Transcript Document 7457530

TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Disampaikan dalam
Pelatihan Legislatif Drafting Anggota
DPRD Kabupaten Subang
Oleh
Dra. Hj. Nia Kania Winayanti, S.H.,M.H
Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum
Nasional tergantung pada Sistem Hukum Yang Dianut, yang
secara tradisi terbagi dalam Kelompok:
Tradisi Continental :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dipengaruhi Positivisme
Hukum yg memunculkan
Teori Hukum Murni
Hukum = Perintah penguasa
yang dituangkan dalam
bentuk UU
Tidak ada hukum di luar UU
Sifat : Logis, Konsisten, dan
tertutup
Pusat Perkembangan Hukum
ada di UU
Hakim hanya corong UU
Tradisi Anglo Saxon :
1.
2.
3.
4.
5.
Dipengaruhi madzhab Hukum
Historis Savigny
Masyarakat memiliki Volksgeist
(Jiwa Bangsa) sendiri-sendiri
Hukum tidak dibuat,tapi
tumbuh dan berkembang
bersama masyarakat
Pusat pertumbuhan hukum
bukan di UU tapi Keputusan
Hakim
Hukum ditemukan dalam kasuskasus kongkrit (Case Law
System)
Kelebihan dan kelemahan tradisi cotinental
& Anglo Saxon
 Kelebihan Kontinental
 Kelebihan Anglo Saxon
1. Menjamin Kepastian
Hukum
2. Sistematika Jelas
3. Mudah diketemukan
. Kelemahan Continental:
1. Tidak Fleksible
2. Tidak pernah lengkap
1. Fleksible
2. Lengkap
 Kelemahan Anglo Saxon
1. Kurang menjain Kepastian
Hukum
2. Sistematika tidak jelas
3. Sulit diketemukan
3 Dasar agar Hukum mempunyai
Kekuatan berlaku secara baik/ Ditaati :
 yuridis,
 filosofis didukung oleh ilmu filasafat dan
pengetahuan yang bersifat dogmatis
(Agama, etika)
 dan sosiologis. Didukung ilmu2 sosial spt ilmu
politik, Anthropologi, Budaya, Ekonomi, Sejarah,
dll
 Mengingat Peraturan perundng-undangan bersifat dan
berlaku mengikat umum, Jika hanya menekankan salah
satu unsur di atas, akan terjadi deviasi (Penyimpangan)
sifat dari hukum itu sendiri.
LANDASAN FILOSOFIS
 Berkisar pada daya tangkap pembentukan hukum pada
rechtsidee yang terkandung dalam Pancasila, yaitu :
1. Nilai-nilai religius, dalam Sila kesatu
2. Nilai-nilai HAM, dan penghormatan thd harkat dan
martabat kemanusiaan, (dalam sila kedua)
3. Nilai Kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum
nasional, dalam sila ketiga
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sila keempat
5. Nilai keadilan (individu/sosial), dalam sila kelima.
LANDASAN SOSIOLOGIS
 Agar Peraturan Perundang-undangan diterima dan
dipatuhi oleh masyarakat secara sadar, harus
memperhatikan setiap gejala sosial masyarakat,
 Eugen Ehrlich, terdapat perbedaan antara hukum positif
dg hk yg hidup dlm masyarakat (living law)
 Lili Rasyidi, Peraturan perundang-undangan sebagai
hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika
dirumuskan bersumber pada living law.
 Purnadi Purbacaraka, Landasan Teoritis sbg dsr sosiologis
berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu :
1. Teori kekuasaan (Machttheorie), secara sosiologis kaidah
hukum berlaku krn paksaan penguasa.
2. Teori Pengakuan (Annetkennungstheorie), Kaidah hukum
berlaku berdasarkan penerimaan masyarakatnya.
LANDASAN YURIDIS
 Sebagai unsur produk Hk, prinsip2 pembentukan,
pemberlakuan dan penegakannya hrs mengandung nilainilai hukum.
 Sbg salah satu produk hukum, hrs memperhatikan :
1. Dibuat/dibentuk oleh organ yg berwenang,,
2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan per-UU-an dg
materi muatan yg akan diatur.
3. Adanya prosedur dan tatacara pembentukan yg telah
ditentukan.
4. Tidak boleh bertentangan dg Peraturan per-UU-an yg
lebih tinggi tingkatannya.
Asas Perundang-undangan :
1. Asas Tingkatan Hierarkhis (Lex Superiori derogat lex
imperiori )
2. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
3. UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yg
bersifat umum (Lex Specialis derogat lex generalis)
4. UU tidak berlaku surut
5. UU yang baru mengesampingkan UU yang lama (Lex
posteriori derogat lex priori)
6. Asas Welfare state
Asas Perundang-undangan Menurut
UU No.10 Tahun 2004:
 Asas yang berkaitan dg pembentukan peraturan
perundang-undangan yg baik :
 a. Kejelasan Tujuan, baik tujuan kebahagiaan individu,






maupun
tujuan untuk masyarakat.
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat/berwenang.
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
d. Dapat dilaksanakan, maksudnya hrs memperhitungkan efektivitas di dlm
masyarakat baik scr filosofis, yuridis maupun sosiologis
e. Efektif dan efisien, artinya peraturan tsb dibuat krn dibutuhkan dan
bermanfaat di masyarakat
f. Kejelasan rumusan,(memenuhi persyaratan teknis penyusunan
g. Transparansi, (mulai dari perencanaan, penyusunan, sampai pembahasan
), sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yg luas.
(Psl 53 UU No 10/2004)
Asas yang berkaitan dg materi muatan (Ps 6 ayat (1)
UU No 10 Thn 2004 :
a. Asas pengayoman, memberikan perlindungan & ketentraman pd
masyarakat
b. Asas kemanusiaan, perlindungan & penghormatan HAM masyarakat
Indonesia scr proporsional
c. Asas kebangsaan, sikap kebhinekaan dg tetap menjaga NKRI
d. Asas kekeluargaan, musyawarah mufakat dlm pengambilan keputusan
e. Asas kenusantaraan, mementingkan seluruh wilayah Indonesia,
sebaliknya jika peraturan di daerah mrpk bagian sistem hukum
nasional berdsrk Pancasila
f. Asas Keadilan, secara proporsional bagi warga negara tanpa kecuali
g. Asas Bhineka Tunggal Ika, Memperhatkan keragaman
h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum & pemerintahan
i.. Asas ketertiban dan kepastian hukum,
j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan
individu dan masyarakat, bangsa dengan negara.
JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAP MPRS NO
XX/MPRS/1966
TAP MPR NO.
III/MPR/2000
Ps. 7 UU No. 10
Tahun 2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a. UUD 1945
b. UU/PERPU
c. Peraturan
Pemerintah
d. Peraturan
Presiden
e. Peraturan
Daerah
UUD 1945
TAP MPR
UU/PERPU
PP
KEPPRES
PERATURAN
PELAKSANA:
. Permen
. Instruksi Menteri
. dll
UUD 1945
TAP MPR
UU
PERPU
PP
KEPPRES
PERDA
Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun2004 :
A
B
C
• Peraturan Daerah Provinsi, dibuat oleh DPRD provinsi
bersama dengan Gubernur.
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dibuat oleh DPRD
Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
• Peraturan Desa/setingkat, dibuat oleh Badan perwakilan Desa
atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama
lainnya.
Materi Muatan Peraturan Daerah :
 Mengatur urusan-urusan pemerintahan yang telah
diserahkan kepada daerah, kecuali urusan
pemerintahan yang tetap menjadi urusan pemerintah
pusat, spt politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama
 Pasal 12 UU No 10 Thn 2004, materi muatan Perda adalah
seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan
otonomi dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi
khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Materi Muatan Peraturan daerah :
Pasal 12 UU No. 10 Thn
2004 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
1. Penyelenggaraan
Otonomi Daerah dan
Tugas Pembantuan
2. Menampung kondisi
khusus Daerah
3. Penjabaran peraturan
perundang-undangan
yang lebih tinggi
UU No. 32 Tahun
2004 Jo PP No 38
Tahun 2007
1. Urusan
Pemerintahan
wajib
2. Urusan
Pemerintahan
Pilihan
PP No 41 Tahun
2007
Organisasi
Perangkat Daerah
PERATURAN KEPALA DAERAH
 Jenis peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang
sifatnya “Mengatur” dan berlaku mengikat umum.
 Eksistensinya mirip dengan Peraturan Daerah, Kedudukannya
sejajar maupun di bawah Peraturan daerah
 Kemunculannya dari atribusi kewenangan (Peraturannya
Otonom) maupun delegasi kewenangan (Peraturan pelaksana)
 Secara umum dpt dilihat dari 2 aspek :
1. Produk Peraturan Perundang-undangan yg berlaku &
mengikat umum, yang isinya :
a. Berisi perintah yan harus dijalankan
b. Berisi larangan
c. Berisi perkenan
2. Produk Peraturan Perundang-undangan yg dibentuk &
dikeluarkan oleh eksekutif tanpa persetujuan legislatif
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
 Tidak termasuk norma hukum yg sifatnya mengatur, dan
berlaku mengikat umum (Regeling),
 melainkan bersifat beschikking, Kongkrit, individual dan final
 Sifat Pemberlakuan norma hukum :
1.
2.
Einmalig, yaitu norma hukum yang berlaku sekali saja dan
sifatnya hanya menetapkan, sehingga adanya penetapan itu
norma hk tsb selesai. (Keputusan/Ketetapan Adm Negara)
yaitu antara lain Keputusan Kepala Daerah
Dauerbafttig, yaitu norma hk yg berlaku terus menerus dlm
jangka waktu tdk terbatas, sampai dicabut atau diganti yg
baru. (Peraturan Perundang-undangan)
SIFAT BERLAKUNYA NORMA
HUKUM
Einmalig, yaitu norma
hukum yang berlaku sekali
saja dan sifatnya hanya
menetapkan
KEPUTUSAN/KETETAPAN
ADM NEGARA
KONGKRIT, INDIVIDUAL & FINAL
Dauerbafttig, yaitu norma hk yg
berlaku terus menerus dlm
jangka waktu tdk terbatas, sampai
dicabut atau diganti yg baru.
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN
UMUM DAN ABSTRAK