Transcript materi ajar-5. Asas Hukum

Asas Hukum
Untuk membentuk suatu peraturan perundangundangan diperlukan asas hukum, karena asas hukum ini
memberikan pengarahan terhadap perilaku manusia di dalam
masyarakat.
Asas hukum adalah: Aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum
yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan
konkret dan pelaksanaan hukum.
Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas
hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut.
Misalnya, terjadi pertentangan antara satu undang-undang
dengan undang-undang lainnya, maka harus kembali melihat
asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu
peraturan hukum berlaku secara universal.
• Beberapa pengertian asas hukum yang dikemukakan oleh para
pakar:
• 1. Paton, menyatakan bahwa asas hukum tidak pernah habis
kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu aturan atau
peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus
melahirkan aturan dan peraturan seterusnya.
• 2. Satjipto Rahardjo menulis bahwa asas hukum mengandung nilainilai dan tuntutan-tuntutan etis. Apabila membaca peraturan hukum,
maka kita akan menemukan pertimbangan.
• 3. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa asas hukum itu tidak
boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan
tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar hukum atau petunjuk
hukum.
Fungsi Asas Hukum dalam sistem hukum
• 1. Menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Contoh, dalam hukum
acara perdata dianut “ asas pasif bagi hakim, artinya hakim hanya
memeriksa pokok-pokok sengketa yang ditentukan oleh para pihak
yang berperkara. Hakim hanya membantu para pencari keadilan
dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk
dapat tercapainya keadilan.
• Menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum. Fungsi
ini antara lain diwujudkan dalam asas hukum “Lex superior derogat
legi inferiori”, yaitu aturan yang lebih tinggi, diutamakan
pelaksanaannya daripada aturan yang lebih rendah. Ex: UndangUndang lebih diutamakan pemberlakuannya daripada peraturan
pemerintah, ataupun peraturan pemerintah diutamakan berlakunya
daripada peraturan daerah.
• Sebagai Rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum
maupun dalam sistem peradilan, seperti asas hukum
Acara Peradilan menganut tidak ada keharusan
mewakilkan kepada pengacara diubah menjadi adanya
keharusan untuk mewakili.
• Asas hukum mempunyai keterkaitan dengan sistem
hukum dan sistem peradilan di Indonesia, sehingga
setiap terjadi pertentangan didalam mekanisme
kerjanya, senantiasa akan diselesaikan oleh asas
hukum.
• Asas hukum tidak selamanya bersifat universal karena
beberapa asas hukum yang bersifat spesifik, yaitu
sebagai berikut:
• 1. Asas The binding force of precedent, yaitu putusan
hakim sebelumnya mengikat hakim-hakim lainnya dalam
perkara yang sama. Asas ini khusus dianut dalam sistem
hukum Anglo Saxon.
• 2. Asas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege
poenadi atau asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUH
Pidana), yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dihukum,
kecuali sebelumnya ada UU yang mengaturnya. Dianut
oleh Indonesia.
• 3. Asas restitutio in integrum, yaitu ketertiban dalam
masyarakat haruslah dipulihkan pada keadaan semula,
apabila terjadi konflik.
• 4. Asas cogatitionis poenam nemo patitur, yaitu tdk
seorangpun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan
dalam batinnya. Dalam hukum Islam berniat jahat
terhadap seseorang sudah merupakan sebab, sehingga
ia dapat dihukum berdasarkan Hukum agama islam
Perbedaan asas dan Norma
• Asas hukum bukanlah norma hukum atau
peraturan hukum yang konkrit, karena asas
hukum merupakan landasan atau latar belakang
dari lahirnya peraturan hukum. Jadi asas hukum
merupakan dasar pemikiran yang umum dan
abstrak serta terkandung nilai etis. Sehingga
peraturan
hukum
yang
lahir
nantinya
mengandung nilai etis pula.
• Perbedaan antara asas dan norma
adalah:
a. Asas merupakan dasr pemikiran yang umum
dan abstrak, sedangkan norma merupakan
aturan yang riil.
b. Asas adalah suatu ide atau konsep sedangkan
norma adalah penjabaran dari ide tersebut.
c. Asas hukum tidak mempunyai sanksi,
sedangkan norma mempunyai sanksi hukum.