Transcript bab II Power Poin OTDA

Dasar Hukum
ketetapan MPR RI Nomor
XV/MPR/1998
. UU No. 32
Tahun 2004
dan UU no. 33
tahun 2004
DASAR
HUKUM
OTONOMI
DAERAH
UUD
1945
pasal 18
INDIKATOR
 Mendefinisikan
pengertian otonomi
daerah
 Menjelaskan asas-asas
otonomi daerah
 Menjelaskan tujuan
otonomi daerah
Pengertian
Otonomi Daerah
 Otonomi Daerah : hak,
wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintah
dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai peraturan
perundang-undangan
 Istilah otonomi berasal
dari bahasa Yunani
yaitu autos yang
artinya sendiri dan
nomos yang artinya
aturan
Asas-Asas
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Tugas Perbantuan
Desentralisasi
penyerahan wewenang oleh
pemerintah pusat kepada
daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus urusan
pemerintahan dalam system
NKRI.
Pelimpahan wewenang
pemerintah oleh pemerintah
pusat kepada gubernur sebagai
wakil pemerintahan pusat dan
atau kepada instansi vertical di
wilayah tertentu.
Penugasan dari
pemerintah pusat kepada
daerah atau desa dari
pemerintah provinsi kepada
kabupaten / kota dan atau
desa. Serta dari
pemerintahan kabupaten /
kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas
tertentu.
TUJUAN OTONOMI DAERAH
 Meningkatkan pelayanan
dan kesejahteraan
masyarakat di daerah.
 Memberi kesempatan pada
daerah untuk mengatur
dan mengurus daerahnya
sendiri sesuai tradisi dan
adat istiadatnya.
 Meringankan beban
pemerintah.
 Memberdayakan
potensi alam agar
daerah mampu
bersaing dan
professional.
KEWENANGAN
 Pemerintah Pusat :
1.
2.
3.
4.
5.
Politik Luar negeri
Pertahanan dan
keamanan
Ekonomi, Fiskal (mata
uang)
Agama/ religi
Hukum/ peradilan
 Pemerintah Daerah :
1.
2.
3.
4.
5.
Pajak retribusi daerah
PILKADA
SDA yang ada didaerah
PAD (Pendapatan Asli
Daerah)
Aturan daerah (perda)
SYARAT MENJADI DAERAH OTONOM :
 Syarat administrasi :
1. Adanya persetujuan
DPRD dan Kepala
daerah
2. Rekomendasi dari
menteri dalam negeri
 Syarat teknis :
SDM dan SDA
2. Sosial budaya
3. Luas daerah
4. Politik dan hankam
1.
 Syarat fisik wilayah :
Lima kabupaten untuk
propinsi
2. Lima kecamatan untuk
kabupaten
3. Empat kecamatan
untuk kota.
1.
Macam –macam bentuk
otonomi daerah
1. Otonomi luas :
Kewenangan mengatur daerahnya sendiri seluas
luasnya
2. Otonomi nyata :
Keleluasaan daerah untuk mengatur daerahnya
sendiri berupa tugas, wewenang dan kewajiban
3. Otonomi bertanggung jawab :
Penyelengaraan daerah harus sesuai dengan
tujuan dan maksud pemberian otonomi.
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
 OTDA dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)
 Lembaga eksekutif daerah : Gubernur dan wakil
 Lembaga legislatif daerah : DPRD dan
perangkatnya
 Gubernur terpilih akan dilantik dan diambil
sumpahnya didepan anggota DPRD atas izin dari
presiden melalui menteri dalam negeri
 Masa jabatan gubernur dan wakil adalah 5 tahun,
maksimal berkuasa 2 priode (10 tahun)
FUNGSI DAN HAK DPRD :
 Fungsi :
1. Legislasi : membentuk perda
2. Anggaran : menyusun APBN/APBD
3. Pengawasan : pengawasan kinerja gubernur
 Hak :
1. Interplasi : meminta keterangan tentang
kebijakan
2. Angket : melakukan penyelidikan kasus tertentu
3. Berpendapat : menyatakan pendapatnya
Faktor keberhasilan OTDA :
 SDM (sumber daya Manusia)
 Keuangan daerah
 Sarana dan prasarana
 Pengelolaan daerah dan manajemen
PERSOALAN YANG SERING MUNCUL DALAM
OTDA :
1. Konflik antar daerah
2. Ketimpangan kemajuan daerah yang miskin dan
kaya
3. Terjadinya KKN didaerah.
Latihan soal : Bab II
1. Pada masa pemerintahan siapa otonomi daerah
dilaksanakan dan siapa yang bertanggungjawab ?
2. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah?
3. Sebutkan asas dalam pelaksanaan otonomi
daerah ?
4. Apakah yang dimaksud dengan asas
desentralisasi ?
5. Sebutkan syarat fisik wilayah berdirinya daerah
otonom ?
6. Sebutkan kewenangan daerah otonom ?
7. Sebutkan tujuan dari pelaksanaan otonomi
daerah?
Kompetensi Dasar 2.2
Menjelaskan pentingnya
partisipasi masyarakat dalam
perumusan kebijakan publik di
daerah.
KEBIJAKAN PUBLIK
 Kebijakan publik (policy) adalah : rangkaian konsep
atau dasar yang dijadikan pedoman dalam pemerintah
daerah bagi masyarakat secara umum
 Tujuan : mewujudkan ketertiban,hak dan
kesejahteraan dalam masyarakat
 Partsispasi masyarakat dalam kebijakan publik yaitu
ikut serta/ Berperan aktif dalam kegiatan/Program
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
 Dipengaruhi oleh :
Kebutuhan masyarakat
2. Interest/ kepentingan masyarakat
3. Adat istiadat setempat
4. Sifat-sifat komunal didaerah
 Bentuk partisipasi masyarakat dalam :
1. Perda (peraturan daerah)
2. PerGub (peraturan gubernur)
3. KepGub (keputusan gubernur)
4. InsGub (instruksi gubernur)
1.
Macam-macam bentuk kebijakan publik :
1. Kebijakan ekstratif : berupa penyerapan
sumberdaya yang ada didaerah/masyarakat
(pajak)
2. Kebijakan
distributif
:
kebijakan
pelaksanaan distribusi sumberdaya alam
didaerah (BBM)
3. Kebijakan regulatif : kebijakan yang
mengatur prilaku dimasyarakat (Perda)
Proses Perumusan Kebijakan
Kesesuaian otonomi daerah
dengan Nilai Pancasila :
1.
2.
3.
4.
5.
Ketuhanan yang maha esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia