Transcript OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH Slamet Sugiharto 2009

OTONOMI DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Slamet Sugiharto
Widyaiswara Utama
Pusdiklat Depdagri Regional Yogyakarta
2009
TIU
mampu memahami, menjelaskan makna, konsep, prinsip,
permasalahan dan kebijaksanaan otonomi daerah dan
pembangunan daerah dalam sistem NKRI
TIK
Memahami dan menjelaskan:
 Tujuan, prinsip pelaksanaan dan pokok-pokok
kebijakan otonomi dan pembangunan daerah
 Permasalahan otonomi dan pembangunan daerah
 Keterkaitan otonomi daerah dengan pembangunan
 Keterkaitan antara otonomi daerah dan
pembangunan daerah
MATERI POKOK

Pengertian otonomi dan pembangunan
daerah

Perkembangan otonomi

Pembangunan daerah
OTONOMI




Auto: sendiri
Nomia (nomy): aturan
Otonomi: mengatur diri sendiri
Dalam pemerintahan:
• Pelimpaham sebagian kewenangan,
tugas, kewajiban dan tanggung jawab
dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah
PERKEMBANGAN OTONOMI
 1903: Desentralisasi Wet: Dh Swapraja
 1945: UU No 1/1945: penekanan pd dekonsentrasi. Komite
Nasional Daerah diangkat Pemerintah Pusat. KDH dipilih dr
anggota Komite
 1948: UU No 22/1948: Eksekutif ada di DPRD dan sehari2
dilaksanakan oleh DPD. KDH adalah Ketua DPD, diangkat
oleh Pem Pusat dr calon usulan DPRD. KDH bisa diangkat
dr Pamong Praja secara langsung
 1957: UU No 1/1957: penekanan pd desentralisasi
(otonomi seluas2nya) menimbulkan keresahan di kalangan
Pamng Praja
 1959: Penetapan Presiden No 6/1959: Pemda adalah KDH
dan DPRD. KDH juga Ketua DPRD. BPH dipilih dr anggota
DPRD dan membantu KDH debagai eksekutif
 1965: UU No 18/1965: KDH tidak lagi sbg Ketua DPRD,
penekanan pd desentralisasi (otonomi seluas2nya)
PERKEMBANGAN OTONOMI
 1974: UU No 5/1974: desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.otonomi
yang nyata dan bertanggung jawab. Pemda
adalah KDH dan DPRD
 1999: UU No 22/1999: penekanan pd
desentralisasi (otonomi seluas2nya).Legislatif:
DPRD, Eksekutif: KDH. KDH diangkat,
bertanggung jawab kpd dan diberhentikan oleh
DPRD.
 2004: UU No 32/2004
OTONOMI DAERAH
UU NO. 32/2004
• Hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
PRINSIP OTONOMI DAERAH
(PENJELASAN UU 32/2004)
• Otonomi seluas-luasnya
• Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab
• Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan selalu memperhatikan
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam
masyarakat
• Menjamin keserasian hubungan antara Daerah dg
Daerah lainnya, Daerah dg Pusat
• Memelihara dan menjaga keutuhan NKRI
• Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan
fasilitasi
Pemberian Otonomi Luas
diarahkan untuk:
 Mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat
 Meningkatkan daya saing dengan
memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan, serta keanekaragaman daerah
URUSAN WAJIB YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMDA PROVINSI
(UU NO. 32/2004)
Urusan dalam skala propinsi yang meliputi:
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat
d. Penyediaan sarana dan prasaranan umum
e. Penanganan bidang kesehatan
f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya
potensial
g. Penanggulangan masalah sosial lintas`kabupaten/kota
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas`kabupaten/kota
KEWENANGAN PEMDA
PROVINSI (LANJUTAN)
i.
Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah termasuk lintas kabupaten/kota
j.
Pengendalian lingkungan hidup
k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas`kabupaten/kota
l.
Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
n. Pelayann administrasi penanaman modal termasuk lintas
kabupaten/kota
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum
dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundangan
PEMBANGUNAN NASIONAL
(UU 25/2004)

Upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam rangka
mencapai tujuan bernegara
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah disusun perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional (pasal
150 ayat (1)).
 Perencanaan pembangunan daerah disusun
sesuai kewenangannya yang dilaksanakan
oleh Bappeda (pasal 150 ayat (2)).
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Perencanaan pembangunan daerah
didasarkan pada data dan informasi yang
akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
(pasal 152 ayat (1))
 Perencanaan pembangunan daerah
disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan (pasal 153)
Formulasi tujuan
Evaluasi
Formulasi sasaran
Implementasi
Perencanaan
implementasi
Rencana yang
dipublikasikan
Pengumpulan dan
Analisis data
Identifikasi
alternatif/Pilihan
Penilaian komparasi
Alur Perencanaan dan Penganggaran
Pedoman
Pedoman
RPJP
Nasional
Diacu
RPJM
Renja
- KL
Dijabarkan
Nasional
Rincian
APBN
RKP
RPJM
Dijabarka
n
RAPBN
Pedoman
APBN
Diserasikan melalui
Musrenbang
RKP
Pedoman
Daerah
Daerah
Renstra
SKPD
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian
APBD
Diacu
Pedoman
UU SPPN
Renja SKPD
Pedoman
UU KN
Pemerintah
Daerah
Daerah
Pedoman
RKA-KL
Diacu
Diperhatikan
RPJP
Pedoman
Pemerintah
Pusat
Pedoman
Renstra
KL
LIMA PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN
Politik
Teknokratik
Parsitipatif
Top-down
Bottom-up
PENDEKATAN POLITIK

Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah
dilihat sebagai proses perencanaan:


Rakyat memilih berdasarkan program
pembangunan yang ditawarkan calon
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) adalah penjabaran agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan calon pada
saat kampanye
PENDEKATAN TEKNOKRATIK


Menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara
fungsional bertanggung jawab
Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan:


Ka Bappenas
Ka Bappeda
PENDEKATAN PARTISIPATIF


Melibatkan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders)
Untuk mendapatkan aspirasi dan
menciptakan rasa memiliki
PENDEKATAN TOP-DOWN N
BOTTOM-UP



Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan
Penyelarasan proses melalui Musrenbang
Musrenbang:

Forum antar pelaku dalam rangka menyusun
rencana pembangunan nasional dan daerahDari
tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota,
propinsi dan Nasional
PERINGKAT PROPINSI B ERDASARKAN
KEGIATAN EKONOM I (de ngan M igas )
Ma luku Uta ra
1,99
Goronta lo
2,25
Ma luku
3,41
Be ngkulu
5,92
Ke p. Ba ngka Be litung
7,25
Sula w e si Te ngga ra
8,03
Nusa Te ngga ra Timur
8,68
11,15
Sula w e si Uta ra
11,2
Sula w e si Te nga h
13,13
Ja mbi
13,8
PROPINSI
Ka lima nta n Te nga h
Nusa Te ngga ra Ba ra t
15,75
DIY
16,52
Ka lima nta n Se la ta n
20,53
Ka lima nta n Ba ra t
21,65
Ba li
22,06
Pa pua
23,09
La mpung
28,24
Suma te ra Ba ra t
29,12
NAD
35,47
Sula w e si Se la ta n
36,55
49,68
Suma te ra Se la ta n
67,66
Ria u
Suma te ra Uta ra
86,74
Ka lima nta n Timur
88,78
156,73
Ja w a Te nga h
214,3
Ja w a Ba ra t
226,96
Ja w a Timur
254,74
DI Ja ka rta
581,95
Ba nte n
0
200
400
Tri l l i u n Rp.
600
800
Human Development Report 2006 (UNDP)
NEGARA
HARAPAN
HIDUP
(TAHUN)
TINGKAT
MELEK
HURUF (%)
ANGKA
PARTISI-PASI
SEKOLAH
GABUNGAN (%)
PDB PER
KAPITA
(PPP US $)
HDI 2006
RANGKING
(174 NEGARA)
High Human Development
NORWEGIA
79,6
99,0
100
38.454
0,965
1
USA
77,5
99,0
93
39,676
0,948
8
JEPANG
82,2
99,0
85
29.251
0,949
7
SINGAPURA
78,9
92,5
87
28,077
0,916
25
BRUNEI
76,6
92,7
77
19.210
0,871
34
MALAYSIA
73,4
88,7
73
10,276
0,805
61
M edium Human development
LIBIYA
73,8
82
94
7.57
0,798
64
THAILAND
70,3
92,6
74
8.090
0,784
74
PHILIPINA
70,7
92,6
82
4.614
0,763
84
INDONESIA
67,2
90,4
68
3.609
0,711
108
VIETNAM
70,8
90,3
63
2.745
0,709
109
KAMBOJA
56,5
73,6
60
2.423
0,583
129
MYANMAR
60,5
89,9
49
1.027
0,581
130
LAOS
55,1
68,7
61
1.954
0,553
133
53,2
55
1.536
0,495
147
Low Human Development
TOGO
54,5
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
30 PROPINSI DI INDONESIA SESUAI IHDR 2004
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PROPINSI
ANGKA
HARAPAN
HIDUP (TH)
ANGKA MELEK
RATA-RATA
PENGELUARAN
HURUF DEWASA LAMA SEKOLAH
PER KAPITA
(%)
(TH)
(RIBU RUPIAH)
NILAI IPM
RANGKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DKI Jakarta
Sulawesi Utara
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kalimantan Timur
Riau
Kalimantan Tengah
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Bali
Jambi
Banten
Maluku
Jawa Tengah
Bengkulu
NAD
Sumatera Selatan
Jawa Barat
Lampung
Maluku Utara
Bangka Belitung
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Kalimantan Selatan
Gorontalo
Jawa Timur
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Barat
NTT
Papua
NTB
72,3
70,9
72,4
69,4
68,1
69,4
67,3
66,1
70,0
66,9
62,4
65,5
68,9
65,4
67,7
65,7
64,5
66,1
63,0
65,6
68,6
63,3
61,3
64,2
66,0
65,1
64,4
63,8
65,2
59,3
92,2
98,8
85,9
95,2
96,5
96,4
96,1
95,1
84,2
94,7
93,8
96,3
85,7
93,0
95,8
94,1
93,1
93,0
95,8
91,7
83,5
93,3
93,3
95,2
83,2
88,2
86,9
84,1
74,4
77,8
10,4
8,6
8,1
8,5
8,3
7,6
8,4
8,0
7,6
7,4
7,9
8,0
6,5
7,6
7,8
7,1
7,2
6,9
8,4
6,6
6,8
7,3
7,0
6,5
6,5
7,3
6,3
6,0
6,0
5,8
616,9
587,9
611,3
591,6
588,3
585,8
589,2
589,0
596,3
585,6
608,7
576,3
594,2
586,6
557,5
582,9
592,0
583,3
583,4
588,2
586,7
580,2
596,2
573,3
593,8
577,9
580,4
563,1
578,2
583,1
0,756
0,713
0,708
0,700
0,691
0,691
0,688
0,675
0,675
0,671
0,666
0,665
0,663
0,662
0,660
0,660
0,658
0,658
0,658
0,654
0,653
0,644
0,643
0,641
0,641
0,641
0,629
0,603
0,601
0,578
INDONESIA
66,2
89,5
7,1
591,2
0,658
•
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
20 KABUPATEN/KOTA TERPILIH DI INDONESIA SESUAI IHDR 2004
NO
KABUPATEN KOTA
•
A
10 TERATAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jakarta Timur
Jakarta Selatan
Yogyakarta
Jakarta Utara
Jakarta Barat
Denpasar
Jakarta Pusat
Manado
Palangkaraya
Pemantang Siantar
B
10 TERBAWAH
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ANGKA
HARAPAN
HIDUP (TH)
ANGKA MELEK
RATA-RATA
PENGELUARAN
HURUF DEWASA LAMA SEKOLAH PER KAPITA
(%)
(TH)
(RIBU RUPIAH)
NILAI IPM
RANGKING
72,5
71,7
72,9
72,2
72,3
72,4
70,7
71,5
72,9
70,9
98,5
98,3
94,9
98,2
97,9
94,7
98,1
99,8
98,8
98,7
10,9
10,7
10,7
9,8
10,0
10,7
10,5
10,9
10,5
10,3
614,1
619,1
615,4
616,7
614,4
614,2
617,2
595,5
591,4
606,9
0,760
0,757
0,753
0,751
0,750
0,749
0,748
0,742
0,742
0,741
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumenep
Sitobondo
Lombok Timur
Lombok Barat
Bondowoso
Nabire
Lombok Tengah
Sumba Barat
Sampang
Jayawijaya
61,2
61,5
57,7
57,9
59,0
66,1
57,5
62,4
57,5
64,7
69,6
66,6
75,5
72,9
65,3
75,5
68,1
71,6
56,2
32,0
4,1
4,5
5,5
5,0
4,7
5,0
4,8
5,3
2,9
2,2
592,5
590,6
582,3
577,8
583,3
499,1
583,3
526,0
580,0
570,2
0,565
0,562
0,561
0,550
0,541
0,541
0,539
0,534
0,497
0,470
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
INDONESIA
66,2
89,5
7,1
591,2
0,658
AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
SASARAN KEEMPAT adalah meningkatnya pelayanan kepada
masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan
kepemerintahan daerah yang baik.
PRIORITAS
•
REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
– Penataan Peraturan Perundang-undangan
 Sinkronisasi dan Harmonisasi Undang-undang Sektoral dan Daerah
– Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah
 Aparat Pemda sebagai Pelayan Masyarakat yang Profesional
– Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
 Kelembagaan yang Efektif dan Efisien dengan Manajemen Modern
– Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
 Kemandirian Daerah dalam Pendanaan Pembangunan
– Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
 Peran Provinsi dan Kerjasama Antar Daerah, terutama Daerah
perbatasan
– Penataan Daerah Otonomi
 Terhadap keinginan pembentukan Daerah Otonomi baru
AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SASARAN KEDUA adalah berkurangnya kesenjangan pembangunan
•
PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
– Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 Peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan khususnya di
luar Jawa
 Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
 Peningkatan kerjasama ekonomi sub-regional
 Peningkatan kerjasama antar daerah.
–
Pengembangan Kawasan Tertinggal
 Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi dengan menerapkan
skim seperti subsidi keperintisan, dan lain-lain
 Peningkatan keterkaitan kegitan ekonomi di wilayah tertinggal
dengan pusat pertumbuhan.
–
Pengembangan Perkotaan
 Peningkatan peran dan fungsi kota menengah dan kecil, terutama di
luar Jawa sebagai penghela pertumbuhan wilayah;

Pengendalian pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan.
–
Pengembangan Wilayah Perbatasan
 Fasilitasi pemda agar wilayah perbatasan menjadi
beranda depan
 Pengamanan wilayah perbatasan dari kegiatan illegal
 Pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat
pertumbuhan
–
Pemulihan Kawasan Konflik
 Rehabilitasi sarana dan prasarana sosial ekonomi
 Percepatan proses rekonsiliasi
–
Penataan Ruang

–
Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan
menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan
keseimbangan pembangunan antar fungsi;
Pengelolaan Pertanahan
 Penegakan hukum yang adil dan transparan
 Pembuatan peta dasar dan pembangunan sistem
pendaftaran tanah
 Pengembangan sistem informasi pertanahan
• PEMBANGUNAN PERDESAAN
– Dengan lintas program yang dilaksanakan di kawasan
perdesaan untuk:
 meningkatkan kegiatan ekonomi di perdesaan antara
lain melalui pengembangan agribisnis dan KUKM di
perdesaan;
 meningkatkan sarana dan prasarana perdesaan,
antara lain mencakup pengembangan jaringan irigasi,
pembangunan jalan dan jembatan, pelayanan air
minum, serta listrik perdesaan;
 meningkatkan kualitas sumber daya manusia di
perdesaan melalui program pendidikan, kesehatan,
dan keluarga berencana;
 meningkatkan pengelolaan pertanahan dan tata ruang
di perdesaan;
 meningkatkan perlindungan sumber daya alam dari
kegiatan pemanfaatan yang tidak terkendali dan
eksploitatif di perdesaan, terutama kawasan-kawasan
konservasi dan kawasan lain yang rentan terhadap
kerusakan.
Puas atau Tidak Puas kah Anda dengan kinerja
aparat birokrasi/PNS dalam melayani beberapa
urusan di daerah Anda berikut ini?
Pelayanan ekonomi
37,2
45,8
17
Pelayanan hukum
37,2
45,8
17
66,2
Keamanan dan ketertiban masyarakat
30,8
78,8
Kebutuhan beribadah
16
60,9
Pendidikan masyarakat
32,7
65,8
Kebutuhan kesehatan masyarakat
Administrasi kegiatan usaha
32,2
Administrasi pertanahan
31,1
34,2
0%
41,5
20%
27,4
37,1
Puas
14,2
43,2
40%
Tidak Puas
8,3
33,6
53,7
Administrasi kependudukan
5,2
6,4
25,9
48,7
Administrasi kendaraan bermotor
3
60%
80%
Tidak Tahu
KOMPAS, 17/7/2006
3,1
100%
Setuju atau Tidak Setuju kah Anda dengan
beberapa pernyataan berikut ini?
Berurusan dengan
PNS makan waktu
lama
59,60%
PNS gampang
disuap
35,20%
56,50%
PNS sudah bekerja
dengan disiplin
36,50%
37,10%
PNS sudah bebas
dari kepentingan
politik
7,00%
58,60%
30,70%
0%
5,20%
4,30%
53,70%
20%
40%
Setuju
Tidak Setuju
15,60%
60%
80%
Tidak Tahu
KOMPAS, 17/7/2006
100%
Da la m be be ra pa se gi be rikut, Pua s a ta u Tida k Pua s
ka h Anda kine rja a pa ra t birokra si/PNS da la m me la ya ni
ke pe ntinga n umum di da e ra h Anda se la ma ini?
Kesigapan
39,7
55,8
67,9
Keramahan
Kecermatan kerja
28,5
42
51
35,9
Disiplin kerja
4,5
3,6
5,9
58,2
5,9
Efektivitas kerja
39,5
55,5
5
Kecepatan kerja
39,7
54,8
5,5
0%
20%
puas
40%
60%
tidak puas
80%
tidak tahu
KOMPAS, 17/7/2006
100%
PEMBERDAYAAN
 Suatu
upaya untuk
meningkatkan kemampuan dan
kemandirian, baik dibidang
ekonomi, sosial budaya dan
politik.
BIDANG EKONOMI

Upaya peningkatan pendapatan dan tingkat
kesejahteraan hidup yang bertumpu pada
kekuatan ekonomi sendiri.
BIDANG SOSIAL - BUDAYA

Upaya peningkatan kehidupan sosial – budaya
yang berakar pada nilai-nilai budaya yang dimiliki
oleh masyarakat setempat.
BIDANG POLITIK

Upaya peningkatan kemampuan untuk mengambil
keputusan sendiri, dari proses perencanaan
pemantauan, evaluasi.
FAKTOR2 KEBERDAYAAN
1.
2.
3.
4.
Memperkuat Pendidikan
Memperkuat Kesehatan
Memperkuat Penguasaan
Masyarakat terhadap Sumber –
sumber Ekonomi
Mengembangkan nilai-nilai Sosial
Buadaya Masyarakat
UNSUR – UNSUR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberian Motivasi (motivating);

Pemberian Penguatan (empowering);

Pemberian Perlindungan (protecting).
Mengapa partisipasi
dua alasan


Pertama, hal itu menjamin bahwa warga
bisa berperan, berkontribusi dan
memperoleh layanan pembangunan yang
baik;
Kedua, partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas dapat membangun checksand-balance, karena janji-janji pejabat
dan anggota DPRD dapat dikontrol melalui
saluran-saluran organisasi masyarakat
yang mewakili aspirasi konstituennya.
model yang telah diadopsi
daerah untuk memperbaiki dan mengangkat
kualitas maupun kuantitas partisipasi warga
(1) Model penerbitan kerangka hukum
dan peraturan.
(2) Model perbaikan mekanisme
perencanaan dan penganggaran.
(3) Model fasilitasi dan penguatan forum
deliberatif.
(4) Model ketersediaan sumber daya
(dana).
Potensi Pengembangan Partisipasi Masyarakat (1)

Partisipasi dapat menjadi faktor untuk
melakukan koreksi dari kebijakan daerah
yang penting seperti perencanaan dan
alokasi anggaran.
• Efek dari tindakan koreksi ini semakin tinggi di
daerah-daerah dimana masyarakat warganya aktif
dan dimana aturan daerah yang ada mendukung.

Pelibatan warga dan organisasi masyarakat
warga dalam tata pemerintahan menjadi
sumber munculnya pendekatan dan program
pembangunan yang lebih inventif dan
inovatif.
• Hal itu lebih berkembang di dalam situasi dimana
pimpinan daerah dan elit setempat juga memiliki
cara berpikir yang inovatif.
Potensi Pengembangan Partisipasi Masyarakat (2)

Keterlibatan aktif kelompok marjinal
berpotensi menjadi alat untuk
menghasilkan program yang bersifat
afirmatif dan menghapus kebijakan yang
bersifat diskriminatif.
• Semakin terorganisir kelompok marjinal,
semakin tinggi kemungkinan mereka untuk
memiliki kemampuan mempengaruhi.

Proses partisipatoris berpotensi menjadi
media komunikasi yang bisa mengurangi
potensi konflik dengan syarat forum
dikelola sebagai forum deliberatif.
Beberapa kelemahan yang mempengaruhi
kualitas dan efektivitas partisipasi:
PEMDA

Belum meratanya pemahaman di jajaran
pemerintahan (termasuk DPRD) tentang
• pentingnya dan apa keuntungan kongkrit dari partisipasi.
• apa dan bagaimana cara melakukan partisipasi yang baik,


Belum meratanya kemauan politik di jajaran
pemerintahan (termasuk DPRD) untuk tidak melihat
partisipasi sebagai formalitas proyek.
Inisiatif partisipasi juga tidak jarang tergantung
pada keinginan individu/kelompok kecil tertentu,
tentunya hal ini bisa mengancam keberlanjutan
suatu prakarsa, khususnya pada saat terjadi
pergantian posisi (mutasi jabatan).
Beberapa kelemahan yang mempengaruhi
kualitas dan efektivitas partisipasi:
PERATURAN
 Kebijakan dan peraturan yang mengatur proses
partisipasi dalam tata pemerintahan daerah (mis.
Perda Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas)
tidak cukup mengikat dan tidak memberikan
insentif yang cukup berarti untuk diterapkan secara
serius dan berkelanjutan:
• Di beberapa daerah, peraturan tersebut tidak disusun
melalui proses yang partisipatif, dan kurang tersosialisasi
dengan baik.
• Walaupun di kebanyakan daerah prosesnya dilakukan
secara partisipatif, ternyata kompromi politik dalam
penyusunan peraturan ini menyebabkan pengurangan efek
sangsi dan daya paksanya.
• Sementara itu proses monitoring dan penegakan hukum
dari aturan-aturan ini juga belum menjadi prioritas dari
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi
Beberapa kelemahan yang mempengaruhi
kualitas dan efektivitas partisipasi:



Forum-forum warga atau forum multi-pihak yang
berpotensi menjadi media penyalur suara warga
seringkali tidak memiliki kemampuan untuk
mengembangkan dan mempertahankan diri
menjadi lembaga yang demokratis dan kuat.
Anggota atau peserta forum membutuhkan
penguatan-penguatan untuk menjadikan dirinya
lebih kompeten dalam berpartisipasi.
Walaupun masalah yang dihadapi setiap forum
dan asosiasi berbeda secara detilnya, ada
beberapa persoalan dasar yang dihadapi yaitu
yang terkait dengan aspek kepemimpinan,
transparansi, kompetensi, dan akses
terhadap sumber daya.
pra-kondisi bagi terbangunnya
partisipasi yang berkualitas




Pertama, adanya kepemimpinan, kemauan
dan sikap yang mendukung dari para
pengambil keputusan maupun staf level
menengah;
Kedua, adanya kultur berasosiasi yang
menghasilkan warga yang kompeten;
Ketiga, adanya kewenangan dan sumber
daya;
Keempat, adanya kebijakan lokal yang
mendukung.
tiga karakteristik
forum partisipasi yang ideal



Berpengaruh: proses yang berlangsung
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi
kebijakan dan pengambilan keputusan,
Inklusif: merepresentasikan populasi dan
terbuka terhadap perbedaan cara pandang
maupun nilai-nilai, serta memberikan
kesempatan yang sama bagi semua pihak
untuk berperan serta,
Deliberatif: proses yang dijalankan harus
memungkinkan adanya dialog yang terbuka,
membuka akses terhadap informasi, saling
menghargai, ruang untuk saling memahami
dan membangun kerangka isu bersama, dan
menuju kepada kesepakatan bersama
DAYA SAING

Kemampuan daya tarik
(attractiveness) atau kemampuan
membentuk dan menawarkan
lingkungan paling produktif dan
kinerja unggul yang berkelanjutan
bagi dunia usaha (termasuk menarik
talenta, investasi, dan faktor
bergerak lainnya)
PENENTU DAYA SAING 1
• Lingkungan fisik
– Infrastruktur
– Sumber daya alam
• Lingkungan peraturan perundangan
– Kelembagaan
– Perijinan
– Insentif
• Lingkungan sikap mental
– Sikap perilaku penduduk
– Sikap perilaku birokrat
PILAR DAYA SAING
(Forum Ekonomi Dunia)









Kelembagaan
Infrastruktur
Ekonomi makro
Kesehatan
Pendidikan dasar, tinggi, pelatihan
Efisiensi pasar
Kesiapan teknologi
Kecanggihan berbisnis
Inovasi