Transcript Penerapan Kaidah Bahasa Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan Ebah Suhaebah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerapan Kaidah Bahasa Indonesia
dalam
Peraturan Perundang-undangan
Ebah Suhaebah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dasar Hukum



Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 24 Tahun 2009
tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara serta Lagu Kebangsaan
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Dasar Hukum


Pasal 36 UUD 1945
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia
Pasal 36C UUD 1945
Ketentuan lebih lanjut tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan diatur dengan undangundang.
UU No. 24 Tahun 2009
Pasal 26
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam
peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam
dokumen resmi negara.
Bab III Lamp. II UU Nomor 12 Tahun 2011
Angka 242
Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada
dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa
Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan
kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.
Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan
mempunyai corak tersendiri yang bercirikan
kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan,
kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai
dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan
maupun cara penulisan.
Angka 243
Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:
a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau
kerancuan;
b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang
dipakai;
c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam
mengungkapkan tujuan atau maksud);
d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang
digunakan secara konsisten;
e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara
cermat;
f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu
dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
Angka 243 (lanjutan)
g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah
yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan
pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama
institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan,
dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan
rancangan Peraturan Perundang-undangan
dalam rumusan norma ditulis dengan huruf
kapital.
Kaidah Tata Bahasa Indonesia



Pembentukan Kata
→
Penyusunan Kalimat →
Teknik Penulisan
→
Bentuk dan
Pilihan Kata (diksi)
Struktur
Ejaan
Ragam Bahasa






Ragam
Ragam
Ragam
Ragam
Ragam
dll.
jurnalistik
ilmiah
ekonomi
kesehatan
hukum
Bahasa Hukum?
Bahasa Ragam Hukum:
 Bahasa dalam perundang-undangan
(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
dll.)
 Bahasa Kenotariatan (akta, sertifikat, dll.)
 Bahasa dalam pengadilan (berita acara
pemeriksaan dll.)
Kekhasan Kalimat Ragam
Bahasa Hukum



Susunan bentuk kalimat dari pengaturan yang
diusulkan dalam ketentuan materi suatu
peraturan perundang-undangan harus mudah
dipahami.
Kalimat dalam suatu peraturan perundangundangan pada dasarnya bertujuan untuk
mengubah suatu perilaku dengan
menginstruksikan para pihak yang dituju
Kalimat suatu peraturan perundang-undangan
diusahakan tidak berupa kalimat pasif
Struktur Kalimat




Suatu kalimat yang dirancang untuk mengatur
perilaku harus mengandung subjek dan
predikat.
Subjek mengenai siapa, yaitu setiap orang atau
sekelompok orang yang diwajibkan, dilarang,
atau dibolehkan oleh ketentuan dalam peratran
perundang-undangan.
Predikat merupakan kata kerja, yaitu apa yang
diwajibkan, dilarang, atau dibolehkan untuk
dilakukan oleh subjek.
Kalimat harus normatif.
Identifikasi Pelaku





subjek sebagai pelaku yang melakukan
tindakan
subjek memiliki kemampuan melakukan
tindakan
subjek bukan benda mati
gunakan kalimat aktif dan bukan pasif
gunakan kata tunggal dan bukan jamak pada
subjek.
Kalimat: Normatif
Untuk membedakannya dengan kalimat
informatif, maka kalimat yang dirancang untuk
mengatur perilaku (juga) harus memasukkan
suatu kata bantu yang dilekatkan pada kata
kerja. Dengan demikian kalimat tersebut
menjadi kalimat yang normatif.
Kata bantu itu meliputi: wajib atau harus, dapat,
dan dilarang.
hindari
Setiap anak wajib memiliki akta
kelahiran.
 Trotoar dilarang digunakan untuk
kegiatan selain pejalan kaki.
 Setiap hari Senin siswa menggunakan
pakaian putih-putih.
 Rumah-rumah yang terkena proyek
pelebaran jalan mendapat ganti rugi.

Seharusnya




Setiap orang tua wajib mengurus akta
kelahiran anak.
Selain pejalan kaki, setiap orang dilarang
menggunakan trotoar.
Setiap hari Senin siswa wajib
menggunakan pakaian putih-putih.
(Pemilik) Rumah yang terkena proyek
pelebaran jalan mendapat ganti rugi.
Pemilihan Kata






menghindari kata yang mengandung makna
ganda
menghindari kata yang multitafsir
menghindari kata yang berlebihan
menggunakan kata secara konsisten
meletakkan konsep yang penting pada akhir
kalimat
menggunakan kata dan dan atau secara tepat
Kasus yang Sering Ditemukan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pemakaian Huruf Kapital
Penulisan Kata
Pemakaian Tanda Baca
Pemilihan Kata
Pemakaian Ungkapan Idiomatik
Pemakaian Ungkapan Penghubung
Perincian yang Tidak Sejajar
Kesalahan Pemakaian Huruf
Kapital
Apabila hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terbukti terjadi penyimpangan
administratif dalam penyelenggaraan
penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan
Bupati/Walikota mengambil langkah
penyelesaian sesuai dengan
kewenangannya.
Seharusnya
Apabila hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terbukti terjadi penyimpangan
administratif dalam penyelenggaraan
penataan ruang, Menteri, gubernur, dan
bupati/walikota mengambil langkah
penyelesaian sesuai dengan
kewenangannya.
Pemakaian Huruf Kapital
1) Pihak yang berkepentingan dapat
mengajukan gugatan pembatalan kepada
Pengadilan Niaga.
2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan
sumber daya air dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau
pengelola sumber daya air sesuai dengan
kewenangannya.
Seharusnya
1a) Pihak yang berkepentingan dapat
mengajukan gugatan pembatalan kepada
pengadilan niaga.
2a) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan
sumber daya air dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, atau
pengelola sumber daya air sesuai dengan
kewenangannya.
Kesalahan Pemakaian Huruf Kapital

Investasi langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Penyertaan Modal; dan/atau
b. Pemberian Pinjaman.
Seharusnya

Investasi langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyertaan modal; dan/atau
b. pemberian pinjaman.
Kesalahan Penulisan Kata
Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam
rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya
antara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha.
Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan
pertimbangan:
a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah;
b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
c. kemampuan keuangan daerah;
d. ketersediaan sumberdaya aparatur;
e. pengembangan pola kerja sama antar daerah
dan/atau dengan pihak ketiga.
Seharusnya
Perjanjian kerja sama adalah kesepakatan tertulis
dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang
lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badan
usaha.
Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan
pertimbangan:
a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah;
b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
c. kemampuan keuangan daerah;
d. ketersediaan sumber daya aparatur;
e. pengembangan pola kerja sama antardaerah
dan/atau dengan pihak ketiga.
Kesalahan Pemakaian Tanda Baca


Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan
mempunyai corak tersendiri yang bercirikan
kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan,
kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai
dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan
maupun cara penulisan.
Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsurunsur alam dan atau buatan manusia, yang berada
di permukaan bumi, digambarkan pada suatu
bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi
dan georeferensi tertentu.
Seharusnya


Namun, bahasa Peraturan Perundang-undangan
mempunyai corak tersendiri yang bercirikan
kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan,
kebakuan, keserasian, dan ketaatasasan sesuai
dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan
maupun cara penulisan.
Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsurunsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada
di permukaan bumi, digambarkan pada suatu
bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi,
dan georeferensi tertentu.
Kalimat danTanda Baca


Tujuan pengaturan tingkat ketelitian peta untuk
penataan ruang wilayah, dimaksudkan untuk
mewujudkan kesatuan sistem penyajian data dan
informasi penataan ruang wilayah.
Unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (2), digambarkan dengan simbol dan
atau notasi pada Lampiran II Peraturan
Pemerintah ini.
Seharusnya



Tujuan pengaturan tingkat ketelitian peta untuk
penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan
kesatuan sistem penyajian data dan informasi
penataan ruang wilayah.
Pengaturan tingkat ketelitian peta untuk penataan
ruang wilayah dimaksudkan untuk mewujudkan
kesatuan sistem penyajian data dan informasi
penataan ruang wilayah.
Unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2),digambarkan dengan simbol dan atau notasi
pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
Pemilihan Kata



Setiap orang yang membangun tanpa izin
dikenakan sanksi administratif berupa ……
(Salah)
Setiap orang yang membangun tanpa izin
dikenai sanksi administratif berupa …… (Betul)
Sanksi administratif berupa …. dikenakan
kepada setiap orang yang membangun tanpa
izin. (Betul)
Penyerapan





efektif
kreatif
aktif
standar
transpor







efektivitas
kreativitas
aktivitas
standardisasi
transportasi
komoditas
selebritas
PP15/2010
Pembinaan penataan ruang diselenggarakan
untuk:
a. meningkatkan kualitas dan efektifitas
penyelenggaraan penataan ruang;

Pengolahan data dan analisis paling sedikit
harus menyertakan teknik analisis kesesuaian
komoditi pertanian, peternakan, perkebunan,
dan/atau perikanan.
Kata dan Tanda Baca


Peta rencana tata ruang wilayah daerah
propinsi menggunakan peta wilayah
daerah propinsi dan peta tematik wilayah
dengan tingkat ketelitian peta pada skala
yang sama.
Pemerintah daerah adalah gubernur,
bupati, atau walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
Seharusnya


Peta rencana tata ruang wilayah daerah
provinsi menggunakan peta wilayah
daerah provinsi dan peta tematik wilayah
dengan tingkat ketelitian peta pada skala
yang sama.
Pemerintah daerah adalah gubernur,
bupati atau walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
Ungkapan idiomatik








terdiri atas
bergantung pada
sesuai dengan
bangga atas
pada umumnya
terbuat dari
baik … maupun
antara … dan
Ungkapan Idiomatik


…. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai
peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana
tata ruang;
Pengibaran Bendera di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dilakukan di halaman rumah
seluruh warga negara Indonesia, kantor/gedung
pemerintah maupun swasta, satuan pendidikan, dan
seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia di luar negeri.
Seharusnya


…. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai
dengan peruntukannya yang telah ditetapkan
dalam rencana tata ruang;
Pengibaran Bendera di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dilakukan di halaman rumah
seluruh warga negara Indonesia, kantor/gedung, baik
pemerintah maupun swasta, satuan pendidikan, dan
seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia di luar negeri.
Tidak Konsisten



Pasal 20
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki
tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan
dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat
di bidang penataan ruang sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan
minimal.
Penulisan Kata
Salah
 kerjasama
 sumberdaya
 beritahukan
 tanggungjawab
Betul
 kerja sama
 sumber daya
 beri tahukan
 memberitahukan
 memberi tahu
 tanggung jawab
Penulisan kata






Tanda tangan
Bertanda tangan
Tanda tangannya
Penandatanganan
Menandatangani
ditandatangani
Merubah yang sulit Diubah
Salah
 Kami tidak dapat
merubah keputusan
yang diambil atasan
kami.

Semuanya sudah
kami rubah sesuai
dengan permintaan
Bapak.
Betul
 Kami tidak dapat
mengubah keputusan
yang diambil atasan
kami
 Apa perubahan
tersebut sudah
disepakati bersama?
Penyerapan kata atau frasa
bahasa asing
Kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang sudah diserap
dapat digunakan jika lebih ringkas daripada
menggunakan terjemahannya.

devaluasi (penurunan nilai uang)

efektif (berdaya guna)
Kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan
dalam penjelasan.

penghinaan terhadap peradilan (contempt of court)
Pemakaian dan, atau, dan/atau



Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem,
fungsi utama kawasan, wilayah administratif,
kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.
Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
yang merupakan perangkat atau upaya untuk
memberikan imbalan terhadap pelaksanaan
kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
Orang adalah orang perseorangan dan/atau
korporasi.
Contoh Kasus


Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun,
subyek dari ketentuan pidana dirumuskan
dengan frasa setiap orang.
Pengguna Anggaran dalam menyelenggarakan
pembangunan dapat pula melaksanakan melalui
upaya tukar menukar/tukar bangun, kerjasama
pemanfaatan, hibah, atau cara lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan.
Seharusnya


Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapa pun,
subjek ketentuan pidana dirumuskan dengan
frasa setiap orang.
Pengguna Anggaran dalam menyelenggarakan
pembangunan dapat pula melaksanakan melalui
upaya tukar menukar atau tukar bangun, kerja
sama pemanfaatan, hibah, atau cara lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.


Ruang terbuka hijau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri
dari ruang terbuka hijau publik dan ruang
terbuka hijau privat. (salah)
Ruang terbuka hijau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri
atas ruang terbuka hijau publik dan ruang
terbuka hijau privat. (benar)
Contoh Kasus

Ketentuan penggunaan bahan bangunan
untuk bangunan gedung negara tersebut di
atas, dimungkinkan disesuaikan dengan
kemajuan teknologi bahan bangunan,
khususnya disesuaikan dengan kemampuan
sumberdaya setempat dengan tetap harus
mempertimbangkan kekuatan dan
keawetannya sesuai dengan peruntukan
yang telah ditetapkan.
Seharusnya

Ketentuan penggunaan bahan bangunan
untuk bangunan gedung negara tersebut
dimungkinkan disesuaikan dengan kemajuan
teknologi bahan bangunan, khususnya
disesuaikan dengan kemampuan sumber
daya setempat dengan tetap harus
mempertimbangkan kekuatan dan
keawetannya sesuai dengan peruntukan
yang telah ditetapkan.
Contoh Kasus

Badan Publik yang dengan sengaja tidak
menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak
menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi
Publik secara berkala, Informasi Publik yang
wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi
Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau
Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar
permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini,
dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain
dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Contoh Kasus

Setiap Orang yang dengan sengaja
membuat Informasi Publik yang tidak
benar atau menyesatkan dan
mengakibatkan kerugian bagi orang lain
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah).
Contoh Kasus

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi
pidana dalam Undang-Undang ini dan juga
diancam dengan sanksi pidana dalam
Undang-Undang lain yang bersifat khusus,
yang berlaku adalah sanksi pidana dari
Undang-Undang yang lebih khusus
tersebut.
Terima kasih
Ebah Suhaebah