Transcript Kementerian Negara - Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan

Oleh :
Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi Bidang Kelembagaan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Hotel Golden Flower
Bandung
Selasa 20 November 2012
SKEMA KELEMBAGAAN PEMERINTAH
PEMERINTAH PUSAT
• Kementerian Koordinator (3)
• Kementerian Negara (31)
• LPNK (28)
PEMERINTAH DAERAH
• Sekretariat Daerah
• Dinas
• LTD
• Sekretariat DPRD
LEMBAGA
NON STRUKTURAL (88)
• Forum
• Sekretariat
INSTANSI
VERTIKAL
UNIT PELAKSANA
TEKNIS
POLA PIKIR PENATAAN
ORGANISASI PEMERINTAH
UUD 1945
UU 39/2008
PERPRES
PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN
STRATEGIS
- GLOBAL
- NASIONAL
ORGANISASI
PEMERINTAH
PUSAT
SANKRI
PERAN
PEMERINTAH
URUSAN
UU 32/2004
PP 38/2007
PP NO. 41/2007
ORGANISASI
PEMERINTAH
DAERAH
- VISI
- MISI
PERUBAHAN
PARADIGMA
REFORMASI
BIROKRASI
STRATEGI
TUJUAN
NASIONAL
HUBUNGAN ANTARA
KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
Kewenangan merupakan
Dasar terbentuknya
kelembagaan
Kelembagaan merupakan
Wahana untuk melaksanakan
kewenangan
Kelembagaan yang dibentuk
Sama dengan bobot
Kewenangan Yang dimiliki
Prinsip
“Structure follows function”
UU
39/2008
(Kementerian
Negara)


Pendekatan Urusan
Pemerintahan
Bukan nomenklatur, tetapi
urusan pemerintahan
Ada tiga macam urusan
pemerintahan yang
mempengaruhi fungsi dan
susunan organisasi
Kementerian
URUSAN
FUNGSI
SUSUNAN
ORGANISASI
Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kementerian Negara
URUSAN
YG NOMENKLATURNYA
DISEBUTKAN DALAM
UUD 1945
(3 URUSAN)
URUSAN
PEMERINTAHAN
(46 URUSAN)
URUSAN
YG RUANG LINGKUPNYA
DISEBUTKAN DALAM
UUD 1945
(25 URUSAN)
URUSAN DLM RANGKA
PENAJAMAN KOORDINASI &
SINKRONISASI PROGRAM
PEMERINTAH
(18 URUSAN)
• LUAR NEGERI
• DALAM NEGERI
• PERTAHANAN
• AGAMA
• HUKUM
• KEUANGAN
• KEAMANAN
• HAM
• PENDIDIKAN
• KEBUDAYAAN
• KESEHATAN
• SOSIAL
• KETENAGAKERJAAN
• INDUSTRI
• PERDAGANGAN
• PERTAMBANGAN
• ENERGI
• PU
• TRANSMIGRASI
• TRANSPORTASI
• INFORMASI
• KOMUNIKASI
• PERTANIAN
• PERKEBUNAN
• KEHUTANAN
• PETERNAKAN
• KELAUTAN
• PERIKANAN
• PPN
• APARATUR NEGARA
• KESEKRET. NEGARA
• BUMN
• PERTANAHAN
• KEPENDUDUKAN
• LH
• ILMU PENGETAHUAN
• TEKNOLOGI
• INVESTASI
• KOPERASI
• UKM
• PARIWISATA
• PP
• PEMUDA
• OLAH RAGA
6
• PERUMAHAN
• PKDT
TERMASUK DALAM KEMENTERIAN YANG RUANG
LINGKUPNYA DISEBUTKAN DALAM UUD NEGARA RI TAHUN
1945
Tugas
menyelenggarakan urusan
tertentu dalam
pemerintahan untuk
membantu Presiden
dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara.
Fungsi
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidangnya;
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara
yang menjadi tanggung jawabnya;
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di
bidangnya;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi atas pelaksanaan urusan
kementerian di daerah; dan
e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala
nasional.
KELEMBAGAAN PENYALURAN OBAT
Berdasarkan pasal 424 Perpres Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
tugas penyaluran obat dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
Kementerian Kesehatan.
DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
Tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan
Fungsi





perumusan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat
kesehatan;
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat
kesehatan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan
kefarmasian dan alat kesehatan;
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan
kefarmasian dan alat kesehatan; dan
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN TERHADAP
PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN OBAT
Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, telah disebutkan bahwa urusan di bidang
Kesehatan khususnya penyimpanan dan pendistribusian obat
telah diserahkan kepada Daerah. Oleh karena itu pembentukan
kelembagaan yang menangani fungsi penyimpanan dan
pendistribusian
obat
sepeti
Depot-Depot
Obat
di
Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat dilakukan karena sudah
diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu peran
Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui
Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan
Penyusunan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dan Penyusunan NSPK.
SISTEM/ALUR PENYALURAN OBAT
DISERAHKAN
KEPADA
DAERAH
PENYALURAN OBAT
PP 38/2007
PERUMUSAN KEBIJAKAN
ORGANISASI
PEMERINTAH
PUSAT
(DITJEN BINA
KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN)
PROVINSI
ORGANISASI
PEMERINTAH DAERAH
•
•
•
•
•
SUPERVISI
BIMBINGAN TEKNIS
SPM
NSPK
EFEKTIVITAS KOORD.
ANTAR K/L PUSAT
KAB/KOTA
PEMBAGIAN URUSAN KETERSEDIAN, PEMERATAAN, MUTU OBAT
DAN KETERJANGKAUAN HARGA OBAT SERTA PERBEKALAN
KESEHATAN BERDASARKAN PP 38/2007
Pusat
Provinsi
Kabupaten/Kota
•Penyediaan dan pengelolaan
bufferstock obat nasional,
alat kesehatan tertentu,
reagensia tertentu, vaksin
tertentu skala nasional
•Penyediaan dan pengelolaan
bufferstock obat provinsi,
alat kesehatan tertentu,
reagensia tertentu, vaksin
tertentu skala provinsi
•Penyediaan dan pengelolaan
obat pelayanan kesehatan,
alat kesehatan, reagensia
dan
vaksin
skala
kabupaten/kota