Transcript AUPB 2013 - WordPress.com

Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik
AUPB
algemene beginselen van behoorlijk bestuur
•LB :
• negara hukum modern
• mencapai keadilan sosial
• akibat wewenag FE. DP, sering
menimbulkan kerugian
• Melakukan kontrol administarasi
• Memberikan PH Warga
• Memberikan PH AN
Istilah
• Di Belanda dikenal dengan “Algemene
Beginselen van Behoorllijke Bestuur” (ABBB)
• Di Inggris dikenal “The Principal of Natural
Justice”
• Di Perancis “Les Principaux Generaux du Droit
Coutumier Publique”
• Di Belgia “Aglemene Rechtsbeginselen”
• Di Jerman “Verfassung Sprinzipien”
• Di Indonesia “Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik”.
AUPB
• Merupakan asas yang lahir , dalam
tugasnya melaksanakan welfare state,
yang dikawatIrkan akan menimbulkan
kerugian, bagi wargamasyarakat dan
memberi perlindungan hukum
• Pemrakarsa asas ini adalah Panitia de
Monchy di Nederland
• Komisi de Monchy.
• Pada tahu 1950 pemerintah Belanda
membentuk komisi yang diketuai oleh Mr.
De Monchy yang bertugas menyelidiki
cara-cara perlindungan hukum bagi
penduduk/ rakyat. Komisi ini telah berhasil
menyusun asas-asas umum untuk
pelaksanaan suatu pemerintahan yang
baik yang diberi nama “ General Principle
of Good Government “
Di Belanda
• AUPB dimaksudkan bahwa asas-asas itu
sebagai asas-asas yang hidup, digali dan
dikembangkan oleh hakim.
• dipandang sebagai norma hukum tidak
tertulis,
• Harus ditaati oleh pemerintah.
• Diatur dlm Wet AROB (Administrative
Rechtspraak Overheids Beschikkingen)
yaitu Ketetapan-ketetapan Pemerintahan
dalam Hukum Administrasi oleh
Kekuasaan kehakiman
• Tidak bertentangan dengan apa dalam
kesadaran hukum umum
.
• Sebagai hukum tidak tertulis, arti yg tepat
ABBB bagi tiap keadaan tersendiri, tidak
selalu dapat dijabarkan dgn teliti.
• Paling sedikit ada 7 ABBB yg sudah
memiliki tempat yg jelas di Belanda: Asas
persamaan, asas kepercayaan, asas
kepastian hukum, asas kecermatan, asas
pemberian alasan, larangan
‘detournement de pouvoir’, dan larangan
bertindak sewenang2.
. Asas Kesamaan
• Artinya pemerintah dalam menghadapi
kasus yang sama/ fakta yang sama,
pemerintah harus bertindak yang sama
tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih
dan lain sebagainya.
. Asas Kepastian Hukum
• Artinya didalam pemerintah menjalankan
wewenagnya haruslah sesuai dengan
aturan-aturan hukum yang telah
ditetapkannya.
• Pemerintah harus menghormati hak-hak
seseoang yang diperoleh dari pemerintah
dan tidak boleh ditarik kembali.
• Pemerintah harus konsekwen atas
keputusannya demi terciptanya suatu
kepastian hukum.
.
Asas Bertindak Cermat
• Artinya pemerintah senantiasa bertindak
secara hati-hati agar tidak menimbulkan
kerugian bagi warga masyarakat,
• misalnya kewajiban pemerintah memberi
tanda peringatan terhadap jalan yang
sedang diperbaiki, jangan sampai dapat
menimbulkan korban akibat jalan
diperbaiki
Asas Motivasi/pemberian
alasan
• Artinya setiap keputusan pemerintah
harus mempunyai alasan atau motivasi
yang benar dan adil dan jelas. Jadi
tindakan-tindakan pemerintah disertai
alasan-alasan yang tepat dan benar.
Di Indonesia
• AUPB Menurut UU RI Nomor 28Tahun
1999. tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme,
• Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa
Azas Umum Pemerintahan Negara yang
Baik adalah azas yang menjunjung tinggi
norma kesusilaan, kepatutan, dan norma
hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas dari KKN
UU No. 28 Tahun 1999
• Bab III Pasal 3 menyebutkan Azas-Azas
Umum Penyelenggaraan Negara meliputi :
• 1. Azas Kepastian Hukum ;
• 2. Azas Tertib Penyelenggaran pem ;
• 3. Azas Kepentingan Umum ;
• 4. Azas Keterbukaan ;
• 5. Azas Proporsionalitas;
• 6. Azas Profesionalitas;
• 7. Azas Akuntabilitas
• UU No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
• Pasal 20, penyelenggaraan pemerintahan
berpedoman asas umum
penyelenggaraan pemerintahan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kepastian hukum
Tertib penyenggaraan negara
Kepentingan umum
Keterbukaan
Proporsionalitas
Profesionalitas,
Akuntanbilitas
efisiensi
efektifitas
Dasar hukum
1. UU NO 5 TAHUN 1986 JO UU NO. 9
TAHUN 2004 PASAL 53 AYAT (2) TTG
PTUN/UU No 51/2009
2. UU NO terbaru No 48 TAHUN 2009
Tentang Pokok-pokok Kehakiman pasal
14 dan pasal 27, Ius Curia Novit
Fungsi dan arti Penting AUPB
1. Bagi Administrasi Negara, sebagai
pedoman dalam melakukan penafsiran
dan penerapan terhadap ketentuan per
UU an yang bersifat sumir dan samar
2. Bagi masyarakat/pencari keadilan,
sebagai alasan mengajukan gugatan
3. Bagi Hakim, sebagai alat uji dan
membatalkan dan mengesahan
keputusan yang dikeluarkan oleh
BD/PTUN
4. Bagi Legislatif, berguna dalam
perencanaan per UU an
PENGELOMPOKAN AUPB
1. FORMAL, melihat pada asas2 yang
berkaitan dengan persiapan
penyususnan dan motivasi pembuatan
beshikking
2. MATERIIL, berhubungan dengan isi
beschikking
Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma
kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang pada UU No.
28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Siapa
yang peduli asas? Mungkin hanya kalangan akademisi. Padahal asas hukum
adalah jantungnya aturan hukum, menjadi titik tolak berpikir, pembentukan dan
intepretasi hukum. Sedangkan peraturan hukum merupakan patokan tentang
perilaku yang seharusnya, berisi perintah, larangan, dan kebolehan.
selesai
terimakasih