Transcript Pemerintahan_Kota_P3

Pertemuan ke 3
1.
2.
Kota dalam pengertian umum/fungsional 
suatu daerah yang terbangun yang
didominasi jenis penggunaan tanah non
pertanian dengan jumlah penduduk dan
intensitas penggunaan ruang yang cukup
tinggi
Kota dalam pengertian administratif
pemerintahan  bentuk pemerintahaan
daerah yang mayoritas wilayahnya
merupakan daerah perkotaan


Kota terus tumbuh  membawa implikasi
tugas pemerintahan kota dalam
menyediakan pelayanan
Perlunya manajemen kota yang efektif 
titik temu birokrasi yang menyediakan
pelayanan dengan masyarakat yang
membutuhkan peayanan, sarana dan
prasara.



Pemerintah kota: suatu unit organiasi yang
memerintah di suatu kota tertentu. Misalnya:
Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota
Los Angeles.
Secara Administratif (UU N0. 32/2004) tentang
Pemerintahan Daerah dibedakan antara kota
dan daerah khusus ibukota (yg diatur UU
tersendiri)
Pemerintah kota bersifat otonom dan
kedudukannya sejajar dengan pemerintah
kabupaten. Pemerintah kota  Walikota;
pemerintah kabupaten  bupati



Pemerintah di wilayah perkotaan  pengertian
lebih luas.
Daerah atau wilayah perkotaan (urbanized area)
 daerah yang berkembang sedemikian 
pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan
pelayanan sosial. Mis.: Jakarta-BogorTangerang-Cianjur yang secara administratif di
wilayah provinsi yang berbeda-beda
Pemerintah di daerah perkotaan: beberapa
unit politik atau organisasi atau pemerintah
daerah tertentu yang melewati batas yuridiksi
masing-masing daerah yang bersangkutan.



Pemerintahan daerah kota yang terdiri atas
pemerintah daerah kota dan DPRD kota
Pemerintah daerah yang dimaksud terdiri
atas kepala daerah dan perangkat daerah.
Pemerintahan daerah mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
perencanaan dan pengendalian pembangunan
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
d. penyediaan sarana dan prasarana umum
e. penanganan bidang kesehatan
f. penyelenggaraan pendidikan
g. penanggulangan masalah sosial
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan
i. asilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah
j. pengendalian lingkungan hidup
k. pelayanan pertanahan
a.
b.
l.
m.
n.
o.
p.
pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
elayanan administrasi umum pemerintahan
pelayanan administrasi penanaman modal
penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan
















Sekolah Dasar atau yang sejenis
Sekolah Menengah Pertama atau yang sejenis
Sekolah Menengah Atas atau yang sejenis
Bioskop
Rumah Sakit
Pusat Pelayanan Kesehatan/Klinik
Rumah Bersalin
Jalan yang dilalui kendaraan roda empat
Telepon dan kantor pos
Pasar dengan bangunan lengkap
Pusat Belanja
Bank
Pabrik
Restoran
Listrik
Penyewaan fasilitas pesta
Secara
administratif
desa  kota,
jika mimiliki
fasilitas, tanpa
memperhatikan
jumlah

Karakteristik masalah pemerintah kota ≠
pemerintah non-perkotaan:
Masalah yang ditangani oleh pemerintah kota dan
atau perkotaan melewati batas yuridiksi
administratifnya. Mis: Limbah RT & limbah pabrik,
sampah,
2. Masalah yang dihadapai lebih kompleks  saling
bergantung, subyektif, buatan dan dinamis. Mis:
pembebasan tanah negara di kawasan pemukiman
kumuh  tidak hanya pindah, tapi keberlangsungan
hidup, ketersediaan tenaga kerja dll.
kemacetanl lau lintas  besar jumlah kendaraan &
jalan sempit  tidak ada larangan jumlah
kepemilikan roda empat  masalah yang dinamis –
pajak progressif
1.
3.
Struktur organisasi pemerintah cenderung
statis, berhadapan dengan pemerintahan kota
yang sangat dinamis.
Struktur organisasi pemerintah  lamban
berubah, sudah diatur oleh peraturan daerah
dan peraturan pemerintah di atasnya.
Pemerintah kota dan atau perkotaan Inisiatif
pengembangan organisasi  pemerintahan
kota memberikan pelayanan dasar yang bersifat
langsung dan spesifik-lokal, rutin sehari-hari
dan pola hubungan yang berbeda.



Masyarakat secara langsung mengajukan
keluhan terhadap kuantitas dan kualitas
pelayanan. Mis: kerusakan jalan, air minum
Adanya preferensi individual dalam
menerima pelayanan
Adanya preferensi individual dalam
menghindari pelaksanaan peraturan
hukum/pemerintah. Mis: pajak
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
asas kepastian hukum
asas tertib penyelenggara negara
asas kepentingan umum
asas keterbukaan
asas proporsionalitas
asas profesionalitas
asas akuntabilitas
asas efisiensi
asas efektivitas



Urban government vs urban administration
(pemerintahan kota)
Urban government  masalah pemerintahan
dan politik di kota
Urban administration  masalah manajemen