Transcript KEL.5_(Kaidah_Hukum_sbg_Kaidah_Sosial).pptx

ASSALAMMUALAIKUM
WR.WB
KELOMPOK
PENGANTAR ILMU HUKUM
•
•
•
•
•
ADE ASRI
FAISAL SADAM
KAREKA EKA MAYA
NASRULLOH
YOGA ADI PRATAMA
0901624
0907312
0901521
0901507
0901555
MEMPERSEMBAHKAN
KAIDAH HUKUM
SEBAGAI
KAIDAH SOSIAL
KAIDAH
SOSIAL
ALGRA
(1983:323)
Pengertian
“Kaidah sebagai siku-siku yang
mempunyai dua fungsi, yaitu
sebagai pembantu untuk
mengkonstruksi sudut 90 derajat
serta alat yang dapat dipergunakan
untuk memeriksa suatu sudut
betul-betul 90 derajat”.
KAIDAH ALAM
Kaidah yang menyatakan tentang
apa yang pasti akan terjadi.
Contoh:
Semua manusia pasti meninggal.
GUSTAV RADBRUCH
(1961:12)
MEMBEDAKAN KAIDAH
JADI DUA
KAIDAH KESUSILAAN
Kaidah yang menyatakan
tentang sesuatu yang tentu
terjadi.
Contoh:
Manusia dilarang mencuri
GROSSMAN (1971:5)
MENILAI BAHWA KAIDAH-KAIDAH SOSIAL SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH
TERTUTAMA PADA HAL-HAL BERIKUT:
1. PERUBAHAN PADA KAIDAH-KAIDAH INDIVIDUAL .
“PERUBAHAN TINGKAH LAKU INDIVIDU DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARINYA
TETAPI BELUM DAPAT DIANGGAP SEBAGAI PERUBAHAN KAIHAH TINGKAH
LAKU”.
2. PERUBAHAN PADA KAIDAH-KAIDAH KELOMPOK.
“PERUBAHAN YANG TERJADI DI DALAM SATUAN-SATUAN KELOMPOK YANG
TERGOLONG PADA SUB SISTEM POLITIK”.
3. PERUBAHAN PADA KAIDAH MASYARAKAT.
“YANG PALING FUNDAMENTAL SIFATNYA, KARENA MELIPUTI PERUBAHAN NILAINILAI PADA KAIDAH DASAR SUATU MASYARAKAT”.
KAIDAH HUKUM & PEMBAGIAN KAIDAH SOSIAL LAINNYA
KAIDAH HUKUM
• Hasil dari perundang-undangan atau
tertulis yang dibuat melalui proses
yang sah serta tidak tertulis, yang harus
ditaati oleh warga masyarakat.
KAIDAH AGAMA
• Aturan-aturan yang berisi kewajiban-kewajiban,
larangan-larangan, perintah-perintah, anjurananjuran, yang oleh pemeluknya diyakini sebagai
kaidah yang berasal dari Tuhan.
KAIDAH
KESUSILAAN
• Kaidah yang dianggap paling asli yang
berasal dari sanubari manusia itu
sendiri.
KAIDAH
KESOPANAN
• Kaidah yang berasal dari dalam
masyarakat untuk mengatur pergaulan
warganya agar masing-masing saling
menghormati.
KAIDAH HUKUM
CONTOH:
1. PERKAWINAN DIANGGAP SAH APABILA MENURUT
HUKUM MASING-MASING AGAMANYA DAN
KEPERCAYAANNYA (PASAL 2 AYAT 1 UU NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)
1. TIAP-TIAP PERIKATAN ADALAH UNTUK MEMBERIKAN
SESUATU, UNTUK BERBUAT SESUATU ATAU UNTUK
TIDAK BERBUAT SESUATU (PASAL 1234 KUHPERDATA)
ACHMAD ALI (1996:55)
KAIDAH HUKUM MEMPUNYAI DUA
SIFAT ALTERNATIF
1. ADA KEMUNGKINAN BERSIFAT IMPERATIVE,
“SECARA APRIORI WAJIB DITAATI KAIDAH INI TIDAK DAPAT
DIKESAMPINGKAN DALAM SUATU KEADAAN KONKRET, HANYA KARENA
PARA PIHAK MEMBUAT PERJANJIAN
2. ADA KEMUNGKINAN BERSIFAT FAKULTATIF,
“TIDAKLAH SECARA APRIORI MENGIKAT ATAU WAJIB DITAATI, JADI INI
MERUPAKAN KAIDAH HUKUM YANG DALAM KEADAAN KONKRET DAPAT
DIKESAMPINGKAN OLEH PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK
KAIDAH AGAMA
PELANGGARAN
SANKSI ATAU AKIBATNYA
AKAN DIDAPAT BERUPA
SIKSAAN KELAK DI AKHIRAT
TUJUAN
MENYEMPURNAKAN HIDUP
MANUSIA DAN MELARANG
BERLAKU JAHAT/DOSA
KAIDAH
KESUSILAAN
T
U
J
U
A
N
AGAR MANUSIA
MEMILIKI AKHLAK
YANG BAIK DEMI
MENCAPAI
KESEMPURNAAN
HIDUP MANUSIA ITU
SENDIRI
KAIDAH
KESOPANAN
TUJUAN
PADA HAKIKATNYA BUKAN PADA
MANUSIA SEBAGAI PRIBADI, MELAINKAN
MANUSIA SEBAGAI MAHLUK SOSIAL
YANG HIDUP BERSAMA DALAM
KELOMPOK MASYARAKAT
CONTOH KAIDAH KESUSILAAN:
1. ORANG YANG BERUSIA MUDA WAJIB MENGHORMATI ORANG
YANG BERUSIA LEBIH TUA
2. MENGENAKAN PAKAIAN YANG PANTAS DI TEMPAT UMUM
3. MEMINTA IZIN APABILA MEMASUKI RUMAH ORANG LAIN
PERBEDAAN KAIDAH HUKUM DENGAN
KAIDAH SOSIAL LAINNYA
PERBEDAAN KAIDAH HUKUM
DENGAN KAIDAH AGAMA DAN
KAIDAH KESUSILAAN
PERBEDAAN KAIDAH HUKUM DENGAN
KAIDAH KESOPANAN
PERBEDAAN KAIDAH HUKUM DENGAN KAIDAH AGAMA DAN KAIDAH KESUSILAAN
BERDASARKAN
TUJUAN
KAIDAH HUKUM BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI MANUSIA
BESERTA KEPENTINGANNYA & MEWUJUDKAN TATA TERTIB
MASYARAKAT SEDANGKAN KAIDAH AGAMA DAN KAIDAH
KESUSILAAN BERTUJUAN UNTUK MEMPERBAIKI PRIBADI
MANUSIA AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERAHLAK
BERDASARKAN
SASARANNYA
KAIDAH HUKUM MENGATUR SIKAP MANUSIA YANG DIANCAM
SANKSI BAGI PELANGGAR, KAIDAH AGAMA & KESUSILAAN
MENGATUR SIKAP BATIN MANUSIA SEBAGAI PRIBADI
BERDASARKAN
ISINYA
KAIDAH HUKUM MEMBERIKAN HAK & KEWAJIBAN, KAIDAH
AGAMA & KAIDAH KESUSILAAN HANYA MEMBERIKAN
KEWAJIBAN
BERDASARKAN
KEKUATAN
MENGIKATNYA
KAIDAH HUKUM DIPAKSAKAN SECARA KONKRET OLEH
KEKUASAAN DARI LUAR, KAIDAH AGAMA &KAIDAH
KESUSILAAN BERGANTUNG PADA YANG BERSANGKUTAN
(DIRI SENDIRI)
BERDASARKAN
SUMBER &
PELAKSANAAN
SANKSINYA
KAIDAH HUKUM & KAIDAH AGAMA BERASAL DAN
DIPAKSAKAN DARI LUAR MANUSIA, KAIDAH
KESUSILAAN SUMBER SANKSI BERASAL DAN
BERGANTUNG DARI DALAM HATI MASING-MASING
ORANG
PERBEDAAN KAIDAH HUKUM DENGAN
KAIDAH KESOPANAN
A. KAIDAH HUKUM MEMBERIKAN HAK DAN
KEWAJIBAN, SEDANGKAN KAIDAH KESOPANAN
HANYA MEMBERIKAN KEWAJIBAN
B. SANKSI KAIDAH HUKUM DIPAKSAKAN OLEH
MASYARAKAT SECARA RESMI, SEDANGKAN SANKSI
KAIDAH KESOPANAN DIPAKSAKAN OLEH
MASYARAKAT TANPA RESMI
ASAL USUL KAIDAH HUKUM
KAIDAH HUKUM YANG BERASAL DARI KAIDAH KAIDAH SOSIAL
LAINNYA DI DALAM MASYARAKAT, YANG DALAM ISTILAH PAUL
BOHANNAN SEBAGAI “KAIDAH HUKUM YANG BERASAL DARI
PROSES DOUBLE LEGITIMACY” ATAU PEMBERIAN ULANG
LEGITIMASI DARI SUATU KAIDAH SOSIAL NONHUKUM (MORAL,
AGAMA, DAN KESOPANAN) MENJADI SUATU KAIDAH HUKUM
KAIDAH HUKUM YANG DITURUNKAN OLEH OTORITAS
TERTINGGI, SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT PADA
SAAT ITU, DAN LANGSUNG TERWUJUD DALAM WUJUD KAIDAH
HUKUM, SERTA SAMA SEKALI TIDAK BERASAL DARI KAIDAH
SOSIAL SEBELUMNYA.
SIFAT & ISI
KAIDAH HUKUM
KAIDAH HUKUM DAPAT PULA DIKAJI DARI SIFATNYA
DIBEDAKAN ATAS DUA (RACHMAD BARO,2001:56-57)
BERSIFAT IMPERATIF, KARENA SIFATNYA MENGIKAT DAN
MEMAKSA YANG HARUS DITAATI, SEHINGGA MENGIKAT
BAGI SETIAP ORANG YANG DITETAPKAN DALAM KAIDAH
HUKUM DIMAKSUD
BERSIFAT FAKULTATIF, KAIDAH HUKUM YANG SIFATNYA
TIDAK SERTAMERTA HARUS DITAATI KARENA SIFATNYA
HANYA BERSIFAT PELENGKAP.
ISI KAIDAH HUKUM
KAIDAH HUKUM YANG BERISI
PERINTAH (GEBOD), KAIDAH HUKUM
YANG BERISI PERINTAH YANG HARUS
DITAATI
PERINTAH BAGI KEDUA ORANGTUA
AGAR MEMELIHARA DAN MENDIDIK
ANAK-ANAKNYA DENGAN SEBAIKBAIKNYA (PASAL 45 UU NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
KAIDAH HUKUM YANG BERISI
LARANGAN (VERBOD), KAIDAH HUKUM
YANG MEMUAT LARANGAN UNTUK
MELAKUKAN SESUATU DENGAN
ANCAMAN SANKSI APABILA
MELANGGAR
LARANGAN MENCURI DALAM PASAL
362 KUHPIDANA
KAIDAH HUKUM YANG BERISI
MEMBOLEHKAN (MOGEN), KAIDAH
HUKUM YANG MEMUAT HAL-HAL YANG
BOLEH DILAKUKAN, TAPI BOLEH TIDAK
KETENTUAN PASAL 29 UU NOMOR 1
TAHUN 1974 CALON SUAMI-ISTRI
BOLEH MELAKUKAN PERJANJIAN
SANKSI KAIDAH HUKUM
PENGERTIAN SANKSI MENURUT BEBERAPA AHLI
SUDIKNO
MERTOKUSUMO
TIDAK LAIN MERUPAKAN REAKSI,AKIBAT ATAU
KONSEKUENSI PELANGGARAN TERHADAP KAIDAH
SOSIAL.
PAUL BOHANNAN
SANKSI MERUPAKAN PERANGKAT ATURAN-ATURAN
YANG MENGATUR BAGAIMANA LEMBAGA-LEMBAGA
HUKUM MENCAMPURI SUATU MASALAH UNTUK
DAPAT MEMELIHARA SUATU SISTEM SOSIAL
VAN DEN STEENHOVEN
SANKSI ADALAH UNSUR-UNSUR SEBAGAI UNSUR
HUKUM YAITU ANCAMAN PENGGUNAAN PAKSAAN
PISIK, OTORITAS RESMI, PENERAPAN KETENTUAN
YANG SECARA TERATUR, DAN REAKSI MASYARAKAT
YANG TIDAK SPONTAN SIFATNYA.
PENANGANAN SANKSI
KEJAHATAN
BERSIFAT BUATAN
HUKUM YANG DIBUAT OLEH LEMBAGA YANG
BERWENANG DAN BERLAKU SECARA UMUM.
DISINI POLISI MENJADI LAMBANG PENEGAK
HUKUM YANG SEYOGIANYA DIPANDANG DARI SISI
POSITIFNYA TERLEBIH DAHULU
BERSIFAT ALAMI
PERAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN SECARA
SPONTAN, BAIK UPAYA PENCEGAHAN DALAM
BENTUK SISKAMLING MAUPUN PENINDAKAN BAGI
YANG TERTANGKAP TANGAN, TANPA DIHAKIMI
SENDIRI
W
S
A
L
A
M
A
TERIMA KASIH
“SEMOGA BISA BERMANFAAT BAGI
REKAN-REKAN SEMUA KHUSUSNYA
BAGI KELOMPOK KAMI”