Transcript Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Pada

IMPLEMENTASI KEGIATAN PRIORITAS
DIREKTORAT BINA PRODUKSI
DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN
TAHUN 2012
Disampaikan oleh :
Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Pada :
Rapat Konsultasi Nasional
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Bandung, 14 – 16 Maret 2012
TUGAS DIREKTORAT
BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 1144/MENKES/PER/VIII/2010
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan,
dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, dan
evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian.
PP 17 TAHUN 1986
Tentang kewenangan pangaturan, pembinaan
dan pengembangan Industri
Pasal 2
(1) Pelaksanaan kewenangan pembinaan dan
pengembangan industri tertentu diserahkan
kepada menteri tertentu
(c). Industri bahan obat dan obat jadi
termasuk obat asli Indonesia diserahkan
kepada Menteri Kesehatan
TUJUAN DIREKTORAT
INDUSTRI
Produksi dan
distribusi
OBAT/OT
KOSMETIKA
MAKANAN
Industri yang mampu memenuhi
standar dan persyaratan, mampu
memenuhi kebutuhan dalam
negeri serta mampu bersaing
baik nasional maupun
internasional
1. Mendorong industri agar mampu berdaya saing
2. Mendorong pengembangan bahan baku obat dan OT
3. Pemberdayaan masyarakat di bidang farmasi dan
makanan
Lingkungan Strategi Pembinaan
 Memenuhi
kebutuhan domestik
 Aman dan bermutu
 Memiliki daya saing
Upaya Pencapaian Tujuan
CAPACITY BUILDING
INDIKATOR DIREKTORAT
No
Indikator
Target
2010 2011
2012
2013
2014
1
Jumlah bahan baku obat
dan obat tradisional
produksi dalam negeri
-
10
15
20
25
2
Jumlah standar produk
kefarmasian yang disusun
dalam rangka pembinaan
produksi dan distribusi
-
4
6
8
10
TARGET 2012
OBAT :
  Kemampuan industri
Pemenuhan standar
Pemenuhan kebutuhan
dalam negeri
Harga terjangkau
OT :
  Kemampuan industri
Pemenuhan standar
Mampu menunjang
program pemerintah
KOSMETIKA :
  Kemampuan IKOS
Pemenuhan standar
BBO dan BBOT :
  Kemampuan IF
BBO dan BBOT
 Ketahanan nasional
bidang obat
NAPSOR :
 Tersusunnya
kebutuhan tahunan
NPP
Menjamin
ekspor/impor NPP
Kelancaran SAS
MAKANAN :
 Penyusunan standard
dlm rangka 
Kemampuan industri
makanan
PENUNJANG :
  Kemampuan SDM
 Kerjasama lintas
sektor
KEGIATAN PRIORITAS 2012
Pelayanan Prima
Pusat Ekstrak
Nasional dan
Provinsi
E-Licensing
Mendorong
pengembangan
industri / BBO
Pemberdayaan
masyarakat
- Suplemen FI
- Suplemen FHI
- KKI
Pendirian Pusat
Penanganan Pasca
Panen
ISO 9001:2008
1. PENDIRIAN PUSAT EKSTRAK
Pusat
Ekstrak
- Tempat industri
kecil melakukan
ekstraksi
- Center of excellent
- Center of
laboratory
- Tempat Pelatihan
- Peningkatan mutu
produk
- Kemampuan SDM
meningkat
- Ekstrak yang
memiliki CoA
Mutu
terjamin
dan
mampu
bersaing
2. PENDIRIAN PUSAT PENGOLAHAN PASCA PANEN
Pusat
Pengolahan
Pasca
Panen
- Center
penanganan
pasca panen
- Tempat
pelatihan
- Peningkatan
mutu simplisia
- Kemampuan
SDM meningkat
- Harga jual
simplisia
meningkat
- Mutu OT
meningkat
3. E-LICENSING
E-Licensing
- Pelayanan prima
- Dana dan upaya
perizinan dapat
ditekan
- Efisiensi
pengurusan
perizinan
Iklim usaha
yang kondusif
Harga
terjangkau
4. ISO 9001 : 2008
ISO
9001:2008
- Tertib administrasi
- Pelayanan yang
akuntabel
- Quality focus
Kepuasan
pelanggan
Iklim yang
kondusif
5. PENYUSUNAN STANDARD
-Suplemen FI
-Suplemen FHI
-KKI
- Standar
pemilihan bahan
baku
- Standar
pengawasan
Produk yang :
- bermutu,
- aman , dan
- bermanfaat
Peningkatan
data saing
LAPORAN DI DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN
DISTRIBUSI KEFARMASIAN
 Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP)
 Sistem Pelaporan Dinamika Obat PBF
LATAR BELAKANG SIPNAP
SISTEM PELAPORAN
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
Mulai tahun 2008
Belum adanya
sistem
pelaporan
terpusat, yang
mudah dikelola,
diakses dan
didistribusikan
Perlunya
pendataan
penggunaan
sediaan jadi
narkotika &
psikotropika
nasional
TUJUAN
1
PEMBANGUNAN SISTEM
PELAPORAN
PENGGUNAAN SEDIAAN
JADI NARKOTIKA &
PSIKOTROPIKA
NASIONAL YANG
TERINTEGRASI, MULAI
DARI UNIT PELAYANAN
DINKES KAB/KOTA,
DINKES PROPINSI DAN
PUSAT
2
TERSEDIANYA
PELAPORAN
NARKOTIKA
NASIONAL SESUAI
TARGET
3
PEMANFAATAN HASIL
PELAPORAN YG
MUDAH DIAKSES
DAN
DIDISTRIBUSIKAN
SIPNAP : HAMBATAN DAN UPAYA
MENGATASINYA
Hambatan :
1. SDM (mutasi, knowledge)
2. Koneksi internet
3. Sarana dan prasarana
4. Aplikasi (kurang user friendly, perkembangan teknologi)
Upaya untuk mengatasi hambatan :
1. Pelatihan
2. Pembentukan Tim Pengelola
3. Forum Konsultasi
4. Pengembangan Software
DINAMIKA OBAT PBF
Merupakan sistem pelaporan transaksi obat secara berjenjang dari
PBF – Propinsi – Pusat
Keuntungan :
1. Menjadi dasar pengambilan kebijakan
2. Mengetahui peredaran jenis dan jumlah obat secara nasional
Dinamika
Obat PBF

e-Report
PBF
Alasan :
1. Rendahnya kepatuhan melapor dari PBF
2. Kesalahan entry data dari PBF sehingga menyulitkan Dinkes Provinsi
dalam melakukan rekapitulasi data laporan yang akan di kirim ke Pusat.
3. Tidak semua obat dapat dilaporkan sehingga validitas laporan rendah.
HARAPAN TERHADAP DINKES PROPINSI
TERKAIT DINAMIKA OBAT PBF
1. Melakukan supervisi terhadap PBF agar dapat
melakukan pelaporan dengan baik
2. Menjamin kepatuhan melapor dari PBF di propinsi
3. Membantu pelaksanaan kewenangan Dinkes Provinsi
terkait PBF
We Are Prodis FM
We Are Proud To Be
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Ditjen Binfar dan Alkes
Kementerian Kesehatan RI
2012