Transcript bab. x otonomi daerah

OTONOMI
DAERAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Dosen Pengampu : ROBIYANOOR, S.H
A. Pengertian Otonomi Daerah
adalah pemberian wewenang
pemerintahan kepada
pemerintah daerah untuk secara
mendiri dan berdaya untuk
membuat keputusan mengenai
kepentingan daerahnya.
B. Latar Belakang OTDA
 Jakarta
Sentris;
 Perimbangan Keuangan Tidak
Adil; dan
 Kesenjangan Ssosial antara
daerah.
C. Tujuan dan Prinsip OTDA

Tujuan :
- mencegah pemusatan
kekuasaan;
- terciptanya pemerintah
yang efisien; dan
- partisipasi masyarakat.

Prinsip :
Terciptanya efesiensi dan efektivitas;
Serana pendidikan politik;
Persiapan karier politik;
Menciptakan stabilatas politik;
Menciptakan kesetaraan politik; dan
Akuntabalitas publik bertanggung jawab.
D. Perkembangan OTDA di
Indonesia
• UU No. 22 Tahun 1999 Tentang
Otonomi Daerah;
• UU No. 25 Tahun 1999 Tentang
Keungan Pusat dan Daerah;
• UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah; dan
• UU No. 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat
dan Daerah.
E. Model Desentralisasi
adalah pola penyerahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintahan kepada
daerah otonomi untuk mengatur dan
menangani urusan pemerintahan dalam
sistem NKRI.
• Desentralisasi Model Rondinelli :
- Dekonsentrasi yaitu pelimpahan
wewenang kepada Gubenur dan intansi
vertikal diwilayah tertentu;
- Delegasi yaitu pelimpahan pengambilan
keputusan dan wewenang kepada suatu
organisasi yang tidak secara langsung
dibawah pengawasan pemerintahan pusat;
- Devolusi adalah transfer kewenangan
untuk pengambilan keputusan,
keuangan dan manajemen kepada unit
otonomi pemerintah daerah; dan
- Privatisasi adalah tindakan
pemberian kewenangan dari
pemerintah kepada badan-badan
sukarela, swasta dan swadaya
masysrakat.
F. Pembagian Urusan
Pemerintahan
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan
dibagi menjadi urusan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Profinsi dan
pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Urusan Pemerintah Pusat : politik luar
negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
agama, moniter dan fiskal nasional.
G. Tujuan utama OTDA dalam Demokrasi.
 Political equality;
 Local accountability; dan
 Local responsive
Prasyarat untuk mencapai tujuan OTDA:




Memiliki teritorial kekuasaan yang jelas;
Memiliki pendapatan daerah sendiri;
Memiliki badan perwakilan; dan
Memiliki kepla daerah yang dipilih
melalui Pemilu.
H. Implementasi OTDA
1.
2.
3.
4.
5.
Otonomi Daerah dalam Pembinaan
Wilayah;
Otonomi Daerah dalam Pembinaan SDM;
Otonomi Daerah dalam Penanggulangan
Kemiskinan;
Otonomi Daerah dalam Hubungan;
Fungsional Eksekutif dan Legeslatif; dan
Otonomi Daerah dalam Membangun
Kerja Sama Tim.
Inti pelaksanaan otonomi
daerah ialah keleluasaan
pemda untuk
menyelenggarakan
pemerintahan sendiri atas
dasar prakarsa, kreativitas
dan peran serta aktif
masyarakat.
Bersambung . .