Transcript 4-PEMB. PERIK BERKELJ – for KPP

PEMBANGUNAN PERIKANAN
BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pembangunan Yang Dapat Memenuhi Kebutuhan
Generasi Sekarang Maupun Generasi Yang akan
Datang Dengan Tidak Membahayakan Sistem Alam
Yang Mendukung Semua Kehidupan
(Costanza, 1991)
Sustainable Development
.
SOSIAL
EKOLOGI
EKONOMI
KEARIFAN LOKAL
KEARIFAN LOKAL
(indigeneous knowledge)
1. Hak-hak kepemilikan (property right)
2. Hak ulayat (territorial user right)
3. Hak-hak perolehan rakyat (entitlement)
4. Kelembagaan lokal (local institution)
Perubahan Paradigma Pembangunan
Wilayah Pesisir dan Lautan.
PARADIGMA LAMA
PARADIGMA BARU
EKSKLUSI SOSIAL
INKLUSI SOSIAL
ORIENTASI :
PERTUMBUHAN EKONOMI
ORIENTASI : PEMERATAAN
KESEJAHTERAAN
FUNGSI PEMERINTAH:
PROVIDER
FUNGSI PEMERINTAH:
ENABLER/FASILITATOR
TATA PEMERINTAHAN:
SENTRALISASI
TATA PEMERINTAHAN:
DESENTRALISASI
PELAYANAN BIROKRASI:
NORMATIF
PELAYANAN BIROKRASI:
RESPONSIF FLEKSIBEL
PENGAMBILAN KEPUTUSAN:
PENGAMBILAN KEPUTUSAN:
TOP DOWN
BOTTOM UP & TOP DOWN
DAN
PARAMETER ATAU PERSYARATAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELAUTAN
LESTARI
a). Kebijakan tersebut harus memiliki instrumen yang efektif untuk
menjalankannya (policy tools). Instrumen tersebut hendaknya
dapat diaplikasikan secara leluasa dan dan universal, serta
dapat ditegakkan secara hukum, memiliki kewenangan
administratif yang mencakup aspek insentif dan regulatif;
b). Kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap
perekonomian domestik maupun global. Artinya, kebijakan itu
mendapatkan dukungan secara nasional (khususnya level
pemerintah dan legislatif) maupun internasional;
c). Kebijakan tersebut harus efisien dan efektif secara ekonomi
dan adil (fairness), sehingga mampu mendorong pertumbuhan
dan pemerataan kesejahteraa rakyat;
d). Kebijakan itu harus mampu mendorong kemandirian rakyat
dan berlandaskan nilai-nilai luhur agama dan moralitas.
AGAR PERSYARATAN TERSEBUT
TERPENUHI, MAKA DIPERLUKAN :
a). Pendekatan pasar, yang didukung oleh instrument kebijakan yang diterapkan,
misalnya pajak, pungutan, sanksi, dan insentif serta disinsentif.
b). Pendekatan kelembagaan. Kebijakan kelautan tersebut mampu memberikan
perlindungan dan pembatasan akses terhadap sumberdaya, adanya peraturan
peundangan yang mendukungnya. Aturan yang diterapkan dalam pendekatan ini
harus dikenal dan diikuti secara baik oleh seluruh pemangku kepentingan
(stakeholder) dan memberi naungan serta konstrain terhadap mereka. Aturan ini
ditulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah, atau tidak ditulis
formal sampai aturan adat dan norma masyarakat serta kearifan lokal (local
wisdom). Aspek penting lainnya dari aturan tersebut adalah dapat diprediksi,
essentially stable, dan dapat diaplikasikan pada situasi berulang.
c). Pendekatan percampuran pasar dan bukan pasar, serta pendekatan
kelembagaan yang efektif dan efisien. Dengan demikian sumberdaya kelautan
akan dinilai secara wajar dan tidak undervalue, sehingga pembangunan kelautan
melakukan penilaian secara benar agar dicapai kesejahteraan yang hakiki bagi
masyarakat Indonesia serta pembangunan yang bersifat lestari.
KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
1. Berorientasi pada kepentingan nasional;
2. Constraint-based development. Setiap kegiatan
pembangunan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan lautan
harus memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan
(sustainable development);
3. Pendekatan pembangunan berdasarkan pendekatan wilayah
terpadu (integrated regional approach);
4. Berorientasi pada pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat
(seluruh stake holder kelautan dan perikanan);
5. Semaksimal mungkin meminimkan beban anggaran negara.
TERIMA
KASIH