Transcript APA OTONOMI DAERAH ?

APA OTONOMI DAERAH ?
OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN
KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI
URUSAN PEMERINTAHAN DAN
KEPENTINGAN MASYARAKATNYA
SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 1 AYAT
5 DAN 6 UU No. 32 TH.2004).
APA ITU DAERAH OTONOM ?
DAERAH OTONOM ADALAH KESATUAN
MASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAI
BATAS – BATAS WILAYAH YANG
BERWEWENANG MENGATUR DAN
MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DAN
KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT
MENURUT PRAKARSA SENDIRI
BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT
DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA.
MENGAPA ADA OTONOMI
DAERAH ?
1. SEBAGAI WUJUD ADANYA
PERUBAHAN PARADIGMA DALAM
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN
DIINDONESIA YANG SELAMA INI
(SEBELUM ERA REFORMASI)
BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH
TIDAK SESUAI LAGI DENGAN
TUNTUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
INDONESIA SAAT INI.
2. SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UUD
1945 Ps. 18
(1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH –
DAERAH PROVINSI DAN DAERAH
PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN
KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI,
KABUPATEN DAN KOTA ITU MEMPUNYAI
PEMERINTAH DAERAH, YANG DIATUR
DENGAN UNDANG – UNDANG.
(2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,
DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI
URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT
ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.
3. PEMERINTAH DAERAH DAPAT
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,
MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN
DEMOKRASI, KEADILAN DAN
PEMERATAAN, SERTA MEMELIHARA
HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA
PUSAT DAN DAERAH DALAM
MENJAGA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH
1. PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN
2.
3.
4.
5.
MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK
PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI,
KEADILAN, DAN PEMERATAAN
PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI
ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTAR
DAERAH DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN
NKRI
MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT
MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS,
MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN
MENGEMBANGKAN PERAN DAN FUNGSI DPRD
SASARAN YANG AKAN DICAPAI MELALUI
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH ?
1. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK,
PENGEMBANGAN KREATIFITAS MASYARAKAT
DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH.
2. KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
KEWENANGAN DAN KEUANGAN.
3. PEMBERIAN JAMINAN UNTUK MENINGKATKAN
RASA KEBANGSAAN, DEMOKRASI, DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH.
4. PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI
KEMANDIRIAN DAERAH.
PEMERINTAHAN / KEKUASAAN SENTRALISTIK
TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT
SAAT INI ?
1. DALAM SISTEM KEKUASAAN PEMERINTAHAN
SENTRALISTIK KEKUASAAN SEPENUHNYA
DIATUR OLEH PEMERINTAH PUSAT SEHINGGA
PEMERINTAH DAERAH MENJADI SANGAT
TERGANTUNG PADA PEMERINTAH PUSAT.
2. WILAYAH INDONESIA SANGAT LUAS DAN
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
MASYARAKAT DI TIAP – TIAP DAERAH SANGAT
HETEROGIN.
3. KEBUTUHAN MASYARAKAT TIAP DAERAH
BERBEDA – BEDA SESUAI DENGAN
PERMASALAHAN MASING – MASING.
BAGAIMANA OTONOMI
DAERAH DILAKSANAKAN ?
I.
1)
2)
DASAR HUKUM:
Ps. 18 UUD 1945, UU No. 32 TH. 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH, DAN UU No. 33 TAHUN 2004
TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Ps. 18 UUD 1945
NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH
PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS
KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN
DAERAH YANG DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG.
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
MENGATUR SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA
MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN
3)
4)
5)
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA MEMILIKI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG
ANGGOTA – ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI
PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MASING – MASING SEBAGAI KEPALA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN DAN KOTA DIPILIH SECARA
DEMOKRATIS
PEMERINTAH DAERAH MENJALANKAN
OTONOMI SELUAS – LUASNYA, KECUALI
URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH
UNDANG – UNDANG DITENTUKAN SEBAGAI
URUSAN PEMERINTAH PUSAT.
6) PEMERINTAH DAERAH BERHAK
MENERAPKAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN –
PERATURAN LAIN UNTUK
MELAKSANAKAN OTONOMI DAN
TUGAS PEMBANTUAN.
7) SUSUNAN DAN TATACARA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DIATUR
DALAM UNDANG – UNDANG.
II. DAERAH OTONOM:
 DAERAH OTONOM DI INDONESIA DIBAGI
ATAS DAERAH PROPINSI, DAERAH
KABUPATEN DAN DAERAH KOTA (Ps. 3 AYAT 1
UU No. 32 TH 2004)
 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS
MEMENUHI SYARAT : ADMINISTRASI, TEKNIS
DAN FISIK WILAYAH
 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS
MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR – FAKTOR :
POTENSI DAERAH, LUAS WILAYAH,
KEPENDUDUKAN, SOSIAL POLITIK, SOSIAL
BUDAYA, HANKAM DAN FAKTOR LAIN YANG
MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA
OTONOMI DAERAH.
III. ASAS UMUM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
1. ASAS KEPASTIAN HUKUM
2. ASAS KEPENTINGAN UMUM
3. ASAS KETERBUKAAN
4. ASAS PROPORSIONALITAS
5. ASAS AKUNTABILITAS
6. ASAS EFISIENSI
7. ASAS EFEKTIVITAS
IV.
ASAS – ASAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(PEMERINTAH PUSAT)
1. ASAS DESENTRALISASI : YAITU
PENYERAHAN WEWENANG
PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH
PUSAT KAPADA DAERAH OTONOM
UNTUK MENGURUS DAN MENGATUR
URUSAN PEMERINTAHAN DALAM
SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA, SEHINGGA PADA
AKHIRNYA MENJADI URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
2. ASAS DEKONSENTRASI : YAITU PELIMPAHAN
WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN DAN
KEPADA INSTANSI VERTIKAL WILAYAH
TERTENTU. DAN PADA HAKEKATNYA HAL ITU
TETAP MENJADI URUSAN PEMERINTAH
PUSAT
3. ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE BEWIND) :
YAITU PENUGASAN DARI PEMERINTAH
PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA, ATAU DARI
PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN
/ KOTA / DESA, ATAU DARI PEMERINTAH
KABUPATEN / KOTA KEPADA PEMERINTAH
DESA
V.
ASAS – ASAS PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH (PEMERINTAH
DAERAH)
1. OTONOMI LUAS : YAITU KEKUASAAN
DAERAH UNTUK
MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN YANG MENCAKUP
KEWENANGAN SEMUA BIDANG,
KECUALI KEWENANGAN YANG OLEH
UNDANG – UNDANG DITETAPKAN
TIDAK MENJADI WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH
2. OTONOMI NYATA : YAITU KELELUASAAN
DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN DIBIDANG TERTENTU
YANG SECARA NYATA ADA DAN
DIPERLUKAN UNTUK TUMBUH DAN
BERKEMBANG DI DAERAH
3. OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB :
YAITU PERWUJUDAN
PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI
KONSEKWENSI PEMBERIAN HAK DAN
KEWENANGAN KAPADA DAERAH
SEBAGAI WUJUD TUGAS DAN
KEWAJIBAN DAERAH DALAM MENCAPAI
TUJUAN OTONOMI
VI.
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAERAH
HAK :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN
PEMERINTAH
MEMILIH PIMPINAN DAERAH
MENGELOLA APARATUR DAERAH
MEMUNGUT PAJAK DAERAH
MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI [ENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA
YANG ADA DI DAERAH
MENDAPATKAN SUMBER – SUMBER PENDAPATAN LAIN
YANG SAH
MENDAPATKAN HAK LAINNYA YANG DIATUR DALAM
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 21 UU No.
32 TH 2004)
KEWAJIBAN
1. MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PERSATUAN, KESATUAN DAN KERUKUNAN
NASIONAL SERTA KEUTUHAN NKRI
MENINGKATKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUPAN
MASYARAKAT
MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PEMERATAAN
MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
MENYEDIAKAN FASILITAS KESEHARAN
DAN SEBAGAINYA (Ps. 22 UU No. 32 TH
2004)
VII. URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI URUSAN PEMERINTAH
PUSAT:
1. POLITIK LUAR NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. MONETER DAN FISKAL NASIONAL
6. AGAMA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI WEWENANG PEMERINTAH
PUSAT ?
1. PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN
SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN
TERSEBUT
2. MELIMPAHKAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR
SELAKU WAKIL PEMERINTAH
3. MENUGASKAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN KEPADA PEMERINTAH
DESA BERDASAR ATAS ASAS TUGAS
PEMBANTUAN
VIII. PRINSIP – PRINSIP PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH
1. MEMPERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI,
KEADILAN, PEMERATAAN, POTENSI,
DAN KERAGAMAN DAERAH
2. DIDASARKAN ATAS OTONOMI LUAS,
OTONOMI NYATA, DAN BERTANGGUNG
JAWAB
3. OTONOMI LUAS DAN UTUH
DILETAKKAN PADA KABUPATEN /
KOTA, SEDANGKAN OTONOMI
PROPINSI MERUPAKAN OTONOMI
YANG TERBATAS
4. PELAKSANAAN OTONOMI HARUS SESUAI DENGAN
KONSTITUSI NEGARA SEHINGGA TETAP TERJALIN
HUBUNGAN PUSAT, DAERAH DAN ANTAR DAERAH
5. HARUS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH
OTONOM SERTA DI DALAM KABUPATEN DAN KOTA
TIDAK ADA LAGI WILAYAH ADMINISTRATIF
6. HARUS MENINGKATKAN PERANAN DAN FUNGSI
LEGISLATIF DAERAH DAN FUNGSI ANGGARAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
7. ASAS DEKONSENTRASI DILETAKKAN PADA
PROPINSI SEBAGAI WILAYAH ADMINSTRASI
UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN
PEMERINTAHAN TERTENTU YANG DILIMPAHKAN
KEPADA GUBERNUR
IX. SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
 PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN
TUGAS PEMBANTUAN DENGAN PRINSIP
OTONOMI SELUAS – LUASNYA DALAM
SISTEM DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
 UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
DAERAH ADALAH DPRD DAN PEMERINTAH
DAERAH
PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS
KEPALA DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH
UNSUR PERANGKAT DAERAH:
SEKRETARIAT DAERAH YANG DIPIMPIN
OLEH SEKRETARIS DAERAH
LEMBAGA DINAS DAERAH YANG DIPIMPIN
OLEH KEPALA DINAS
LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG
DIPIMPIN OLEH KEPALA BADAN DAERAH
KECAMATAN YANG DIPIMPIN OLEH CAMAT
KELURAHAN YANG DIPIMPIN OLEH LURAH
 PEMERINTAHAN DAERAH ADA DUA
TINGKATAN YAITU PEMERINTAHAN DAERAH
PROPINSI YANG DIPIMPIN ULEH GUBERNUR
DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA
YANG DIKEPALAI OLEH BUPATI / WALI KOTA
YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KEPALA
DAERAH OTONOM DAN BERTANGGUNG JAWAB
KEPADA DPRD
 GUBERNUR MEMILIKI PERAN ATAU
KEDUDUKAN GANDA YAITU : SEBAGAI
KEPALA DAERAH DAN SEKALIGUS
WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI
DAERAH ?
KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH
PERATURAN PERUNDANGAN YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR
TINDAKAN PEMERINTAH UNTUK
MENGATUR DAN MELAYANI
MASYARAKAT DALAM BERBAGAI
BIDANG KEHIDUPAN SEHARI - HARI
MACAM KEBIJAKAN PUBLIK ?
1.
KEBIJAKAN DALAM PERATURAN –
PERATURAN (TERTULIS):
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT /
NASIONAL :
UUD 1945
UU / PERPU
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
PERATURAN MENTERI,
KEPUTUSAN MENTERI, DAN
KEPUTUSAN DIREKTORAT.
2.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH:
- PERATURAN DAERAH
- PERATURAN GUBERNUR
- PERATURAN BUPATI / WALIKOTA
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS /
INSTANSI DAERAH
KEBIJAKAN DALAM PERATURAN YANG TIDAK
TERTULIS (KONVENSI) CONTOHNYA :
- PERATURAN TENTANG PEMBERIAN DANA
BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM
- PERATURAN TENTANG PENGATURAN DAN
PENERTIBAN KAWASAN KOTA
- PERATURAN TENTANG UPAYA
PEMBANGUNAN JALAN DAN SARANA
UMUM DLL.
PROSES PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK ?
2.PERUMUSAN
KEBIJAKANPUBLIK
3.PENERAPAN
KEBIJAKAN PUBLIK
1.ISU MASALAH
PUBLIK
4. EVALUASI KEBIJAKAN
PUBLIK
APA MANFAAT PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK ?
1.
2.
3.
4.
MEMBENTUK PERILAKU / BUDAYA DEMOKRATIS YAITU
KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK
POLITIKNYA, BERORGANISASI, BERKUMPUL DAN
MENYATAKAN PENDAPAT
MEMBENTUK MASYARAKAT HUKUM YAITU MASYARAKAT
YANG PATUH PADA HUKUM YANG BERLAKU
MEMBENTUK MASYARAKAT YANG BERETIKA / BERMORAL
YAITU KONDISI MSYARAKAT YANG TERBIASA BERSIKAP
BAIK DAN TUMBUH SUASANA KEKELUARGAAN, SALING
MENGHORMATI, SALING MENGHARGAI HAK – HAK SEBAGAI
SESAMA MANUSIA
MEMBENTUK MASYARAKAT MADANI YAITU MASYARAKAT
YANG TERDIRI DARI BERBAGAI KELOMPOK YANG BERBEDA
DAN DAPAT HIDUP SECARA DAMAI
PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK
BERPERAN AKTIF DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK ?
A. FAKTOR INTERNAL :
1. MASYARAKAT TELAH TERBIASA DENGAN
SISTEM LAMA BAHWA PEMBUATAN KEBIJAKAN
PUBLIK ITU ADALAH URUSAN PEMERINTAH.
2. MASYARAKAT TIDAK TAHU ADANYA
KESEMPATAN UNTUK BERPERAN SERTA DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
3. MASYARAKAT TIDAK MENGERTI PROSEDUR /
LANGKAH UNTUK BERPARTISIPASI
4. MASYARAKAT TIDAK MAU TAHU / ACUH TAK
ACUH
B. FAKTOR EKSTERNAL :
1.
2.
3.
4.
TIDAK DIBUKANYA KEPADA WARGA
UNTUK BERPARTISIPASI
ADANYA KESEMPATAN UNTUK
BERPARTISIPASI WARGA TETAPI BELUM
BANYAK DIKETAHUI
MASIH ADANYA POLA SENTRLALISTIK
YANG TIDAK SESUAI DENGAN SEMANGAT
OTONOMI
ADANYA ANGGAPAN BAHWA BANYAK
UNSUR YANG TELIBAT MAKA PERUMUSAN
AKAN BERJALAN LAMBAN
AKIBAT APABILA MASYARAKAT TIDAK AKTIF
DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?
1. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
TIDAK AKAN MEMENUHI HAK – HAK
RAKYAT SECARA MENYELURUH
2. KEBIJAKAN PUBLIK BISA JADI TIDAK
SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN
KEINGINAN MASYARAKAT
3. KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK SEJALAN
BAHKAN BERTENTANGAN DENGAN
NILAI – NILAI BUDAYA MASYARAKAT