Transcript Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah

Hubungan Fungsional Dan
Struktural Pemerintah Pusat
Dan Daerah
Oleh: Kelompok 2
Agatha Sherly
X MIA 1/3
Aristya Julianto X MIA 1/5
Calista Pranoto X MIA 1/8
Daniel Sumarga X MIA 1/14
Helvyra R.W.
X MIA 1/22
Justin Limoris X MIA 1/26
HAL- HAL YANG AKAN DIBAHAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apa itu Hubungan Struktural?
Apa itu Hubungan Fungsional?
Bagan Pemerintahan
Penyelenggaraan
Pemerintahan di Indonesia
Sentralisasi
Desentralisasi
Macam-Macam Otonomi
Otonomi Materiil
Otonomi Formal
• Otonomi Riil
• Tugas Pembantuan
• Hubungan Pemerintah Pusat
dan Daerah dalam Berbagai
Bidang
• Bidang Keuangan
• Bidang Pengawasan
• Cara-cara pengawasan
Apa itu Hubungan Struktural?
• Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, secara struktural Presiden
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di tingat nasional sedangkan kepala daerah (provinsi
atau kabupaten/kota) merupakan penyelenggara pemerintahan di
wilayah daerah masing-masing, sesuai dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya.
Apa itu Hubungan Fungsional?
• Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan
kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintahan pusat dan
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(goog governance). pembagian tugas dan wewenang baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tercantum dalam
UU Nomor 32 Tahun 2004.
• Berikut adalah bagan pemerintahan indonesia:
PenyelenggaraanPemerintahan di Indonesia
SENTRALISASI
TUGAS
PEMBANTUAN
DESENTRALISASI
Sentralisasi
Sentralisasi merupakan pengaturan kewenangan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya
sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam
kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
• Contoh Sentralisasi:
pembuatan kebijakan fiskal & moneter
penyelenggaraan politik luar negeri
Desentralisasi
Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah
tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya
dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan
adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu
pemerintahan daerah. MAKA OTONOMI ADALAH SUATU BAGIAN DARI
DESENTRALISASI YANG BERARTI kebebasan atau kemandirian
Macam-Macam Otonomi:
OTONOMI
RIIL
OTONOMI
MATERIIL
OTONOMI
FORMAL
Otonomi Materiil
Otonomi materiil adalah urusan yang diserahkan menjadi urusan
rumah tangga diperinci secara tegas, pasti dan diberi batas-batas
(limitative), dan dalam praktiknya penyerahan ini dilakukan dalam
UU Pembentukan Daerah yang bersangkutan.
Otonomi Formal
Otonomi formal adalah urusan yang diserahkan tidak dibatasi .
Batasnya ialah, bahwa Daerah tidak boleh mengatur urusan yang
telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi
tingkatannya. Selain itu , pengaturan tersebut tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum.
Otonomi Riil
Otonomi riil adalah kombinasi atau campuran otonomi materiil dan
otonomi formal pemerintah pusat menentukan urusan-urusan yang
dijadikan pangkal untuk mengatur dan mengurus rumah tangga
Daerah.
Setiap waktu Daerah dapat meminta tambahan urusan kepada
Pemerintah Pusat untuk dijadikan urusan rumah tangganya sesuai
dengan kesanggupan dan kemampuan Daerah.
Penambahan urusan pemerintahan kepada daerah dilakukan dengan
UU penyerahan masing-masing urusan.
Tugas Pembantuan
Adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa
dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa
serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk
melakukan tugas tertentu.
Tetapi dua bentuk terakhir ini dapat disebut sebagai suatu
pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena
tidak diikuti dengan pembagian kekuasaan atau wewenang.
masing-masing tetap secara penuh menjalankan kekuasaan sebagai
negara.
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
dalam Berbagai Bidang
Bidang
Kelembagaan
Bidang
Pengawasan
Bidang
Keuangan
Bidang Keuangan
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mempunyai
sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan
otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan
kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti
melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (public service function),
melaksanakan fungsi pembangunan (development function) dan perlindungan
masyarakat (protective function
• Bidang Keuangan Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penerimaan Daerah
dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan
Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah; Dana
Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan.
Bidang Kelembagaan Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
adanya
urusan
pemerintahan
yang menjadi
kewenangan
daerah
terdiri dari
urusan wajib
dan urusan
pilihan
mempertimbangkan faktor
keuangan, kebutuhan daerah,
cakupan tugas yang meliputi
sasaran tugas yang harus
diwujudkan, jenis dan banyaknya
tugas, luas wilayah kerja dan
kondisi geografis, jumlah dan
kepadatan penduduk, potensi
daerah yang bertalian dengan
urusan yang akan ditangani, sarana
dan prasarana penunjang tugas
Bidang Pengawasan
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah
daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan oleh pemerintah meliputi :
• Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Cara Cara Pengawasan
Pengawasan terhadap
rancangan peraturan
daerah
terhadap rancangan
peraturan daerah
yang mengatur pajak
daerah, retribusi
daerah, APBD,dan
rencana umum tata
ruang
dievaluasi oleh
menteri dalam negeri
untuk rancangan
peraturan daerah
provinsi dan oleh
gubernur terhadap
rancangan peraturan
daerah
kabupaten/kota.
Setiap peraturan
daerah disampaikan
kepada menteri
dalam negeri untuk
provinsi dan gubernur
untuk
kabupaten/kota
untuk memperoleh
klarifikasi.
dapat dibatalkan
sesuai dengan
mekanisme yang
berlaku.