Transcript kompetensi, diklat peranc perat 14102008

KOMPETENSI, PENDIDIKAN, DAN
PELATIHAN PERANCANG
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Pendidikan dan Pelatihan
Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkatan VII dan VIII
Yang Diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM
Departemen Hukum dan HAM
Oktober – Desember Tahun 2008
M. ALIAMSYAH, S.Sos, SH, MH
Selasa 14-10-2008 jam 13.00 – 17.00
Target Pendidikan dan Latihan
• Calon Pejabat Fungsional
Perancang Peraturan Perundangundangan;
• Perancang Peraturan PerundangUndangan;
• Dsb.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.73.KP.04.12 Tahun 2006 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Perancang
Peraturan Perundang-undangan






Tujuan dan Sasaran
Peserta Pendidikan
Kurikulum dan Mata Pendidikan dan Pelatihan
Metode Pembelajaran
Pemantauan dan Evaluasi
Sertifikasi
Tujuan dan Sasaran
Tujuan
• Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
• Menciptakan aparatur yang mampu berberan sebagai
pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa
• Memantapkan sikap dan semangat pengabdian
• Menciptakan persamaan visi dan dinamika pola pikir
dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan
Sasaran
Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai
dengan persyaratan Jabatan Fungsional Perancang Pertama
Kompetensi
Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang perancang
berupa:
a. Pengetahuan;
-
mengetahui sumber data dan bahan yang terkait dengan penyusunan PUU;
mampu mengolah data dan menyajikan data dan informasi;
memahami metode penelitian;
memahami konsep perencanaan hukum;
memahami landasan yuridis dan formil pembentukan PUU;
memahami dasar-dasar pembentukan PUU;
mengetahui program jangka pendek, menengah, dan panjang di bidang hukum;
mengetahui jenis-jenis peraturan perundang-undangan;
mengetahui proses PTUN dan MK;
memahami penuangan kebijakan ke dalam PUU.
b.
Keterampilan;
c.
Sikap perilaku.
- Integritas diri dan tingkat kedisiplinan;
-
-
mampu membuat laporan secara sistematis;
mampu menyusun konsep instrumen hukum;
mampu berpikir analitis.
kerja sama;
Prakarsa dan kepuasan kerja.
Kurikulum dan Mata Pendidikan dan Pelatihan
Komponen A (5%)
• Etika Perancang;
• Moral dan Etika;
• Pembinaan Fisik dan Disiplin;
• Dinamika Kelompok.
Komponen B (79%)
• Ilmu Perundang-undangan;
• Dasar-dasar Konstitusional;
• Jenis, Fungsi, Materi Peraturan Perundang-undangan;
• Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
• Bahasa Peraturan Perundang-undangan;
• Metodologi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
• Metodologi Penelitian Dokumenter dan empiris;
• Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
• Legislasi Semu dan Penetapan;
• Tata Naskah Dinas;
• Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
• Naskah Akademik;
• Proses Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
• Pengharmonisasian/Pensinkronisasian Peraturan Perundang-undangan.
Komponen C (6%)
• Peranan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam
Pembangunan Hukum nasional;
• Peranan DPR/DPD dalam Penyusunan dan Pembahasan RUU;
• Peranan Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional;
• Efektifitas Peraturan Perundang-undangan dalam Masyarakat;
• Proses Penyusunan Peraturan Daerah;
• Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
• Proses Penyusunan Peraturan Daerah;
• Hak Asasi Manusia;
• Kebijakan Departemen Hukum dan HAM;
• Masalah Aktual dalam Perkembangan Hukum.
Komponen D (10%)
• Pengarahan Kediklatan;
• Penjelasan Program;
• Jam Pimpinan;
• Praktek Kerja Lapangan;
• Kertas Kerja Kelompok;
• Ujian.
Metode Pembelajaran
• Ceramah (Tanya Jawab, Diskusi, latihan).
• Latihan/aplikasi Perancangan;
• Diskusi dan Seminar;
• Simulasi/Role Playing.
Waktu Penyelenggaraan
• 962 jam pelajaran;
• = 2,5 bulan;
• = 75 hari.
Pemantauan dan Evaluasi
Penilaian Terhadap Peserta
• Aspek Sikap/Affective
• Aspek Penguasaan Materi
• Uji Kompetensi
A. Aspek Sikap/Affective
• Integritas Diri;
Disiplin (ketaatan, kepatuhan, komitmen)
- kehadiran
- ketepatan waktu penyelesaian tugas.
• Kerjasama;
Kemampuan berkoordinasi dan bekerja kelompok
- kontribusi
- keutuhan dan kekompakan
- tidak mendikte dan mendominasi
- menerima pendapat
• Prakarsa/Job Satisfaction.
-
Mampu menyampaikan ide/gagasan
membuat iklim diklat kondusif dan menggairahkan
mampu membuat saran/ide
aktif mengajukan pertanyaan yang relevan
mampu mengendalikan diri, waktu, situasi, dan lingkungan.
B. Aspek Penguasaan Materi
• Topik Khusus
Membahas permasalahan aktual
• Pengusaan Materi Lainnya
1. Kuis/Latihan (20%)
- diakhir sesi mata kuliah tertentu;
- pemahaman terhadap materi
- aplikasi terhadap materi.
2. Studi Kasus (40%)
Diwajibkan membuat makalah mengenai isu aktual
3. Latihan Menyusun Peraturan Perundang-undangan/Skill Utama
(40%)
C. Uji Kompetensi
Uji Kompetensi difokuskan pada aspek kemampuan kognitif yang bersifat
komprehensif
Metode penilaian
• Aspek Sikap/Affective
-
kegiatan belajar di kelas
kegiatan pembuatan dan penyusunan studi kasus dan latihan
Kegiatan di asrama/pusdiklat
Diskusi dan Seminar.
• Aspek Penguasaan Materi
-
Sistematika/berpikir sistematis
Partisipasi peserta di kelas (Belajar/Diskusi/Seminar)
Pemahaman terhadap materi yang diberikan
Aplikasi terhadap materi
Teknik dan kemampuan presentasi dan penguasaan materi
• Uji Kompetensi
- pemahaman terhadap materi-materi yang diberikan
- kemampuan intelektual.
Evaluasi Penilaian/Kelulusan
• Penilaian dilakukan dengan rentang angka dari 0 (nol) sampai dengan 100
(seratus)
• Kehadiran (absensi)
- Mutlak
• Aspek Sikap/Affective
- Prasyarat
- Minimal Nilai 70
• Aspek Pengusaan Materi (Topik Khusus)
- Prasyarat
- Lulus/Tidak Lulus*
Aspek Pengusaan Materi Lainnya
- Prasyarat
- Minimal Nilai 70
• Uji Kompetensi
- Penilaian Akhir Kelulusan
- Minimal Nilai 70
Tim Penilai, Kualifikasi, dan Peringkat (rangking)
• Tim Evaluasi kelulusan: Ditjen. PP, Pusdiklat, dan Tim
Ahli Jabatan Fungsional Perancang.
• Kualifikasi Kelulusan:
-
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
95,0
90,0
80,0
70,0
00,0
–
–
–
–
–
100
94,9
89,9
79,9
69,9
=
=
=
=
=
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Baik Sekali
Baik
Tidak Lulus
• Bila dalam penentuan rangking/peringkat terdapat nilai
uji kompetensi yang sama, maka yang menjadi bahan
pertimbangan lain adalah nilai Aspek Penguasaan Materi
Lainnya (Studi Kasus, Latihan, Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan/Seminar)
dan
aspek
sikap/affective serta topik khusus menjadi bahan
pertimbangan berikutnya.
• Kepada Peserta yang dinyatakan lulus Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang akan diberikan
Sertifikat Kompetensi Perancang Pertama (SKP Pertama)
dan Transkrip Nilai.
• Salinan Sertifikat dan Transkrip Nilai dikirim kepada:
- Pimpinan Instansi dari peserta yang bersangkutan;
- Penyelenggara (BPSDM);
- Instansi Pembina (Dep. Kumham).
Tugas Selama Mengikuti Diklat
• Studi Kasus Mandiri
• Studi Kasus Kelompok
• Menyusun Rancangan Peraturan Perundang•
undangan.
Review Materi.