Transcript ARAH KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL

TUGAS DAN IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REZY ANDRIYASMAN, S.H., M.H.
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
2
1.
UNDANG-UNDANG NOMOR
APARATUR SIPIL NEGARA.
5
TAHUN
2014
TENTANG
2.
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1961 TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
3.
PERATURAN
MENTERI
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.09/MEN/2011 TENTANG
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
MENTERI
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
NOMOR
PER.22/MEN/2012
4.
PERATURAN
MENTERI
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.10/MEN/2011 TENTANG
IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAIMANA
DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR PER.23/MEN/2012
3

Latar Belakang
Dalam penerapan manajemen sumberdaya
manusia aparatur yang berorientasi pada
peningkatan prestasi dan profesionalisme
sumber daya manusia, perlu memberikan
kesempatan tugas belajar dan Ijin Belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan
4
Tugas belajar adalah penugasan yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada
PNS untuk melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi baik di dalam
negeri maupun di luar negeri, bukan atas
biaya sendiri dan meninggalkan tugas
sehari-hari sebagai PNS.
5

Tujuan:
a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang
memiliki keahlian atau kompetensi tertentu
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
serta pengembangan organisasi; dan
b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan,
keterampilan, serta sikap, dan kepribadian
profesional PNS sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam pengembangan karir
seorang PNS.
6

TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI ADALAH TUGAS
YANG DIBERIKAN KEPADA PNS KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN
PERIKANA
UTK
MENGIKUTI
PROGRAM DIPLOMA IV/ S1, S2 DAN S3, PADA SUATU
LEMBAGA PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA LAIN YANG
TERAKREDITASI DI DALAM NEGERI, SESUAI DGN
BIDANG STUDI, ILMU, DAN KEAHLIAN YG TELAH
DITENTUKAN DENGAN
MENGGUNAKAN
BIAYA
PEMERINTAH RI, PEMERINTAH NEGARA ASING,
BADAN
INTERNASIONAL,
LEMBAGA
NON
PEMERINTAH LAINNYA.

TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI ADALAH TUGAS
YG DIBERIKAN KEPADA PNS DI LINGKUNGAN DEP.
KP UTK MENGIKUTI PENDIDIKAN S2 DAN S3 PADA
SUATU LEMBAGA PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA
LAIN YANG TERAKREDITASI DI LUAR NEGERI,
SESUAI DENGAN BIDANG STUDI, ILMU, DAN
KEAHLIAN YANG TELAH DITENTUKAN DENGAN
MENGGUNAKAN
BIAYA
PEMERINTAH
RI,
PEMERINTAH
NEGARA
ASING,
BADAN
INTERNASIONAL, LEMBAGA NON PEMERINTAH
LAINNYA.
7

Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar
dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan
peningkatan
pengetahuan,
keahlian,
dan
keterampilan
yang
diperlukan
sebagai
persyaratan
dalam
melaksanakan
tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
di bidang kelautan dan perikanan.

Rencana kebutuhan tugas belajar disusun oleh
Sekretariat Jenderal melalui Biro Kepegawaian
bersama-sama dengan Badan melalui Pusat
Pendidikan Kelautan dan Perikanan berdasarkan
usulan dari sekretariat unit kerja eselon I.

Rencana kebutuhan tugas belajar disusun dalam
rencana kebutuhan tugas belajar 5 (lima)
tahunan, dan dirinci ke dalam rencana
kebutuhan tugas belajar tahunan.
8
a. rencana kebutuhan pegawai.
b. anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan;
dan/atau
c. kesempatan yang diberikan oleh instansi
pemerintah maupun nonpemerintah serta
lembaga-lembaga/negara asing kepada pegawai
di lingkungan Kementerian.
9
a. Program Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV), 8
(delapan) semester;
b. Program Magister (S2) atau yang setara, 4
(empat) semester; dan
c. Program Doktor (S3), 6 (enam) semester.
10
a. Program Diploma III, 6 (enam) semester
b. Program Diploma IV (D. IV) sisipan, 2 (dua)
semester;
b. Program Sarjana (S1)/DIPLOMA IV, 8
(delapan) semester;
c. Program Magister (S2) atau yang setara, 4
(empat) semester; dan
d. Program Doktor (S3), 6 (enam) semester.
11
a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua)
tahun sejak diangkat menjadi PNS;
b. pangkat/golongan
paling
rendah
Pengatur Muda (II/a);
c. penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam
2 (dua) tahun terakhir paling rendah
bernilai baik;
d. lulus
seleksi/tes
dari
lembaga
pendidikan
tempat
tugas
belajar
dilaksanakan;
12
e. tidak sedang:
1) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
2) melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi
induknya;
3) mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan
Kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke
pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman
disiplin;
4) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat
sedang atau tingkat berat;
5) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau
tingkat berat;
6) dalam proses perkara pidana;
7) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
8) melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas
belajar; dan/atau
9) melaksanakan
pendidikan
dan
pelatihan
penjenjangan.
13
e. tidak pernah:
1) dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang
atau tingkat berat;
2) gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh
kelalaiannya; dan/atau
3) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena
kesalahannya.
f. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai
hubungan
atau
sesuai
dengan
kebutuhan
organisasi;
g. mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat
Negara untuk tugas belajar di luar negeri;
h. menandatangani surat perjanjian tugas belajar
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
dan
i. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba
menurut surat keterangan dokter sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
14
Batas usia PNS yang akan mengikuti
tugas belajar pada saat dinyatakan
diterima di perguruan tinggi, yaitu:
1. Program Diploma III (D. III), paling
tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun;
2. Program Diploma IV (D. IV), paling
tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
3. Program Diploma IV (D. IV) sisipan,
paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
4. Program Sarjana (S1), paling tinggi
30 (tiga puluh) tahun;
5. Program Magister (S2) atau yang
setara, paling tinggi 40 (empat
puluh) tahun; dan
6. Program Doktor (S3), paling tinggi
42 (empat puluh dua) tahun.
15

Pada saat PNS dinyatakan diterima untuk
pelaksanaan tugas belajar dalam negeri,
program
lembaga
pendidikan
harus
memiliki akreditasi paling rendah “B” dari
Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN-PT).

Lembaga pendidikan untuk pelaksanaan
tugas belajar di luar negeri harus
dikoordinasikan dengan kementerian yang
bertanggung
jawab
dalam
bidang
pendidikan nasional.
16
SETNEG
Calon Petugas
Belajar
↓
ESELON
I
PUSKITA
→ BPSDMKP →
SEKJEN
ROPEG
→
SK
TUGAS
BELAJAR
17
Calon Petugas
Belajar
↓
ESELON
I
→ BPSDMKP →
SEKJEN
ROPEG
→
SK
TUGAS
BELAJAR
18
Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang kepada PNS untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi
dengan
biaya
sendiri
dan
tidak
meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS
19

Tujuan:
a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang
memiliki
keahlian
atau
kompetensi
tertentu dalam rangka pelaksanaan
tugas,
fungsi,
serta
pengembangan
organisasi; dan
b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan,
keterampilan, serta sikap kepribadian
profesional PNS sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam pengembangan karir
seorang PNS.
20

untuk
memenuhi
kebutuhan
peningkatan pengetahuan, keahlian,
dan keterampilan yang diperlukan
sebagai
persyaratan
dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di
bidang kelautan dan perikanan.

disusun oleh Sekretariat Jenderal
melalui Biro Kepegawaian bersamasama dengan Badan melalui Pusat
Pendidikan Kelautan dan Perikanan
berdasarkan usulan dari sekretariat
unit kerja eselon I. .
21
disusun dalam rencana kebutuhan izin belajar
tahunan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
tahun berjalan.
 memuat informasi mengenai:
 bidang
pekerjaan/kegiatan
yang
membutuhkan izin belajar;
 jenis
keterampilan,
kemampuan,
dan
kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 jenis lembaga pendidikan yang direncanakan;
 program pendidikan yang direncanakan;
 jangka waktu; dan
 kualifikasi calon pegawai izin belajar.
 Penyusunan rencana kebutuhan izin belajar
disesuaikan dengan rencana kebutuhan pegawai.

22
a. Program Diploma III (D.III), 6 (enam) semester;
b. Program Diploma IV (D.IV), 8 (delapan)
semester;
c. Program Sarjana (S1), 8 (delapan) semester;
d. Program Magister (S2) atau yang setara, 4
(empat) semester; dan
e. Program Doktor (S3); 6 (enam) semester.
23
a.
b.
c.
d.
e.
memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua)
tahun sejak diangkat menjadi PNS;
pangkat/golongan
paling
rendah
Pengatur Muda (II/a);
penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2
(dua) tahun terakhir paling rendah bernilai
baik;
lulus seleksi/tes dari lembaga pendidikan
tempat izin belajar dilaksanakan;
mendapat rekomendasi dari pimpinan unit
kerja;
24
tidak sedang:
1) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
2) melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
3) mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian
atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan
penjatuhan hukuman disiplin;
4) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang
atau tingkat berat;
5) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
dalam proses perkara pidana;
6) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
dan/atau
melaksanakan
pendidikan
dan
pelatihan
penjenjangan;
g.
tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat berat; dan
h.
bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau
sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memiliki jarak tempuh
antara lokasi perkuliahan dengan tempat bekerja paling jauh
60 (enam puluh) kilometer atau paling lama 2 (dua) jam.
f.
25

Program pada lembaga pendidikan
untuk pelaksanaan izin belajar harus
memiliki akreditasi paling rendah
“B” dari Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN – PT).

Program dimaksud bukan merupakan
pendidikan jarak jauh/kelas jauh/
kelas khusus/kelas eksekutif/Sabtu
Minggu.

Calon peserta izin belajar pada
daerah-daerah tertentu yang tidak
memiliki program studi pada lembaga
pendidikan tinggi berakreditasi “B”
dapat
mengikuti
program
pada
Universitas Terbuka.
Hak PNS Izin Belajar
26
a. Gaji
b. Tunjangan
c. Kenaikan Gaji Berkala
d. Kenaikan pangkat/golongan
e. Penilaian dalam DP3
f. Hak kepegawaian lainnya sesuai
dengan perundang-undangan
ditbinjak bkn
(021) 80886621
26
27
KEWAJIBAN PNS IZIN BELAJAR
a. Tidak meninggalkan tugas sehari-hari
sebagai PNS dan menaati ketentuan jam
kerja sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan
a. Mengikuti program pendidikan yang telah
ditetapkan sesuai dengan izin belajar
a. Menyelesaikan program pendidikan
dengan baik
dan tepat waktu
ditbinjak bkn
(021) 80886621
27
28
Calon Pegawai
Izin Belajar
↓
ESELON
I
BPSDMKP
Untuk Izin
Belajar S1
dan S2
Untuk Izin
Belajar S3
→ SEKJEN →
ROPEG
SURAT IZIN
BELAJAR