Transcript POLHUK_III.ppt

KONSEP DAN HAKEKAT PERUNDANG
UNDANGAN NASIONAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
HANYA MERUPAKAN SEBAGIAN DARI
HUKUM.
HUKUM ADA YANG BERSIFAT TERTULIS
DAN TIDAK TERTULIS
HUKUM TIDAK TERTULIS YANG
MERUPAKAN KEBIASAAN YANG
DILAKSANAKAN DALAM PRAKTEK
PENYELENGGARAAN NEGARA
DINAMAKAN CONVENTION
Ciri-ciri peraturan perundangundangan



Keputusan yang dikeluarkan oleh yang
berwenang dan Isinya mengikat secara
umum, tidak hanya mengikat orang tertentu,
Bersifat abstrak.
Keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat
yang berwenang dan berisi aturan tingkah
laku yang mengikat umum ( makalah legal
drafting, hal. 2 tahun 2002).
PENGERTIAN


Pertama perundang-undangan merupakan proses
pembentukan atau proses membentuk peraturan
perundang-undangan negara, baik di tingkat pusat
maupun di tingkat daerah.
Kedua, perundang-undangan adalah segala
peraturan negara yang merupakan hasil
pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah.
LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Landasan Filosofis
(Berkaitan dengan ideologi negara)

Landasan Sosiologis
(peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berkaitan dengan
kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup di masyarakat )

Landasan Yuridis
Berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangundangan.

Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan
perundang-undangan

Keharusan mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

PRINSIP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN







Asar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan
Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan
landasan yuridis
Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus,
dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat
atau yang lebih tinggi
Peraturan Perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan
perundang-undangan lama
Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan
peraturan perundang-undangan yang bersifat umum
Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda
JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
KETETAPAN MPR NO.III/MPR/2000
 UUD 1945
 TAP MPR
 UU
 PERPU
 PERATURAN PEMERINTAH
 KEPUTUSAN PRESIDEN
 PERATURAN DAERAH
STUFEN THEORY
(Bahwa tertib hukum atau legal order itu merupakan a system of norms
yang berbentuk seperti tangga-tangga piramid. Pada tiap-tiap tangga
terdapat kaidah-kaidah (norms), dan ti puncak piramid terdapat kaidah yang
disebut Kaidah Dasar (Grundnorm). Di bawah Kaidah Dasar ini terdapat
kaidah yang disebut Undang-Undang Dasar; di bawah Undang-Undang
Dasar terdapat kaidah yang disebut Peraturan; di bawah Peraturan terdapat
kaidah yang disebut Ketetapan. Maka dasar berlakunya dan legalitas suatu
kaidah terletak pada kaidah yang ada di atasnya”. )
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
DASAR :
 Keputusan Presiden nomor 188 tahun 1998 tentang
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan UndangUndang dan
 Keputusan Presiden nomor 44 tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan Bentuk Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
FORMAT PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Suatu Rancangan Undang-Undang (RUU)
yang diusulkan untuk disyahkan menjadi
Undang-Undang (UU) secara garis besar
berisi : Panamaan; Pembukaan; Batang
Tubuh; Penutup; Penjelasan ( bila ada )
dan Lampiran (bila diperlukan ).