Transcript 2-Fungsi dan Tujuan P-UU-an

FUNGSI DAN TUJUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
NEGARA HUKUM
1.
2.
3.
4.
Hukum dan peraturan perundangundangan
Prinsip Negara Hukum
Fungsi dan Tujuan Peraturan Perundangundangan
Kaitan antara Peraturan perundangundangan dengan negara hukum
Perbedaan hukum dan peraturan
perundang-undangan
Hukum
aturan tertulis dan
tidak tertulis

Peraturan perundangundangan
 bentuknya tertulis
dan dibuat oleh pejabat
yang berwenag dengan
proses tertentu
Prinsip Negara Hukum







Asas pengakuan dan perlindungan HAM
Asas peradilan yang bebas dan tidak
memaksa
Asas legalitas dalam arti hukum
Asas kedaulatan rakyat
Asas pembagian kekuasaan
Asas konstitusional
Asas demokrasi
Fungsi dan tujuan Peraturan PerundangUndangan
Fungsi :
1. Penormaan Kekuasaan (Fungsi Normatif)
2. Alat untuk menggunakan kekuasaan
(Fungsi instrumental)
3. Alat perlindungan hukum bagi
masyarakat (fungsi jaminan)
Tujuan :
1.
2.
Tujuan primer :
Mengedepankan nilai dan norma yang
tidak ada dalam masyarakat
Tujuan sekunder :
memberi arah kepada perbuatan dalam
masyarakat
Fungsi Peraturan Perundangan-Undangan
di Indonesia
Fungsi UUD adalah sebagai aturan dasar
yang mengatur tujuan negara, hubungan
negara dengan rakyat, dan susunan
ketatanegaraan
Fungsi UU/Perpu


Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut
ketentuan dalam Undang-Undang Dasar
1945 yang tegas-tegas menyebutnya
Pengaturan lebih lanjut aturan dasar dan
pengaturan lain di bidang konstistusi
seperti :
- Organisasi dan tugas dan susunan
lembaga negara
- tata hubungan antara negara dan warga
negara dan antara warga negara
Fungsi Peraturan Pemerintah


Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam
UU yang dengan tegas menyebutnya
Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam
UU meskipun tidak tegas menyebutnya
Fungsi Peraturan Presiden


Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UU
Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah
Fungsi Peraturan Daerah


Menyelenggarakan pengaturan hal-hal
yang tidak bertentangan dengan
kepentingan umum berkaitan dengan
penyelenggarakan otonomi daerah
Menyelenggarakan pengaturan hal-hal
yang tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang
lebih tinggi