupa
tanggung jawabnya terhadap
negara